KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Lewat Seni, KPK Ajak Masyarakat Perangi Korupsi

 BERITA KPK – Rabu, 27 Agustus 2014

Abraham Samad menghadiri acara ACCFest 2014 (Foto : Humas KPK)

Abraham Samad menghadiri acara ACCFest 2014 (Foto : Humas KPK)

Setelah sukses menyelenggarakan Festival Film Antikorupsi (Anti Corruption Film Festival – ACFFest) yang pertama pada 2013, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menggelar ACFFest kedua yang diluncurkan pada Rabu (27/8), di Gelanggang Remaja (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan, kini tidak hanya melalui penindakan, melainkan juga melalui upaya pencegahan yang masif dan kreatif. “KPK berharap bisa mengubah pola pikir bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menangkap koruptor, tetapi juga penanaman nilai melalui film,” katanya.

Melalui ACCFest, kata Abraham, KPK mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan karya untuk dikompetisikan. Film yang dapat diikutsertakan dalam festival ini diproduksi pada rentang 1 Januari 2013 hingga 31 Oktober 2014 yang bertemakan kejujuran, kepedulian, keadilan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan memiliki muatan pesan antikorupsi yang kuat. Ada empat kategori yang dikompetisikan, yakni film fiksi pendek, film dokumenter pendek, film animasi pendek dan video jurnalisme warga (citizen journalism).

Abraham berpesan, masyarakat yang ikut berkompetisi, agar menggunakan ide-ide sederhana yang dekat dengan keseharian dalam berkarya. “Jadi, tidak selalu harus terpaku pada ide-ide besar,” katanya.

Film yang diikutsertakan dalam kompetisi, nantinya akan diseleksi oleh tim juri independen yang terdiri atas Alex Komang (Badan Perfilman Indonesia–BPI), Arturo GP (Akademisi), Vivian Idris (Film Maker), Wahyu Aditya (Animator), Toto Indarto (Akademisi/Jurnalis).

Pendaftaran telah dibuka sejak Mei lalu dan akan ditutup pada 31 Oktober 2014. Pengumuman pemenang, akan dilakukan bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada bulan Desember 2014 di Yogyakarta.

Selain kompetisi film, ACFFest 2014 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan movie day, antara lain talkshow bertema isu korupsi, workshop citizen journalism dengan pembuat film dan wartawan, serta pemutaran film-film nominasi ACFFest 2013. Movie day akan digelar di 10 kota, antara lain Jakarta (27/8), Bandung (30/8), Yogyakarta (3/9), Purbalingga (6/9), Malang (10/9), Bali (13/9), Mataram (16/9), Makassar (20/9), Manado (24/9), dan Palembang (27/9).

(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2108-lewat-seni-kpk-ajak-masyarakat-perangi-korupsi

Iklan

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Pansel Tetapkan Kriteria Calon Pimpinan KPK

 

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 14 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menentukan kriteria pengganti Busyro Muqoddas.

 

Pansel menyatakan, kriteria calon pimpinan KPK secara garis besar sama seperti pada periode sebelumnya.

 

“Pesyaratan seperti yang dulu pernah dilakukan secara detil administratif ada empat kriteria utama yang disepakati kaitannya dengan leadership, integritas, kompetensi, dan independensi,” kata juru bicara Pansel Imam B Prasodjo di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (14/8).

 

Dia menambahkan, pihaknya juga telah menyusun persyaratan calon pimpinan KPK yang mulai diumumkan pada Jumat (15/8).

 

Imam menambahkan, begitu pengumuman dilakukan pihaknya juga langsung membuka pendaftaran calon pimpinan KPK hingga 3 September mendatang.

 

Setelah seleksi administrasi, calon pimpinan KPK akan mengikuti tes penulisan makalah dan juga uji kompetensi. Kemudian juga ada tracking (penelusuran rekam jejak) dan pada saat yang sama wawancara mendalam.

 

“Kita meminta bantuan kepada semua warga masyarakat termasuk media untuk ikut mereviw kandidat itu karena siapa nanti yang jadi pimpinan KPK tentu sangat penting sekali,” ujar pria kelahiran Purwokerto 54 tahun lalu ini.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/14/213059/Pansel-Tetapkan-Kriteria-Calon-Pimpinan-KPK

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Resmi Luncurkan KanalKPK TV

 

SUARA MERDEKA.COM – Minggu, 17 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (17/8) resmi meluncurkan KanalKPK TV. Melalui saluran ini KPK akan menyiarkan program pencegahan korupsi melalui video streaming.

 

“Kalau TV (televisi) masyarakat lebih mudah, melihat ketimbang membaca. TV diharapkan lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Kami sudah punya radio dan lainnya jadi kami harapkan pesan-pesan itu bisa disampaikan ke masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam acara peluncuran KanalKPK TV di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

 

Sejumlah konten yang disiapkan dalam siaran tersebut antara lain berita, feature, musik, komedi, bincang-bincang, film serta siaran bagi anak, seperti film animasi maupun dongeng.

 

“Setelah sampai ke mereka (penonton), diharapkan ada diskusi mengenai pesan KPK. Setelah diskusi, kami punya website kemudian bisa diskusi lewat radio katakanlah 2 minggu sekali, tiap bulan sekali diskusi lewat tv jadi bisa baca, dengar dan melihat,” tambah Bambang.

 

KanalKPK TV juga terbuka sebagai penyedia konten siaran (content provider) bagi TV komunitas atau stasiun televisi swasta. Selain itu, TV ini juga menerima konten dari jaringan antikorupsi atau siapa pun untuk memperkaya konten siarannya.

 

“Kalau materi sangat banyak. Kita kan (punya) banyak (data). Referensi atau data kita selama 10 tahun di gudang kita bisa turunkan ke TV,” ungkap Bambang.

 

KPK meluncurkan TV karena menurut Bambang disebabkan oleh media massa belum tertarik untuk memberitakan bidang pencegahan korupsi.

 

“Media yang ada saat ini, itu sangat penindakan banget karena yang dilihat adalah penindakan kasus, tetapi kalau bicara membangun sistem, membangun budaya, itu media belum banyak yang tertarik. Jadi kehadiran KanalKPK TV melengkapi media yang sudah ada. Jadi kita bersama-sama,” jelas Bambang.

 

Dia pun menjanjikan akan ada materi siaran yang memperbincangkan korupsi dengan nuansa humor. “Ada kanal bincang, ada kanal gesit, bicara antikorupsi, tapi dalam situasi yang tidak perlu tegang. Korupsi dibuat humor antikorupsi. Jadi ketawa ala KPK,” ungkap Bambang.

 

Peluncuran KanalKPT TV yang bertepatan dengan kemerdekaan menurut Bambang dapat memberi makna baru kemerdekaan.

( Ant / CN33 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/17/213387/KPK-Resmi-Luncurkan-KanalKPK-TV

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Bulog Libatkan KPK Kendalikan Gratifikasi

BERITA KPK –  Jum’at, 22 Agustus 2014
 

Pimpinan KPK secara simbolik menyerahkan Drop Box Pelaporan Gratifikasi kepada Direktur Utama Perum Bulog (Foto: Humas KPK)

Pimpinan KPK secara simbolik menyerahkan Drop Box Pelaporan Gratifikasi kepada Direktur Utama Perum Bulog (Foto: Humas KPK)

Tak hanya menjaga stabilitas harga pangan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) kini juga mengendalikan gratifikasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Bertempat di Gedung Oryza, Jalan Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan pada Jumat (22/8), Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Direktur Utama Perum. Bulog Sutarto Ali Moeso menandatangani nota kesepahaman (MoU).

Menanggapi kerja sama ini, Zulkarnain menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Perum. Bulog dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara simultan. “Tidak hanya mengoptimalkan pengawasan internal, tetapi juga perlu dengan menggandeng KPK,” katanya.

Zulkarnain mengingatkan, setiap insan Bulog wajib menjaga dirinya dari praktik dan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. “Karena itu, program pengendalian gratifikasi ini menjadi sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Sutarto mengapresiasi kerja sama ini. Ia mengatakan, pihaknya akan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem. “Kami adalah Bulog yang baru. Kami benar-benar berkomitmen, walaupun pahit rasanya,” kata Sutarto.

Pembenahan yang dilakukan, selain melalui kerjasama PPG ini, pihaknya juga telah memperbaiki sejumlah peraturan direksi, mengoptimalkan sistem pengawasan melekat serta menerapkan pakta integritas bagi pejabat internal. “Itu bisa menjadi pertahanan agar tidak mudah tergoda,” katanya.

(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2095-bulog-libatkan-kpk-kendalikan-gratifikasi


Informasi dan Pengetahuan Terkait:

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Rangkul Pegiat Media Sosial Lawan Korupsi

BERITA KPK – Senin, 25 Agustus 2014

 

Makan-makan saat temu dengan penggiat Media Sosial

Makan-makan saat temu dengan penggiat Media Sosial

Sutradara film Cinta Brontosaurus, Fajar Nugroho, belum pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ia pun merasa, tingkah lakunya tidak sekali pun melanggar hukum. Maka ketika ia mendapatkan telepon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia kaget bukan kepalang.
Kekagetan Fajar bukan tanpa alasan. Ia yang kerap mengikuti pemberitaan, tentu tahu sepak terjang KPK. Dalam bayangannya, yang berurusan dengan komisi antirasuah ini, terkait langsung dengan perkara korupsi. “Siapa yang nggak ngeri. Saya nggak kenal Batoegana kok,” katanya setiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat sore (22/8).

Tak hanya Fajar, wartawan olahraga Pangeran Siahaan dan blogger Venus juga merasakan hal yang sama. “Tadinya saya nggak mau datang,” kata Venus. Namun, setelah dijelaskan bahwa mereka diundang untuk hadir dalam acara halal bihalal KPK bersama para pegiat sosial, ketiganya kompak hadir.

Tak hanya Fajar, Venus dan Pangeran. Ada pula 57 pegiat media sosial lainnya yang berasal dari berbagai kalangan, seperti wartawan, penulis, blogger, seniman, aktivis organisasi dan praktisi komunikasi. Dalam kesempatan itu, terlihat pula musisi Addie MS dan Triawan Munaf.

KPK menilai, ke-60 pegiat media sosial ini, merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di media sosial dan memiliki pengikut yang besar. Mereka kerap mengangkat tema sosial, politik, sumber daya alam dan topik lainnya yang memancing kepedulian.

Misalnya Venus yang kini rajin berkicau tentang sumber daya alam. ”Kalo alasannya membangun smelter bikin ribuan karyawan di-PHK, yaela. itu mah akal2an aja. mereka punya duit kok. boong kalo ga ada duitnya,” cuit Venus yang memiliki 16 ribu lebih pengikut, melalui akun @venustweets pada 18 Agustus lalu.

Pegiat sosial lainnya, Triawan Munaf, lebih banyak bicara soal hukum dan isu-isu spontan. Misalnya, pada 4 Agustus lalu, melalu akun @triawan yang memiliki pengikut lebih dari 60 ribu ini berkicau tentang sengketa pilpres. “Hakim yg baik bukanlah hakim yg netral, tapi hakim yang berpihak, berpihak kepada kebenaran. #RakyatPercayaMK.”

Atau Addie MS yang sejak lama mengangkat tema korupsi secara langsung. Dalam sebuah kesempatan sebelumnya, ia lebih suka menggunakan istilah maling ketimbang koruptor. “Partisipasi tanpa pamrih dr para orang muda itu untuk bangsanya, menumbuhkan harapan Indonesia bisa MERDEKA dari cengkraman maling negara,” cuit Addie melalui akun @addiems pada 19 Agustus.

Melihat animo pegiat media sosial terhadap isu terkini, KPK berharap mereka mampu menggunakan kekuatan media sosial sebagai energi baru melawan korupsi. Sebab, KPK yakin, publik merupakan mitra strategis, sebagaimana yang diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad dalam kesempatan itu. “Pemberantasan korupsi itu butuh teman, butuh konsolidasi. Kita tidak bisa berharap KPK sebagai satu-satunya lembaga itu bisa eksis seorang diri,” katanya.

Selain itu, KPK juga berterima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, termasuk melalui media sosial. “Jika masyarakat tidak tidak percaya kepada KPK, mungkin keberadaan KPK lima tahun yang lalu sudah tumbang,” katanya.

Karena itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan KPK untuk menerima masukan dan kritik agar bisa memperbaiki kelemahan KPK. “Karena sebuah lembaga yang bisa berdiri terus-menerus hanya bisa tegar kalau diberikan masukan yang luar biasa. Kalau kita di puji terus saya khawatir kita akan berada di tepi jurang,” katanya.

(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2102-kpk-rangkul-pegiat-media-sosial-lawan-korupsi

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Bekali 50 Anggota DPRD Sidoarjo Cegah Korupsi

BERITA KPK – Selasa, 26 Agustus 2014
 

Sosialisasi Pencegahan Korupsi di DPRD Sidoarjo Sosialisasi Pencegahan Korupsi di DPRD Sidoarjo Sebanyak anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pendidikan TIndak Pidana Korupsi, pada Selasa (26/8) di ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD, Jl. Sultan Agung no. 39 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sebagai pembicara Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Agus Budianto, dan Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Anto Ikayadi.

Kegiatan yang bertajuk “Menciptakan Wilayah Kabupaten Sidoarjo Bebas dari Korupsi” ini, dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih demi kepentingan rakyat. “Agar sebuah daerah itu maju dan sejahtera, maka ia harus menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan bebas dari korupsi,” katanya.

Senada dengan itu, Sumardi

Sementara itu, Anto mengamini bahwa korupsi yang terjadi, tidak hanya merusak sistem pemerintahan yang ada, melainkan juga menyengsarakan rakyat. Fenomena korupsi yang terjadi belakangan, “merupakan korupsi yang sempurna, melibatkan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, setiap pihak harus berbenah dan melakukan upaya pencegahan, sehingga sistem pemerintahan semakin baik,” katanya.

(Humas)

Sumber : http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2103-kpk-bekali-50-anggota-dprd-sidoarjo-cegah-korupsi

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

PELUNCURAN KANALKPK TV

Jakarta, 17 Agustus 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, upaya melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan semata-mata melalui langkah konservatif dengan penindakan dan penegakan hukum. Lebih dari itu, harus juga disempurnakan dengan upaya pencegahan yang harus dilakukan dengan inovatif dan kreatif untuk menanggulangi korupsi yang kian masif.

Karena itu, KPK kini meluncurkan sebuah medium pencegahan, sekaligus penyebar pesan antikorupsi yaitu KanalKPK TV yang disiarkan melalui siaran streaming. Bertepatan dengan momentum Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia, KanalKPK TV dihadirkan di hadapan publik pada pukul 9.55 WIB pada Minggu, 17 Agustus 2014 di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

Dengan kehadiran KanalKPK TV, ini berarti KPK kian masif menyebarluaskan semangat dan nilai kejujuran yang universal melalui beragam media yang dimiliki. Beragam konten siaran yang informatif, tersaji dengan format yang apik, antara lain berita-berita, feature, musik, komedi, bincang-bincang, musik dan film. Tak lupa, KanalKPK TV juga menyediakan konten bagi anak, seperti film animasi, dongeng dan feature yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik.

KanalKPK TV juga terbuka sebagai penyedia konten siaran (content provider) bagi televisi komunitas atau stasiun televisi swasta. Selain itu, televisi ini juga menerima konten dari jaringan antikorupsi atau siapa pun untuk memperkaya konten siarannya.

Kegiatan Peluncuran KanalKPK TV juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Radio KanalKPK yang pertama yang telah diluncurkan tahun lalu. Karena itu, sajian kegiatan hari ini juga menjadi ajang pesta rakyat dengan kegiatan seperti lomba makan kerupuk, lomba mewarnai, lomba sepeda lamban, lomba dan aneka lomba lainnya yang akan menyemarakkan acara.

Kehadiran KanalKPK TV diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi dan upaya melawan korupsi yang akan mendorong peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2069-peluncuran-kanalkpk-tv

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

KPK Tetapkan RBS (Bupati Tapanuli Tengah) Tersangka Sengketa Pilkada

Jakarta, 20 Agustus 2014. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan RBS (Bupati Tapanuli Tengah) sebagai tersangka.

Tersangka RBS diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Atas perbuatannya, RBS disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2081-kpk-tetapkan-rbs-bupati-tapanuli-tengah-tersangka-sengketa-pilkada

20 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Peran KPK dalam Indonesia Anti-Corruption Forum

 

Korupsi merupakan malapetaka bagi masyarakat, tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum, juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas hidup dengan menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya, termasuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa.

 

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga (extra ordinary measure). Diakuinya korupsi sebagai transnational crime, maka Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi bersama negara-negara di dunia, dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006.

 

Sebagai negara peratifikasi, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan UNCAC secara penuh. Hanya saja dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCAC, penyelerasan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam UNCAC masih belum optimal. Hasil gap analysis yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa, sejumlah ketentuan UNCAC belum sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan UNCAC, Pemerintah Indonesia telah berhasil menetapkan kebijakan terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui beberapa peraturan, yaitu Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres  No 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan   Korupsi tahun 2011; Inpres  No 17/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi tahun 2012; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 serta : Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu, bukan hanya terletak pada pundak aparat penegak hukum, bukan pula menjadi tanggung jawab jajaran pemerintahan semata,  namun kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi semua komponen bangsa, karena ini bukan saja masalah penegakan hukum, tetapi juga tentang cara berpikir dan tingkah laku. Dengan kata lain,  korupsi juga merupakan masalah sosial dan budaya.

Sejalan dengan amanat UNCAC yang termaktub dalam pasal 13 tentang Peran Serta Masyarakat, dimana disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mengupayakan sesuai kemampuan dan prinsip hukum negaranya untuk meningkatkan partisipasi aktif dari perseorangan maupun kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, LSM dan organisasi masyarakat lainnya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesadaran publik terkait keberadaan, penyebab dan keseriusan serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.
 
Penguatan partisipasi masyarakat  dilaksanakan antara lain dengan upaya :

  • Peningkatkan transparansi dan kontribusi publik dalam pengambilan keputusan
  • Memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi dengan efektif
  • Pelaksanaan pelayanan informasi masyarakat yang berkontribusi terhadap sikap antikorupsi sebagaimana program pendidikan masyarakat termasuk kurikulum sekolah dan universitas
  • Menghormati, mempromosikan dan melindungi kebebasan mencari, menerima, mengumumkan dan menyebarkluaskan  informasi terkait korupsi. Kebebasan dimaksudkan adalah sesuai batasan peraturan perundangan (terkait atas hak dan nama baik orang lain serta demi perlindungan keamanan nasional/ketertiban umum, kesehatan atau moralitas masyarakat).

IACF 1. Sejalan dengan semangat tersebut, dan dalam rangka menciptakan ruang di mana pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk untuk mendapatkan hak informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari pemerintah dan lembaga pemberantas korupsi terkait, maka KPK bekerjasama dengan UNODC, Bappenas serta Transparency Indonesia menyediakan Forum sebagai wadah diseminasi antara Pemerintah (kementerian-lembaga), penegak hukum, lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dari seluruh Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Antikorupsi serta menjadi rangkaian agenda Hari Anti Korupsi sedunia (9 Desember 2010).

Indonesia Anti-Corruption Forum yang pertama diselenggarakan di Nikko Hotel Jakarta, tanggal 21 Desember 2010, dengan harapan forum ini dapat digunakan sebagai suatu mekanisme koordinasi, dengan mandat untuk memfasilitasi kerjasama pencegahan korupsi dan untuk mempercepat pelaksanaan Strategi Antikorupsi Nasional sekaligus sebagai kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan dan memperdebatkan prioritas inti pelaksanaan dari strategi nasional pemberantasan korupsi itu sendiri.

Dihadiri 61 peserta, yang mewakili lembaga-lembaga akademis, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi sektor swasta dan pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, forum menghasilkan rekomendasi sebagai berikut  :

  • Peningkatan kesadaran publik yang lebih besar atas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui kampanye publik;
  • Kejelasan mengenai praktik terbaik dan langkah-langkah hukuman (reward & punishment systems);
  • Peningkatan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya untuk melaksanakan Strategi Nasional;
  • Mekanisme pengawasan yang lebih kuat di tingkat nasional dan daerah; dan
  • Transparansi yang lebih besar dan kepercayaan dalam berbagi informasi nasional atas upaya antikorupsi.

IACF 2.  Anti-Corruption Forum kedua dilaksanakan di Jakarta  pada tanggal 14-15 Juni 2011 untuk menjawab beberapa masukan dari peserta AC Forum pertama dalam rangka penguatan Strategi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)  dan juga gerakan antikorupsi, dengan rekomendasi diantaranya memperjelas sistem reward and punishment, memperkuat dukungan kepada KPK dan juga perlunya terobosan baru dalam pemberantasan korupsi. Hasil dalam AC Forum I dirasakan masih terlalu luas, maka pada AC Forum kedua diharapkan menjadi  forum yang lebih kuat, tidak sekedar merespon, namun juga sebagai forum kerjasama anti korupsi.

Steering Committee AC Forum yang terdiri dari unsur Bappenas, KPK, UNODC dan TII akhirnya menetapkan bahwa AC Forum II di posisikan sebagai wadah diskusi stakeholders antikorupsi untuk membicarakan sejumlah persoalan dan strategi melawan korupsi di Indonesia sekaligus menyikapi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 yang berisi delapan instruksi terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011, dimana 3 (tiga) lembaga yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kepolisian, Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Keuangan.

 

Hari pertama AC Forum II diisi oleh beberapa pembicara, di antaranya adalah Wakil Presiden RI, Boediono sebagai pembicara utama yang menjelaskan substansi Inpres no 9 tahun 2011, dilanjutkan sub-tema forum adalah Strategi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres 9/ 2011 yang disampaikan oleh Kepala UKP4, Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pemaparan Rencana Pelaksanaan Inpres 9/2011: Program Single Identity Number (SIN) oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan terakhir, Rencana dan Strategi Implementasi Inpres 9/ 2011 di Institusi Polri yang disampaikan Wakapolri, Komjen Polisi Nanan Sukarna.

Agenda AC Forum pada hari kedua selain paparan perwakilan Bappenas mengenai UNCAC Review, paparan studi awal tentang pajak, dan penyusunan desain program oleh UNODC menyikapi upaya bersama sosialisasi Inpres 9/2011 juga membahas strategi yang akan dilakukan oleh AC Forum untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2011. Forum ini juga membahas peran apa yang akan diambil oleh Civil Society Organization (CSO) dalam pelaksanaan Inpres ini, dan bagaimana  CSO melakukan monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan Inpres ini, sehingga dengan adanya pengawasan atas implementasi Inpres No 9/2011 oleh CSO melalui partisipasi masyarakat hasilnya akan lebih baik dari Inpres-Inpres Anti-Korupsi sebelumnya dan mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

AC Forum kedua ini kali ini selain dihadir peserta di AC Forum pertama, juga dihadiri oleh kalangan pebisnis / sektor swasta, Kementerian dan Lembaga, serta Aparat Penegak Hukum .

IACF 3.  Forum Anti Korupsi ketiga dilaksanakan pada 30 Juli 2012, dengan dihadiri pejabat kementerian-lembaga, perwakilan pemerintah daerah 33 provinsi, penggiat antikorupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, Perguruan Tinggi, Komunitas Jurnalis, Asosiasi Profesi) dari seluruh Indonesia. Untuk kali ketiga, forum anti korupsi diadakan dengan tujuan memfasilitasi kerjasama berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media di seluruh Indonesia untuk mencegah dan memerangi korupsi juga bekerjasama dalam penerapan Strategi Antikorupsi Nasional (dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai  Peraturan Presiden (Perpres) 55/2012. Perpres tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) pada 23 Mei 2013 lalu).

Stranas PPK sendiri dalam prosesnya melibatkan masyarakat dan partisipasi publik sejak dini dalam penyusunan maupun pendalamannya. Selain UKP-PPP, KPK, lembaga-lembaga penegak hukum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pakar Nasional maupun Internasional, masyarakat madani (akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat) penggiat antikorupsi berkontribusi aktif dalam penetapan strategi pencegahan dan pemberantasan Korupsi.  Melalui strategi nasional tersebut diharapkan memberi arah bagi kebijakan antikorupsi di segenap institusi, baik pusat maupun daerah, melalui kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia dengan sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

Dalam Forum Antikorupsi selain disampaikan sosialisasi Stranas PPK, juga untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah sehubungan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata belum ada pertautan kepentingan (political engagement) yang konkrit antara agenda masyarakat sipil dan agenda pemerintah. Meski di tingkat nasional terdapat beberapa organisasi yang terus terlibat namun di tingkat daerah menjadi lebih sedikit bahkan hampir tidak ada organisasi yang terlibat dalam berbagai implementasi Stranas PPK.

Forum Antikorupsi dibuka oleh Wakil Menteri Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, yang menghimbau  semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil untuk melanjutkan usaha-usaha mereka dalam memantau dan menghapuskan korupsi di Indonesia.  Agenda Forum disusul dengan dialog presiden dimana perwakilan dari organisasi masyarakat sipil akan bertukar pandangan tentang kemitraan dan pendekatan inovatif dalam memerangi korupsi. Betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui masukan dari kondisi nyata guna menggerakkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah agar lebih fokus pada target-target yang ingin dicapai dalam Stranas PPK.

IACF 4. IACF keempat kali ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh UNODC, Kemitraan, Bappenas, KPK, ICW dan TI Indonesia, yang selama 3 hari berturut-turut (10-12 Juni 2014 ), mengundang sedikitnya 100 Narasumber, 500 peserta undangan yang berasal dari berbagai komponen masyarakat di Indonesia, mulai dari pegiat LSM di tingkat nasional/lokal, akademisi, aparatur pemerintah – termasuk di dalamnya para penegak hukum, politisi dan media massa.

Substansi dari hasil pembahasan di forum tersebut, terkait pelaksanaan Stranas PPK hingga tahun 2013, maka sejumlah evaluasi dilakukan pada beberapa poin di antaranya:

  • Program Stranas PPK pemerintah baik para periode 2004 maupun kebijakan jangka panjang dan menengah pada tahun 2012-2013 belum memberikan dampak optimum bagi publik. Program di sebanyak 44 instansi pemerintah, 251 aksi dan 374 sub-aksi belum meningkatkan persepsi baik terhadap korupsi di Indonesia. Di tahun 2012-2013 CPI Indonesia Stagnan pada posisi 32 (100 basis poin).
  • Program Stranas PPK pemerintah tidak mampu mengkoordinasikan semua lembaga untuk memberantas korupsi secara sistemik, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan tidak adanya pelembagaan unit pencegahan dan pemberantasan korupsi di masing-masing lembaga.
  • Hingga menjelang Pemilu 2014, pemerintah tidak mampu menghasilkan Sistem Integritas Nasional yang meniscayakan pendirian pilar integritas dari unit strategis pemerintahan.
  • Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden dinilai tidak efektif sebagai payung hukum pelaksanaan program nasional pemberantasan korupsi. Level Perpres dan Inpres hanya menunjukan komitmen presiden, tetapi tidak menjadi acuan di dalam perumusan kebijakan strategis lembaga dan perumusan anggaran pemerintah.
  • Lemahnya payung hukum terhadap Stranas PPK juga membuat Perpres dan Inpres tidak dapat menjangkau lembaga penegak hukum dan institusi parlemen dan partai politik.
  • Selama massa kepemimpinan pemerintahan terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan presiden dinilai lambat dalam menyikapi sehingga komitmen dalam program antikorupsi-nya diragukan publik.
  • Dalam proses perencanaan aksi Stranas PPK di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, pelibatan masyarakat masih sangat minim bahkan tidak ada.
  • Rencana aksi dan aksi yang dilakukan juga bahkan sedikit sekali muncul dari inisiatif instansi (K/L) dan pemerintah daerah, akan tetapi cenderung mengikuti arahan dari Bappenas (Pusat). Komitmen dan kepedulian instansi pemerintahan masih menjadi catatan penting untuk keberhasilan Stranas PPk ke depan.

Sementara itu, Rekomendasi penting yang disampaikan antara lain:

  • Skema pelaksanaan Stranas PPK melalui Instruksi Presiden tentang Aksi PPK perlu dipahami secara utuh, tidak hanya dalam konteks kelembagaan negara tetapi lebih pada peran bersama seluruh institusi negata dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahwasanya Instruksi Presiden, sejatinya hanya mengikat ke dalam institusi yang berada di bawah kewenangan presiden (tepatnya struktur birokrasi negara) namun dalam konteks pencegahan ini Inpres tentang Aksi PPK memberi amanat kepada semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk sama- sama menjalankan peran masing-masing untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pemahaman tentang Kementerian/Lembaga yang disebutkan dalam Inpres menunjuk pada komitmen bersama seluruh K/L untuk mencegah dan memberantas korupsi, bukan dalam konteks ketatanegaraan yang dapat dipandang tumpang tindih.
  • Meski disebutkan bahwa K/L dan Pemerintah Daerah adalah para pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Aksi PPK, tidak berarti upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi atau Stranas PPK adalah Strategi Pemerintah semata. Strategi ini harus dipahami sebagai strategi bersama seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini berarti pelibatan publik (masyarakat) secara nyata dan bertanggungjawab sudah menjadi prasyarat mutlak dalam seluruh tahapan proses Stranas PPK mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahun 2013 ini belum banyak kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK. Hal ini terutama karena masih adanya asimetry informasi tentang Strategi Kebijakan PPK ini. Tidak banyak juga kelompok masyarakat yang mengetahui adanya Stranas PPK maupun Aksi PPK Tahunan karena semuanya berlangsung di ranah pemerintah dan masih sangat minim akses masyarakat terhadap informasi tentang Aksi PPK. Ke depan, harus dikembangkan mekanisme yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi tentang Aksi PPK yang dilakukan oleh K/L maupun Pemda agar berbagai kelompok pemerhati maupun pegiat antikorupsi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi, terlebih untuk mendorong semakin banyaknya inisiatif-inisiatif strategis dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di pusat maupun daerah.
  • Tidak dapat dipungkiri bahwa skema penyusunan Aksi PPK tahunan sebagai bentuk implementasi Stranas PPK masih bersifat “top down”. Secara khusus terkait pelaksanaan Stranas PPK di daerah misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan evaluasi  Stranas PPK menilai bahwa belum ada akses yang terbuka kepada berbagai kelompok masyarakat sipil untuk turut terlibat baik dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, catatan pada tahun 2013 ini hanya dapat dilakukan di tingkat pemerintah pusat. Ke depan, diharapkan pemantauan dan evaluasi oleh kelompok masyarakat sipil ini dapat juga terintegrasi secara nasional, artinya meliputi catatan pelaksanaan di seluruh provinsi maupun kabupaten kota.
  • Dari sisi yang lebih subtantif, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monev Stranas PPK menilai perlu dilakukan pemetaan yang lebih mendalam agar usulan-usulan Aksi PPK yang diajukan oleh K/L maupun Pemda lebih mengarah pada upaya menyelesaikan berbagai akar korupsi di internal K/L maupun pemda. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan aktif berbagai kelompok masyarakat oleh masing-masing K/L dan Pemda pada saat penyusunan Rencana Aksi PPK Tahunan. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Sekretariat Stranas PPK perlu ditata menjadi lebih baik dan kuat agar dapat mengkoordinasikan proses ini secara lebih baik dan terarah.
  • Sebagai jaminan keberlanjutan program makro antikorupsi pemerintah, pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014 perlu merefleksikan dan menuangkan Stranas PPK dan strateginya ke dalam visi-misi masing-masing pasangan disertai dengan target pencapaian yang terukur.

Sumber : http://acch.kpk.go.id/peran-kpk-dalam-indonesian-anti-corruption-forum

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

Semua Bisa Berantas Korupsi

 

 

Apapun jabatan dan profesi yang disandang, setiap rakyat Indonesia punya kesempatan untuk berpartisipasi memberantas korupsi. Asal ada keinginan, niat bersama untuk menjadikan negara ini bebas dari korupsi, tindakan apapun yang mendukung nilai-nilai antikorupsi akan dilakukan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Pemberantasan korupsi itu tak seperti pabrik yang harus membuat produk yang seragam, cara yang sama. Semakin beragam cara dan bervariasi metode, efektivitas pemberantasan korupsi akan semakin tinggi.

Ya, semua bisa beraksi sesuai dengan cara dan kreasi masing-masing, radio komunitas bisa menggaungkan pesan antikorupsi lewat udara, seniman bisa berkreasi lewat lagu, teater, mural, lukisan, bahkan seni patung yang menyuarakan antikorupsi. Belum lagi kaum perempuan lewat komunitasnya juga punya cara tersendiri untuk berperan memberantas korupsi.

Beberapa minggu lalu, sekelompok perempuan aktivis gereja di sebuah kawasan hunian di Tangerang ingin mengetahui lebih banyak tentang korupsi, sesuatu yang sering mereka dengar tetapi tidak sepenuhnya mereka mengerti. Melalui modul “Saya, Perempuan Antikorupsi” mereka kemudian melek mengenai korupsi dan juga bahayanya jika kita membiarkan korupsi ini terjadi di sekitar kita. Pada akhirnya para aktivis gereja itu ingin meluaskan lagi pengetahuan ini ke lebih banyak kelompok di gereja tersebut.

Cerita serupa terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekumpulan ibu-ibu PKK, guru, pegawai negeri sipil dan aktivis LSM mencoba permainan menyerupai arisan untuk mengenal lebih jauh tentang korupsi. Mereka terkaget-kaget bahwa memberikan uang terima kasih sebesar Rp 10 ribu kepada pegawai kelurahan untuk pengurus KTP agar lebih cepat selesai, itu bisa dikategorikan korupsi. Hal-hal yang selama ini mereka anggap wajar, tanpa disadari mereka turut menumbuhkan korupsi di negara ini.

Di beberapa kota kecamatan dan desa, banyak warga antusias mengurus semua perbaikan jalan atau fasilitas untuk mereka sendiri lewat Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka secara bergotong-royong memulai perencanaan, menghitung anggaran hingga mengawasi proyek tersebut bersama-sama. Mereka turut ambil bagian untuk memberantas korupsi di lingkungan terdekatnya. Mereka mencoba saling terbuka, memberlakukan azas transparasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan. Apalagi ini memang untuk kebutuhan mereka sendiri, tanpa transparansi tentu mereka sendiri yang akan merugi.

Apapun itu dan sekecil apapun usaha untuk  tahu lebih banyak tentang korupsi, lalu beraksi untuk membantu pemberantasan korupsi di negeri ini patut diapresiasi. Semakin banyak orang atau kelompok yang menyumbangkan aksi mereka melawan korupsi, semakin cepat pengetahuan tentang korupsi ini menguar ke khalayak. Jika sudah begitu, diharapkan kita takut berbuat korup, berbuat hina yang merugikan rakyat banyak. Mari rapatkan barisan, kita semua bisa beraksi sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa berantas korupsi.

 

Apa aksimu untuk berantas korupsi?

Sumber : http://acch.kpk.go.id/semua-bisa-berantas-korupsi-1

15 Agustus 2014 Posted by | BERITA KPK | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: