KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diduga Korupsi, Bupati Maybrat Ditahan

SUARA PEMBAHARUAN – Selasa, 06 Mei 2014

[JAYAPURA] Bupati Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim, yang menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara sekitar Rp 3 miliar, ditahan di markas Polda Papua, Senin (5/5).

“Benar, oknum bersangkutan sudah kami tahan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes  Sulistyo Pudjo, kepada SP, Selasa (6/5) pagi. Dalam pemeriksaan, Bupati Maybrat diduga tak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah senilai Rp 3 miliar, dari total dana hibah untuk Maybat tahun 2009  sebesar Rp 15 miliar.

Dana tersebut,  digunakan untuk persiapan infrastruktur Maybrat, kelengkapan kelembagaan pemerintahan, pelantikan DPRD serta kesiapan pilkada.  “Namun dalam pelaksanaannya, dana senilai Rp 3 miliar, tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sulistyo.

Atas kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1.000 lebih bukti kuitansi dan memeriksa lebih dari 30 saksi. Bernard  Sagrim menjalani pemeriksaaan sejak November 2012.

Dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan staf protokol  Pemkab Maybrat, ZS, sebagai tersangka.  [154]

Sumber : http://sp.beritasatu.com/nasional/diduga-korupsi-bupati-maybrat-ditahan/54671

Iklan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Kepala Bappeda Asahan Mempertemukan Kadis Kesehatan dan Direktur PT Borimex terkait Pengadaan Alkes Senilai 6,9 M

SAHDAR MEDAN – Selasa, 30 September 2014

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. ALKES ASAHAN. Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Asahan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 6,9 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/9). Agenda sidang kali ini mendengar keterangan 6 (enam) orang saksi, yakni Drs. Mahendra, M.M (eks Kepala Bappeda Asahan), Binsar Simanjuntak (Notaris), Ahmad Irwan Rasidi, Abdul Halim, Ari Sumarto (Direktur PT Borimex) dan Adiyaksa.

Berdasarkan keterangan Mahendra dan Ari Sumarto, terungkap bahwa sebelum diadakannya proses pengajuan perencanaan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari PAPBN tahun anggaran 2012, ternyata telah dilangsungkan pertemuan antara Kadis Kesehatan Kab Asahan dan Direktur PT BORIMEX.

Mahendara yang kini menjabat sebagai Asisten II di Pemerintahan Kabupaten Asahan, mengaku, dialah yang mempertemukan keduanya di Jakarta. Tetapi dia berdalih, pembicaraan itu hanya sekedar memberikan masukan rencana pengadaan alat kesehatan di Asahan. Hal ini diakui pula oleh terdakwa Dr. Herwanto Anehnya, pertemuan dengan PT Borimex ini berulang kali dilakukan, layaknya sebagai konsultan.

Saat penuntut umum menanyakan apakah PT Borimex ditawarkan mengerjakan proyek, Ari Sumarto mengatakan, “memang tidak diminta, Pak. Tapi sebagai pihak swasta, saya melihat ini sebagai peluang, yang harus diambil dan tidak boleh disia-siakan”.

Berdasarkan pengakuan Ahmad Irwan Rasidi selaku karyawan PT. Borimex, terungkap pula bahwa sebelum proses lelang berlangsung, penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri), spesifikasi dan jenis barang, serta merk yang seharusnya disusun oleh panitia lelang, ternyata disusun oleh PT. Borimex.

Ada Grand Desaign Dalam Pengadaan Alkes

Dalam pengadaan proyek tersebut, Kadis Kesehatan meminta supaya peserta lelang tidak boleh dari luar daerah Sumatera Utara. Berdasakan arahan Kadis Kesehatan, dimenangkanlah PT. Cahaya Anak Bangsa. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun PT. Cahaya Anak Bangsa lolos sebagai pemenang terder, tetapi proyek dikerjakan oleh PT. Borimex. Dari pemesanan (order) barang yang ada dalam spek kepada 15 perusahan distributor, semuanya dilakukan oleh PT. Borimex. Perusahan PT. Cahaya Anak Bangsa hanya dipergunakan atasnama saja, karena PT ini tidak memiliki kompetensi dan pengalaman mengadakan alat-alat kesehatan. Dari PT. Borimex, PT Cahaya Anak Bangsa mendapat uang sebesar Rp. 120 juta.

Saat PT. Cahaya Anak Bangsa menyetujui kesepakatan dengan PT. Borimex, pihak Borimex melobi Adiyaksa agar mencari orang yang dapat dipercaya di Medan untuk menjadi kuasa Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa guna melakukan pengurusan ataupun transaksi dengan Pemkab Asahan berkaitan dengan proyek ini. Berdasarkan keterangan Adiyaksa, dipilihlah Nasrun Ahdar. Selanjutnya pihak PT. Borimex (Ahmad Irwan Rasidi), Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa dan Nasrun pergi ke Notaris Binsar Simanjuntak untuk membuat dan menandatangan surat kuasa direktur dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Nasrun.

Berdasarkan keterangan Ahmad Irwan Rasidi, dalam pengerjaan proyek tersebut, Nasrun tidak terlibat. Semua mengerjakan adalah Ahmad Irwan Rasidi dan Abdul Halim, yang keduanya adalah karyawan dari PT. Borimex. “Yang memesan barang dari distributor, mengirim ke Asahan, membuat spek, membuat HPS, itu saya. Berdasarkan perintah atasan saya,” aku Ahmad Irwan Rasidi di persidangan.

Ahmad Rasidi juga menambahkan, dari nilai proyek sebesar Rp. 6,9 milyar ini, total belanja barang yang dilakukan oleh perusahannya hanya senilai Rp. 3,5 milyar. Sehingga terdapat sisa senilai Rp. 3,4 miliar. Saat penasehat hukum terdakwa bertanya kemana sisa uang tersebut? Ahmad Rasidi hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjelaskan.

Di samping itu, dalam pengerjaannya hingga batas akhir pengerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak (25 Desember 2012), PT. Cahaya Anak Bangsa yang ditumpangi oleh PT. Borimex hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sekira 20%. Tetapi dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan oleh panitia dibuat 100%, sehingga dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 6,9 miliar kepada Nasrun. Sedangkan sisanya sekira 80% diselesaikan pada awal Februari 2013. Menurut keterangan para saksi-saksi, pembayaran 100% yang telah dibayarkan kepada Nasrun ternyata setelah dia terima, langsung diserahkan kepada Direktur PT. Borimex. (MR)

Sumber : http://pendidikanantikorupsi.org/eks-kepala-bappeda-asahan-mempertemukan-kadis-kesehatan-dan-direktur-pt-borimex-terkait-pengadaan-alkes-senilai-69-m/

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Pengelola Aset PTN Rawan Terjerat Korupsi, Mengapa?

HARIAN JOGJA.COM – Rabu, 10 September 2014

Harianjogja.com, JOGJA-Pengelola aset perguruan tinggi negeri (PTN) rawan terjerat kasus korupsi karena sistem pengawasan di internal kampus lemah. Perbaikan sistem administrasi menjadi langkah awal dalam perbaikan sistem pengelolaan aset di kampus.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zaenur Rohman mengatakan, dari data trend corruption report (TCR) Pukat, selama semester I (Januari-Juni) 2014, sektor pendidikan menyumbang tersangka korupsi sebanyak 10 orang.

Para tersangka, kata dia, merupakan dosen aktif di beberapa universitas. Korupsi civitas akademika itu di dominasi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset universitas. “Persoalan pengelolaan aset yang menjerat para dosen aktif di beberapa universitas menunjukan bahwa sistem pengawasan internal universitas tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Zaenur di kantor Pukat UGM, Selasa (9/9/2014)

Zaenur mengungkapkan contoh kasus korupsi pengelolaan aset yang menjerat kampus seperti dugaan pengalihan aset UGM yang menjerat empat dosen, satu di antaranya adalah ketua majelis guru besar UGM. Selain UGM, kasus serupa juga menjerat mantan rektor Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, saat pembangunan kampus II UIN Malang.

Selain dosen, lanjut Zaenur, ada juga pegawai administrasi di lingkungan universitas yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi, yaitu penyalahgunaan dana hibah Rp700 juta. Kasus tersebut bermula, dana untuk pengembangan pendidikan di Akademi Farmasi Banda Aceh, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Zaenur, aset PTN yang begitu besar ternyata tidak dikelola secara profesional. Mulai dari pembelian, penjualan, serta kepemilikan dapat menjadi celah korupsi. “Harus ada perbaikan sistem administrasi dalam sistem pengelolaan aset,” ucap Zaenur.

Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menyatakan aktor korupsi yang tercatat untuk periode semester pertama 2014 berjumlah 86 orang. Peringkat pertama dari tiga besar pelaku korupsi adalah pejabat pemerintah daerah, yaitu 27 orang. Kemudian swasta 21 orang, dan disusul pegawai universitas 10 orang.

Meski ada perubahan posisi, diakui Hasrul, namun, kelompok pelaku korupsi tidak banyak mengalami perubahan dari semester II/ 2013. Aktor korupsi pemerintah daerah dan swasta hanya berganti posisi.

“Munculnya pihak pejabat daerah sebagai pelaku korupsi hampir selalu bersamaan dengan pihak swasta karena pemerintah sering kerjasama dengan swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana” kata Hasrul.

Hasrul menambahkan, lahan korupsi terfavorit pada Januari-Juni 2014 adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 14 pelaku. Urutan kedua adalah sektor kesejahteraan sosial yang menjerat 11 orang pelaku, dan sektor ketiga yaitu sektor pendidikan dan sektor Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, masing-masing 9 pelaku.

“Selama dua semester terakhir, sektor pengadaan barang dan jasa selalu muncul di urutan atas dalam korupsi” papar Hasrul.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/10/pengelola-aset-ptn-rawan-terjerat-korupsi-mengapa-534729

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Eks Anggota DPRD Lubuk Linggau Jadi Terdakwa Korupsi

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

PALEMBANG – Chaidir Syam, mantan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau mulai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (29/9/2014).

Dia dijerat kasus korupsi Revitalisasi Perkebunan (Revbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2007/2008 dengan kerugian negara Rp3,8 miliar.

Pria yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Musi Rawas ini menjalani persidangan (split) dengan terdakwa lainnya yakni Ali Imron (41) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat menjadi Kepala Desa Lubuk Pauh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Andri Mardiansyah dalam dakwaan, menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU menyatakan, terdakwa terbukti bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906380/24/eks-anggota-dprd-lubuk-linggau-jadi-terdakwa-korupsi

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Plt Direktur RSUD Indramayu Ditahan

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

BANDUNG – Mantan Plt Diretur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dr Zainal Arifin dijebloskan ke tahanan Kebonwaru Jalan Jakarta, Kota Bandung oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Penahanan terhadap  Zainal itu terkait dugaan kasus korupsi dana badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Indramayu senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar Suparman menyatakan, penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dari pagi hingga Senin (29/9) sore.

Setelah diperiksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono pun mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

“Sudah ditahan oleh tim penyidik Kejati Jabar, tertanggal 29 September 2014,” ujar Suparman.

Penahanan tersebut menurutnya dilakukan 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Bila dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan, imbuh dia, maka penahan tersangka akan kembali diperpanjang.

Suparman menjelaskan, ditahannya tersangka berawal dari penetapan tersangka oleh Kejati Jabar sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 4470/0.2/fd.1/9/2014 tertanggal 17 September 2014.

Penetapan tersangka tersebut kata Suparman telah melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang tersedia.

“Yang pasti, tersangka dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dia mengeluarkan uang RSUD tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” tandasnya.

Suparman menerangkan dalam mengeluarkan uang RSUD seharusnya melalui proses pencairan yang ada. Dalam hal ini, perlu ada persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan tertinggi. Menurutnya, Zaenal tidak melalui prosedur seperti itu.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 junto UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Porupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
(ilo)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906352/21/mantan-plt-direktur-rsud-indramayu-ditahan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penanganan Perkara Korupsi di Palembang Meningkat

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 13 September 2014

PALEMBANG – Perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang, semakin meningkat.

Dari tahun 2012 hingga saat ini, tercatat sebanyak tujuh perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya, perkara korupsi yang menjerat mantan Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf.

Humas PN Palembang Posma Nainggolan mengatakan, jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Palembang relatif meningkat setiap tahunnya.

“Pada tahun 2011 ada 16 perkara, 2012 ada 34 perkara, 2013 ada 53 perkara dan 2014 hingga 11 September ada 45 perkara,” ujarnya, Jumat (12/9/2014).

Posma mengaku, dari semua itu, ada tujuh kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat. Pertama, kasus kredit fiktif BRI dengan kerugian negara mencapai Rp56 miliar, dengan terdakwa Kustiati Isfardari.

“Terdakwa telah divonis pidana penjara enam tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan. Selain itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp350 juta subsider empat bulan penjara,” jelasnya.

Sidang tersebut berlangsung hingga tahap kasasi, yang menghasilkan putusan yang lebih tinggi yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan. Selain itu, terdakwa tetap diminta membayar uang pengganti subsider satu tahun penjara.

“Itu merupakan kasus pada tahun 2012. Selanjutnya kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat mantan Wagub Sumsel dan Yulius Nawawi Bupati OKU. Keduanya dijerat kasus yang sama, hanya saja dalam berkas yang berbeda dengan vonis yang berbeda pula,” urainya.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi yang ditangani pengadilan juga berkat kinerja dari penegak hukum mulai dari kejaksaan dan juga kepolisian.

“Pihak pengadilan sendiri baru bisa menyidangkan bila kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga bisa diproses hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Panitera Muda Tipikor pada PN Klas I A Khusus Palembang Cecep Suderajat menambahkan, dalam perkara yang ditangani terdapat perkara kredit fiktif BRI dengan terdakwa Abdul Rasyid. Jumlah kerugian Rp123 miliar.

Dalam kasus itu, kedua terdakwa diputus pidana 12 tahun, denda Rp500 juta, dan subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp42 miliar subsider tujuh tahun.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/901057/24/penanganan-perkara-korupsi-di-palembang-meningkat

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tertarik Tangani Dugaan Korupsi di Malang

SINDO NEWS.COM – Kamis, 11 September 2014

MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tertarik menangani kasus dugaan korupsi di wilayah Malang Raya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Rabu (10/9/2014).

Ketertarikan Adnan ini setelah menerima dokumen dugaan korupsi di wilayah Malang Raya. Dugaan korupsi itu antara lain pembebasan lahan RSUD Kota Malang, pembangunan Jembatan Kedungkandang, dan lain-lain. Dokumen itu juga berisi rincian kronologi, waktu, aktor pelaku, serta jumlah kerugian negara.

Wakil Koordinator Eksternal Malang Corruption Watch (MCW) Hayyik Ali M mengatakan, upaya menggandeng KPK ini merupakan salah satu langkah strategis untuk pemberantasan korupsi di Malang Raya. “Malang Raya merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi,” katanya, Rabu (10/9/2014).

Sementara itu, Adnan, mengaku tertarik seusai mendapat penjelasan singkat dari MCW terkait beberapa kasus dugaan korupsi, terutama dugaan korupsi pada momen pemilihan kepala daerah di Malang.

Adnan juga mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada divisi penindakan. “Menarik untuk yang di kabupaten,” kata Adnan.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/900344/23/kpk-tertarik-tangani-dugaan-korupsi-di-malang

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wakil Bupati Pelalawan Ditahan

SINDO NEWS.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, terkait kasus korupsi lahan Bakti Praja. Ini setelah Kejati menerima berkas limpahan tahap dua dari Polda Riau.

Selain menahan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, pihak Kejati Riau juga menyita rumah dan tanah milik Marwan Ibrahim yang diduga hasil dari korupsi Bakti Praja Pelalawan.

Sebelum ditahan, Wakil Bupati Pelalawan diperiksa beberapa jam di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (28/8/2014).

Sekitar empat jam diperiksa, akhirnya Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim yang menggunakan baju batik ungu kombinasi putih keluar dengan dikawal oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap dan petugas kejaksaan. Selanjutnya dia digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru.

Kepala Kejasaan Tinggi (Kajati) Riau Adnan menjelaskan, akibat korupsi Bakti Praja, tersangka mendapat keuntungan Rp1,5 miliar. “Dalam kasus ini kita juga menyita tanah dan rumah milik Marwan senilai Rp2 miliar,” kata Adnan.

Kasus lahan Bakti Praja oleh Pemkab Pelalawan dimulai sejak tahun 2002. Namun, hal ini menjadi masalah setelah tahun 2007 Pemkab Pelalawan kembali menganggarkan uang ganti rugi pembebasan tanah seluas 110 hektare dari sebuah perusahaan sawit itu.

Kemudian, tahun 2008, 2009, dan tahun 2011, Pemkab Pelalawan kembali menganggarkan ganti rugi lahan itu. Namun, saat peristiwa tersebut Marwan masih menjabat Sekda (Sekretaris Daerah) Pelalawan.

Dalam kasus ini, Marwan tidak sendirian. Sudah empat orang yakni mantan pejabat Pelalawan diseret ke meja hijau. Dalam kasus berjamaah inilah terkuak bahwa Wakil Bupati Pelalawan terlibat skandal korupsi Bakti Praja, sehingga negara dirugikan Rp38 miliar.

Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka Oktober 2013 oleh Polda Riau, Marwan tidak ditahan. Kini, setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejati, barulah Marwan ditahan.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/895913/24/wakil-bupati-pelalawan-ditahan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Sumedang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

SINDO NEWS.COM – Kamis, 18 September 2014

BANDUNG – Mantan Ketua DPRD Kota Cimahi yang kini menjabat sebagai Bupati Sumedang Ade Irawan, ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijadikan tersangka oleh Kejati Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2011.

Kasipidsus Kejati Jabar Heru Widjatmiko, mengatakan, penetapan Bupati Sumedang Ade Irawan sebagai tersangka didasari saat dia menjadi Ketua DPRD Kota Cimahi.

“Dari serangkaian penyelidikan oleh tim ditemukan bukti mengenai peristiwa pidana terkait dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya, Kamis (18/9/2014).

Menurutnya, setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, pihaknya langsung menetapkan Ade sebagai tersangka.

Lebih lanjut Heru mengungkapkan, selain Ade, pihaknya juga telah menetapkan sembilan tersangka lainnya, yakni, ES, RT, RS, DAN, N, IN, RMM, EF, dan NS dalam kasus yang sama.

Kasus ini telah disidik oleh tim dari Kejati Jabar sejak Mei 2013. Dari hasil audit BPK tahun 2012 ditemukan kelebihan dana pada total pengeluaran perjalanan dinas Dewan tahun 2011 sekitar Rp1,7 miliar.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/902739/21/bupati-sumedang-jadi-tersangka-kasus-korupsi

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Minta Adrianus Cabut Pernyataan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

JAKARTA- Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan keseriusan atas pernyataan Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala yang menyebut Satuan Reserse di kepolisian menjadi ATM pimpinan Polri.

Polri, kata dia, baru akan menghentikan proses hukum yang saat ini telah berjalan apabila Adrianus menyetujui dua syarat yang diajukan Polri.

’’Syaratnya ada dua. Syarat pertama harus meminta maaf secara terbuka di seluruh media yang ada di Indonesia. Terutama media yang digunakan memberikan statemen di masyarakat.

Kedua mencabut statemen yang dapat menimbulkan distrust terhadap intitusi Polri dan dampaknya sangat luas terhadap masyarakat,’’ kata Sutarman saat menggelar keterangan pers di Gd Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8).

Benci Polri

Polri telah memidanakan Adrinus dengan tuduhan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP.

Laporan Polisi dilayangkan Polri dengan No: LP/769/VIII/2014/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2014. Sutarman menjelaskan tindakan hukum itu ditempuh karena pernyataan Adrianus tersebut membahayakan dan dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Polri.

’’Kalau sudah distrust terhadap intitusi Polri, masyarakat bisa akan membenci Polri. Saya tidak tahu apakah ini disadari atau tidak oleh yang memberikan statemen,’’ tandasnya. Dia juga menegaskan, langkah hukum tersebut bukan berarti Polri anti kritik.

Pihaknya akan menerima masukan sejauh itu merupakan fakta. ’’Langkah hukum ini dilakukan juga karena ada saran dari Kompolnas. Kompolnas menulis surat kepada Kapolri dengan nomor surat B174. Kompolnas.VI.2014. agar dilakukan penegakan hukum,’’ jelasnya. (K24-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271869

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: