KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dikecam Karena Gunakan APBD untuk Wartawan, Ini Reaksi Ganjar

VIVA NEWS – Kamis, 09 Oktober 2014

VIVAnews – Rencana Gubernur Jawa Tengah memberangkatkan lima jurnalis ke Jerman dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah menuai kecaman dari Aliansi Junalis Independent (AJI) Semarang. AJI beranggapan, sikap pemprov yang akan memberangkatkan wartawan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik menggunakan dana rakyat (APBD) telah bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Terkait kecaman tersebut, Ganjar menyesalkan pernyataan AJI Semarang. Politisi PDI Perjuangan itu beranggapan rencana itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

“Saya mempunyai rewards (hadiah) untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah,” kata Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis 9 Oktober 2014.

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar wartawan yang mengikuti nantinya bisa bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

“Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional,” terang Ganjar.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mengatakan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, termasuk pelatihan wartawan ke Jerman itu. Menurutnya rencana itu masih perlu dirembukkan lagi dengan berbagai pihak.

“Ini karena sistem kita sangat terbuka. Jadi sangat mungkin pro dan kontra. Tapi secara filosofinya ada rembuk,” jelasnya.

Kendati demikian, Heru mengaku belum mengetahui pasti teknis mengenai kebijakan memberangkatkan lima wartawan ke Jerman tersebut. Namun, jika itu terjadi, akan dikelola oleh Dinas Pendidikan.

“Saya belum paham teknisnya. Tapi pastinya kita dorong anak-anak yang pintar dan secara selektif kita bantu, ” tuturnya.

Dikecam karena gunakan APBD

Ketua AJI Kota Semarang, Rofiudin mengatakan, Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman. Sehingga, pihak yang wajib memberikan pelatihan kepada wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

“Oleh karenanya, kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, wartawan adalah profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik, ” kata dia kepada VIVAnews di Semarang.

Dikatakan, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. “Sehingga segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi tetap dilarang,” kata dia.

AJI mendesak agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran-anggaran yang tidak pro publik. Hal ini sesuai dengan janji Ganjar-Heru dalam kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu.

“Dari pada memberangkatkan wartawan ke Jerman lebih baik anggarannya untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan di Jateng, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain-lain,” ujar dia.

Masih menurut AJI, jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, maka ada yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah dengan memperthatikan kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan mereka tak mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain.

“Jika kondisi tenaga kerja sektor media masih belum mengembirakan lalu dimana peran pemerintah untuk hadir menegakan aturan ketenagakerjaan,” tegas Rofiudin.

Senada dengan AJI, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan pelatihan yang hanya diikuti beberapa wartawan dianggap tidak efektif dan efisien. Karena jumlah wartawan yang sangat banyak.

“Ganjar harusnya hati-hati dengan anggaran. Jika memang ingin mengadakan pelatihan dengan ilmu dari luar negeri, lebih baik memanggil pematerinya ke Indonesia sehingga wartawan lain juga bisa mendapatkan pelatihan, ” ujar dia.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546469-dikecam-karena-gunakan-apbd-untuk-wartawan–ini-reaksi-ganjar

Iklan

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penjarakan Aktivis, Wali Kota Tegal Dikecam

KORAN TEMPO – Sabtu, 11 Oktober 2014

TEGAL – Jalur hukum yang ditempuh Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno untuk meredam kritik di media sosial menuai kecaman dari kalangan aktivis dan akademikus. “Jawablah kritik dengan kinerja yang baik, bukan dengan melapor ke polisi,” kata Direktur Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, kemarin.

Kamis lalu, dua aktivis Kota Tegal, Agus Slamet dan Komar Raenudin, ditangkap Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Agus adalah Koordinator LSM Humanis. Sedangkan Komar merupakan Koordinator LSM Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK).

Menurut Eko, Siti mesti belajar kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Ganjar itu di-bully terus. Tapi dia paham, menjadi pemimpin tidak akan pernah lepas dari kritik,” ujarnya.

Keduanya diduga mencemarkan nama baik Siti di Facebook. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Liliek Darmanto, mengatakan Siti melapor ke Kepolisian Resor Tegal Kota pada 2 September. “Laporan itu dilimpahkan ke Polda karena masuk ranah Dit Reskrimsus,” kata Liliek saat dihubungi Tempo.

Namun Liliek belum tahu kalimat apa yang ditulis kedua aktivis itu sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Selain karena ada laporan, polisi berani menahan karena sudah ada bukti,” ujarnya.

Di Facebook, Agus pernah menulis status: “Saran go (untuk) wali kota boneka, sekiranya Anda gak mampu memimpin lebih baik mundur, lebih terhormat daripada di-lorod (diturunkan)”. Status yang disertai dengan foto Siti itu diunggah pada 1 September lalu, sehari sebelum Siti melapor ke Polres Tegal Kota.

Sejak dilantik pada 23 Maret lalu, Siti sering menuai kritik. Pertama, wali kota asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu dianggap sebagai turis karena menginap di hotel berbintang tiga selama rumah dinasnya direnovasi. Siti, yang sejak kecil mengenyam pendidikan di luar negeri, juga pernah dikritik karena dituding hendak mengubah tradisi penggunaan bahasa Jawa dialek Tegal dalam upacara hari jadi Kota Tegal menjadi bahasa Indonesia.

Saat dimintai konfirmasi, Siti mengaku tidak pernah melaporkan Agus dan Udin ke kepolisian. “Silakan ditanyakan ke Polres,” kata Siti melalui pesan Blackberry Messenger. DINDA LEO LISTY

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2014/10/11/354108/Penjarakan-Aktivis-Wali-Kota-Tegal-Dikecam

10 Oktober 2014 Posted by | ARTIKEL, KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

Wali Kota Tegal Dikecam karena Penjarakan Aktivis  

TEMPO,CO – Jum’at, 10 Oktober 2014

TEMPO.CO, Tegal – Jalur hukum yang ditempuh Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno untuk meredam kritikan di media sosial menuai kecaman dari kalangan aktivis dan akademikus. “Jawablah kritikan dengan kinerja yang baik, bukan dengan melapor ke polisi,” kata Direktur Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, Jumat, 10 Oktober 2014.

Pada Kamis lalu, dua aktivis Kota Tegal, Agus Slamet dan Komar Raenudin, ditangkap Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Agus Slamet adalah Koordinator LSM Humanis, sedangkan Komar alias Udin adalah Koordinator LSM Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK). (Baca juga: Wali Kota Tegal Dituding Boros Anggaran)

Keduanya diduga mencemarkan nama baik Siti di Facebook. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Liliek Darmanto mengatakan Siti melapor ke Kepolisian Resor Tegal Kota pada 2 September. “Laporan itu dilimpahkan ke Polda karena masuk ranah Dit Reskrimsus,” kata Liliek saat dihubungi Tempo.

Namun, Liliek belum tahu kalimat apa yang ditulis kedua aktivis itu di Facebook sehingga diduga melanggar Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Liliek, selain karena ada laporan, polisi berani menahan karena sudah ada bukti.

Hingga berita ini diturunkan, Siti belum bisa dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut. Pesan pendek maupun pesan lewat BlackBerry tidak dijawab Siti.

DINDA LEO LISTY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/10/058613330/Wali-Kota-Tegal-Dikecam-karena-Penjarakan-Aktivis

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

AJI Kritik Pemda Jateng Biayai Wartawan ke Jerman

TEMPO.CO – Rabu, 08 Oktober 2014

TEMPO.CO, Semarang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menentang rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan untuk pelatihan jurnalistik ke Jerman yang dibiayai APBD. Alasannya, Pemerintah Provinsi tak wajib mendidik wartawan. Sebaliknya perusahaan media dan organisasi profesi wartawan lah yang wajib mendidik wartawan. “Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan,” kata ketua AJI Semarang, Rofiudin, Rabu 8 Oktober, 2014.

Menurut Rofiudin, pemberangakatan jurnalis yang biasa meliput di gubernuran akan menggangu profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik. “Pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi,” kata Rofiudin menegaskan.

Ia menilai rencana pengiriman jurnalis oleh pemerintah provinsi Jateng itu mencerminkan sikap pemerintah yang tak mau menegakkan etika jurnalistik. “Kebijakan itu tak sesuai dengan komitmen pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo yang sebelumnya menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan,” ujar Rofiudin.

Dengan begitu AJI mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro public, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota. “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.

Persoalan pengupahan jurnalis yang tak sesuai dengan UMK itu dinilai menjadi tangung jawab pemerintah daerah di sektor perburuhan, minimnya upah yang diterima jurnalis itu akan berpengaruh suap dan budaya menerima amplop wartawan, sehingga mempengaruhi independensi dalam membuat menyajkan informasi ke publik.(Baca: AJI Bandung Imbau Tidak Suap Wartawan)

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto juga menyayangkan rencana pengiriman wartawan ke Jerman dengan alasan untuk pelatihan itu. “Tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Saya justru khawatir memberangkatkan wartawan ke Jerman akan membungkamkan Jurnalis untuk kritis,” kata Eko Haryanto.

Ia mencurigai upaya pemerintah Jateng hanya mengajak wartawan tertentu ke Jerman yang pro kebijakan pemerintah atau untuk membungkam jurnalis kritis. Selain itu Eko menuding alokasi anggaran untuk wartawan ke Jerman rawan disalahgunakan. “Dana belanja daerah untuk organisasi wartawan selama ini tak digunakan sesuai kebutuhan dan cenederung dihamburkan,” katanya. Dia menyarankan:
“Sebaiknya pangil saja pemateri dari asing agar melatih jurnalis di dalam negeri.”

EDI FAISOL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/058612835/AJI-Kritik-Pemda-Jateng-Biayai-Wartawan-ke-Jerman

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Sayangkan Penangkapan Dua Aktivis LSM di Tegal

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 10 Oktober 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto,  prihatin terhadap penangkapan dua aktivis  LSM  di Tegal, kemarin.
Menurutnya, penangkapan ini sebagai bentuk upaya pemimpin daerah setempat untuk membungkam kritik.
“Pemimpin itu harus siap dikritik, tidak boleh cepat panas telinganya,” ujar Eko, Jumat (10/10).
Dia menilai, model kepemimpinan Masitha yang anti kritik ini seperti model pemerintahan era Orde Baru. Disampaikan, seharusnya pimpinan daerah tersebut menjawab kritik melalui kinerja yang baik, dan program pro-rakyat.
“Kritik-kritik sepedas apa pun, harusnya dijawab dengan kinerja yang baik, bukan dengan cara seperti ini,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikannya, terlebih yang digunakan untuk menjerat dua aktivis itu adalah UU ITE. Menurutnya, banyak pasal jebakan dalam undang-undang tersebut.
“KP2KKN dan teman-teman yang lain siap mem-back up. Asal, yang mereka kritik adalah benar-benar terkait kinerja,” ujarnya.
Di samping itu, Eko pun sangat menyayangkan langkah kepolisian yang menahan mereka. Menurutnya, polisi tebang pilih dalam penegakan hukum. “Untuk kasus-kasus korupsi yang menonjol saja, polisi terkesan takut-takut, lha ini kasus yang jeratannya pasal karet langsung sigap,” keluh Eko. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/10/10/kp2kkn-sayangkan-penangkapan-dua-aktivis-lsm-di-tegal

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kota Semarang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

KABAR JATENG.COM – Kamis, 14 Agustus 2014

Puluhan massa Serikat Rakyat Berjuang berunjuk rasa saat pelantikan Anggota DPRD kota Semarang periode 2014-2019 Kamis (14/8/14). Masa terdiri dari berbagai lembaga, yakni, KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM. Mereka menuntut agar anggota DPRD yang baru terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan anggota DPRD juga harus menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparasi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa 50 anggota legislatif yang baru terpilih kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja wakil rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan,” tandasnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang, wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD menerima tanda simbolis tersebut, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

“Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun,” terangnya. @git
Berikut ke 50 Anggota DPRD kota Semarang Periode 2014-2019
Dapil I, 7 kursi
PKS:  Ir Johan Rifai
PDIP: Joko Susilo, HM Rukiyanto
Golkar: Erry Sadewo
Gerindra: Dr Wilujeng Riningrum
Demokrat: Lazer Narendra
Pan: Sovan Haslim Pradana

Dapil II, 9 Kursi
Nasdem: H Windu Basuki
PKB: Syahrul Qirom
PKS: H Ari Purbowo
PDIP: Trifena Weyaten, Supriyadi, Dwi Wahyu Diyanto
Golkar: Nabila
Gerindra: Joko Santoso
Demokrat: Swasti Aswaganti

Dapil III, 11 kursi
PKB : Sodri
PKS: Imam Mardjuki
PDIP: Hanik Khoiru Solikah, Dyah Ratna Harimurti, Meidiana Koswara
Golkar: Wisnu Pudjonggo
Gerindra: Nunung Sriyanto, Muhammad Chafid
Demokrat: Sugi Haryanto
PAN: Adiarto Suryo Kusumo
PPP: Hasan Basri

Dapil IV, 7 kursi
PKB: H M Rohaini
PKS: Agung Budi Margono
PDIP: Dibyo Sutiman, Fajar Rinawan Sitorus
Golkar: Agung Priyambodo
Gerindra: Suharto Masri
Demokrat: Danur Rispriyanto

Dapil V, 9 Kursi
PKB: Unna Aliana
PKS: Agus Riyanto Slamet
PDIP: Nungki Sundari, Vdjoko Riyanto, Sugihartini
Golkar: Anang Budi Utomo
Gerindra: Hermawan Sulis Susnarko
Demokrat: Suciati
PAN: Umi Surotud Diniyah

Dapil VI, 7 kursi
PKS: Suharsono
PDIP: Kadarlusman, R.Yuwanto
Gerindra: Mualim
Demokrat: Wiwin Subiyono
PAN: Wachid Nurmiyanto
PPP: Syafi’i

Sumber : http://www.kabarjateng.com/2014/08/pelantikan-50-anggota-dprd-kota.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Lho, Ketua DPRD Jateng Berstatus Terdakwa Korupsi?

METRO JATENG.COM – Minggu, 28 September 2014

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyebut Rukma Setyabudi tidak pantas menjabat Ketua DPRD Jateng 2014-2019. Sebab, Politikus PDIP itu masih berstatus terdakwa.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, dalam catatannya, Rukma masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan buku perpustakan Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat ini, kasus yang didapat ketika Rukma masih duduk di DPRD Purworejo itu dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Eko menyatakan, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Purworejo, Rukma divonis bersalah dengan hukuman penjara 17 bulan. Melalui putusan bernomor 20/PID.B/2009/PN.Pwr itu Majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus korupsi buku yang merugikan keuangan negara atau daerah hingga Rp 4,63 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Rukma mengajukan banding. Hasilnya, pada 20 November 2009 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan bebas. Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan kasasi.

Menurut Eko, hingga kini putusan kasasi kasus ini belum keluar. Sehingga Rukma masih berstatus sebagai terdakwa karena proses putusan belum ada yang berkekuatan hukum tetap.

“KP2KKN sangat kecewa karena lembaga negara yang sangat terhormat tapi dipimpin figure yang pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi,” kata Eko.

Rukma ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah pada pekan ini. Sebelum dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Ia menggantikan Ketua DPRD Murdoko yang ditahan gara-gara kasus korupsi. Murdoko yang saat itu menjadi Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah harus dinonaktifkan karena diadili.(MJ-03)

Sumber : http://metrojateng.com/2014/09/28/lho-ketua-dprd-jateng-berstatus-terdakwa-korupsi/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jawa Tengah Rp25 Juta

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 13 September 2014

SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 akan mendapatkan gaji dan tunjangan minimal Rp25 juta, awal Oktober 2014.

Pendapatan Rp25 juta itu perinciannnya adalah uang representasi Rp2.250.000, uang paket Rp225.000, tunjangan jabatan anggota Dewan Rp3.262.000, tunjangan keluarga Rp315.000, tunjangan komunikasi insentif Rp7.650.000, tunjangan perumahan Rp12 juta, dan tunjangan beras Rp6.000x 40 kg beras.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Tengah Rani Ratnaningdyah mengatakan, sejak dilantik pada 3 September 2014, hak-hak 100 anggota Dewan itu langsung melekat.

“Sehingga pada awal Oktober nanti mereka langsung mendapatkan uang representasi dan tunjangan,” kata dia, Jumat (12/9/2014).

Rani menjelaskan, gaji dengan besaran itu bisa bertambah bila anggota DPRD Jawa Tengah itu menjabat sebagai pimpinan Dewan, pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, maupun pimpinan badan kehormatan (BK).

“Karena alat kelengkapan Dewan ini belum terbentuk, sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan jabatan pimpinan Dewan maupun komisi,” kata dia.

Rani menjelaskan, uang representasi dan tunjangan yang digelontorkan kepada 100 anggota itu berasal dari APBD Jateng 2014. Selain mendapatkan uang representasi dan tunjangan-tunjangan, para legislator itu juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan.

“Untuk tiga bulan ke depan (Oktober, November, Desember 2014), anggota Dewan akan melanjutkan program asuransi seperti yang telah dianggarkan pada APBD Jateng 2014,” ujarnya.

Pada tahun 2014 ini, lanjut Rani, anggota Dewan dan keluarga mendapatkan asuransi kesehatan dari In Health. “Mulai tahun 2015, para anggota Dewan itu asuransinya akan kami ikutkan program BPJS Kesehatan,” kata dia.

Berdasarkan data dari website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Jateng, dengan kode lelang 6100042, belanja premi kesehatan anggota DPRD Jawa Tengah beserta keluarganya tahun anggaran 2014, nilai pagunya Rp2,9 miliar.

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan, besaran gaji itu sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, gaji Rp25 juta itu harus dibarengi dengan kinerja baik.

“Gaji itu tidak sedikit. Jika anggota Dewan kerjanya hanya tidur, tidak pernah rapat, buat apa mereka mendapat uang sebesar itu,” katanya.

Eko menegaskan, KP2KKN akan terus mengawal kinerja Dewan agar tidak terjadi penyimpangan. Bila dengan gaji sebesar itu nanti mereka masih korupsi, tidak segan-segan ia akan menyeret anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dengan biaya politik yang besar, potensi korupsi anggota Dewan juga masih tinggi.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/901052/22/gaji-dan-tunjangan-anggota-dprd-jawa-tengah-rp25-juta

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Awas Kasus Bansos Sam Poo Kong di SP3

PANTURA.CO.ID – Selasa, 09 September 2014

SEMARANG – KP2KKN Jateng meminta masyarakat ikut mengawasi dan mengontrol penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar. Pasalnya, KP2KKN mendapat informasi kasusnya akan dihentikan/dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal itu disampaikan Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, Selasa (9/9) kemarin. “Saya dapat informasi kasus Sam Poo Kong yang melibatkan Tutuk Kurniawan akan di berhentikan,”ungkapnya.
Informasi yang diperolehnya, penghentian itu karena tidak ditemukannya kerugian negara berdasarkan audit yang dilakukan BPKP. Menurutnya, ini sangat aneh sekali Apalagi berdasarkan perhitungan penyidik, kerugiannya mencapai Rp 6 M.

“Kalau benar-benar diberhentikan, maka KP2KKN akan menempuh jalur hukum dengan praperadilan. Mereka yang memulai melakukan penyelidikan dan penyidikan, kok tiba-tiba mau dihentikan,”paparnya.

Kalau kasus yang sudah ada tersangkanya itu diberhentikan, akan menimbulkan ketidak puasan di masyarakat. ”Apalagi sebelumnya kasus studio mini di pemprov Jateng dan bukit cinta juga sudah diberhentikan. Kalau begitu kejaksaan hanya mencari uang,”katanya

Asal tahu saja, sebelumnya Kejati Jateng mengungkapkan kerugiaan negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi saat itu Babul Khoir usai kegiatan kumpul bareng awak media di Semarang mengatakan, perkiraan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan penyidik.

“Bukan audit BPK atau BPKP, tetapi hasil perhitungan oleh penyidik,” katanya.
Menurut dia, penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Ketua KONI Jawa Tengah Tutuk Kurniawan itu sudah memasuki tahap akhir.

Ia menuturkan penyidik sedang menyelesaikan pemberkasan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.”Akan kami ekspos dulu baru dilimpahkan ke persidangan,” katanya.

Adapun perihal kemungkinan penahanan tersangka, lanjut dia, hal tersebut akan melihat perkembangan selanjutnya.

Ia menjelaskan Kejaksaan Tinggi menyakini adanya perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana hibah pemerintah provinsi tersebut. Ia menegaskan hal tersebut nantinya akan dibuktikan di persidangan.

Sumber: FB Su’udi ; http://www.pantura.co.id/2014/09/awas-kasus-bansos-sam-poo-kong-di-sp3.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pembahasan APBD Jateng 2015 Disarankan Gandeng KPK

PANTURA.CO.ID – Selasa, 09 September 2014

SEMARANG – KP2KKN Jateng berharap Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo tidak hanya menantang 100 anggota DPRD Jateng memiliki komitmen tidak menerima atau memberi segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas. Namun, komitmen itu juga harus diterapkan kepada jajaran pemprov Jateng.

“Komitmen itu jangan hanya dimintakan kepada dewan, tapi juga gubernur sendiri beserta jajarannya,”tegas Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Jateng Pos, Kamis (4/9) kemarin.
Bahkan lebih keras lagi, Eko menekankan seharusnya gubernur tidak hanya menghimbau. Tapi langsung memerintahkan kepada jajarannya di pemprov. “Gubernur kurang keras. Tidak lagi menghimbau tapi harus sudah memerintahkan,”imbuhnya.

Eko mengaku mengapresiasi langkah Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo yang memperketat penyaluran dana bansos, hibah dan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada 2014. Sehingga kalangan dewan pada kebakaran jenggot.

Namun demikian, diharapkan gubernur terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. “Apa yang dilakukan Ganjar untuk anggaran 2014 sudah bagus. Tapi masih perlu dievaluasi. Agar kemungkinan penyimpangannya semakin kecil,”ungkapnya.

Menurutnya, untuk menghilangkan praktek korupsi pada saat pembahasan anggaran 2015, kalau perlu Gubernur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kalau kita mencermati pembahasan anggaran di dewan, bau korupsinya sangat menyengat sekali.

“Bau korupsi itu terutama bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Jumlahnya sangat besar sekali. Banyak anggota dewan yang menjadi broker proyeknya,”tukasnya.

Sebelumnya Gubenur Ganjar Pranowo berharap 100 anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 yang dilantik hari ini memiliki, komitmen tidak menerima atau memberi segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas.

Harapan itu diungkapkan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (3/9).

“Kalau DPRD Jateng menginisiasi untuk tanda tangan dengan KPK tidak mau menerima atau memberi gratifikasi apapun bentuknya, ya anggota dewan top banget dan jika itu bisa dilakukan maka Jateng mempelopori reformasi parlemen serta politik,”ungkapnya.

Komitmen anggota dewan untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi itu merupakan sebuah revoluasi yang harus dilakukan dalam konteks politik pascareformasi.

Diakuinya, kalau godaan untuk berbuat negatif seperti tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran itu cukup besar. Sebab, biaya politik yang dikeluarkan masing-masing anggota sangat tinggi.

Sumber: FB Su’udi ; http://www.pantura.co.id/2014/09/pembahasan-apbd-jateng-2015-disarankan.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: