KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rantai Korupsi Birokrasi


SUARA MERDEKA – Senin, 03 Februari 2014

  • Oleh Prasetiyo Ichtiarto

Akhirnya,Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan secara bertahap akan memutus mata rantai korupsi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berisiko atau terindikasi melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Langkah pertama, ia berencana menggarap satker yang menerbitkan izin dan memberikan pe­layanan langsung kepada masyarakat.

Penandatanganan pakta inte­gritas antikorupsi antara Gubernur Jateng dan Deputi Bidang Pen­cegahan KPK di kantor gubernur­an (SM, 17/1/14) diharapkan menjadi momentum strategis bagi jajaran birokrasi, baik di lingkungan pemprov maupun pem­kab/­pemkot, guna mewujudkan slogan ”Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi”.

Jajaran birokrasi selayaknya mengapresiasi langkah Guber­nur, bukan hanya satker yang me­nerbitkan perizinan melainkan juga yang mengalokasikan anggaran pembagunan sangat besar, seperti Dinas Bina Marga, PSDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Per­ikan­an dan Kelautan dan sebagainya.

Di institusi itu biasanya ada interaksi antara organisasi ke­giatan (pengguna anggaran: PA, kuasa PA, PPKom, pejabat pengadaan, dan PPHP) dan pihak ketiga (rekanan) yang akan mengerjakan proyek/kegiatan). Andai para pengampu kegiatan tersebut ku­rang memiliki konsistensi dalam menegakkan aturan, tentu bisa terjerumus pada pelanggaran hukum.

Bagi SKPD yang memiliki ke­wenangan menerbitkan ber­macam izin, interaksi tersebut ini tentu rawan memunculkan terjadinya gratifikasi. Pasalnya, banyak pihak, terutama swasta, yang membutuhkan satker tersebut, baik terkait dengan pengajuan izin baru, perubahan, maupun perpanjangan izin.

Contoh di SKPD yang mengurusi izin lingkungan, yang keluaran produknya meliputi dokumen amdal, UKL/UPL, dan SPPL. Meskipun ada ketentuan PNS satker yang mengeluarkan izin itu tidak diperbolehkan membantu swasta membuatkan dokumen lingkungan (UKL­/UPL/­SPPL), dalam praktik masih ada yang melakukan.

Kerja Sama

Bagi birokrasi, menumbuhkan budaya menolak gratifikasi me­mang dilematis. Hal itu mengingat ada kecenderungan kemelemahan sistem pada SKPD yang bisa mengundang risiko terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Kesalahan bukan semata-mata karena perilaku individu melainkan juga disebabkan prosedur yang melingkupi.

Ide Ganjar mengandeng KPK guna mencegah korupsi berawal ketika ia mendapat plakat yang mengandung unsur emas 10 gr dari seseorang dan ia pula yang berinsiatif menyerahkan ke KPK. Hal serupa juga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang melapor ke KPK mengenai pemberian gitar Ibanez dari personel Metallica, Robert Trujillo, dan kacamata dari pembalap Moto GP asal Sponyol, Jorge Lorenzo.

Langkah Ganjar patut ditiru dan didukung warga Jateng, terutama jajaran birokrasi. Jangan sampai ada kesan program itu hanya formalitas, seremoni se­mata, dan tidak didukung kejelasan konsep operasional. Tanpa ke­seriusan, ujung-ujungnya te­kad itu tidak berdampak positif pada perubahan perilaku peng­am­pu kepentingan.

Butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk memutus mata rantai korupsi di lingkungan birokrasi di Jateng. Tekad itu harus dijabarkan ke semua lini melalui beberapa langkah. Pertama; ada komitmen kuat antara legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum (KPK, Polri, dan kejaksaan) untuk menerapkannya secara transparan dan konsisten.

Kedua; intens melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengendalian  terhadap persoalan hukum di birokrasi, baik pada aras hulu maupun hilir. Ketiga; mengondisikan penguatan kemunculan whistle blower dari jajaran birokrasi terkait indikasi korupsi. Tentu, keberanian menyuarakan spirit antikorupsi harus mendapat dukungan konkret.

Keempat; melakukan program percepatan dalam pengambilan keputusan atas berbagai keme­lemahan sistem dan prosedur yang ada. Upaya itu bertujuan supaya ga­ris kebijakan tersebut bisa menjadi pedoman bagi aparat di ba­wahnya. (10)
— Drs Prasetiyo Ichtiarto MSi, PNS Pemkot Salatiga

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/03/251256/Rantai-Korupsi-Birokrasi

6 Februari 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: