KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bupati Pekalongan Perbolehkan PNS Mudik dengan Mobil Dinas

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 24 Juli 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Bupati Amat Antono mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar menggunakan mobil pribadi ketika mudik ke kampung halamannya masing-masing.

Imbauan itu disampaikan kepada sejumlah awak media yang bertugas di Kabupaten Pekalongan, di sela-sela memantau pesiapan pos pengamanan arus mudik di wilayah Kota Santri. “Soal mobil dinas digunakan untuk mudik, saya tidak terlalu ekstrim. Tapi saya imbau agar PNS gunakan mobil pribadi apabila memiliki mobil pribadi,” ujarnya.

Meski begitu, orang nomor satu di Kota Santri tersebut mempersilakan kepada para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Pekalongan menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung.  “Kalau PNS yang akan pulang kampung menggunakan mobil pribadi dengan menyampaikan izin terlebih dulu. Saya pun akan memperbolehkannya,” kata Antono.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menegaskan para PNS dilarang mudik menggunakan mobil dinas. Dari pejabat tinggi hingga rendah harus menggunakan mobil pribadi untuk mudik.

Menurut Ganjar, aturan tersebut berlaku untuk seluruh PNS di Indonesia karena larangan berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

( Agus Setiawan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka

24 Juli 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Hakim Perintahkan Jaksa Tahan Sunaryo

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 Juni 2014

  • Korupsi Jalan di Pekalongan

SEMARANG – Wakil Direktur CV Gemini Bangkit, Sunaryo (76) didakwa korupsi dana peningkatan jalan Kalijambe- Ponolawen, Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2012 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/6).

Dakwaan itu dibacakan jaksa Kejari Kajen, Nanuk. Terdakwa yang semula masih menghirup udara bebas akhirnya diperintahkan untuk ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang oleh Ketua Majelis Hakim, Suyadi. Penetapan penahanan itu dilakukan setelah Suyadi berembuk dengan dua anggota majelis hakim.

“Hakim menetapkan dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan selama 30 hari, terhitung 23 Juni sampai 22 Juli. Ditetapkan (ditahan) di Semarang. Penuntut umum diminta melaksanakan,” tegas Suyadi. Mendengar keputusan itu, terdakwa terkejut. Melalui kuasa hukumnya, Sunaryo mengajukan penangguhan penahanan, tapi hakim menolak.

Kembalikan Uang

Jaksa mendakwa Sunaryo melakukan penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan Kalijambe-Ponolawen yang dikerjakan dengan dana APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2012 sebesar Rp 897 juta. Pada 16 Maret 2012, terdakwa bersama stafnya Hartono (sudah meninggal dunia) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Ia didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas penetapan hakim, Jaksa Nanuk menyatakan, siap melaksanakan.

“Setelah menerima salinan surat keputusan itu, kami akan langsung menindaklanjuti penetapan hakim,” jelasnya. Ketika ditanya mengapa selama ini terdakwa tidak ditahan, Nanuk mengemukakan, Sunaryo sudah tua dan telah mengembalikan uang kerugian negara Rp 53,7 juta. (J17,J14-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/24/265377

25 Juni 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Korupsi Peningkatan Jalan di Pekalongan: Hakim Perintahkan Sunaryo Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 23 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wakil Direktur CV Gemini Bangkit, Sunaryo (76) didakwa korupsi dana peningkatan jalan Kalijambe-Ponolawen, Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2012 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/6). Dakwaan itu dibacakan jaksa dari Kejari Kajen, Nanuk. Terdakwa yang semula masih menghirup udara bebas akhirnya diperintahkan Ketua Majelis Hakim, Suyadi untuk ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang.

Penetapan penahanan itu dilakukan setelah Suyadi ber-rembug beberapa saat dengan dua anggota hakim lainnya. “Hakim menetapkan dan memerintahkan terdakwa untuk dihatan selama 30 hari, terhitung 23 Juni sampai 22 Juli mendatang. Ditetapkan di Semarang, penuntut umum diminta melaksanakannya,” tegas Suyadi.

Mendengar keputusan itu, terdakwa tampak terkejut. Melalui kuasa hukumnya, Sunaryo sempat mengajukan penangguhan penahanan, tapi hakim pun menolaknya. “Majelis (hakim, red) sudah menetapkan, penahanan ini atas penetapan dari majelis,” tambah Suyadi.

Atas penetapan hakim, jaksa Nanuk menyatakan, siap melaksanakannya. “Setelah menerima salinan surat keputusan itu, kami akan langsung menindaklanjuti penetapan hakim,” jelasnya.

Saat disinggung soal terdakwa yang tak ditahan, Nanuk mengemukakan, Sunaryo sudah tua dan telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 53,7 juta.

Dalam kesempatan itu, terdakwa dan kuasa hukumnya menerima dakwaan jaksa. Di hadapan hakim, ia menegaskan tidak akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) terkait surat dakwaan.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/23/206900

23 Juni 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Aparatur Pemkab Pekalongan, Digembleng Soal Pencegahan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Maret 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Aparatur Pemerintah di Pemkab Pekalongan digembleng soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penggemblengan itu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, di Aula Lantai I Setda setempat.

Ketua panitia penyelenggara Yoyon Ustar Hidayat, mengatakan, tujuan pelaksanaan rakor adalah  menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tentang Panduan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah tahun 2014. Kegiatan ini diikuti SKPD di Pemkab Pekalongan, kepala deasa, BPD dan  Pemerintah Kecamatan.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Pekalongan banyak piranti antikorupsi yang harus dipersiapkan. Langkah ini guna melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2012,” jelas Bupati Pekalongan, Amat Antono sebagaimana siaran pers yang diterima Suara Merdeka.

Dikatakan, dengan adanya aturan itu Pemkab Pekalongan berkewajiban menyusun tujuh aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu pertama pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP.

Kedua pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP. Ketiga publikasi standard pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP.

Keempat penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP. Kelima peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Keenam publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD da  ketujuh pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, lanjut dia, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Diintruksikan kepada seluruh SKPD agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan.

( Agus Setiawan / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_pantura/2014/03/22/195559/Aparatur-Pemkab-Pekalongan-Digembleng-Soal-Pencegahan-Korupsi-

22 Maret 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Tukar Guling Tanah Bengkok, Jaksa Tetapkan Satu Tersangka

KORUPTOR INDONESIA – Jum’at, 17 Maret 2014

Pekalongan-KIC: Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan akhirnya meningkatkan  penyelidikan kasus dugaan korupsi tukar gulang tanah bengkok SMP 2 Tirto, di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,  ke tingkat penyidikan. Saat ini, jaksa sudah mengantongi satu tersangka.ilustrasi-korupsi

Hal itu dibenarkan Kajari Pekalongan I Gede Gunawan Wibisana SH, kemarin. Kata dia, dari hasil penyelidikan, ditemukan bukti awal yang cukup sehingga penyidik meningkatkan kasus dugaan korupsi tersebut ke penyidikan.

Diterangkan Kajari, sebelumnya pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait tukar gulang tanah bengkok SMP 2 Tirto, di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Tim penyidik dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekalongan Cumondo Trisno SH.

Diungkapkan, dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti, penyidik menduga dalam tukar guling tersebut telah terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga menyebabkan kerugian Negara. “Dari hasil penyelidikan, diduga ada kesalahan mekanisme dalam tukar guling tanah SMP 2 Tirto,” ungkapnya.

Dijelaskan, pada tahun 2010, Pemkab Pekalongan telah mengalokasikan anggaran Rp 938.855.000 untuk membeli tanah sebagai pengganti tanah bengkok Desa Sidorejo  seluas 9.883 meter persegi  yang dibangun untuk SMP 2 Tirto. Namun dalam proses pembelian tanah pengganti, diduga tidak sesuai mekanisme sebagaimana mestinya. Taksiran harga tanah tidak dihitung oleh tim appraisal. Kemudian, meski sudah dibeli, tanah pengganti bengkok belum dilakukan peralihan hak atas kepemilikannya.

Lucunya lagi, meski tanah pengganti telah dibeli, tapi kepemilikannya masih atas nama pribadi pemilik tanah semula. Padahal,  mestinya tanah tersebut harus dialihkan menjadi bengkok desa.

Atas kejadian itu, Kajari mengaku sudah mengantongi 1 tersangka. “Tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka bisa bertambah. Tergantung proses dan perkembangan penyidikan nanti,” tandasnya.

Meski demikian, Kajari menegaskan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus tersebut. Untuk memastikan dugaan kerugian negara, Kejari masih menunggu hasil audit BPKP.

Diserahkan ke Desa

Sementara itu, Sekda Pemkab Pekalongan, H Susiyanto, membenarkan dirinya sudah diperiksa sebanyak dua kali oleh Kejari Pekalongan. “Ya, saya memang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Karena dalam tukar gulang tanah bengkok SMP 2 Tirto, saya sebagai Ketua P2T (Panitia Pembebasan Tanah),” terangnya.

Dijelaskan Sekda, dirinya sudah memberikan keterangan terkait tukar guling tersebut. “Pada prinsipnya, kami dari Pemkab sudah melaksanakan sesuai dengan aturan. Dana Rp 900 juta sudah kita transfer ke pemerintahan desa, untuk membeli tanah, mengganti lahan bengkok yang dibangun untuk SMP 2 Tirto,” terangnya.

Diterangkan Sekda, dalam aturan memang diperbolehkan tukar guling bengkok dengan uang atau tanah. “Nah untuk SMP 2 Tirto, kita sudah memberikan kewajiban kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 900 juta selama dua tahap, tahun 2009 dan 2010. Soal pelaksanaannya, ya kita tidak tahu, karena desa memiliki pemerintahan sendiri,” terangnya seraya menjelaskan, selain dirinya, P2T lain juga sudah diperiksa.

Sebelumnya diberitakan, ada kabar mengejutkan dari Kota Pekalongan. Saat ini, Kejari Kota Pekalongan ternyata tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan SMP 2 Tirto senilai Rp 900 juta. Atas kasus tersebut, jaksa pun sudah memeriksa beberapa saksi dan petinggi Pemkab Pekalongan.

Informasi yang diperoleh, pembebasan lahan SMP 2 Tirto yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, terjadi pada tahun 2010. Saat itu, Pemkab mensetujui untuk melakukan pembebasan lahan bengkok yang dijadikan area pendidikan.(radarpekalongan)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/tukar-guling-tanah-bengkok-jaksa-tetapkan-satu-tersangka/

17 Maret 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Wakil Ketua DPRD Diserahkan ke Kejaksaan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Maret 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Nur Balistik,  oleh Polres Pekalongan diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait laporan kasus dugaan ijazah SLTA palsu yg digunakan untuk pencalonan anggota DPRD periode 2009-2014.

Berdasarkan informasi dihimpun, Nur Balistik yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan dilaporkan oleh Pengurus Kecamatan (PK) Parpol tersebut ke Polres Pekalongan karena diduga menggunakan ijazah SLTA palsu.

Setelah dilakukan penindaklanjutan di Polres, akhirnya kasus diserahkan ke kejaksaan dan Nur Balistik juga dikawal pihak penyidik Polres Pekalongan di kejaksaan.

Nur Balistik saat mengisi buku tamu di Kejaksaan Negeri Kajen kepada petugas jaga mengatakan dia  ke kejaksaan karena diminta Polres untuk datang ke kejaksaan. “Saya datang ke sini karena diminta Polres, jadi saya memenuhi instruksi dari Polres,” kata Nur Balistik singkat sambil mengisi buku tamu, Rabu (12/3).

Setelah mengisi buku tamu, Nur Balistik langsung diantar penyidik dari Polres Pekalongan ke ruang seksi pidana umum. Setelah masuk ke ruang seksi pidana umum, petugas Polres menutup pintu dan beredar informasi sedang dilakukan pemeriksaan. Namun berdasarkan informasi lain di kejaksaan, penyerahan kasus untuk tahap kedua itu merupakan penyerahan tersangka dan barang bukti.

( Nur Khaeruddin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_pantura/2014/03/12/194321/Wakil-Ketua-DPRD-Diserahkan-ke-Kejaksaan

12 Maret 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Tersangka Penyimpangan ADD Akan Segera Diumumkan

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Februari 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen sampai sekarang belum menentukan tersangka terhadap kasus penyimpangan bantuan keuangan dan Alokasi Dana Daerah (ADD) dengan nilai sekitar Rp 90 juta di Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kendati demikian Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kajen, Agung Kusumayasa mengaku, dimungkinkan penentuan tersangka akan dilakukan sesegera mungkin yakni sepekan mendatang, karena sekarang masih dilakukan pendalaman saksi serta barang bukti.

Sebelumnya, Kejari Kajen menduga terjadi penyimpangan dana bantuan provinsi dan ADD senilai Rp 90 juta di Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beberapa barang bukti telah didapat dan beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. “Sekarang kami masih terus melakukan pendalaman saksi-saksi dan barang bukti, sehingga belum dapat ditentukan tersangka atas kasus bantuan anggaran yang diduga terjadi kerugian negara puluhan juta rupiah,” katanya, Rabu (19/2).

Disebutkan, penentuan tersangka masih ada di meja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan belum turun. Sembari menunggu ada penetapan, maka dilakukan pertajaman terhadap saksi-saksi serta barang bukti. Pihaknya dalam penanganan berbagai kasus mengutamakan ketelitian agar dalam pengambilan tindakan tidak terjadi kesalahan serta penindaklanjutannya dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun.

“Mudah-mudahan, penajaman kasusnya dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala, sehingga minggu depan sudah dapat ditetapkan tersangka atas kasus itu. Kalau sekarang masih ada di meja pimpinan penentuannya,” tandas Agung.

Lebih lanjut di jelaskan, kasus dugaan penyimpangan dana bantuan dan ADD tersebut, apabila diperlukan BPKP untuk menghitung kerugian negara akan dilakukan, namun kalau bisa dilakukan penghitungan sendiri juga akan dihitung sendiri.

( Nur Khaeruddin / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/19/191686/Tersangka-Penyimpangan-ADD-Akan-Segera-Diumumkan

19 Februari 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

KPU Terima Surat Aduan soal Pelanggaran APK

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Februari 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – KPU Kabupaten Pekalongan telah menerima surat aduan dari Panwaskab setempat mengenai banyaknya calon legislatif yang memasang alat peraga secara sembarangan.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mudasir mengakui, surat aduan itu telah diterima menyusul adanya laporan atau aduan pelanggaran pemilu dari panwaslu. “Sudah ada surat dari panwaskab tentang pelanggaran APK yang dilayangkan ke kami,” kata Mudasir.

Anggota KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum Pengawasan Pencalonan dan Kampanye M Ahsin menambahkan, terkait pelanggaran itu, kata dia, sudah ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak Satpol PP setempat.

Menurutnya, per 27 Januari 2014, KPU Kabupaten Pekalongan telah mengirimkan surat rekomendasi ke Satpol PP untuk menindaklanjuti surat aduan dari Panwas dengan tembusan ke Panwaskab setempat.

“Memang dua pekan terakhir ini anggota Satpol PP masih fokus dalam menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Santri. Namun yang pasti surat kami sudah mengirimkan surat rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan adalah peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Adapun untuk calon legislatif, secara aturan tidak diperkenankan. Tapi, di beberapa titik jalan masih ditemukan alat peraga kampanye dari calon legislatif.

Berkaitan pelanggaran pemasangan alat peraga, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan menemukan sejumlah calon anggota legislatif yang  membandel. Sebab mereka masih tetap saja melanggar tentang ketentuan zona kampanye. Padahal, mereka telah beberapa kali mendapatkan pemahaman zona kampanye.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan Idham Mahbub mengatakan, pihaknya masih menemukan caleg membandel. Dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah zonasi kampanye. Padahal Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah beberapa kali melakukan sosialisasi secara intensif kepada partai politik (parpol) maupun caleg bersangkutan soal zonasi kampanye.

Dia mengatakan lebih lanjut, pelanggaran zonasi kampanye yang dilanggar adalah masih banyak alat peraga yang dipasang tidak sesuai dengan zonasi yang ditetapkan, yaitu alat peraga kampanye (APK) di setiap zona.  Dengan jenis pelanggaran APK adalah tempat pemasangan yang tidak sesuai. “Tempat pemasangan APK masih banyak yang melanggar,” kata Idham.

Seperti pemasangan di pohon, baik dengan dipaku atau diikatkan. Pelanggaran pemasangan APK di pohon ini sangat banyak. Bahkan, dia memastikan setiap hari semakin banyak caleg yang memasang APK di pohon. “Mungkin karena tidak ada sanksi berat, jadi banyak yang melanggar,” katanya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pendataan pelanggaran APK. Lantas, pihak satuan polisi pamong praja setempat menindaknya. Penindakan telah dilakukan sebanyak dua kali. Setiap kali penindakan setidaknya 500 APK berhasil ditertibkan. Dengan jenis alat peraga kampanye yang ditertibkan di antaranya berupa banner, spanduk, bendera hingga baliho berukuran besar.

Dia mengatakan, penertiban terhadap alat peraga kampanye itu seharusnya tidak perlu dilakukan jika para caleg memahami ketentuan zonasi. Surat terkait ketentuan zonasi pemasangan APK itu sudah diberikan kepada masing-masing parpol.

( Agus Setiawan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/10/190490/KPU-Terima-Surat-Aduan-soal-Pelanggaran-APK

11 Februari 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Sulistiyo Terancam Dicopot

SUARA MERDEKA – Selasa, 21 Januari 2014

  • Sulistiyo Terancam Dicopot

KAJEN  – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Sulistiyo, terancam dicopot dari calon anggota DPD RI. Pasalnya, muncul temuan-temuan dugaan melakukan pelanggaran kampanye pada kegiatan dialog guru di Kajen beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Bagian Penanganan Pelanggaran Panwas Kabupaten Pekalongan, Zul Fahmi kepada Suara Merdeka, kemarin. Menurut dia, setelah mengetahui pemberitaan tentang aksi pembagian stiker kampanye DPD dalam kegiatan bertajuk ‘’Dialog Guru Bersama Ketua Umum PB PGRI DR H Sulistiyo’’, Panwas langsung melakukan pemanggilan terhadap ketua PGRI Kabupaten Pekalongan dan ketua panitia acara.

“Berita yang dimuat di Suara Merdeka, ternyata menarik perhatian provinsi, sehingga kami juga melakukan pemanggilan terhadap Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan Tri Panji Irianto dan Arifudin selaku panitia pelaksana,” katanya.

Surat panggilan dikirim sejak Rabu (15/1) agar Ketua PGRI dan Panitia Pelaksana datang ke Kantor Panwas untuk dimintai keterangan terkait munculnya pembagian stiker kampanye Ketua Umum PB PGRI yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

Dalam keterangan yang diberikan ketua PGRI dan panitia pelaksana, semuanya mengaku tidak mengetahui unsur pelanggaran kampanye yakni pembagian stiker. Karena peserta kegiatan tersebut merupakan pendidik atau guru swasta.

“Bahkan mereka mengaku tidak mengetahui pembagian stiker kampanye, hanya saja akhirnya mengerucut pada salah satu nama simpatisan yang membagikan stiker, sehingga akhirnya belum diambil kesimpulan karena simpatisan tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” katanya.

Pengembangan

Walaupun belum ada pengakuan dan masih akan meminta keterangan dari simpatisan pembagi stiker kampanye Sulistyo sebagai calon anggota DPD RI, Panwas akan melakukan pengembangan lebih lanjut pada temuan-temuan di lapangan.

Pasalnya, dari berbagai informasi muncul keterlibatan langsung dari Sulistiyo dalam dugaan aksi kampanye penyebaran stiker kepada peserta dialog di gedung PGRI Kajen.

Apabila terjadi pelanggaran nanti akan dikerucutkan, apakah masuk dalam ranah pidana atau administrasi. Sebelumnya, dialog terbuka guru di Kabupaten Pekalongan yang digelar di gedung PGRI Kajen, Sabtu (11/1) diwarnai aksi pembagian stiker kampanye Ketua PB PGRI, Sulistyo, kepada ratusan peserta acara tersebut.

Sulistyo pada acara tersebut mengaku hanya melakukan dialog dengan guru sesuai tema yakni memberikan sudut pandang bagaimana masa depan guru non PNS, berikut pandangan-pandangan perbaikan masa depan guru nonPNS.

Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan, Tri Panji Irianto, juga mengaku hanya menyambut kedatangan Ketua Umum PB PGRI dan tidak mengetahui masalah pembagian stiker kampanye DPD, (SM, 15/1).(H52-69,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/21/249942/Sulistiyo-Terancam-Dicopot

22 Januari 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

12 Sekolah Tersangkut Kasus Bansos

SUARA MERDEKA – Rabu, 15 Januari 2014

KAJEN – Sebanyak 12 sekolah di Kabupaten Pekalongan dinyatakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, tersangkut kasus dana bantuan sosial (bansos) yang sekarang tengah ditangani Kejati Jateng.

Keterlibatan sekolah-sekolah itu dalam kasus dana bansos, setelah pihak Kejari melakukan pe­ma­nggilan dan pemeriksaan. Ha­silnya, terdapat dugaan pe­nyim­pa­ngan atau penyalahgunaan, wa­laupun tidak semata-mata mu­rni kesalahan dari pihak sekolah.

Hal itu seperti disampaikan Kasi Pidsus Kejari Agung Kusumayasa kepada Suara Merdeka. Menurutnya, dalam bansos yang dikucurkan untuk Kabupaten Pekalongan, terdapat 116 lembaga penerima.

“Semuanya sudah kami panggil dan mintai keterangan. Hasilnya ada kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan,” katanya.

Disebutkan, dalam pemeriksaan itu, pihak sekolah terdiri atas kepala sekolah dan pengurus dimintai keterangan terkait proposal pengajuan bansos, penerimaan dan penggunaan untuk kepentingan kegiatan pendidikan.

Tidak Mengajukan

Hasilnya, muncul 12 sekolah yang tidak dapat memberikan keterangan sesuai dengan data pengucuran bansos di Kabupaten Pekalongan. Sehingga, sekolah-sekolah tersebut masuk dalam daftar tersangkut kasus bansos.

“Permasalahannya banyak dan tidak semuanya semata-mata kesalahan sekolah, karena ada yang tidak mengajukan tapi terdaftar sebagai penerima. Kemudian ada yang dilakukan pemotongan oleh anggota Dewan serta ketidaksesuaian lainnya,” tandas Agung.

Setelah ditemukan 12 sekolah yang masuk daftar tersangkat, data dikirim ke tingkat provinsi untuk ditangani secara hukum. Namun, apabila nanti kasusnya ada di daerah, maka sekolah bersangkutan akan ditangani lagi oleh Kejari.

“Kalau permasalahan ada di provinsi seperti sekolah tidak mengajukan proposal tapi masuk daftar penerima, berarti permasalahan ada di provinsi dan akan ditangani di sana. Kalau permasalahannya di daerah, maka kami yang akan menangani lagi,” terang Kasi Pidsus. (H52-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/15/249305/12-Sekolah-Tersangkut-Kasus-Bansos

15 Januari 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: