KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dikecam Karena Gunakan APBD untuk Wartawan, Ini Reaksi Ganjar


VIVA NEWS – Kamis, 09 Oktober 2014

VIVAnews – Rencana Gubernur Jawa Tengah memberangkatkan lima jurnalis ke Jerman dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah menuai kecaman dari Aliansi Junalis Independent (AJI) Semarang. AJI beranggapan, sikap pemprov yang akan memberangkatkan wartawan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik menggunakan dana rakyat (APBD) telah bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Terkait kecaman tersebut, Ganjar menyesalkan pernyataan AJI Semarang. Politisi PDI Perjuangan itu beranggapan rencana itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

“Saya mempunyai rewards (hadiah) untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah,” kata Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis 9 Oktober 2014.

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar wartawan yang mengikuti nantinya bisa bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

“Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional,” terang Ganjar.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mengatakan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, termasuk pelatihan wartawan ke Jerman itu. Menurutnya rencana itu masih perlu dirembukkan lagi dengan berbagai pihak.

“Ini karena sistem kita sangat terbuka. Jadi sangat mungkin pro dan kontra. Tapi secara filosofinya ada rembuk,” jelasnya.

Kendati demikian, Heru mengaku belum mengetahui pasti teknis mengenai kebijakan memberangkatkan lima wartawan ke Jerman tersebut. Namun, jika itu terjadi, akan dikelola oleh Dinas Pendidikan.

“Saya belum paham teknisnya. Tapi pastinya kita dorong anak-anak yang pintar dan secara selektif kita bantu, ” tuturnya.

Dikecam karena gunakan APBD

Ketua AJI Kota Semarang, Rofiudin mengatakan, Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman. Sehingga, pihak yang wajib memberikan pelatihan kepada wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

“Oleh karenanya, kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, wartawan adalah profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik, ” kata dia kepada VIVAnews di Semarang.

Dikatakan, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. “Sehingga segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi tetap dilarang,” kata dia.

AJI mendesak agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran-anggaran yang tidak pro publik. Hal ini sesuai dengan janji Ganjar-Heru dalam kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu.

“Dari pada memberangkatkan wartawan ke Jerman lebih baik anggarannya untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan di Jateng, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain-lain,” ujar dia.

Masih menurut AJI, jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, maka ada yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah dengan memperthatikan kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan mereka tak mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain.

“Jika kondisi tenaga kerja sektor media masih belum mengembirakan lalu dimana peran pemerintah untuk hadir menegakan aturan ketenagakerjaan,” tegas Rofiudin.

Senada dengan AJI, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan pelatihan yang hanya diikuti beberapa wartawan dianggap tidak efektif dan efisien. Karena jumlah wartawan yang sangat banyak.

“Ganjar harusnya hati-hati dengan anggaran. Jika memang ingin mengadakan pelatihan dengan ilmu dari luar negeri, lebih baik memanggil pematerinya ke Indonesia sehingga wartawan lain juga bisa mendapatkan pelatihan, ” ujar dia.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546469-dikecam-karena-gunakan-apbd-untuk-wartawan–ini-reaksi-ganjar

10 Oktober 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: