KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Proyek Publik Rp 97 M Siap Ditransparansikan

SUARA MERDEKA.COM – Kamis, 28 Agustus 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Proyek publik dimungkinkan ditemukan ketidaksesuaian dan bahkan penyimpangan di lapangan. Publik diberi kesempatan untuk memberi masukan, mengkritisi dan bahkan meminta pihak terkait untuk dapat memperbaikinya.

Hanya saja, pengawasan masyarakat tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui koridor yang ada berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Kadinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BMPESM) Sam’ani Intakoris mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Rabu (27/8). Ditambahkannya, warga yang menemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai, dapat langsung menyampaikan ke pengelola kegiatan atau dinas.

”Kami terbuka saja,” paparnya.

Menurutnya, tidak ada yang perlu ditutupi dari proyek publik. Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan kegiatan tersebut seperti tidak tersentuh masyarakat.

Berbagai informasi terkait pembangunan khususnya di Dinas BMPESDM dapat diakses publik pada situs-situs resmi yang ada. ”Semua data dipaparkan,” jelasnya.

Pihaknya menilai partisipasi publik dalam menilai keberadaan proyek di wilayahnya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Pasalnya, mereka yang akan merasakan langsung dampak dan manfaat kegiatan tersebut. ”Sekali lagi, hal itu juga harus objektif,” tandasnya.

( Anton WH / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/28/214682/Proyek-Publik-Rp-97-M-Siap-Ditransparansikan

Iklan

27 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Selewengkan Tanah Bengkok, Kades Dilaporkan Polisi

PATI EKSPRES – Kamis, 21 Agustus 2014

KUDUS – Kepala Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Sirin HS,  belum lama ini dilaporkan warganya ke Mapolres Kudus.  Sirin dilaporkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan tower serta tukar guling tanah (ruislag) dengan luasan tanah 225 M2.

 

Kasus itu bermula saat Pemerintah Desa Wates bermaksud melepaskan sebagian tanah kas desa untuk membantu kebutuhan pembangunan Tapak Tower PT. PLN ( Persero), seperti yang tertera di surat keputusan kepala Desa Wates Nomor 143/6/2013.  Sebagian tanah kas desa seluas 225,0 m2 ditaksir dengan harga Rp 33.750.000.

 

Rencananya akan diberi uang ganti rugi hasil pelepasan tanah sebagaimana yang dimaksud. Namun belakangan diketahui tanah pengganti yang ditukar guling ternyata fiktif. Sebab tanah pengganti tersebut hingga sekarang belum masuk dalam daftar inventerisasi aset desa setempat. “Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek tower, ternyata tanah milik bapaknya. Padahal, sertifikat tanah tersebut keberadaannya entah kemana, selain itu, tanah yang ditukar merupakan tanah rawa,” kata Sholeh Isman, aktivis LSM mewakili warga desa setempat.

 

Sementara itu, Kades Wates Undaan Sirin ketika dikonfirmasi mengatakan apa yang telah dilakukan sudah sesuai prosedural dan tidak melanggar hukum. “Sebagaimana telah diatur dalam perundang yang berlaku, maka jika memang saya dilaporkan ke Polres ya monggo silakan saja. Yang jelas kami sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” ujar Sirin.

 

Terpisah, Kapolres Kudus AKBP Bambang Murdoko ketika dihubungi melalui telephone mengatakan, surat laporan yang masuk akan tindak lanjuti sesuai dengan tata aturan dan prosedur. “Apapun bentuk laporan dari masyarakat tetap kami terima, namun sebelumnya akan kami telusuri dan biar diproses terlebih dahulu,”kata Kapolres Kudus. (ian)

korupsi

 

26 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Masyarakat Tolak Nikah di KUA

SUARA MERDEKA – Senin, 11 Agustus 2014

KUDUS -Meskipun penerapan PP 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah yang dimulai 10 Juli lalu telah menggratiskan biaya nikah di kantor urusan agama (KUA), namun mayoritas masyarakat Kudus menolak menikah di KUA.

‘’Sampai saat ini belum ada pasangan yang mau menikah di KAU meskipun biayanya Rp 0. Mereka memilih nikah di rumah, gedung, atau masjid, dengan biaya RP 600 ribu,’’ kata Kepala Kemenag Kudus, Hambali. Di Kabupaten Kudus, lanjutnya, penerapan PP 48/2014 mundur, karena surat dari Kemenag Pusat terlambat. Pelaksanaan peraturan tersebut, baru dilakukan sekitar tanggal 13 Juli, atau mundur tiga hari dari pelaksanaan semestinya, yakni 10 Juli. Sebelum penetapan tersebut, Kemenag Kudus masih menggunakan PP 47/2004.

Biaya nikah sesuai peraturan tersebut masih Rp 30.000. Kasi Bina Masyarakat, Abdul Jalil menambahkan, dengan penerapan PP tersebut, belum ada komplain dari masyarakat yang hendak melaksanakan prosesi akad nikah di rumah, berkeberatan dengan biaya nikah yang cukup besar itu.

Tunggu PMA

Ke depan, masyarakat kurang mampu yang hendak menikah di luar KUA juga bisa digratiskan jika memiliki surat keterangan kurang mampu. Biaya nikah Rp 0 juga bisa diterapkan di luar KUA, jika terjadi bencana. ‘’Dalam draft rancangan peraturan Menteri Agama (PMA), ada pasal yang mengatur ketentuan biaya nikah Rp 0 di luar KUA.

Tetapi kami masih menunggu PMA tersebut disahkan dan bisa diaplikasikan,’’katanya. Dia berharap, dengan aturan baru yang ditetapkan pemerintah menganai biaya nikah ini, masyarakat di Kabupaten Kudus bisa mengambil pilihan yang paling tepat. Jika menginginkan bebas biaya, bisa mendaftarakan nikah dengan lokasi di KUA. Namun, jika menginginkan di luar KUA, sementara ini harus membayar sesuai ketentuan. ‘’Bagi warga kurang mampu masih ada pilihan di luar KUAdengan biaya Rp 0, tapi harus nunggu PMA disahkan,’’ pungkasnya. (H76-45)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269830

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kajari Panggil Kepala BPBD

SUARA MERDEKA – Rabu, 13 Agustus 2014

  • Klarifikasi Dana Bencana

KUDUS – Kejaksaan Negeri Kudus, Selasa (12/8) memanggil Kepala BPBD Jumadi terkait dengan proses penyidikan dugaan penyelewengan dana bencana 2012. Pemanggilan dilakukan hanya untuk klarifikasi tentang sejumlah hal yang terkait kasus itu.

‘’Hari ini (kemarin-Red) kami memanggil kepala BPBD,’’ ujar Kajari Amran Lakoni, kemarin. Sejumlah keterangan dibutuhkan dari Jumadi. Hasil klarifikasi akan digunakan untuk bahan penyidikan lebih lanjut. Hingga kemarin siang, proses klarifikasi itu masih dilakukan. Hanya beberapa waktu lalu, Kepala BPBD Kudus Jumadi memang mengatakan, pihaknya tidak mengetahui sama sekali soal kasus tersebut.

Pada 2012, dia memang belum menjabat di BPBD. Hingga kemarin, sudah ada tiga pejabat yang pernah dan masih bekerja di BPBD yang menjadi tersangka. Mereka adalah mantan kepala BPBD Kudus Sudiarso, mantan pejabat pengadaan proyek Sugiyanto, dan bendahara BPBD Noor Kasiyan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Joko Triyono mengemukakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan jika ada pegawai BPBD yang kemudian tidak masuk selama dua bulan. (H8-57,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/13/270043

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kaur Keuangan Kedungsari Ditahan

SUARA MERDEKA – Selasa, 12 Agustus 2014

  • Sewa Tanah Kas Desa

KUDUS – Kejaksaan Negeri Kudus, Senin (11/8) menahan Kepala Urusan Keuangan Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Sunarto (42). Dia diduga menyelewengkan dana bengkok untuk kepentingan pribadi. Kajari Amran Lakoni melalui Kasi Pidsus Paidi mengemukakan, sebenarnya, sebelum Puasa warga Kedungsari tersebut sudah minta ditahan.

Hanya saja, Kejaksaan Negeri Kudus baru mendasarkan pada keterangan saksi ahli. ‘’Ketika itu belum ada (saksi ahli-red), tetapi untuk saat sekarang sudah kami dapatkan,’’katanya. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan bisa diperpanjang hingga 40 hari. Kasus tersebut, berawal ketika di Desa Kedungsari dilakukan proses lelang sewa tanah kas desa yang mendapatkan dana sekitar Rp171 juta pada Agustus 2013.

Setelah terjadi pergantian kepala desa pada 17 Desember 2013, ternyata kepala desa terpilih belum menerima gaji yang seharusnya dibayarkan dengan dana hasil lelang tersebut. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan pada awal 2014. Proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan pada Selasa (18/3), kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka pada Kamis (27/3).

Saat kasus itu dilaporkan, tersangka masih sebagai bendahara desa. Hanya saja, yang bersangkutan akhirnya mengundurkan diri. Namun begitu, kejaksaan menilai posisinya masih sebagai perangkat desa. Seperti diberitakan Suara Merdeka sebelumnya, Kades Kedungsari, Kecamatan Gebog, Madekun, mengaku sejak dilantik 17 Desember 2013 hingga saat ini belum ‘’bayaran’’. Gaji petinggi dari lelang bengkok yang seharusnya diserahkan kepadanya, digunakan oleh perangkat desa. Kejaksaan Kudus yang memproses kasus itu mulai Kamis (27/3) akhirnya menetapkan seorang bendahara desa, Sunarto sebagai tersangka. (H8-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/12/269931

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Pengusaha Rokok Ilegal Dijerat Pencucian Uang

SUARA MERDEKA – Selasa, 12 Agustus 2014

KUDUS – Selain penyitaan barang bukti dan penepan sanksi administratif, pelaku usaha rokok ilegal juga dapat dibangkrutkan. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan menjerat mereka dengan menggunakan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Melalui upaya seperti itu, diharapkan produsen rokok ilegal yang membandel akan benar-benar jera. Kepala Subseksi Layanan Informasi KPPBC, Deyna Kurniawan, mengemukakan, aparat KPPBC tidak hanya menjerat pelaku rokok ilegal dengan undang-undang percukaian. Petugas rupanya juga mulai mencoba mengkaitkan kasus tersebut dengan TPPU. ‘’Hal itu diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010,’’katanya.

Tindak

Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan tindakan keras tersebut akan dilakukan. Kalau ada pihak yang membandel memproduksi rokok tanpa cukai. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai terapi agar pengusaha rokok tidak melakukan pelanggaran lagi. ‘’Upaya tersebut (TPPU-red) merupakan langkah terakhir,’’jelasnya.

Bila hal tersebut diterapkan pada proses hukum, kata dia, diyakini akan berdampak besar. Pelaku lain akan berpikir ulang bila akan melakukan pelanggaran dengan memproduksi rokok ilegal. Kebijakan itu sebagai sinyal kalau pihaknya tidak setengah-setengah dalam menangani pelanggaran rokok ilegal. ‘’Semua upaya prosedural akan dilakukan untuk mengantisipasi peredaran rokok ilegal,’’jelasnya.

Hingga kemarin, aparat KPPBC masih terus menggencarkan penindakan rokok ilegal. Hal itu tidak hanya dilakukan dengan mendatangi pabrik-pabrik dan menyita peralatan produksi berikut barang bukti lainnya, tetapi juga mendeteksi area pemasaran. ‘’Hulu dan hilir dipantau untuk memperketat pengawasan,’’ungkapnya. (H8-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/12/269930

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Penuntasan Dana Bencana: Penyidikan Terkendala Audit BPKP

SUARA MERDEKA – Senin, 11 Agustus 2014

KUDUS – Penuntasan kasus dugaan penyelewengan dana bencana tahun 2012 hingga sekarang masih berjalan di tempat. Meskipun sudah menetapkan tiga tersangka, kejaksaan belum ada tindakan lebih lanjut. Kajari Kudus Amran Lakoni menyatakan, salah satu kendala pihaknya belum menerima audit dari BPKP. Hasil audit sangat penting untuk menentukan arah penyidikan kasus tersebut. ‘’Kami belum menerima audit dari BPKP,’’katanya.

Sebenarnya, kata dia, bila audit bisa dilakukan kejaksaan tentu sudah dari dahulu dilakukan. Namun, karena menjadi kewenangan BPKP maka kejaksaan menunggu hasil audit. Pihaknya juga bersikap pro aktif dengan mengirim beberapa kali lampiran data ke institusi tersebut. ‘’Tidak hanya itu, petugas Kejari juga wira-wiri mendatangi kantor BPKP untuk menanyakan hasil audit. Kami tunggu saja perkembangannya,’’jelasnya.

Saksi

Dia menyatakan, penyidikan tidak terhenti sama sekali. Usai penetapan dua tersangka baru pekan lalu, sejumlah saksi juga sudah dihadirkan untuk didengar kesaksian. Mereka sebagian saksi yang pernah didatangkan ke kejaksaan untuk tersangka pertama. ‘’Ada penambahan beberapa saksi baru,’’paparnya.

Namun, kata dia, hal itu akan lebih mengerucut setelah mendapatkan hasil audit. Sejumlah agenda mulai dari pemanggilan tersangka hingga persiapan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi di Semarang baru akan disiapkan setelah proses tersebut dituntaskan. Dia yakin penyidikan kasus itu akan tuntaskan. ‘’Tetap (kasus itu) akan jalan terus dan kami tidak akan terlalu lama menggantung nasib seseorang,’’ tandasnya. (H8-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/11/269831

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Anggota DPRD Dihadiahi “Buaya”

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014

KUDUS – Sejumlah warga yang tergabung dalam Milisi Penyelamatan Uang Rakyat (M-Pur) menghadiahi anggota DPRD Kudus sebuah replika buaya berwarna hitam. Hadiah itu sebagai kenang-kenangan wakil rakyat periode 2009-2014 yang akan mengakhiri masa jabatan hari ini (Kamis (21/8).

Koordinator M-Pur, Slamet Mach­mudi mengatakan, aksi yang digelar di depan gedung DPRD, Rabu (20/8) pagi, sebagai bentuk kekecewaan terhadap buruknya kinerja DPRD. Buaya menjadi simbol sifat rakus yang ditunjukkan oleh wakil rakyat. Replika buaya berwarna hitam itu digambarkan tengah menelan bola penuh dengan tempelan uang kertas. Pengunjuk rasa juga mendirikan tenda keprihatinan dan membentangkan spanduk bertuliskan, ‘’Segera pergi DPRD periode 2009-2014, rakyat kecewa atas peran dan kerjamu, prestasimu tak jelas, serta moralitas hancur’’.

‘’Anggota DPRD selama ini lekat dengan pemberitaan negatif. Mulai makelar proyek, berburu proyek hibah, rajin kunker, workshop, dan konsultasi ke luar daerah, serta merekayasa anggaran,’’ ujar Mamik, panggilan akrab Slamet Machmudi.

Dia menambahkan, anggota DPRD terkesan hanya sekedar mencari kekayaan untuk keluarga dan kelompoknya. Tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dikesampingkan. ‘’Gaji yang mencapai puluhan juta ditambah berbagai tunjuangan yang selama ini dibebankan kepada rakyat, justru tidak diimbangi dengan kinerja mereka,’’katanya.

Cap Stempel

Keberadaan anggota DPRD dianggap oleh mayoritas masyarakat tidak memiliki peranan penting dalam mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat. ‘’Warga Kudus berharap sejarah buruk tidak terulang terhadap anggota baru DPRD Kudus,’’ujarnya.

Sururi Mujib, aktivis lainnya pesimistis DPRD baru akan lebih kritis dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Apalagi ketua DPRD dan bupati berasal dari partai yang sama. Dia khawatir DPRD hanya akan menjadi cap stempel atas kebijakan Pemkab.’’Kecenderungan ini mudah dibaca masyarakat. Di sinilah peran masyarakat diperlukan untuk aktif mengawasi dan mengkritisi kinerja wakil rakyat maupun pemerintah daerah,î katanya.

Hingga aksi berakhir, tak satu pun anggota DPRD menemui pegunjuk rasa. Mereka tengah sibuk mengikuti geladi bersih pelantikan anggota baru DPRD. Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulis­tya­wati mengatakan, dia berniat menemui pengunjukrasa. ‘’Namun ketika sa­ya sampai di depan, mereka sudah membubarkan diri,’’ ujarnya. (H62-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/21/270901

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Data Tenaga Honorer K2 Digali Akurat

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Agustus 2014

  • Pemalsuan Dipidanakan

KUDUS -Tenaga honorer K2 yang mengikuti verifikasi diharapkan dapat memberikan data yang benar. Pasalnya, bila mereka sampai memalsukan data-data dengan tujuan agar dapat lolos kriteria masuk sebagai CPNS, maka hanya akan memicu persoalan pada kemudian hari.

Kepala BKD Djoko Triyono mengemukakan hal itu, Selasa (19/8). Dia menyebutkan, 298 tenaga honorer yang akan mengikuti proses verifikasi harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlat bermaterai. “Surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu dibuat oleh tenaga honorer,’’ujarnya.

Di dalamnya terdapat pernyataan, kebenaran data untuk verifikasi dan validasi data sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap tenaga honorer juga diminta membuat pernyataan yang sama yang ditandatangani atasannya langsung dan disahkan kebenarannya oleh pejabat struktural eselon II atau kepala SKPD di lingkungannya. ‘’Hal itu untuk memastikan keakuratan data,’’ungkap dia.

Sesuai Fakta

Segala sesuatunya diharapkan sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Apabila pada kemudian hari ditemukan ada data yang tidak benar, siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

Disinggung soal kelengkapan berkas yang dibawa, dia menyebut nomor peserta tes CPNS 2013, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. Khusus guru disertakan surat pembagian tugas mengajar, fotokopi ijazah, dan transkrip nilai sesuai dengan database. Mengenai jadwal verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus seleksi tes CPNS, kata dia, mulai Kamis (21/8) hingga Selasa (26/8).

‘’Lokasinya sudah ditentukan sehingga proses verifikasi diharapkan Selasa (26/8) sudah selesai, karena 29 Agustus 2014 harus sudah diserahkan ke pusat,’’ paparnya. Dia menegaskan, selama proses berlangsung, tenaga honorer K2 yang diverifikasi tidak dipungut biaya. Dia juga kembali mewanti-wanti agar mereka tidak percaya jika ada yang menawarkan jasa dengan meminta sejumlah uang. (H8-57,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/20/270733

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Pegawai K2 Tak Lolos Tes Diminta Bayar Rp 100 Juta

SUARA MERDEKA – Jum’at, 15 Agustus 2014

KUDUS – Beberapa hari terakhir muncul tawaran dari sejumlah pihak kepada pegawai K2 yang tidak lolos tes agar bisa masuk daftar CPNS. Setiap calon abdi negara tersebut ditawari membayar uang ”penyelesaian” hingga Rp 100 juta. Isu yang berkembang, hal tersebut diduga melibatkan ”oknum” di BKD.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), Sururi Mujib dan sekretaris, Slamet Machmudi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus, Djoko Triyono, Kamis (14/8). Pegawai K2 yang ditawarkan ”program” tersebut yang selama ini masuk dalam pendampingan KMKB.

”Sumber di lapangan menyebut dugaan tersebut,” kata Sururi. Hal tersebut dinilai meresahkan di saat pegawai K2 menunggu nasib mereka selanjutnya. Pihaknya meminta agar BKD dapat menyikapinya dan bila benar ditemukan dapat langsung dilakukan tindakan tegas. ”Kami sampaikan atas keterangan pegawai K2 kepada kami,” jelasnya.

Prosedural

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Djoko Triyono, menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta anggota melakukan secara prosedural. Meskipun begitu, terkait rencana verifikasi yang akan segera dilakukan, pihaknya terlebih dahulu akan mengumpulkan pegawai. Bila ada sesuatu yang dianggap menyimpang, dia mengaku siap untuk dikonfirmasi. Selanjutnya, tentu akan ada proses klarifikasi sebelum akhirnya ditentukan langkah berikutnya.

Terkait verifikasi surat MenPAN RB nomor B 2005/MPAN RB/6/2014 soal penanganan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi, pihaknya mengaku baru menerima suratnya pada 11 Agustus lalu. Sedangkan batas waktu verifikasi sesuai surat dari KemenPAN RB pada 29 Agustus. ”Secepatnya kami akan menggelar verifikasi lagi sesuai rekomendasi surat tersebut,” paparnya. (H8-45,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/15/270287

20 Agustus 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: