KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ganjar Sindir Anggota Dewan

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 20 Agustus 2014

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Pidato sambutan tertulis Gubernur Ganjar Pranowo yang dibacakan Bupati Bambang Sukarno pada pelantikan 45 anggota DPRD Temanggung periode 2014-2019 di Pendapa Pengayoman, Selasa (19/8), antara lain menyindir perilaku negatif sejumlah anggota Dewan, baik di pusat maupun daerah.

Di awal sambutannya, Ganjar menyindir Pileg 2014 yang dinilai rumit dengan diwarnai gesekan antar-caleg intra dan inter partai. Selain itu, pragmatisme politik telah meminggirkan peran kesukarelawanan pemilih. Sehingga politik wani piro menjadi trend, yang menambah sinisme publik pada politik. 

Kemudian berkait korupsi wakil rakyat, Ganjar mengungkap hasil survei Transparancy Internasional Indonesia (TII).  Hasil survei lembaga tersebut, DPR merupakan lembaga terkorup di Indonesia pada 2009, 2010 dan 2011.

‘’Pada 2012 dan 2013, DPR masih menempati tiga besar lembaga negara terkorup selain Polri dan pengadilan,’’tambahnya.

Menurutnya, masalah saat ini yang tidak segera tuntas adalah pemberantasan KKN dan penegakkan hukum. Karena itu, anggota Dewan harus memiliki obligasi moral menuntaskan agenda itu.

‘’Jangan sampai justru yang mengotori, memperkeruh, dan memperlambat jalannya reformasi birokrasi. Itu bisa dilihat dari nyiyirnya masyarakat terhadap partai politik dan dewan,’’tandasnya.

Ganjar juga memaparkan contoh perilaku negatif anggota Dewan, yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran ke depan. Antara lain, kasus korupsi dana bansos keagamaan di 13 titik daerah senilai Rp 1,3 miliar anggaran 2009, oleh oknum DPRD Jateng.

Lalu, pengaturan anggaran untuk memuluskan proyek di DPRD Banten serta pencucian uang dengan suap mobil. Kasus pengalihan BOS 2012 di Sumut Rp 17 miliar. Kasus video porno anggota DPR RI dengan selebritis, dan kasus anggota DPR menonton vidoe porno saat rapat.

‘’Juga kasus indisipliner anggota Dewan, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten yang mangkir saat rapat dan sidang Dewan,’’ujarnya.

Menurutnya, dari kasus-kasus itu dapat dipetik berbagai pelajaran yang baik, dan saat ini merupakan  momentum perubahan yang harus dilakukan DPRD periode 2014-2019. Sebelumnya, Ganjar mengatakan, tantangan DPRD saat ini ialah menjalankan reformasi politik total untuk menangkis isu-isu negatif lembaga tersebut.

Sehingga, demokrasi dam demokratisasi dipercaya sebagai proses yang paling pas. Wakil Ketua DPRD Temanggung 2009-2014 yang kemarin juga dilantik sebagai anggota Dewan 2014-2019, Tunggul Purnomo, menilai isi sambutan tertulis Gubernur itu kurang pas disampaikan dalam pelantikan tersebut.

‘’Kalau Pak Ganjar datang ke sini lantas menyampaikan hal itu secara pribadi tidak masalah, namun ini kapasitasnya adalah sambutan tertulis Gubernur. Lebih baik, jika yang disampaikan seputar tugas dan tanggungjawab ke depan anggota DPRD yang baru ini,’’tuturnya. 

Diungkapkannya, kolega-kolega Ganjar dari fraksinya saat menjadi anggota DPR RI dahulu ada pula yang melakukan indisipliner.

( Henry Sofyan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/08/20/213708

20 Agustus 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Suami-Istri, Ibu-Anak Jadi Anggota DPRD

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 19 Agustus 2014

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Pelantikan anggota DPRD Temanggung periode 2014-2019 dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa DPRD Temanggung 2009-2014, di Pendapa Pengayoman, Selasa (19/8). Sekitar 1.000 undangan menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah janji para wakil rakyat yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Suparno tersebut. Termasuk para pejabat Pemkab, dan tokoh agama/masyarakat.

Dalam pelantikan itu ada beberapa kejadian yang menarik, sekaligus lantas menguak figur pribadi beberapa para wakil rakyat lima tahun ke depan tersebut. Kejadian menarik muncul tatkala masing-masing anggota DPRD bersama suami atau istrinya diminta maju ke depan guna menerima ucapan selamat dari para undangan. Saat itulah, hadirin lalu mengetahui ternyata di antara para anggota DPRD baru ada yang masih memiliki hubungan keluarga sangat dekat, dan ada pula yang masih bujangan.

Ada empat anggota DPRD yang dilantik dan masih dalam satu keluarga. Keempatnya adalah Matoha dengan Tri Eko Wasti dari PKB, yang merupakan suami istri. Serta, Siti Su’aibah dan Guruh Saputro, dari PPP, yang tak lain adalah ibu dengan anak.

Lantaran suami istri dilantik, maka ketika Matoha dipanggil pembawa acara untuk maju ke depan bersama istri, tidak nampak dia menggandeng istrinya. Demikian pula, tatkala setelah Matoha, Tri Eko Wasti dipanggil ke depan, juga tidak kelihatan ia berjalan dengan suaminya. Kedua nanggota DPRD itu sekaligus berpasangan sebagai suami istri tatkala sama-sama berdiri di depan guna menerima ucapan selamat hadirin.

Adapun Siti Su’aibah yang juga anggota DPRD Temanggung 2009-2013 terpilih kembali sebagai wakil rakyat untuk lima tahun ke depan. Untuk kali ini bahkan ia terpilih bersama anaknya yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan berbeda. Wajah Guruh yang hampir mirip Siti menimbulkan pertanyaan hadirin dalam pelantikan itu, yang akhirnya terkonfirmasi setelah diketahui bahwa keduanya adalah ibu dan anak.

( Henry Sofyan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/08/19/213688

20 Agustus 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Sidak Samsat, Ganjar Usul Calo Dilegalkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 06 Agustus 2014

image
SM/Anton Sudibyo INSPEKSI MENDADAK : Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan warga yang mengurus dokumen ketika inspeksi mendadak di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).(30)

TEMANGGUNG – Gubernur Ganjar Pranowo mengusulkan agar calo di Samsat dilegalkan. Para calo bisa dihimpun dalam satu lembaga biro jasa untuk membantu pengurusan dokumen kendaraan masyarakat. Dengan pendirian biro jasa, maka pengurusan dokumen akan berbiaya resmi dengan tanda terima. Untuk itu, pemerintah harus membuat payung hukum guna mengatur regulasinya. ” Kalau bisa dilegalkan tidak apa-apa, bisa tidak itu jadi biro jasa legal begitu. Setidaknya, tidak meresahkan masyarakat,”  katanya, di Kantor Samsat Temanggung, Selasa (5/8).

Ganjar menggelar inspeksi mendadak di Samsat Temanggung, sekitar pukul 09.30. Sidak bertujuan untuk mengetahui apakah operasional Samsat sesuai regulasi dan memudahkan masyarakat. Dari sidak sekitar setengah jam, Ganjar tidak menemukan keluhan tentang pungutan liar. Bahkan, rata-rata warga yang ditanya menyatakan pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan perpanjangan STNK sangat mudah.
” Saya banyak dapat laporan soal pungli (pungutan liar) di Samsat. Terutama, dalam pengurusan uji kir, di mana dilaporkan banyak biaya-biaya tak resmi. Tapi di sini (Temanggung) tadi belum nemu itu,”  katanya.

Menurut Ganjar, Samsat harus dibersihkan dari pungli. Pemprov akan membuat perjanjian kerja sama dengan Polda Jateng untuk bersama-sama membersihkan pungli di Samsat.

Biaya Resmi

Jika memungkinkan, biaya-biaya dalam uji kir dimasukkan dalam biaya resmi yang uangnya masuk sebagai kas daerah. ” Saya sudah bicara dengan Pak Kapolda dan Wakapolda, beliau setuju. Biaya kalau mau dilegalkan bisa saja dengan payung hukum. Asal semua transparan,”  katanya.

Terpisah, Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, antara calo dan pungli berbeda. Kalau calo dijadikan biro jasa bisa diterima. Sebagaimana dilakukan oleh biro atau agen travel dalam menguruskan paspor milik masyarakat. Namun, biro jasa nanti harus berkantor di kantor Samsat setempat dan membekali petugasnya dengan ID card resmi. ” Hal ini pemikiran baru, boleh saja. Biro jasa berkantor di Samsat, petugas pakai ID resmi. Kemudian calo dan orang yang bukan anggota biro jasa harus tegas diusir,”  katanya.

Meski demikian, Boyamin tegas menolak pelegalan pungli. Menurutnya, biaya dalam pengurusan dokumen sudah tercantum dalam ketentuan. Di luar itu jika ada biaya tambahan merupakan pungli yang harus diberantas. Biaya tambahan ini tidak bisa lagi dibebankan kepada masyarakat, meski dengan disertai kuitansi sekali pun.  ” Sebenarnya mudah saja, dimasukkan revisi perda dan dibuatkan kuitansi maka jadilah biaya itu resmi. Tapi saya tidak setuju, itu sama saja negara merampok warganya,”  kata Boyamin. (H68,J8-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/06/269358

15 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Buron, Totok Divonis Tujuh Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 24 Juli 2014
image

SEMARANG – Mantan bupati Temanggung Totok Ary Prabowo yang disidangkan secara inabsentia (tanpa kehadiran terdakwa) divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (23/7). Totok yang masih buron tersebut juga dijatuhi denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu majelis hakim yang diketuai Jhon H Butarbutar juga meminta terdakwa membayar uang pengganti Rp 2,8 miliar subsider tiga tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi dana bantuan pendidikan untuk putra-putri anggota DPRD tahun 2004. ‘’Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor,’’ kata Jhon dalam sidang yang hanya dihadiri Jaksa Penuntut Umum Mursriyono.

Totok dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Vonis ini sesuai tuntutan JPU.

Wakil Ketua

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah menghukum mantan wakil ketua DPRD Temanggung periode 2004-2009, Fatahillah Azzainy satu tahun dan empat bulan penjara. Ia juga didenda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 37 juta. Adapun enam mantan anggota DPRD Temanggung periode yang sama, dijatuhi hukuman satu tahun hingga satu tahun dan dua bulan penjara. Mereka adalah Didik Syamsudin, Fuad Riyadi, Sugiyanto, Edi Purwoko, Tri Winarsih, dan R Subagyo.

Perkara ini bermula saat Fatahillah serta Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo, mengesahkan anggaran dana pendidikan  Rp 1,8 miliar pada Januari-Agustus 2004, dan selanjutnya dibagikan kepada 43 anggota DPRD. Setiap anggota Dewan menerima Rp 40 juta. Dana tersebut berasal dari anggaran biaya yang diarahkan bupati untuk dimuat dalam perubahan APBD Temanggung 2004.

Sebelumnya, Totok sudah pernah menjalani hukuman empat tahun dalam kasus korupsi dana pemilu sebesar Rp 2 miliar lebih. Namun sejak Desember 2010 yang bersangkutan telah menghilang dan masuk daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan. Majelis hakim juga meminta jaksa penuntut untuk menginformasikan dan menempelkan pengumuman amar putusan tersebut. (J14,J17-80)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

24 Juli 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Temanggung Divonis Tujuh Tahun Penjara

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 23 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo yang disidangkan secara inabsentia atau tanpa kehadiran terdakwa dijatuhi vonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (23/7).

Totok yang hingga kini berstatus buron tersebut juga dijatuhi denda sebesar Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain itu majelis hakim yang diketuai Jhon H Butarbutar juga meminta terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,8 miliar subsidair tiga tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi dana bantuan pendidikan untuk putra-putri anggota DPRD tahun 2004.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor,” kata Jhon dalam sidang yang hanya dihadiri jaksa penuntut umum Mursriyono.

Totok sendiri dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor atau yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah menghukum mantan Wakil Ketua DPRD Temanggung periode 2004-2009, Fatahillah Azzainy dengan pidana satu tahun dan empat bulan penjara. Ia juga didenda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 37 juta.

Sedangkan enam mantan anggota DPRD Temanggung periode yang sama, dijatuhi hukuman satu tahun hingga satu tahun dan dua bulan penjara. Keenamnya adalah Didik Syamsudin, Fuad Riyadi, Sugiyanto, Edi Purwoko, Tri Winarsih, dan R Subagyo.

Perkara ini bermula saat Fatahillah serta Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo, mengesahkan anggaran dana pendidikan sebesar Rp 1,8 miliar pada Januari-Agustus 2004, dan selanjutnya dibagikan kepada 43 anggota DPRD.

Setiap anggota Dewan masing-masing menerima uang Rp 40 juta. Dana tersebut berasal dari anggaran biaya yang diarahkan bupati untuk dimuat dalam perubahan APBD Temanggung 2004.

Sebelumnya, Totok sudah pernah menjalani hukuman empat tahun dalam kasus korupsi dana pemilu sebesar Rp 2 miliar lebih. Namun sejak Desember 2010 yang bersangkutan telah menghilang dan masuk daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan.

( Modesta Fiska / CN33 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka

23 Juli 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Dewan Minta Pemkab Temanggung Bentuk Pemantau DAK

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Juli 2014

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Anggota Fraksi PAN, DPRD Temanggung, Arif Mas’ud, mengatakan pihak dewan meminta Pemkab Temanggung membentuk tim pemantau dana alokasi khusus (DAK).

Hal itu untuk mengawasi realisasi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana dari pusat tersebut agar sesuai dengan tujuan dan selesainya bisa tepat waktu.

Menurut dia, dari tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2013 banyak yang belum terealisasi. Oleh karena itu untuk mengantisipasi keterlambatan  setiap tahunnya, maka ada baiknya pemkab perlu membentuk tim pemantau DAK.

“Fungsi dari tim pemantau untuk memastikan bahwa realisasi dari DAK sesuai dengan peruntukannya serta direalisasikan dalam waktu yang tidak melanggar batas. Setelah bertahun-tahun mengalami keterlambatan realisasi, untuk tahun ini kami harapkan jangan sampai terjadi lagi,”ujarnya Senin (14/7).

Tim pemantau sendiri diharapkan dapat mendesak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penerima DAK untuk segera merealisasikan program sesuai rencana. Terlebih tahun ini, pemerintah pusat telah memberlakukan sanksi apabila DAK tidak direalisasikan tepat pada waktu.

“Untuk menghindari sanksi itu maka dibutuhkan tim independen yang tugasnya memastikan bahwa DAK tersebut telah direalisasikan dengan tepat, yakni tepat waktu dan tepat guna,”tuturnya.

Arief juga mendesak agar pemkab mengambil tindakan tegas dalam realisasi DAK, baik DAK dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi maupun DAK pada tahun anggaran berjalan. Pasalnya, pelaksanaan DAK tidak ada toleransi keterlambatan untuk tahun ini.

( Raditia Yoni Ariya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209513

14 Juli 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

BPK Geledah Dinas Perhubungan Temanggung Seperti KPK

OBYEKTIF.COM – Jum’at, 24 Januari 2014

 
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekarang cara kerjanya  seperti KPK, masuk kantor instansi langsung buka-buka laci dan langsung menggeledah ruangan kami. Terkesan seperti penyidik KPK ketika memeriksa koruptor dan kurang beretika,” kata Kepala Bidang Pengujian Dinas Pehubungan Komukasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Nur Edi Yunianto,S.Sos, ketika diwawancara Wartawan Obyektif Cyber Magazine, M. Nuraeni, di ruang kerjanya belum lama ini, sehubungan adanya informasi BPK “menggebrak” Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Menurut dia, ada salah persepsi dalam masalah ini. “Mengenai “titip uji” itu jelas hanya salah asumsi saja dari pihak BPK. Di sini tidak ada yang titip uji, tetapi yang ada adalah “numpang uji”. Suatu misal kendaraan yang ber plat nomor di luar Temanggung itu bisa numpang uji di sini. Jadi saya jelaskan mas, itu kesalahan asumsi dari pihak BPK. Saya pun sudah menjelaskan ke BPK, bahkan surat tembusannya juga sudah ada di Bupati yang intinya tidak ada titip uji, melainkan numpang uji,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2012. Retribusi tersebut masuk ke dalam klasifikasi retribusi jasa umum. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Temanggung, menganggarkan penerimaan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.720,665.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.742.049.000,- atau mendapatkan pemasukan sebesar 102,96%.

Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hasil pemeriksaan lapangan serta konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa selain memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari dalam daerah dan dari luar daerah (numpang uji), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga menerima jasa penitipan bagi pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain (titip uji).

Selanjutnya, biaya I disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan biaya II & III diserahkan kepada Penyedia Jasa untuk dilakukan pengujian pada daerah yang dituju. Dengan demikian, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor telah menerima retribusi pengujian kendaraan bermotor, namun tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Buku Kas Umum, serta Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan bermotor, diketahui bahwa selama tahun 2012 terdapat penerimaan dari 165 pemilik kendaraan bermotor yang titip uji dengan total penerimaan sebesar Rp.35.765.000,-

Menurut Auditor BPK, bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengakibatkan terdapatnya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan membebani masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemungutan retribusi daerah tidak memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa titip uji sama halnya dengan numpang uji dan tidak ada kelebihan pendapatan Rp.6.980.000,- karena telah include dalam penerimaan numpang uji serta tidak mungkin ada klaim/restitusi karena kendaraan-kendaraan dari luar daerah sejumlah 165 buah benar-benar diuji di Temanggung.

BPK RI memberikan penjelasan atas tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tersebut bahwa berdasarkan dokumen serta konfirmasi pada Bendahara Penerimaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa selain memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari dalam daerah dan dari luar daerah (numpang uji), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga menerima jasa penitipan bagi pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah lain (titip uji) yang tidak memiliki dasar hukum.

BPK RI merekomendasikan Bupati Temanggung agar: Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, supaya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah selalu memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya menghentikan pelayanan titip uji. Disamping itu BPK meminta pada Bupati agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan yang berlaku. Demikian penjelasan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 10B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013, Tanggal : 24 April 2013. Selanjutnya masalah ini masih dalam proses penanganan di Kabupaten Temanggung. (M.Nuareni).

Sumber : http://obyektif.com/info-jateng/view/2014/01/24/bpk-geledah-dinas-perhub-temanggung-seperti-kpk

26 Juni 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Guru SMA Tersangka Korupsi CPNS

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 29 Mei 2014

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Seorang guru SMA di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yang juga Ketua Forum Tenaga Honorer Swasta Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam penerimaan CPNS jalur kategori 2 (K2) tahun 2013 di Kabupaten Tuban, Jatim.

 
Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolahan setempat itu, juga telah ditahan di rumah tahanan Polres Tuban sejak 16 Mei. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan pihak berwajib dalam perkara tersebut.

 
Kepala Dinas Pendidikan Darmadi didampingi Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan, Ahmad Saryono, di kantornya, Rabu (28/5), membenarkan adanya penetapan tersangka sekaligus penahanan salah seorang tenaga pendidik SMA di kabupaten wilayah kerjanya itu. “Kami mengetahuinya setelah menerima surat pemberitahuan dari Polres Tuban, yang ditandatangani Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat selaku penyidik, dan surat tertanggal 19 Mei kami terima 23 Mei,” jelasnya.

 
Dalam surat pemberitahuan itu disebutkan, Ani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan CPNS jalur K2. Tindak pidana itu sebagaimana dimaksud pasal 11 subsider 12a UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

 
Diungkapkannya, sebelum surat pemberitahuan itu, pihaknya pada 13 Mei juga pernah menerima surat dari Polres Tuban tertanggal 9 Mei. Melalui surat tersebut, Dinas Pendidikan diminta bantuan untuk menghadirkan Ani di Polres Tuban, guna didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara korupsi penerimaan CPNS K2 di Tuban yang tengah ditangani Polres setempat. “Sebelumnya, sekitar seminggu sebelum surat tanggal 9 Mei itu, kami juga menerima surat dari Polres Tuban yang isinya sama, namun yang bersangkutan didengar keterangan belum sebagai tersangka,” ujarnya.

 
Atas surat permohonan bantuan yang pertama dan kedua dari Polres Tuban itu, kemudian Dinas Pendidikan menindaklanjutinya dengan mengirim surat ke sekolah tempat Ani mengajar di Pringsurat. Yakni, agar pihak sekolah memberitahukan kepada guru bersangkutan adanya panggilan dari kepolisian itu.

 
Adapun dari isu yang berkembang, warga Kelurahan Butuh, Temanggung itu diduga korupsi karena telah menarik sejumlah uang dari para guru honorer K2 anggota FTHSNI yang akan mengikuti tes CPNS. Uang itu sebagai “biaya” agar para honorer bersangkutan lolos tes dan diterima CPNS. “Kami hanya menerima informasi sesuai isi surat Polres Tuban itu, untuk bentuk dugaan korupsi dimaksud, kami sama sekali tidak mengetahui,” ujar Darmadi.
( Henry Sofyan / CN38 / SMNetwork )

 

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/05/29/203870

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Guru SMA Temanggung Tersangka Korupsi CPNS

SUARA MERDEKA – Sabtu, 31 Mei 2014

 
TEMANGGUNG – CPNS adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh banyak kalangan masyarakat, Seorang guru SMA yang bertempat tinggal di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yang juga Ketua Forum Tenaga Honorer Swasta Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam penerimaan CPNS jalur kategori 2 (K2) tahun 2013 di Kabupaten Tuban, Jatim.
Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertahun-tahun mengajar sampai sekarang mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolahan setempat itu, juga telah ditahan di rumah tahanan Polres Tuban sejak 16 Mei. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan pihak berwajib dalam perkara tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Darmadi didampingi Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan, Ahmad Saryono, di kantornya, membenarkan adanya penetapan tersangka sekaligus penahanan salah seorang tenaga pendidik SMA di kabupaten wilayah kerjanya itu. “Kami mengetahuinya setelah menerima surat pemberitahuan dari Polres Tuban, yang ditandatangani Kasatreskrim AKP Wahyu Hidayat selaku penyidik, dan surat tertanggal 19 Mei kami terima 23 Mei,” jelasnya.

Dalam surat pemberitahuan itu disebutkan, Ani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan CPNS jalur kategori II (K2). Tindak pidana itu sebagaimana dimaksud pasal 11 subsider 12a UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Diungkapkannya, sebelum surat pemberitahuan itu, pihaknya pada 13 Mei juga pernah menerima surat dari Polres Tuban tertanggal 9 Mei. Melalui surat tersebut, Dinas Pendidikan diminta bantuan untuk menghadirkan Ani di Polres Tuban, guna didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara korupsi penerimaan CPNS K2 di Tuban yang tengah ditangani Polres setempat. “Sebelumnya, sekitar seminggu sebelum surat tanggal 9 Mei itu, kami juga menerima surat dari Polres Tuban yang isinya sama, namun yang bersangkutan didengar keterangan belum sebagai tersangka,” ujarnya.

Atas surat permohonan bantuan yang pertama dan kedua dari Polres Tuban itu, kemudian Dinas Pendidikan menindaklanjutinya dengan mengirim surat ke sekolah tempat Ani mengajar di Pringsurat. Yakni, agar pihak sekolah memberitahukan kepada guru bersangkutan adanya panggilan dari kepolisian itu.

Adapun dari isu yang berkembang, warga Kelurahan Butuh, Temanggung itu diduga korupsi karena telah menarik sejumlah uang dari para guru honorer K2 anggota FTHSNI yang akan mengikuti tes CPNS. Uang itu sebagai “biaya” agar para honorer bersangkutan lolos tes dan diterima CPNS. “Kami hanya menerima informasi sesuai isi surat Polres Tuban itu, untuk bentuk dugaan korupsi dimaksud, kami sama sekali tidak mengetahui,” ujar Darmadi.
Sumber : Suara Merdeka ;  http://infocpnsmenpan.blogspot.com/2014/05/guru-sma-temanggung-tersangka-korupsi.html

26 Juni 2014 Posted by | TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

Polisi Periksa BNI Temanggung Pemberi Modal Koperasi Jasa Pakarti

TRIBUN JATENG.COM – Minggu, 06 April 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Polrestabes Semarang mendalami dugaan korupsi di Koperasi Jasa Pakarti di tahun 2008. Koperasi itu mendapat pinjaman modal dari BNI Temanggung Rp 7,5 miliar. Namun kemudian sebagian dana itu tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ketua Koperasi Jasa Pakarti.

Terkait pinjaman modal tesebut, diduga ada kongkalikong antara ketua koperasi dengan pihak BNI Temanggung, sehingga ada dana lebih dari Rp 1 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Beberapa karyawan koperasi itu sudah kami mintai keterangan. Ke depan kami akan periksa pihak BNI Temanggung selaku pemberi modal,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK, Minggu (6/4).

Untuk memastikan seberapa besar kerugian negara, Polrestabes masih menunggu hasil audit BPKP Jawa Tengah.

Koperasi Jasa Pakarti periode 2010-2014, Ari Pribadi, mengatakan pihaknya berharap Sat Reskrim Polrestabes Semarang bisa mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini. “Ada sekitar Rp 3,2 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepala koperasi saat itu,” kata Ari. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/06/polisi-periksa-bni-temanggung-pemberi-modal-koperasi-jasa-pakarti

6 April 2014 Posted by | SEMARANG, TEMANGGUNG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: