KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Eks Kepala Bappeda Asahan Mempertemukan Kadis Kesehatan dan Direktur PT Borimex terkait Pengadaan Alkes Senilai 6,9 M

SAHDAR MEDAN – Selasa, 30 September 2014

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. ALKES ASAHAN. Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Asahan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 6,9 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/9). Agenda sidang kali ini mendengar keterangan 6 (enam) orang saksi, yakni Drs. Mahendra, M.M (eks Kepala Bappeda Asahan), Binsar Simanjuntak (Notaris), Ahmad Irwan Rasidi, Abdul Halim, Ari Sumarto (Direktur PT Borimex) dan Adiyaksa.

Berdasarkan keterangan Mahendra dan Ari Sumarto, terungkap bahwa sebelum diadakannya proses pengajuan perencanaan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari PAPBN tahun anggaran 2012, ternyata telah dilangsungkan pertemuan antara Kadis Kesehatan Kab Asahan dan Direktur PT BORIMEX.

Mahendara yang kini menjabat sebagai Asisten II di Pemerintahan Kabupaten Asahan, mengaku, dialah yang mempertemukan keduanya di Jakarta. Tetapi dia berdalih, pembicaraan itu hanya sekedar memberikan masukan rencana pengadaan alat kesehatan di Asahan. Hal ini diakui pula oleh terdakwa Dr. Herwanto Anehnya, pertemuan dengan PT Borimex ini berulang kali dilakukan, layaknya sebagai konsultan.

Saat penuntut umum menanyakan apakah PT Borimex ditawarkan mengerjakan proyek, Ari Sumarto mengatakan, “memang tidak diminta, Pak. Tapi sebagai pihak swasta, saya melihat ini sebagai peluang, yang harus diambil dan tidak boleh disia-siakan”.

Berdasarkan pengakuan Ahmad Irwan Rasidi selaku karyawan PT. Borimex, terungkap pula bahwa sebelum proses lelang berlangsung, penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri), spesifikasi dan jenis barang, serta merk yang seharusnya disusun oleh panitia lelang, ternyata disusun oleh PT. Borimex.

Ada Grand Desaign Dalam Pengadaan Alkes

Dalam pengadaan proyek tersebut, Kadis Kesehatan meminta supaya peserta lelang tidak boleh dari luar daerah Sumatera Utara. Berdasakan arahan Kadis Kesehatan, dimenangkanlah PT. Cahaya Anak Bangsa. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun PT. Cahaya Anak Bangsa lolos sebagai pemenang terder, tetapi proyek dikerjakan oleh PT. Borimex. Dari pemesanan (order) barang yang ada dalam spek kepada 15 perusahan distributor, semuanya dilakukan oleh PT. Borimex. Perusahan PT. Cahaya Anak Bangsa hanya dipergunakan atasnama saja, karena PT ini tidak memiliki kompetensi dan pengalaman mengadakan alat-alat kesehatan. Dari PT. Borimex, PT Cahaya Anak Bangsa mendapat uang sebesar Rp. 120 juta.

Saat PT. Cahaya Anak Bangsa menyetujui kesepakatan dengan PT. Borimex, pihak Borimex melobi Adiyaksa agar mencari orang yang dapat dipercaya di Medan untuk menjadi kuasa Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa guna melakukan pengurusan ataupun transaksi dengan Pemkab Asahan berkaitan dengan proyek ini. Berdasarkan keterangan Adiyaksa, dipilihlah Nasrun Ahdar. Selanjutnya pihak PT. Borimex (Ahmad Irwan Rasidi), Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa dan Nasrun pergi ke Notaris Binsar Simanjuntak untuk membuat dan menandatangan surat kuasa direktur dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Nasrun.

Berdasarkan keterangan Ahmad Irwan Rasidi, dalam pengerjaan proyek tersebut, Nasrun tidak terlibat. Semua mengerjakan adalah Ahmad Irwan Rasidi dan Abdul Halim, yang keduanya adalah karyawan dari PT. Borimex. “Yang memesan barang dari distributor, mengirim ke Asahan, membuat spek, membuat HPS, itu saya. Berdasarkan perintah atasan saya,” aku Ahmad Irwan Rasidi di persidangan.

Ahmad Rasidi juga menambahkan, dari nilai proyek sebesar Rp. 6,9 milyar ini, total belanja barang yang dilakukan oleh perusahannya hanya senilai Rp. 3,5 milyar. Sehingga terdapat sisa senilai Rp. 3,4 miliar. Saat penasehat hukum terdakwa bertanya kemana sisa uang tersebut? Ahmad Rasidi hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjelaskan.

Di samping itu, dalam pengerjaannya hingga batas akhir pengerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak (25 Desember 2012), PT. Cahaya Anak Bangsa yang ditumpangi oleh PT. Borimex hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sekira 20%. Tetapi dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan oleh panitia dibuat 100%, sehingga dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 6,9 miliar kepada Nasrun. Sedangkan sisanya sekira 80% diselesaikan pada awal Februari 2013. Menurut keterangan para saksi-saksi, pembayaran 100% yang telah dibayarkan kepada Nasrun ternyata setelah dia terima, langsung diserahkan kepada Direktur PT. Borimex. (MR)

Sumber : http://pendidikanantikorupsi.org/eks-kepala-bappeda-asahan-mempertemukan-kadis-kesehatan-dan-direktur-pt-borimex-terkait-pengadaan-alkes-senilai-69-m/

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Semarang Peringati 10 Tahun Munir

SEPUTAR SEMARANG.COM – Selasa, 09 September 2014

SEJAK 2005, aktifis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencanangkan 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Penetapan tanggal itu jelas bukan sembarangan. Sebab pada 7 September, setahun sebelumnya, seorang pembela HAM paling penting Indonesia dibunuh.

Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 jurusan ke Amsterdam. Pria keturunan arab, kelahiran Malang, 8 Desember 1965 ini sejatinya sedang dalam perjalanan k Belanda demi melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Tapi racun arsenik yang dicampurkan dalam jus jeruk di pesawat, mengakhiri hidupnya pada usia 38 tahun.

Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir, karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik.

Pada 19 Juni 2008, Mantan Danjen Kopassus dan Deputi Badan Intelijen Nasional (BIN) Mayjen (purn) Muchdi Pr, yang kebetulan juga orang dekat Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat itu, ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya.Namun, pada 31 Desember 2008, Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memvonisMuchdi bebas murni dari segala dakwaan.

Sekarang 10 tahun sejak Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu, kasusnya tak juga tuntas. Siapa (saja kah) otak pembunuhannya dan apa motifnya? Kegagalan pemerintah menuntaskan kasus ini menambah panjang daftar kasus-kasus pelanggaran HAM beratdan membuktikan bahwa masih ada ancaman nyata bagi pejuang HAM di negeri ini.

Memperingati masa 10 tahun ketidakjelasan ini, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Munir menggelar Pekan Peringatan 10 Tahun Kematian Munir. Acara yang dimulai Minggu (7/9) hingga Kamis (11/9) ini didukung puluhan lembaga lintas disiplin. Dari komunitas, LSM, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat umum.

Menurut Ketua Panitia Rukardi, Peringatan ini berawal dari niat sederhana, yakni agar Munir tak terlupa. Suara menuntut pemerintah menuntaskan kasus Munir harus terus diteriakkan dalam berbagai kesempatan. “Pergantian tampuk kepemimpinan bangsa ini dari SBY ke Joko Widodo harus jadi momentum untuk membongkar berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jangan sampai kelamnya sejarah membebani langkah negeri ini melangkah ke depan,” kata aktifis sejarah Semarang sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid Cempaka ini.

Ada enam tuntutan yang Koalisi ini kejar kepada pemerintah, yakni;
1. Menuntut presiden joko widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus munir
2. Menuntut presiden joko widodo untuk membentuk tim pencari fakta terkait widji tukul dan 13 aktivis 1998
3. Bubarkan ormas radikal yang mengancam kerukunan beragama di Indonesia
4. Menuntut gubernur Ganjar Pranowo untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah
5. Menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang KKR (komisi kebenaran dan Rekonsiliasi)

Koalisi Semarang untuk Munir:
Komunitas Pegiat Sejarah Semarang (KPS), SatjiptoRahardjo Institute (SRI), Sekolah Tan Malaka, StuidoKiri, TIMIKI, Semarang Cartoon Club (SECAC), RumahKartun Indonesia, Rumah Buku Simpul Semarang, Sobokartti, DPC Permahi Semarang, Historia, LBH Semarang, DPM Unwahas, PMII Unwahas, Komunitas Diskusi Payung Exsara Unnes, DPC GMNI Semarang, BEM FH Undip, PMII Undip, PMII Unnes, KP2KKN Jateng, Rumah Buku Ngaliyan, eLSA, Lingkar Belajar Demokrasi Semarang, The Indonesia Heritage Institute (TIHI), Aji Kota Semarang, Teater Emka, Teater Gema, Teater Tikar, Teater Temis, Roda Gila dan Kerlab Kerlip Bersaudara, Teater Beta, TeaterAsa, Swaranabya, Belantara, Babahe feat Tim Iki, Serat Semar, Teater Kandri, Stand Up Comedy Kota Semarang (SUCKS).

Sumber : http://seputarsemarang.com/semarang-peringati-10-tahun-munir/

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

J Prastowo: Capres dan Cawapres Harus Buka SPT Pajak ke Publik

BERITA ICW – Senin, 26 Mei 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden  yang akan dilaksanakan 9 Juli 2014 saat ini tinggal menunggu hari. Ada banyak program yang ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres yang bertarung (Prabowo – Hatta Rajasa) dan (Joko Widodo – JusufKalla) untuk menarik simpati publik. Tidak ketinggalan pula, publik mendorong banyak hal agar dipenuhi oleh capres dan cawapres mendatang. Salah satu dorongan yang diminta publik kepada Capres Cawapres adalah dengan membuka data Pajak pribadi atau yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dorongan atau wacana Buka SPT Pajak untuk Capres-Cawapres maka Tim dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terdiri dari Emerson, Wana, Biko dan Jaya melakukan wawancara dengan J. Prastowo, praktisi perpajakan yang juga salah penggagas gerakan ini.  Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 di kantor ICW.

Saat ini muncul wacana pembukaan SPT Pajak Capres dan Cawapres, apa pentingnya?

Jadi, kita semua mengakui bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar dan paling sustainable untuk kesejahteraan rakyat termasuk untuk perlindungan sosial . Maka kita ingin memastikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan terpilih nanti itu orang yang benar-benar punya komitmen tentang perpajakan. Salah satu bentuk komitmen mereka tentu adalah bagaimana mereka sendiri sebagai individu berani untuk terbuka dan transparan membuka SPT mereka sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Maka yang ingin kita pastikan dari awal mereka adalah orang-orang yang punya komitmen, transparan dan mau memulai dari diri mereka, bahwa mereka tidak pandang bulu terhadap kejahatan perpajakan.

Bagaimana praktek Membuka SPT Pajak pribadi Capres –Cawapres di negara lain?

Kalau kita melihat praktek di Amerika Serikat sebagai contoh dari praktek electoral yang sering dirujuk oleh penyelenggara negara, sejak tahun 1970 tradisi membuka SPT itu sudah menjadi bagian penting dari calon presiden untuk menunjukan komitmen pada public bahwa pasangan calon pro terhadap transparansi dan juga mendorong akuntabilitas public secara luas.

Di Kanada kemarin terjadi pemilihan perdana menteri Quebec, yang menang adalah yang membuka SPT melawan petahana. Bahkan di Eropa Utara sudah sejak awal kita melihat, praktek membuka SPT itu hal yang sangat lumrah dan bukan merupakan sesuatu yang istimewa.

Apakah membuka SPT Pajak Pribadi tidak melanggar hukum?

Memang, di pasal 34 UU KUHP ada larangan bagi petugas pajak untuk membuka data perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Maka disini kita mendorong sebaliknya, ini bukan dorongan untuk Dirjen Pajak untuk membuka SPT karena itu melanggar UU. Tetapi ini merupakan dorongan atau tuntutan bagi WP atau pasangan capres-cawapres sebagai WP untuk secara sukarela, voluntary disclosure membuka SPT mereka sendiri pada public. Kalau tidak ada apa-apa seharusnya mereka berani dan tanpa hambatan, tanpa beban membuka SPT itu.

Bagaimana cara mendorong agar wacana Buka SPT Pajak ini berhasil?

Pertama, kita mendorong KPU untuk menginisiasi tuntutan moral ini sehingga menjadikan SPT bagian penting dalam proses pilpres. Kedua, KPU juga kita desak untuk memasukkan isu pajak menjadi satu topik dalam debat capres termasuk isu transparansinya. Ketiga, kita juga mendorong KPK untuk mau terlibat aktif karena KPK adalah lembaga yang berwenang tentang LHKPN juga mau mengumumkan laporan harta kekayaan dari pasangan capres-cawapres.

Lalu berikutnya, kita ingin mendorong para capres-cawapres untuk berani membuka SPT mereka tanpa alasan dan terakhir kita ingin mengajak public terlibat dalam gerakan ini secara lebih luas untuk memastikan bahwa SPT capres-cawapres akan dibuka.

Apa harapan Presiden dan Wakil Presiden mendatang  dalam melakukan reformasi di sektor pajak?

Yang pertama kita ingin capres-cawapres yang tidak terbebani politik transaksional termasuk dengan siapa mereka mendapatkan sumbangan. Soal menyumbang itu adalah soal lain, soal penegakan hukum perpajakan itu soal yang lain. Maka diharapkan tidak ada politik balas budi dalam hal ini, siapapun orangnya kalau dia terlibat pengemplangan pajak, harus ditindak. Berikutnya tuntaskan beberapa kasus penyidikan pajak yang tertunda, karena patut diduga kemarin itu mendapatkan back-up politik yang cukup besar sehingga dirjen pajak tidak  punya kekuatan atau keberanian untuk menuntaskan penyidikan itu. Terakhir, kita mendorong aparatur pajak ditingkatkan kapabilitas maupun integritas, termasuk bagaimana pengadilan pajak sebagai tempat untuk mencari keadilan dapat menjalankan fungsi itu dengan baik tanpa adanya tuduhan atau dugaan-dugaan praktek-praktek yang tidak terpuji.

Wawancara lengkap bisa dilihat di youtube : http://www.youtube.com/watch?v=5vpYQlFuJSI

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/j-prastowo-capres-dan-cawapres-harus-buka-spt-pajak-ke-publik

14 Juli 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Waspadai 6 Titik Rawan Potensi Pelanggaran Pemilu Presiden 2014

BERITA ICW – Senin, 07 Juli 2014

Pemilu legislatif 2014 adalah pemilu yang oleh banyak kalangan disebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Penilaian tersebut berangkat dari ditemukannya banyak praktek politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya. Pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan anti korupsi di 15 provinsi menemukan 313 dugaan kasus politik uang dan penyalahgunaan sumber daya negara. Angka tersebut naik dua kali lipat dari temuan pemantauan ICW pada pemilu legislatif 2009. Lalu, bagaimana dengan pemilu presiden?

Untuk pemilu presiden, berdasarkan pemantauan ICW dan jaringan selama tahapan kampanye,  praktek politik uang tetap terjadi walau tidak secara terbuka dan massif seperti dalam pelaksanaan pemilu legislatif lalu.  Hal itu didasarkan pada analisa bahwa pendekatan geografis dan jumlah pemilih yang banyak membuat politik uang tidak terlalu efektif. Namun, politik uang masih potensial terjadi. Karena teori supply dan demand selalu berlaku dalam setiap pemilu.

Selain itu, praktek politik uang dalam  pemilu presiden cendrung terjadi pergeseran pola, modus dan aktor jika dibandingakan pada pemilu legislatif lalu. Dalam pemilu presiden, aktor yang akan melakukan politik uang bukanlah kandiat secara langsung, namun dominan dilakukan oleh tim sukses yang tidak terdaftar sebagai tim resmi kandidat pasangan calon ((tim sukses bayangan). Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari dari jeratan hukum pemilu.

Faktor lainnya adalah political identity. Jika pada pemilu legislatif banyak masyarakat tidak menampakkan atau bahkan tidak memiliki political identity, dalam pemilu presiden political identity lebih terlihat. Hanya diikutinya pemilu presiden oleh dua kandidat presiden dengan track record dan “gaya” berbeda, membuat masyarakat lebih mudah membandingkan dan menentukan pilihannya. Bahkan, banyak pendukung fanatik bermunculan. Dengan adanya political identity, politik uang sulit masuk dan mempengaruhi pilihan masyarakat.

Berkaitan dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, ICW bersama jaringan anti korupsi tetap konsisten untuk melakukan pemantauan. Hal ini disebabkan, sejumlah pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden masih potensial terjadi. Setidaknya ICW melihat ada enam  potensi pelanggaran dan keurangan pemilu tersebut, yaitu :

1.    Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas pemerintah.
Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2008 tentang pemilu presiden pasal 41 ayat 1 huruf h. Fasilitas yang dimaksud menyangkut mobilitas, perkantoran, dan rumah dinas.

Mengacu pada pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu, mesin birokrasi dan pemerintahan kerap menjadi bagian dari upaya pemenangan, dengan modus melakukan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara. Pada  pemilu presiden, kondisi ini tidak menutup kemungkinan tetap terjadi. Instrument birokrasi dan pemerintahan potensial digunakan sebagai bagian dari alat pemenangan. Hal ini didasari dengan adanya dukungan dan masuknya sejumlah menteri aktif dan kepala daerah sebagai bagian dari tim resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah dan menteri aktif dapat memberikan pengaruh kuat untuk menggerakan birokrasi dan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pemenangan.
Selain itu, potensi memanfaatkan kebijakan pemerintah juga potensial terjadi. Kajian ICW menunjukkan terdapat peningkatan dana bansos dan hibah pada tahun-tahun menjelang pemilu, baik dalam APBD ataupun anggaran kementerian. Trend peningkatan dana bansos dan hibah tersebut merupakan salah satu bentuk modus penyalahgunaan sumber daya negara.

2.    Politik uang pada hari tenang dan hari pemungutan suara kepada pemilih.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa Pemilu presiden 2014 dengan dua pasang kandidat presiden sudah dipastikan hanya berlangsung satu putaran. Masing-masing kandidat memiliki satu kali kesempatan untuk memenangkan pemilu 2014. Keduanya dipastikan akan all out dalam mengupayakan pemenangan.

Walau diyakini tidak semassif dalam pemilu legislatif, politik uang kepada pemilih akan terjadi. Pemilih dengan political identity yang belum jelas dan kuat serta pemilih dengan tingkat pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah adalah  pihak yang paling rawan ditawari dan menerima politik uang.

3.    Politik uang kepada penyelenggara pemilu dan tidak netralnya  penyelenggara pemilu.
Dengan berkurangannya potensi politik uang kepada pemilih pada kenyatannya akan memicu potensi yang lebih besar antara kandidat capres dengan penyelenggara pemilu. Ini ibarat terjadinya “pergeseran pemain”. Pontensi yang besar terjadi dengan penyelenggara di tingkat yang paling bawah.

Menurut kajian ICW atas pengamatan pilkada dibeberapa daerah dan pemilu legislatif, penyelenggara pemilu yang rawan ditawari dan menerima politik uang ada pada tingkat bawah. Penyelenggara pemilu pada tingkat bawah lebih memiliki ruang dalam mengubah perolehan suara. Penyelenggara yang dimaksud adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, Panitian Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan panitia pengawas pemilu.
Politik uang ini tentu akan berdampak pada netralitas penyelenggara. Padahal, netralitas adalah hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang fair dan berintegritas.

4.    Penyalahgunaan surat suara tak terpakai.
Titik rawan yang potensial terjadi dalam pelaksanaan pemilu presiden adalah menyangkut manipulasi surat suara pasca pemilihan. Untuk mengantisipasi hal ini, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) No. 19 tahun 2014 yang mengatur bahwa surat suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos diberi tanda silang pada bagian yang memuat nama dan foto pasangan calon. Namun belajar dari pengalam pada pemilu legislatif  yang lalu,  ada beberapa dugaan penyalahgunaan surat suara tak terpakai. Beberapa modusnya adalah surat suara tersebut digunakan (dicoblos) dan diberikan kepada calon tertentu ataupun secara merata. Penyalahgunaan ini masih potensial terjadi dalam pemilu presiden.

5.    Kecurangan dalam penghitungan, pergeseran, dan rekapitulasi suara.
Tahapan pemilu yang rawan dicurangi ada pada tahap rekapitulasi suara. Hasil hitung cepat yang biasa diumumkan pada pukul 15.00 pada hari pemungutan suara bisa menjadi patokan kedua kubu untuk meningkatkan upaya pemenangan. Selama ini, diketahui hasil pemilu tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat. Kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit dikhawatirkan akan melakukan berbagai cara untuk mengupayakan kemenangan, termasuk upaya curang mengubah jumlah suara.
Oleh karena itu selain penghitungan suara di TPS, pergeseran dan rekapitulasi suara dari TPS ke PPS di kelurahan, dan dari PPS kelurahan ke PPK di kecamatan, dan dari kecamatan ke KPUD Kabupaten/Kota adalah proses yang sangat penting untuk dikawal.

6.    Manipulasi Dana Kampanye
Modal kampanye adalah hal penting dalam pemenangan pemilu. Untuk pemilu presiden, kandidat dipastikan membutuhkan modal yang besar. Hal tersebut membuka peluang kandidat menghimpun dana sebanyak-banyaknya, bahkan dari sumber yang tidak diperbolehkan Undang-Undang dan sumbangan yang melebihi batasan maksimal. Strategisnya posisi presiden dan wakil presiden juga membuat banyak kepentingan, baik politik maupun bisnis, mendekat. Disatu sisi, regulasi yang mengikat dana kampanye hanya ketat secara administratif tapi minimalis dalam proses audit dan penegakan hukum. Hal ini membuka peluang dilaporkannya laporan dana kampanye yang manipulatif. Oleh karenanya, ICW juga menjadikan dana kampanye sebagai salah satu hal yang penting untuk dipantau.

Potensi adanya manipulasi dana kampanye sesungguhnya sudah mulai tercium sejak awal. Berdasarkan catatan laporan Tahap I (31 Mei- 3 Juni ) Dana Kampanye yang dilaporkan kepada KPU dapat dilihat sebagai berikut:

Pasangan Prabowo – Hatta

Pasangan Jokowi – JK

Rp. 10.000.000.000

Rp. 44.507.420.305

Dalam proses pemantauan pemilu presiden, ICW fokus pada enam potensi pelanggaran diatas. Pemantauan ICW kali ini dilakukan di 14 provinsi bersama 13 mitra, yaitu Aceh (bersama Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA), Sumatera Barat (bersama LBH Padang), Sumatera Utara ( bersama Sahdar Medan), Riau (bersama Fitra Riau), Bengkulu (bersama Kabahil), Jakarta (ICW), Jawa Tengah (bersama KP2KKN), Jawa Barat (bersama Garut Governance Watch – GGW), Banten (bersama Mata Banten), Jawa Timur (bersama Malang Corruption Watch), Nusa Tenggara Barat (bersama Fitra NTB), Kalimantan Barat (bersama Lembaga Gemawan), Sulawesi Selatan (bersama YASMIB), dan Sulawesi Tenggara (bersama PUSPAHAM). Pemantauan dilakukan pada masa kampanye hingga penetapan hasil pemilu.

Berlangsungnya pemilu yang berintegritas perlu didorong oleh semua pihak. Pemantauan yang dilakukan ICW bersama jaringan anti korupsi di 14 provinsi adalah salah satu dari bentuk dorongan tersebut. Selain untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, urgensi pemantauan ini adalah untuk mencegah lahirnya presiden dan wakil presiden yang berlaku curang dalam pemilu. Tidak hanya dengan pemantauan di lapangan, ICW juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan dengan melaporkan pelanggaran pemilu diatas secara online ke http://www.politikuang.net.

Melihat potensi pelanggaran diatas, ICW juga menghimbau pada :

Kandidat presiden dan wakil presiden menghimbau tim suksesnya untuk tidak melakukan politik uang serta mengajak masyarakat untuk tidak toleran terhadap politik uang.
Bawaslu, KPU, dan jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya menjaga komitmen dan netralitas pemilu.
Masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkannya kepada pengawas pemilu.
Bawaslu beserta jajaran pengawas dibawahnya untuk memperketat fungsi pengawasan dan memproses secara cepat setiap laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh publik.
KPU harus meletakkan dana kampanye sebagai prioritas utama dalam membangun integritas pemilu. Jangan hanya meletakkan laporan dana kampanye sebagai administrasi pemilu belaka.
Penegak hukum agar menindak tegas penyalahgunaan fasilitas negara, khususnya penyelahgunaan dana-dana yang bersumber dari pajak masyarakat seperti dana hibah dan bansos sebagai modal kampanye oleh para Menteri dan Kepala Daerah yang menjadi timses.
Jakarta, 7 Juli 2014
Indonesia Corruption Watch

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/waspadai-6-titik-rawan-potensi-pelanggaran-pemilu-presiden-2014

14 Juli 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Segera Tetapkan MS Kaban Sebagai Tersangka!

BERITA ICW – Jum’at, 4 Juli 2014

SegeraTetapkanMSKabansebagaitersangka!.pdf 85.81 KB

Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Hutan

Penuntasan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang merugikan keuangan negara senilai Rp 89 Miliar mememasuki babak baru. Rabu, 2 Juli 2014 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Anggoro Widjojo. Dalam putusannya Anggoro Widjojo divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp. 250 Juta subsider 2 bulan kurungan karena perannya dalam memberi  suap kepada sejumlah anggota DPR RI serta pejabat kementerian.

Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Anggoro Widjojo dinilai terbukti secara meyakinkan memberikan uang kepada Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal yang kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR yaitu Fachri Andi Leluasa (32 ribu dolar Singapura), Azwar Chesputra (50 ribu dolar Singapura), Hilman Indra (20 ribu dolar Singapura), Mukhtarudin (30 ribu dolar Singapura), Sujud Sirajudin (Rp20 juta), Suswono (Rp50 juta), Mukhtarudin (Rp50 juta), Nurhadi M Musawir (Rp5 juta).

Anggoro juga terbukti memberikan uang 40 ribu dolar Singapura, 45 ribu dolar AS, 1 lembar travel cheque senilai Rp50 juta, 2 unit lift senilai 58.581 dolar AS, genset senilai Rp350 juta dan biaya pemasangan instalasi sebesar Rp206 juta, kepada Menteri Kehutanan dan  20 ribu dolar AS kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandoyo Siswanto sebesar 10 ribu dolar AS dan Sekretaris Jenderal Dephut Boen Mochtar Purnama.

Dua fasilitas Lift tersebut dibeli Anggoro atas permintaan MS Kaban – yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Partai Bulan Bintang a- untuk dipasang di Gedung Menara Dakwah sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB). Hal ini sejalan dengan pengakuan, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, Syuhada Bahri bahwa memang ada pemberian bantuan 2 lift berkapasitas 800 Kg untuk Gd. Menara Dakwah. Pemberian itu atas permintaan Syuhada Bahri dalam sebuah pertemuan di rumah MS Kaban.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan dakwaan Anggoro Widjoyo yang disebutkan setidaknya 6 (enam) kali komunikasi Anggoro Widjoyo dengan MS Kaban maupun orang dekatnya guna meminta sejumlah uang atau barang yaitu:

6 Agustus 2007, MS Kaban meminta Anggoro Widjoyo mengirimkan USD 15.000.
16 Agustus 2007, MS Kaban kembali meminta Anggoro Widjoyo mengirimkan USD 10.000 dengan alasan emergency, sebagaimana yang diperdengarkan dipersidangan.
13 Februari 2008, Anggoro Widjoyo menghubungi M. Yusuf yang merupakan supir MS Kaban mengatakan akan mengirimkan titipan (USD 20.000) atas permintaan MS Kaban.
25 Februari 2008 MS Kaban meminta Anggoro menyediakan Traveler Cheque (TC) 50 / Rp. 50.000.000,-.
28 Maret 2008 MS Kaban kembali meminta SGD 40.000.
Maret 2008 dalam sebuah pertemuan membicarakan permintaan bantuan lift untuk Gd. Menara Dakwah.
Vonis yang dijatuhkan hakim  terhadap Anggoro layak diberikan apresiasi karena vonis tersebut adalah vonis maksimal.   Anggoro dijerat dengan Pasal 5 dan 13 UU Tipikor dengan ancaman pidana paling tinggi selama 5 tahun penjara. Sejak kasus korupsi Proyek SKRT ini terbongkar tahun 2009 silam, hingga saat ini baru 7 orang yang diproses oleh KPK dan diadilli oleh Pengadilan Tipikor.

No

Terdakwa

Jabatan

Vonis penjara

1.

Anggoro Widjojo

Pemilik PT. Masaro Radiokom

5 tahun

2.

Putranefo

(Direktur Utama) PT. Masaro Radiokom

6 tahun

3.

Wandojo Siswanto

Ka. Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenhut

3 tahun

4.

Yusuf Erwin Faisal

Anggota DPR

4 tahun 6 bulan

5.

Hilman Indra

Anggota DPR

4 tahun

6.

Azwar Chesputra

Anggota DPR

4 tahun

7.

Fachri Leluasa

Anggota DPR

4 tahun

 

Penyelesaian kasus dugaan SKRT ini sempat tertunda karena Anggoro melarikan diri ke luar negeri pada tahun 2009 dan baru tertangkap oleh KPK pada tahun 28 Januari 2014. Namun demikian penanganan kasus korupsi SKRT tidak dapat dikatakan selesai. Vonis Anggoro Widjojo harusnya jadi pinu masuk guna mengembangkan pengusutan perkara korupsi tersebut kepada para pelaku lain yang belum dijerat oleh KPK

Salah satu aktor yang harus dijerat oleh KPK adalah MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang saat ini menjabat sebagai salah satu Tim Sukses Pasangan Capres Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa. Dalam catatan Koalisi, MS Kaban dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Tipikor (terlampir). Selain itu KPK juga perlu mengembangkan pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh MS Kaban.

Pada sisi lain Koalisi berpandangan,KPK harus menjadikan penyelesaian kasus ini sebagai fokus karena korupsi sumberdaya alam sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia. Selain itu akibat  mafia anggaran yang bermain di Senayan dan Parpol yang menyusup ke Kemenhut sehingga  medatang Menteri Kehutanan mendatang harus orang yang profesiaonal dan bukan dari partai politik..

Atas fakta dan dasar diatas, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Hutan mendesak KPK :

segera tetapkan MS Kaban sebagai tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan dan menjeratnya dengan dakwaan berlapis baik dengan UU Tipikor maupun UU Pencucian Uang.
menelusuri keterlibatan anggota Komisi IV DPR RI yang namanya disebut dalam dakwaan, fakta hukum, atau kesaksian-kesaksian yang diduga menerima aliran dana dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan.
menjerat aktor lain yang ikut berperan dalam proses pengadaan barang Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan.
Jakarta, 4 Juli 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Hutan
Ecological Juctice, WALHI, SIlvagama, Perkumpulan HuMa, Sawit Watch, Indonesia Corruption Watch, JIKALAHARI

————————–
SEJUMALAH PASAL UU TIPIKOR MENANTI MS KABAN
M.S Kaban, selaku Menteri Kehutanan diduga kuat terlibat dalam Proyek SKRT dan dapat dijerat beberapa pasal dalam UU Tipikor yaitu:

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor berkaitan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pasal 2 Ayat 1
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Hal ini didasarkan alasan sebagai berikut :
a.      kesaksian Boen M. Poernama menyebutkan bahwa kebijakan pengadaan SKRT adalah pesanan dari Menteri Kehutanan. Boen M. Purnama tidak pernah melakukan konfirmasi penunjukan langsung, namun ketika ditanyai tentang pengadaan yang dilakukan oleh PT. Masaro,  Menteri Kehutanan merespon “lakukan saja seperti yang sudah-sudah”. (Putusan Putranefo: halaman 141)

Bahkan dalam kesaksian Ir. Boen Mochtar  saat ia menerima USD 20.000 dari Anggoro dan mengadu ke MS Kaban yang saat itu Menteri Kehutanan, MS Kaban hanya menjawab “Terima saja itukan rejeki”. Sebagai pejabat publik jawaban MS Kaban tidak memberikan contoh yang baik, padahal sudah sepatutnya sebagai atasan ia mengingatkan bawahannya untuk melaporkan uang tersebut kepada penegak hukum.

b.      kesaksian Ir. Joni Aliando yang mengatakan proyek ini sudah given dari atas dan pelaksanaannya dikerjakan PT. Masaro Radiokom. Ir. Joni Aliando juga mengaku pernah mendapat tekanan dari Putranefo (Direktur PT. Masaro) untuk memenangkan PT. Masaro karena sudah ada perintah dari lantai 4 / Menteri Kehutanan. (Putusan Putranefo: halaman 133 ).

c.       Penunjukan langsung terhadap PT Masaro dalam Proyek SKRT tidak sesuai dengan syarat dan tata caranya yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

d.      PT Masaro selaku korporasi diuntungkan dari Proyek SKRT.

e.      Hasil audit BPK menyebutkan kerugian negara dalam proyek SKRT adalah sebesar Rp 89 Miliar.

MS Kaban juga dapat dijerat dengan Pasal 11 dan 12 a UU Tipikor berkaitan dengan menerima suap atau hadiah

Pasal 11
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 angka a dan b
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a.      pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b.      pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal ini didasarkan alasan sebagai berikut :
a.      MS Kaban selaku Menteri Kehutanan merupakan penyelenggara negara.

b.      Dalam dakwaan Terdakwa Anggoro Widjojo, disebutkan Anggoro menyerahkan 20.000 USD kepada M. Yusuf (Supir MS Kaban) pada tanggal 13 Februari 2008. Ia juga diminta oleh MS Kaban memberikan sejumlah uang (dakwaan Anggoro Widjojo). Tanggal 7 Agustus 2007 Anggoro Widjojo memberikan 15.000 USD kepada MS Kaban yang diantarkan ke rumah dinasnya. Tanggl 16 Agsutus 2007 Anggoro Windjoyo melalui David Angkawijaya menyerahkan uang 10.000 USD atas permintaan MS Kaban. Pada tanggal 25 Februari 2008 MS Kaban meminta Anggoro Menyiapkan Travel Cheque. 28 Maret 2008 MS Kaban meminta 40.000SGD yang diserahkan melalui M. Yusuf (supir MS Kaban). Sekitar Maret 2008 terjadi pertemuan di rumah dinas Menteri Kehutanan yang hadiri Anggoro Widjojo, Syuhada Bahri dan MS Kaban membicarakan permohonan bantuan Lift untuk gedung menara dakwah yang merupakan pusat kegiatan PBB.

c.       Dalam pemberitaan Koran Tempo Edisi No. 4589 tanggal 30 Mei 2014, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, Syuhada Bahri mengakui ada pemberian bantuan 2 lift berkapasitas 800 Kg untuk Gd. Menara Dakwah. Pemberian itu atas permintaan Syuhada Bahri dalam sebuah pertemuan di rumah MS Kaban. Fakta ini korelatif dengan uraian peristiwa dalam dakwaan Anggoro Widjojo, dimana pada sekitar pertengahan bulan Maret 2008 Anggoro mengikuti pertemuan di Rumah Dinas Menteri Kehutanan Jl. Denpasar 15 Jakarta yang hadiri juga Syuhada Bahri, dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya permintaan bantuan Lift untuk Gedung Menara Dakwah yang juga sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun acara ormas-ormas pendukung Partai Bulan Bintang (PBB) dan MS Kaban sebagai Ketua Umum DPP PBB.

d.      Pada persidangan terdakwa Anggoro Widjojo, pada tanggal 21 Mei 2014. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut dihadiri oleh 4 orang saksi yang merupakan mantan supir PT. Masaro Radiokom yang juga sebagai supir Anggoro Widjojo. Mereka adalah Leos Prabowo, Isdriatmoko, Adrianus Murni dan Mulyono. Dalam kesaksiannya mereka mengaku pernah mengantar Anggoro Widjojo ke kediaman MS Kaban. Dalam kesaksiannya juga mereka mengantarkan titipan Anggoro Widjojo untuk MS Kaban berupa sejumlah uang yang dibungkus dalam paperbag biru (Resume hasil Pemantauan Persidangan tanggal 21 Mei 2014)

e.      Berdasarkan dakwaan dan bukti rekaman pembicaraan antara MS Kaban dengan Anggoro yang diperdengarkan dalam proses persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 menunjukkan adanya sejumlah permintaan uang dari Kaban kepada Anggoro. Ahli forensik digital Sugeng Joko Sarwono pada intinya menyatakan bahwa suara dalam rekaman tersebut identik dengan suara dari MS Kaban. Anggoro pun mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman yang diperdengarkan pada persidangan tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/2319074/Ahli.Pastikan.Suara.d…

Pasal 22 UU Tipikor terkiat dengan memberikan keterangan secara tidak benar
Jika dikaitkan dengan rekaman pembicaraan antara MS Kaban dengan Anggoro yang diperdengarkan di muka persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 namum tidak diakui oleh MS Kaban meskipun ahli forensik menyatakan suara tersebut identik dengan MS Kaban, maka mantan Menteri Kehutanan ini juga berpotensi dijerat dengan dakwaan memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Tipikor.

Pasal 22 UU Tipikor
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/segera-tetapkan-ms-kaban-sebagai-tersangka

14 Juli 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Capres-Cawapres Harus Buka SPT Pajak Pribadi

BERITA ICW – Senin, 30 Juni 2014

Surat Terbuka Kepada

1.    Prabowo Subianto – Hatta Rajasa
Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 1

2.    Joko Widodo – Jusuf Kalla
Calon Presiden dan Wakil Republik Indonesia Nomor Urut 2
Perihal: Capres dan Cawapres Harus Buka Data Pajak Pribadi kepada Publik

Para calon presiden dan wakil Presiden adalah calon pemegang kepemimpinan nasional yang dituntut untuk memiliki perhatian yang lebih serius terutama terhadap agenda pemerintahan yang bersih, adil, terbuka dan bertanggung-jawab (akuntabel).

Salah satu pilar penting bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan sosial adalah ketersediaan anggaran yang memadai yang bersumber dari pajak. Dengan demikian kebijakan pajak seorang pemimpin amat menentukan corak anggaran di masa mendatang – apakah cukup mampu menopang anggaran pro kesejahteraan dan pro keadilan dan mampu merealisasikan janji-janji kampanye capres/cawapres. Tanpa kebijakan pajak yang terukur, jelas, dan konkret, dapat dipastikan anggaran pemerintah di masa mendatang  dapat bermasalah.

Harus dipastikan pemimpin mendatang harus memiliki komitmen kuat dan keberanian untuk: (1) menangkal praktik penghindaran pajak dan tegas menghukum para pengemplang pajak yang merugikan kepentingan public; dan (2) mengambil langkah-langkah besar demi meningkatnya penerimaan pajak. Masih banyak sektor-sektor yang belum  tergarap dengan baik, terbukti dari tingginya penghindaran pajak, rendahnya penerimaan pajak dari orang pribadi, dan rendahnya jumlah wajib pajak potensial yang terdaftar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menguji komitmen  perpajakan para capres cawapres berinisiatif membuka sendiri (voluntary disclosure) Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi mereka di hadapan publik. SPT adalah sarana legal yang paling mudah dikonfirmasi dan dijadikan ukuran akuntabilitas publik seorang capres-cawapres. Pembukaan Data Pajak Pribadi secara sukarela oleh wajib pajak juga tidak melanggar Undang-Undang tentang Perpajakan. Pembukaan data pajak pribadi Capres Cawapres  penting untuk memberikan suatu hal yang baru dalam proses politik kita, yaitu tradisi sehat mengawali proses transparan dari diri calon pemimpin.

Tradisi politik yang baik ini terbukti mampu dilestarikan di Amerika Serikat dan para capres yang cenderung transparan dan memiliki konsep kebijakan pajak yang baik terpilih sebagai pemenang. FD Roosevelt mengawali tradisi politik membuka SPT ini pasca-kepemimpinannya. Hal ini berlanjut hingga kini, ketika Barack Obama yang bersedia membuka SPT Pribadi sejak tahun 2000-2013 ketika berhadapan dengan Mitt Romney dalam pertarungan calon Presiden di Amerika. Jauh sebelum AS dan lainnya, negara-negara Skandinavia sejak 1800-an telah terbiasa mempublikasikan SPT Orang Pribadi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasilnya, Eropa Utara menjadi barometer dan kiblat negara kesejahteraan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Kebahagiaan tertinggi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan terendah, rasio pajak tertinggi, dan korupsi yang rendah.

Pemimpin yang bijaksana tidak saja taat membayar pajak namun juga harus berani terbuka mengumumkan data perpajakan pribadi kepada publik serta mau diawasi oleh masyarakat.  Pembukaan data Pajak pribadi (SPT) para Capres dan Cawapres kepada publik merupakan suatu yang penting karena dua alasan. Pertama, melihat apakah para pemimpin tersebut jujur memberikan informasi pajak ke institusi pajak. Kedua, menghindari adanya konflik kepentingan dari kebijakan yang akan dihasilkan para pemimpin dimasa mendatang.

Kastorius Sinaga (Anggota Tim Sukses Pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 1, Prabowo – Hatta Rajasa) dan Taufik Bashari (Anggota Tim Sukses Pasangan Capres Cawapres Nomor Urut 2, Jokowi – Jusuf Kalla) dalam suatu diskusi di Jakarta  tanggal 15 Juni 2014 lalu pada intinya menyatakan setuju masing-masing Capres-Cawapres untuk membuka data pajak pribadi agar diketahui dan diawasi oleh publik. Namun hingga saat ini belum ada satupun dari kedua pasangan Capres-Cawapres yang konkrit membuka data pajak mereka kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pajak menyatakan:

Menantang kedua Capres dan Cawapres secara sukarela membuka data pajak (SPT Orang) Pribadi dalam kurun 3 tahun terakhir kepada publik  selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2014 atau 4 hari sebelum waktu pemilihan.
Bersedia hadir sebagai saksi apabila Para Capres-Cawapres mau mengumumumkan data pajak pribadi kepada publik.
Akan melakukan kampanye kepada publik untuk tidak memilih Capres-Cawapres yang tidak bersedia mengumumkan kepada publik atau tidak jujur melaporkan data pajak pribadi.
Jakarta, 30 Juni 2014
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pajak

Firdaus Ilyas (Indonesia Corruption Watch),  Roy Salam (Indonesia Budget Center), Uli Parulian (Indonesia Legal Resource Center), Prastowo (Praktisi Perpajakan), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Dahnil Anzar (Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten), Rio Ismail (The Ecological Justice), Ibrahim Fahmi Badoh (Transparency International Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesia Legal Roundtable),
Sonny Mumbunan (Peneliti Bidang Ekonomi), Setyo Budiantoro (Prakarsa),
Hamong Santono (INFID),  Alvon Kunia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia),
Michael B. Hoelman (Pemerhati Politik), Aryo Nugroho (Publish Watch You Pay).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/capres-cawapres-harus-buka-spt-pajak-pribadi

14 Juli 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat…!!!

BERITA ICW – Jum’at, 11 Juli 2014

Bongkar Penyesatan Informasi Publik Hasil Hitung Cepat Pilpres…!

Indonesia telah melalui tahap penting dalam perkembangan demokrasi.  Jutaan warga telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Antusiasme warga begitu tinggi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini bahkan lebih tinggi dari pemilu legislatif bulan April yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin maju dalam berdemokrasi.

Sayangnya, kegembiraan warga dalam pesta demokrasi ini terganggu oleh adanya polemik hasil perhitungan cepat (Quick Count) oleh berbagai lembaga survei. Di mana delapan (8) lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut 2 (dua): Jokowi-Jusuf Kalla. Delapan (8) lembaga survey tersebut adalah: Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, Populi Center. Sementara empat (4) lembaga survei lain memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu): Prabowo-Hatta. Empat lembaga survey tersebut adalah: Puskaptis, JSI, LSN, IRC. Perbedaan hasil perhitungan cepat ini membawa dampak serius. Kedua pasangan calon saling mendeklarasikan kemenangan dan masyarakat menjadi bingung karena situasi ini.

Polemik hasil perhitungan cepat ini jika tidak segera disikapi akan memicu konflik horizontal. Masing-masing pasangan calon bukan tidak mungkin dapat memobilisasi pendukung untuk mempertahankan klaim kemenangan.
Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), FOINI memandang bahwa Lembaga Survey  termasuk badan publik yang harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU KIP. salah satunya memberikan informasi yang akurat, benar, dan TIDAK MENYESATKAN.

Atas dasar itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi Publik atau FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) menyatakan sikap:

PERTAMA: Menuntut akuntabilitas penyelenggaraan hitung cepat pilpres yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga survey untuk :
Membuka informasi pendekatan metodologi hitung cepat yang digunakan
Membuka informasi jumlah dan lokasi sampel yang dijadikan basis data hitung cepat pilpres kepada semua (12) lembaga survey.
Membuka informasi sumber dana penyelenggaraan hitung cepat pilpres kepada sembilan (9) lembaga survey, yakni: Litbang Kompas, RRI, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, Puskaptis, JSI, LSN, IRC.
KEDUA: Menuntut Komisi Informasi pusat untuk mengambil sikap agar tidak terjadi simpang siur informasi publik berupa hasil survey yang berpotensi menyesatkan.
Menuntut Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) yang menaungi LSI, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Cyrus, Populi Center, Jaringan Survei Indonesia dan Puskaptis segera (dalam jangka waktu dua minggu) melaksanakan audit terhadap lembaga survey yang menjadi anggotanya. Dan harus dipublikasi kepada masyarakat. Dan KPU harus mewajibkan 6 Lembaga Survey lain yang tidak dalam naungan Persepi untuk melakukan audit oleh auditor publik yang independen serta mengumumkan hasilnya, jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya.
Terhadap hasil audit majelis etik, jika terbukti informasinya adalah menyesatkan, maka sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 55, lembaga survei dan stasiun televisi yang bersangkutan dapat dipidana.
Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan sesuai UU KIP dan peraturan perundangan lainnya.
Adanya keterlibatan sejumlah Kepala Daerah dalam tim sukses masing-masing calon berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses perhitungan suara. Oleh sebab itu Presiden sebagai kepala negara perlu memastikan netralitas Kepala Daerah.
Meminta kepada KPU untuk menyiarkan atau mengumumkan hasil pemungutan suara di media massa (cetak dan elektronik) secara serempak di seluruh wilayah NKRI setelah pengumuman resmi penghitungan hasil rekapitulasi Pilpres tanggal 22 Juli 2014.
Jakarta, 11 Juli 2014

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia)
YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan Inisiatif, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI PBJ, Institute Tifa Damai Maluku, Perkumpulan IDEA Yogyakarta

Contact Person:
1.    Ari Setiawan (PATTIRO – 085711883817)
2.    Hendrik Rosdinar (YAPPIKA – 08111463983)
3.    Wawan Sujatmiko (TII – 085640095088)
4.    Hanafi (IPC – 08119952737)
5.    Maulana (Seknas FITRA – 081382828670)
6.    Khoirunnisa Agustyati (Perludem – 08170021868)

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/buka-informasi-pelaksanaan-hitung-cepat

14 Juli 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

ICW Buka Pos Pengaduan Rekam Jejak Calon KASN

SINDO NEWS.com – Selasa, 06 Mei 2014

Sindonews.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka pos pengaduan mengenai rekam jejak calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pos pengaduan ini akan menerima laporan masyarakat melalui telepon maupun laporan langsung ke ICW dan mitra jaringan dibeberapa daerah. Pos pengaduan tersebut akan dibuka mulai 6 – 19 Mei 2014.

“Nantinya informasi yang berhasil dikumpulkan akan diberikan kepada pansel sebagai masukan dalam proses seleksi anggota KASN,” ujar Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2014).

Menurutnya peran serta dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengawal rekam jejak calon anggota KASN. “Agar kandidat yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik dari sisi integritas, independensi dan memiliki pengetahuan mengenai birokrasi dan sumber daya pemerintahan,” terangnya.

Saat ini panitia seleksi KASN menyeleksi 17 calon anggota KASN yang lolos ke tahap tes wawancara. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi swasta, pensiunan PNS dan birokrat. Seleksi diselenggarakan pada 12-13 Mei 2014.

Sekadar informasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Dibentuknya KASN ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

(kur)

Sumber : SINDO NEWS.com

7 Mei 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Politik Uang Masih Nodai Kampanye

Aksi "Tolak Politik Uang" oleh Gerakan Pemilu Bersih, Maret silam.

Aksi “Tolak Politik Uang” oleh Gerakan Pemilu Bersih, Maret silam.

Partai politik peserta pemilu masih marak melakukan politik uang. Hasil pemantauan ICW di 15 provinsi menunjukkan uang, barang, dan jasa, masih dijadikan alat mendulang suara pada masa kampanye.

Pemantauan ICW di 15 provinsi menemukan beberapa jenis pelanggaran politik uang, yaitu: pemberian uang (33 kasus/ 29%), barang (66 kasus/ 59%), jasa (14 kasus/ 12%). Wilayah pemantauan meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari jumlah pelanggaran oleh partai politik, ICW menemukan Partai Golkar menempati urutan tertinggi melakukan politik uang, yaitu 23 kasus, dan disusul Partai Amanat Nasional dengan 19 kasus. Urutan ketiga adalah Partai Demokrat dengan 17 kasus, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan 12 kasus. Berikut tabelnya.

Nama Partai Jumlah Kasus
Partai Nasdem 6
Partai Kebangkitan Bangsa 2
Partai Keadilan Sejahtera 10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 13
Partai Golongan Karya 23
Partai Gerakan Indonesia Raya 8
Partai Demokrat 17
Partai Amanat Nasional 19
Partai Persatuan Pembangunan 12
Partai Hati Nurani Rakyat 9
Partai Bulan Bintang 7
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1

Tabel 1. Partai dan jumlah pelanggaran dalam pemantauan politik uang dalam Pemilu 2014

Besaran uang yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 200 ribu. Sebanyak 11 kasus, besaran uang meliputi Rp 26 ribu hingga 50 ribu. Berikut tabel jumlah pemberian uang dalam rupiah dan jumlah kasusnya.

Jumlah Pemberian (Rupiah) Jumlah

 

0/Tidak diketahui 10
5.000 25.000 6
26.000 50.000 11
51.000 100.000 4
Di atas 200000 2
Total 33

Tabel 2. Jumlah pemberian uang dan jumlah kasus

Bentuk pemberian barang pun bermacam-macam, ada alat rumah tangga, bahan bakar, bahan bangunan, barang elektronik, kitab suci atau buku-buku lain, door prize, hingga kebutuhan pokok.

Sementara itu, politik uang dalam bentuk jasa yang ditemukan adalah hiburan, janji memberikan uang, dan layanan kesehatan.

Ada juga penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara dalam rangka berkampanye demi kepentingan pemenangan pemilu. Mulai dari penyalahgunaan aparat pemerintah, alat peraga, bantuan infrastruktur, gedung pemerintah, kampanye tanpa cuti, mobil dinas dan gedung pemerintah, semuanya tak luput dari penyalahgunaaan.

Berdasarkan tingkatan pencalonan, ICW menemukan pelanggaran politik uang terbanyak pada kampanye memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Tingkat II (kabupaten), yaitu sebanyak 60 kasus. Pada DPRD tingkat I ditemukan 31 kasus, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditemukan 37 kasus, dan untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah ditemukan tujuh kasus.

Sementara itu, berikut tabel aktor politik uang dan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.

Aktor Politik Uang Jumlah
Aparat Pemerintah 16
Penyelenggara 1
Kandidat 96
Keluarga 1
Partai 3
Tim Kampanye 3
Tim Sukses 49
Media 1
Lain-lain 1

Tabel 3. aktor politik uang dan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara

Rendahnya integritas pemilu disebabkan oleh politik uang yang sudah seperti transaksi jual beli negativf. Selain itu, dana kampanye yang sumbernya tidak sah dan melanggar hukum, yang lazim disebut “dana haram”, juga turut menodai jalannya pemilu. Penggunaan fasilitas negara dan daerah demi kepentingan partai dan kandidat calon legislatif sebagai alat pemenangan juga masih ditemui dalam pemantauan ini, demikian penjelasan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, Minggi (6/4) dalam konferensi pers di kantor ICW.

Hasil pemantauan ini memperlihatkan bahwa partai politik dan kandidat calon legislatif masih menjadikan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara sebagai cara membangun elektabilitas (keterpilihan). Pemberian barang dan uang juga masih menjadi modus “favorit” para pelaku, dan mayoritas pelaku politik uang adalah kandidat dan tim suksesnya. Politik uang juga banyak ditemukan pada pemilu untuk DPRD tingkat kabupaten/ kota.

“Tetapi, Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu masih sangat lemah,” ujar Abdullah.

Mitra pemantauan ICW di 15 daerah adalah: Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Barat (Sumatera Barat), Sahdar (Sumatera Utara), Fitra (Riau), Kabahil (Bengkulu), Mata (Banten), Garut Government Watch (Jawa Barat), KP2KKN (Jawa Tengah), Malang Corruption Watch (Jawa Timur), Fitra (NTB), Bengkel Appek (NTT), Lembaga Gemawan (Kalimantan Barat), Yasmib (Sulawesi Selatan), Puspaham Sulawesi Tenggara, dan UPC (Jakarta).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/politik-uang-masih-nodai-kampanye

17 April 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Press Release : KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) 2014

KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) Buka Pos Pengaduan UN 2014 di 8 Daerah. Kecurangan Diduga Masih Banyak Terjadi

Press Release

Kelompok masyarakat sipil dibeberapa daerah Indonesia akan membuka pos pengaduan terkait dengan penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) 2014 di 7 daerah Jakarta, Medan, Semarang, Garut, Malang, Makassae, Lampung dan Solo. Pembukaan pos ini bertujuan untuk menampung pengaduan publik terkait dengan kecurangan dalam penyelenggaraan UN 2014. Laporan pengaduan dan hasil pemantauan akan disampaikan ke Kemendikbud dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dan jika ditemukan tindak pidana akan disampaikan pada pihak kepolisian.

Pengalaman penyelenggaraan UN pada tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa UN diwarnai berbagai masalah seperti penyelewengan dalam pengadaan dan distribusi naskah soal, beredarnya contekan jawaban dikalangan siswa dan keterlibatan guru, kepala sekolah memberi contekan pada peserta UN. Ditingkat sekolah misalnya, beredar contekan dikalangan siswa baik yang diperoleh oleh siswa itu sendiri ataupun yang disebar oleh kepala sekolah dan guru. Ditingkat pemerintahan misalnya, dinas pendidikan meluluskan peserta UN yang nilainya tidak layak untuk lulus. Penyelenggaraan UN tahun ini telah beredar contekan dikalangan siswa di Jabar dan Surabaya dan masalah lainnya dalam penyelenggaraan UN.

Koalisi masyarakat sipil memandang munculnya masalah dalam penyelenggaraan UN disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, UN masih menjadi penentu kelulusan siswa. UN sebagai penentu kelulusan telah memicu tekanan cukup tinggi pada peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Tekanan ini semakin berat ketika guru dan kepala sekolah menyadari sepenuhnya bahwa murid mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjawab soal-soal yang diujikan dalam UN yang berstandar nasional. Kualitas sekolah mereka masih berada jauh dibawah standar nasional baik dari sisi pengajaran guru maupun fasilitas dan sarana yang serba terbatas. Berdasarkan data Kemdikbud, hampir 80 persen dari seluruh sekolah di Indonesia berada dibawah standar nasional.

Kedua, adanya kepentingan politik nasional dan daerah yang mengharamkan banyaknya siswa yang tidak lulus UN. Ketidaklulusan siswa dalam jumlah besar misalnya sekitar 40 persen ditingkat sekolah, daerah ataupun nasional merupakan aib bagi kepala daerah dan pejabat terkait pendidikan. Publik akan bertanya tentang kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan terutama bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan. Misalnya, publik akan bertanya, mengapa banyak murid tidak lulus UN (sampai 40 persen)? Bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan yang telah lebih dari 20 persen dari total APBN dan APBD? Jangan-jangan dana tersebut dikorupsi sehingga murid disekolah tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik karena dana sekolah telah berkurang karena dikorupsi.

Kondisi ini menyebabkan orang tua, murid, guru dan kepala sekolah berlomba-lomba menyelamatkan diri dan sekolah mereka dari UN. Mereka menggunakan berbagai cara untuk meloloskan murid dari UN yang berada diatas kemampuan mereka ini. Oleh karena itu, wajar jika ada kepala sekolah, guru atau pun murid yang mencari contekan jawaban UN. Kepala sekolah misalnya dengan jaringan Kepala Sekolah berusaha mendapatkan contekan dengan membayar oknum pemerintah untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Begitu juga murid juga mencari jalan pintas dengan mencari-cari dan terkadang membeli contekan dengan harga tertentu.

Pemerintah memang telah membantah bahwa contekan jawaban UN tidak benar. Pernyataan pemerintah seperti ini benar separuh dan salah separuh. Benar separuh bahwa contekan jawaban UN memang tidak sepenuhnya betul 100 persen. Namanya juga contekan, kalau benar 100 persen justru akan terlihat bahwa jawaban murid peserta UN berasal dari contekan tersebut. Pernyataan pemerintah salah separuh bahwa sebenarnya contekan tersebut sebenarnya memiliki kebenaran karena sebagian jawaban dalam contekan jawaban UN yang beredar dikalangan kepala sekolah, guru dan siswa memiliki kebenaran jawaban sampai pada tingkat bisa meloloskan peserta dalam UN.

Kepala sekolah dan guru merupakan mata rantai dari birokrasi pendidikan daerah. Kecurangan UN yang melibatkan mereka seringkali diabaikan karena memang sebagian pejabat pendidikan menutup mata akan kecurangan ini. Lagipula, sebagian daerah juga telah membentuk tim khusus guna meluluskan siswa dalam UN. Oleh karena itu, wajar jika penyelenggaraan UN tahun 2014 ini kecurangan UN tetap terjadi karena panitia dan pengawas UN juga sebagian berasal dari kalangan pendidikan juga.

Oleh karena itu, isu bahwa contekan jawaban UN telah beredar sebenarnya harus disikapi serius oleh pemerintah dan kepolisian. Contekan jawaban yang kebenaran jawabannya diatas 60 persen atau bisa meloloskan siswa lulus UN pantas untuk ditelusuri lebih lanjut. Tidak mungkin seseorang bisa mereka-reka jawaban UN yang menghasilkan 60 persen jawaban benar.

Pengalaman penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi pelapor kecurangan. Sebaliknya, Mendikbud atau pemerintah daerah justru membela sekolah dan guru yang terbukti melakukan kecurangan. ICW pernah mengadvokasi kecurangan UN pada Kemdikbud dan tidak pernah mendapat penjelasan yang meyakinkan bagaimana Kemdikbud melindungi pelapor kecurangan. Kemdikbud dan pemerintah daerah tidak dapat menjamin bahwa setelah melapor dan mengungkap kesaksian kecurangan UN, pelapor akan dijamin masa depan dan karirnya.

Menghadapi hal ini, ICW bersama masyarakat sipil lainnya membuka pos pengaduan UN. Pembukaan pos ini bertujuan untuk mendorong agar penyelenggaraan UN berjalan secara jujur sehingga tidak mencemari karakter siswa. Siswa yang jujur akan bertindak tidak jujur karena kecurangan yang didorong oleh penyelenggaraan UN. Untuk mengantisipasi hal ini masyarakat sipil diberbagai daerah akan membuka pengaduan UN 2014 untuk beberapa daerah seperti :

Sahdar, Medan, (Linda -085277841729)
GGW, Garut, Rudi (085318565830)
MCW, Zakaria (081918196833)
YSKK Solo (Ana Susi Yuniasri -081567682123).
KP2KKN, Semarang (Roni-085641179199, Hanum-081392181771)
Yappika, Jakarta  (Hendrik Rosdinar -021-70966101)
FIK ORNOP, Makassar Mukmin (081355338059)
Dandy Ibrahim, Lampung (081369617555)
ICW, Jakarta (0217901885) Aisy dan Tari.

Jakarta, 15 April 2014

KoLePUN (Konsorsium LSM Pemantau UN)
Contact Person : Febri Hendri A.A (082147502175).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/kolepun-koalisi-lsm-pemantau-un-buka-pos-pengaduan-un-2014-di-8-daerah-kecurangan-diduga

17 April 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: