KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kota Semarang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

KABAR JATENG.COM – Kamis, 14 Agustus 2014

Puluhan massa Serikat Rakyat Berjuang berunjuk rasa saat pelantikan Anggota DPRD kota Semarang periode 2014-2019 Kamis (14/8/14). Masa terdiri dari berbagai lembaga, yakni, KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM. Mereka menuntut agar anggota DPRD yang baru terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan anggota DPRD juga harus menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparasi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa 50 anggota legislatif yang baru terpilih kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja wakil rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan,” tandasnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang, wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD menerima tanda simbolis tersebut, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

“Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun,” terangnya. @git
Berikut ke 50 Anggota DPRD kota Semarang Periode 2014-2019
Dapil I, 7 kursi
PKS:  Ir Johan Rifai
PDIP: Joko Susilo, HM Rukiyanto
Golkar: Erry Sadewo
Gerindra: Dr Wilujeng Riningrum
Demokrat: Lazer Narendra
Pan: Sovan Haslim Pradana

Dapil II, 9 Kursi
Nasdem: H Windu Basuki
PKB: Syahrul Qirom
PKS: H Ari Purbowo
PDIP: Trifena Weyaten, Supriyadi, Dwi Wahyu Diyanto
Golkar: Nabila
Gerindra: Joko Santoso
Demokrat: Swasti Aswaganti

Dapil III, 11 kursi
PKB : Sodri
PKS: Imam Mardjuki
PDIP: Hanik Khoiru Solikah, Dyah Ratna Harimurti, Meidiana Koswara
Golkar: Wisnu Pudjonggo
Gerindra: Nunung Sriyanto, Muhammad Chafid
Demokrat: Sugi Haryanto
PAN: Adiarto Suryo Kusumo
PPP: Hasan Basri

Dapil IV, 7 kursi
PKB: H M Rohaini
PKS: Agung Budi Margono
PDIP: Dibyo Sutiman, Fajar Rinawan Sitorus
Golkar: Agung Priyambodo
Gerindra: Suharto Masri
Demokrat: Danur Rispriyanto

Dapil V, 9 Kursi
PKB: Unna Aliana
PKS: Agus Riyanto Slamet
PDIP: Nungki Sundari, Vdjoko Riyanto, Sugihartini
Golkar: Anang Budi Utomo
Gerindra: Hermawan Sulis Susnarko
Demokrat: Suciati
PAN: Umi Surotud Diniyah

Dapil VI, 7 kursi
PKS: Suharsono
PDIP: Kadarlusman, R.Yuwanto
Gerindra: Mualim
Demokrat: Wiwin Subiyono
PAN: Wachid Nurmiyanto
PPP: Syafi’i

Sumber : http://www.kabarjateng.com/2014/08/pelantikan-50-anggota-dprd-kota.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini telah dinyatakan rampung.

Berkas perkara juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

’’Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,’’ katanya kepada Suara Merdeka, Jumat (29/8). Berkas penyidikan dua tersangka ini terpisah menjadi dua. Namun, kedua berkas itu selanjutnya akan dilimpahkan bersamasama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. ’’Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,’’ tandasnya.

Telah Ditahan

Sebagaimana diketahui, korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011.

Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono. Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar.

Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit. Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit. Kasus Wahyu tidak hanya menyeret BJB, melainkan bank pemerintah lain. Kejati masih menyelidiki kasus tersebut. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271866

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Terbukti Pungli, Anggota Satlantas Hanya Dimutasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

SEMARANG- Brigadir E, anggota yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Pos Polisi Lalu Lintas Kalibanteng tidak lagi bertugas di Satlantas Polrestabes Semarang. Dia dimutasi di bagian staf di Mapolrestabes Semarang.

Brigadir E juga masih menjalani pemeriksaan terkait tindakan yang dilakuka oleh Pengamanan Internal (Paminal) kantor polisi tersebut. “Dia juga akan dikenai sanksi disiplin karena yang dilakukan melanggar aturan kepolisian,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBPWindro Akbar, Rabu (27/8).

Sanksi tersebut, lanjut dia, dinilai sebanding dengan perbuatannya. Sanksi itu juga sebagai teguran dan sebagai peringatan kepada anggota lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. “Ke depan, khususnya di Satlantas tidak ada lagi anggota yang melakukan pungli. Bersih dari segala bentuk pungli baik di lapangan, pos lalu lintas, dalam tugas penertiban SIM termasuk calo,” jelasnya.

Korupsi

Kalau masih melanggar pihaknya akan menidak tegas sesuai Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan terbanyak Rp 250 juta.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap Aiptu S, anggota Unit Lalu Lintas Polsek Semarang Barat dan Aiptu TM, anggota Unit Lalu Lintas Polrek Gayamsari. Sebelumnya Kapolrestabes Semarang, Kombes Djuhartono mengatakan, semua anggota yang terlibat pungli itu diproses sesuai aturan. “Mereka harus menjalani sidang disiplin, selain mutasi ke bagian administrasi yang harus dijalani,” ujarnya. (K44,H74-72-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/28/271654

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini sudah dinyatakan rampung. Berkas perkaranya juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

“Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,” katanya, Jumat (29/8).

Penyidikan dua tersangka ini berkasnya terpisah menjadi dua. Namun, berkas keduanya selanjutnya akan dilimpahkan bersama-sama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. “Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,” tandasnya.

Korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011. Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono.

Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar. Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214905/Korupsi-BJB-Segera-Disidangkan

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Anggota DPRD, Picu Korupsi

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi “basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan merebutkan komisi “basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat. “Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah manapun, diakuinya ada beberapa posisi yang “basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota Dewan hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota.

“Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek, sehingga fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD.

“Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

( Lanang Wibisono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/29/214820/Orientasi-Ekonomi-Anggota-DPRD-Picu-Korupsi

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Orientasi Ekonomi Komisi “Basah” Diperebutkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 29 Agustus 2014

  • Dinamika DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi ”basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berebut komisi ”basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat.  ”Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah mana pun, diakuinya ada beberapa posisi yang ”basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota legislatif hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota. ”Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi atau pun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek. Sehingga, fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD. ”Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

Belum lama ini, Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto menampik tentang proses pembagian pimpinan komisi yang berjalan alot. Pembagian jatah pimpinan komisi memang menjadi kewenangan masing-masing anggota DPRD yang dibahas lintas partai/fraksi. ”Saat ini prosesnya masih dalam tahap lobi-lobi antar fraksi dan berjalan kondusif. Untuk prosesnya kami serahkan kepada dewan agar dibahas sesuai kesepakatan antar-fraksi,” katanya.

Antarfraksi

Jelang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, khususnya komisi di DPRD Kota Semarang, kian menunjukkan persaingan ketat antarfraksi. Ini ditandai dengan adanya beragam manuver lewat komunikasi personal oleh para kandidat pengisi kursi panas tersebut. Menariknya persaingan ini terjadi pada komisi terbilang basah.

Komisi C di DPRD Kota Semarang selama ini dinilai menjadi komisi paling ”basah” karena membidangi masalah pembangunan. Di komisi ini, mitra kerjanya antara lain Dinas Binamarga Kota, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (PSDAESDM) yang anggaran per tahunnya mencapai ratusan miliar. Dinas Binamarga misalnya, di APBD murni tahun 2014 total anggarannya mencapai Rp 300 miliar.

Dikhawatirkan, proses perebutan jabatan komisi ini mengulang peta politik tahun 2009 lalu, ketika anggota DPRD Kota periode 2009-2014 baru saja dilantik.  Pada saat dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penempatan anggota fraksi tanggal 9 September 2009, terjadi ketegangan dan nyaris terjadi perpecahan di DPRD Kota Semarang.

Koalisi partai besar yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera berhadapan langsung untuk merebutkan jabatan di tiap komisi dengan koalisi partai tengah yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Forum itu berubah menjadi ajang saling jegal kedudukan politik dan berimbas pada molornya pembahasan di DPRD. (H71,H35-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/29/271773/Orientasi-Ekonomi-Komisi-Basah-Diperebutkan

30 Agustus 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Terbukti Pungli, Anggota Satlantas Hanya Dimutasi

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

SEMARANG- Brigadir E, anggota yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Pos Polisi Lalu Lintas Kalibanteng tidak lagi bertugas di Satlantas Polrestabes Semarang. Dia dimutasi di bagian staf di Mapolrestabes Semarang.

Brigadir E juga masih menjalani pemeriksaan terkait tindakan yang dilakuka oleh Pengamanan Internal (Paminal) kantor polisi tersebut. “Dia juga akan dikenai sanksi disiplin karena yang dilakukan melanggar aturan kepolisian,” ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBPWindro Akbar, Rabu (27/8).

Sanksi tersebut, lanjut dia, dinilai sebanding dengan perbuatannya. Sanksi itu juga sebagai teguran dan sebagai peringatan kepada anggota lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. “Ke depan, khususnya di Satlantas tidak ada lagi anggota yang melakukan pungli. Bersih dari segala bentuk pungli baik di lapangan, pos lalu lintas, dalam tugas penertiban SIM termasuk calo,” jelasnya.

Korupsi

Kalau masih melanggar pihaknya akan menidak tegas sesuai Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan terbanyak Rp 250 juta.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap Aiptu S, anggota Unit Lalu Lintas Polsek Semarang Barat dan Aiptu TM, anggota Unit Lalu Lintas Polrek Gayamsari. Sebelumnya Kapolrestabes Semarang, Kombes Djuhartono mengatakan, semua anggota yang terlibat pungli itu diproses sesuai aturan. “Mereka harus menjalani sidang disiplin, selain mutasi ke bagian administrasi yang harus dijalani,” ujarnya. (K44,H74-72-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/28/271654/Terbukti-Pungli-Anggota-Satlantas-Hanya-Dimutasi

28 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Parpol, Merebut Kekuasaan untuk Memperbaiki Keadaan

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Untuk mendorong kerjasama partai politik dan masyarakat dalam meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia, maka yang diperlukan masyarakat adalah terlebih dulu mengerti arti konteks dari parpol.

“Bahwa parpol adalah sarana atau salah satu cara untuk memperbaiki sistem demokrasi,” tutur Dedi Gumelar, politisi PDIP saat dihubungi, Rabu (27/8).

Menurutnya politik bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat, “kalau tidak ada politik, maka jalan yang menghubungkan Jakarta – Semarang tidak akan terbangun,” imbuh Dedi yang akrab pula disapa Miing.

Ia menilai, masyarakat sudah telanjur menaruh rasa tidak percaya pada wakil rakyat, apalagi jika wakil rakyat tersebut terlibat korupsi. “Jangan mengeluh jika ada wakil rakyat yang tidak seperti yang kita harapkan, misalnya terlibat korupsi. Mengapa? karena kita seperti sudah dibeli. Wani piro,” jelasnya.

Parpol menurut Miing memiliki tujuan yakni merebut kekuasaan untuk memperbaiki keadaan. Namun, hakekatnya Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi, di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Untuk itulah dirinya berharap agar perlu ada pembenahan di lembaga perwakilan rakyat dan partai politik, “itulah kunci dari kualitas demokrasi kita,” pungkasnya.

( Maya / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214615/Parpol-Merebut-Kekuasaan-untuk-Memperbaiki-Keadaan

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Anggaran Besar di Awal Periode

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014

  • Purnabakti DPRD, Tiap Anggota Peroleh Rp 8,2 Juta

SEMARANG – DPRD Kota Semarang, bulan ini akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar, di antaranya untuk pemberian dana purnabakti DPRD Kota periode 2009-2014 serta renovasi ruang fraksi di Gedung DPRD Kota.

Total anggaran yang harus dikeluarkan di bulan ini mencapai Rp 500 juta.
Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto menyebutkan, dalam minggu ini, dana jasa pengabdian bagi para anggota DPRD yang habis masa jabatannya atau purnabakti sudah akan dicairkan.

Dana jasa pengabdian yang berasal dari APBD Kota Semarang itu diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah kota terhadap pengabdian mereka. Besaran dana purnabakti yang diterima setiap anggota sebesar Rp 8,2 juta. “Sebenarnya besaran dana purnabakti yang dialokasikan sebesar Rp 9,45 juta/anggota. Tetapi setelah dipotong pajak menjadi Rp 8,2 juta untuk setiap orang,” katanya.

Dari 50 anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014, kata dia, ada dua orang yang tidak mendapatkan karena menjalani proses hukum dan tidak ada penggantian antarwaktu (PAW).
Jadi hanya 48 anggota dewan periode 2009-2014 saja yang mendapatkan dana tersebut.

Siapkan Anggaran

Sekretariat DPRD Kota Semarang juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 196 juta untuk melakukan renovasi di Gedung DPRD Kota Semarang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan pembenahan 7 ruang fraksi yang mengalami kerusakan dan merenovasi toilet di lantai 2.

Fajar Purwoto mengatakan, adapun jumlah anggaran yang berasal dari APBD Perubahan tersebut terdiri atas, Rp 31 juta untuk perbaikan seperti partisi dan gypsum di ruang fraksi, serta Rp 165 juta untuk renovasi toilet di lantai 2.
“Dengan renovasi ini, semua ruang fraksi dan toilet di lantai 2 diharapkan lebih layak dan maksimal digunakan dalam bekerja oleh anggota dewan,” katanya.

Selain itu, renovasi tersebut juga diharapkan membuat para tamu yang datang menjadi nyaman. Khusus untuk renovasi semua toilet di lantai 1, Fajar mengaku tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Renovasi toilet di lantai satu baru akan dianggarkan di APBD Murni tahun 2015, mengingat fasilitasnya memang sudah lama tidak pernah direnovasi,” katanya.

Sementara itu, para legislator baru di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 akan menekankan komunikasi dengan para senior untuk membimbingnya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. Mualim, anggota DPRD dari Partai Gerindra misalnya, siap belajar dari anggota DPRD lama yang kini masih menjabat.

Meski demikian, ia optimistis bisa menjalankan tugas-tugas kedewanan dan menjalankan amanah masyarakat yang sudah memilihnya dengan baik, terutama masyarakat di daerah pemilihannya. “Untuk penempatan komisi, kami serahkan ke fraksi,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kota termuda, Sovan Haslin Pradana. Politikus  PAN ini mengaku siap belajar berpolitik dengan para seniornya. “Tugas yang tidak mudah, membutuhkan kerja keras untuk menyejahterakan masyarakat. Yang jelas saya akan belajar dengan anggota Dewan lain dan selalu turun ke masyarakat agar tahu langsung apa permasalahan masyarakat,” katanya.

Dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan periode 2014-2019, Sovan berharap ditempatkan di Komisi D DPRD Kota Semarang karena keinginannya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang. (H71,H35-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271123/Anggaran-Besar-di-Awal-Periode

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Yanuelva Menyamar

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Agustus 2014

  • Kenakan Jilbab

SEMARANG- Buronan kelas kakap Yanuelva Etliana ditengarai kini mengenakan hijab untuk memuluskan penyamarannya selama dalam persembunyian. Terpidana kasus korupsi Bank Jateng yang dinyatakan buron sejak November 2012 silam tersebut, telah divonis 15 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan disidangkan tanpa kehadiran yang bersangkutan (inabsensia).

Dalam kasus ini Yanuelva juga diminta mengganti kerugian negara Rp 39 miliar dengan konsekuensinya penyitaan harta benda atau hukuman pengganti delapan tahun penjara. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Eko Suwarni menyatakan, pihaknya terus bekerja sama dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung RI, kepolisian serta Kejaksaan Negeri Semarang untuk mendapatkan Yanuelva. ‘’Ada informasi dari pihak keluarganya kalau Yanuelva sekarang memakai hijab. Memang sangat licin, tapi kami tidak akan menyerah untuk mendapatkannya,’’ ungkap Eko Suwarni, kemarin.

Upaya pengejaran pun terus dilakukan. Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri lalu, pihak Kejaksaan telah melakukan upaya agar bisa bisa menangkap direktur CV Enhat, yang melakukan korupsi hingga menyebabkan kredit macet lebih dari Rp 25 miliar. Kejaksaan Tinggi juga mengimbau keluarga dan juga masyarakat untuk bisa memberikan informasi. Sekecil apa pun informasi itu akan ditindaklanjuti agar terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. ‘’Terakhir terdeteksi di salah satu keluarga bahkan katanya juga berencana pergi ke Karimun Jawa. Kabarnya yang bersangkutan juga ada usaha di luar Jawa bersama dengan suaminya. Sudah kami kejar, tapi belum bisa didapatkan juga,’’ imbuh Eko.

Korupsi yang dilakukan Yanuelva ini dilakukan bersama dengan sejumlah pejabat termasuk analis kredit dari pihak bank. Ia berhasil mencairkan kredit sejumlah Rp 14,35 miliar dari Bank Jateng Cabang Semarang. Dari jumlah sebesar itu, hanya dikembalikan sebagian kecil saja dan sebanyak Rp 13,8 miliar macet. Adapun dari Bank Jateng Syariah, berhasil didapat kredit Rp 29,5 miliar menggunakan 27 surat perintah mulai kerja (SPMK) dan surat perintah pekerjaan (SPP) fiktif. Modus serupa juga dilakukannya pada 2010,  dimana ia mendapatkan kucuran kredit Rp 37,2 miliar. Namun, sebanyak Rp 25,6 miliar di antaranya macet. (J14,J17-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271333/Yanuelva-Menyamar

26 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: