KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pembobol PD BKK Kendal Dituntut Enam Tahun Penjara

SUARA MERDEKA – Selasa, 19 Agustus 2014

SEMARANG – Pulanggeni Maherbudi, terdakwa korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kendal dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (18/8).

Dalam pembacaan tuntutannya, terdakwa juga diminta membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain denda, terdakwa yang merupakan mantan Plt Kepala Bidang Pemasaran PD BKK Kendal juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar lebih subsidair satu tahun penjara.

”Meminta majelis hakim yang memeriksa terdakwa menjatuhkan pidana 6 tahun serta denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan penjara. Uang pengganti Rp 1,1 miliar yang harus dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, apabila harta benda yang dilelang tidak mencukupi diganti dengan satu tahun kurungan,” kata jaksa Maliki di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto didampingi Dwi Prapti dan Agus Prijadi.

Jaksa menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 64 ayat 1.

Hal yang memberatkan terdakwa melakukan tindakan korupsi yang kini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah, namun pertimbangan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan telah mengakui seluruh perbuatannya.

Kredit Fiktif

Dalam keterangan saksi-saksi dan terdakwa, perbuatan korupsi yang dilakukannya itu menggunakan modus pengajuan kredit fiktif dengan meminjam nama nasabah tanpa sepengetahuan pemohon. Selain itu uang cicilan kredit dari nasabahnya juga tidak disetorkan ke dalam kas tetapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga merugikan negara hampir Rp 1,2 miliar.

Sejumlah saksi pun merasa dirugikan setelah namanya dicatut untuk pengajuan kredit padahal sama sekali tidak mengajukan atau bahkan telah melunasi seluruh angsurannya. Terdakwa sendiri dalam pengakuannya terpaksa korupsi untuk membiayai keluarganya yang sakit jiwa dan gagal ginjal.

Dengan pengalamannya bekerja selama 20 tahun, Pulanggeni merasa cukup lihai dalam mensiasati supaya pinjaman itu bisa cair. Beberapa saksi juga menyatakan, awalnya mengajukan pinjaman ke PD BKK Kendal akhirnya ditolak tetapi ternyata berkas itu digunakan kembali untuk mendapatkan pinjaman. (J14,J17-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/19/270617

20 Agustus 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi Mengaku Tak Rugikan Negara

JEJAK NEWS – Selasa, 19 Agustus 2014

Semarang Jejaknews – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial kabupaten Kendal 2010 yang menyeretnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Nurmarkesi melalui penasihat hukumnya ketika menyampaikan pembelaan atas dakwaa jaksa dalam sidang di Semarang, Senin.

Penasihat hukum terdakwa, Arif.N.S menuturkan, dana bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar yang diduga dikorupsi tersebut telah sampai kepada seluruh penerimanya.

Dana bantuan sebesar itu, lanjut dia, telah disalurkan kepada 164 tempat ibadah, 98 lembaga pendidikan keagamaan serta 70 organisasi sosial kemasyarakatan.

“Jadi terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu,” katanya dalam sidang yang dipimpin Majelis Ketua Gatot Susanto itu.

Menurut dia, terdakwa yang saat itu menjabat sebagai bupati hanya menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut.

“Bupati tidak terkait dengan berbagai proses pencairan dana bantuan ini,” katanya.

Ia menambahkan seluruh proses pencairan dilakukan oleh terdakwa lain yang disidang secara terpisah dalam perkara ini.

Atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 25 Agustus 2014 untuk memberi kesempatan jaksa menyampaikan tanggapannya.

aan/ida

Sumber : http://www.jejaknews.com/nasional/mantan-bupati-kendal-siti-nurmarkesi-mengaku-tak-rugikan-negara

19 Agustus 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Disidang, Mantan Bupati Kendal Tak Ditahan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 Agustus 2014

  • Korupsi Dana Bansos

image
SM/dokSiti Nurmakesi

SEMARANG – Mantan bupati Kendal Siti Nurmarkesi menjalani sidang pertama dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Kendal 2010 sebesar Rp 1,3 miliar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (4/8).

 Meski jaksa menyebutkan terdakwa bersalah atas pencairan dana bansos, namun Nurmarkesi masih bisa bernapas lega karena tidak ditahan dalam perkara tersebut. 

Dakwaan itu dibacakan secara bergantian oleh jaksa dari Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Erni Trismayati, Pudji Pur­wainging, dan Natalia Kristin.

Jaksa Erni menyebutkan, dana bansos itu seharusnya disalurkan kepada penerimanya pada Januari hingga Februari 2010.

 Namun, saat pencairan terjadi pe­nye­lewengan karena dana berpindah rekening dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Ke­uangan dan Aset Daerah (DPPAD) Kabupaten Kendal ke rekening bendahara pembantu Bagian Kesra pada 23 Februari 2010.

“Diduga telah terjadi penye­lewengan dana bansos secara bersama-sama. Dana itu sedianya disalurkan untuk membiayai 336 kegiatan keagamaan di Kabu­paten Kendal,” ka­tanya saat membacakan dakwaannya.

Nurmarkesi didakwa mela­kukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20/ 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penangguhan Penahanan

Sidang itu diketuai hakim Gatot Susanto didampingi dua ang­gotanya Dwi Prapti dan Kalimatul Jumro.

Sebagaimana diberitakan, dana bansos tersebut disalurkan mendasari SK Bupati Kendal yang saat itu dijabat terdakwa.

 Selain Nurmarkesi, terdakwa lain dalam kasus ini ialah mantan kepala Bagian Kesra Kabupaten Kendal Abdulroh­man, mantan bendahara Bagian Kesra Ka­bupaten Kendal Romlah, dan mantan kepala Sub Seksi Agama, Pendidikan, dan Bu­daya (Kasubsi APB) Sekretariat Kabupaten Kendal Ahmad Rikza.

Atas dakwaan setebal 44 halaman itu, terdakwa akan mengajukan nota keberatan yang akan disampaikan pada sidang be­rikutnya.

Dalam sidang ini, Nurmarkesi juga mengajukan surat penangguhan penahanan.

Kuasa Hu­kum Nurmarkesi, Arif Nuroch­man Sulistyo mengatakan, menjadi hak terdakwa apabila yang bersangkutan tak ditahan.

“Yang jelas, kami menghormati ketentuan hukum. Suaminya menjamin (penangguhan penahanan-Red ), kami sebagai penasihat hukum juga menjamin,” ungkapnya.

Arif juga menilai dakwaan jaksa tidak mendasar. Sebab, perkara kliennya itu masuk dalam pelanggaran administrasi, yakni melanggar peraturan gubernur. (J17,J14-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/05/269278

15 Agustus 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang

TRIBUN JATENG.com – Selasa, 22 Juli 2014
Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang
tribunjateng/PONCO WIYONO
Kasus Nurmarkesi Akhirnya Dilimpahkan Ke Tipikor Semarang

Laporan Tribun Jateng, Ponco Wiyono

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL-  Setelah sempat terulur dalam waktu cukup lama, berkas kasus tersangka Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Keputusan terebut diumumkan sendiri oleh Kapidsus Kendal Sukirno melalui sms, Senin (21/7). Nurmarkesi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) Kendal 2010.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriani mengatakan, pelimpahan perkara dilakukan lantaran kasus tersebut sudah lama menunggak.  “Melihat tunggakan itu, saya selaku Kepala Kejari Kendal yang  baru, langsung perintahkan kepada bidang pidana khusus untuk segera menyelesaikannya dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujarnya, Selasa (22/7).

Yeni melanjutkan, pelimpahan berkas ini juga untuk memberikan kepastian hukum tersangka secepatnya. Hal ini mengingat, penetapan tersangka kepada mantan orang nomor satu di Kendal itu sudah lama dilakukan. “Agar tidak menjadi beban, sebab orang butuh kejelasan status hukum di tengah hidup bermasyarakat,” tuturnya.

Nurmarkesi sendiri bakal dijerat pasal berlapis undang-undang pemberantasan korupsi serta diancam pidana 20 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendal rencananya akan menjerat Nurmarkesi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Nurmarkesi diduga melakukan korupsi yang merugikan negara kurang lebih Rp 1,3 miliar.

Pelimpahan berkas tersebut juga dibenarkan oleh PLt Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo. Heru mengatakan bagian administrasi Pengadilan Tipikor Semarang telah menerima pelimpahan perkara tersangka Nurmarkesi dari Kejari Kendal.  (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/07/22/kasus-nurmarkesi-akhirnya-dilimpahkan-ke-tipikor-semarang

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Berkas Korupsi Mantan Bupati Kendal Masuk Pengadilan

SINDO NEWS.com – Selasa, 22 Juli 2014

KENDAL – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi akan segera menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Kendal 2010.

Kepala Kejari Kabupaten Kendal, Yeni Andriani mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal telah melimpahkan berkas kasus Siti ke Pengadilan Tipikor Semarang.

“Sebagai Kepala Kejari Kendal yang  baru, melihat tunggakan itu saya langsung perintahkan kepada bidang pidana khusus untuk segera menyelesaikannya dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Semarang,” katanya, Selasa (22/7/2014).

Ditambahkan dia, berkas perkara yang sudah dinyatakan P21 perlu dibuktikan dan perlu kepastian hukum di pengadilan. Mengingat, penetapan tersangka terhadap mantan orang nomor satu di Kendal itu sudah cukup lama.

“Supaya masyarakat juga tahu kepastian hukumnya. Kasus ini kan memang sudah cukup lama,” lanjutnya.

Pelimpahan perkara berupa berkas dakwaan berikut tersangka Nurmarkesi, dilakukan Senin 21 Juli 2014. Sedangkan Jaksa penuntut umum dalam kasus ini, yakni Kirno dan Maliki. “Kami juga sudah menyiapkan jaksa penuntut umum kasus ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendal akan menjerat Nurmarkesi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU No20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diduga, akibat tindakannya, negara mengalami kerugian lebih kurang Rp1,3 miliar. “Kita lihat nanti di persidangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang Heru Sungkowo menyampaikan bahwa pelimpahan berkas kasus Siti Nurmarkesi diterima oleh bagian administrasi Pengadilan Tipikor Semarang. Perkara Nurmarkesi tercatat dengan nomor 79/Pid.Sus/2014/PN.TPK.SMG.

“Selanjutnya akan kami ajukan ke Ketua Pengadilan Tipikor Semarang untuk penetapan majelis hakim yang akan menangani perakara serta hari sidang perdananya,” tukasnya. (san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/885504/22/berkas-korupsi-mantan-bupati-kendal-masuk-pengadilan

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Korupsi untuk Biayai Pengobatan Keluarga

SUARA MERDEKA – Selasa, 22 Juli 2014

  • Kasus BKK Kendal

SEMARANG – Terdakwa Pulanggeni Maherbudi mengaku terpaksa korupsi untuk membiayai keluarganya yang sakit gagal ginjal dan sakit jiwa.

Karenanya ia pun nekat me­la­kukan tindakan korupsi di Per­usahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kendal sehingga merugikan negara hing­ga Rp 1,2 miliar. Dalam pe­me­riksaan terdakwa tersebut, Pu­langgeni mengaku menyiasati de­ngan tidak menyetorkan pe­ngembalian kredit nasabah da­lam­ kas. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan sejumlah data dari pengajuan pinjaman nasa­bah.

”Saya nekat karena keluarga sa­ya sakit gagal ginjal dan sakit ji­wa butuh biaya besar,” ujar Pu­lang­geni di hadapan majelis ha­kim yang diketuai Gatot Susanto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/7).

Hakim Gatot Susanto mena­nyakan bagaimana aksi itu bisa dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya. Terdakwa yang merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Pemasaran di BKK Kendal ini cukup lihai dalam men­jalankan aksinya. Peng­alam­annya selama 20 tahun be­kerja membuat terdakwa cukup paham seluk beluk untuk menyiasati tindakan korupsi tersebut.

Sak­si-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga mengaku namanya dipakai dalam peng­a­juan kredit, meskipun se­benarnya sudah melunasinya ataupun pengajuan pinjaman yang awalnya ditolak ternyata digunakan kembali oleh terdakwa untuk mendapatkan dana segar.

Sita

Jaksa penuntut umum, Ma­liki dari Kejaksaan Negeri Ken­dal menyatakan, harta benda terdakwa telah disita seperti tanah seluas  2.500 meter persegi serta sebidang tanah. Namun nilainya tidak sebanding dengan harta yang diperoleh dari korupsi yang dilakukannya. Dalam dakwaan se­belumnya, ada dugaan sejumlah kegiatan yang berkaitan de­ngan hasil korupsi seperti toko sem­bako dan kelontong lalu bisnis sapi. Terdakwa juga diketahui gemar bermain judi kupon putih.

Sidang akan dilanjutkan 4 Agustus mendatang dengan agen­da mendengarkan tuntutan jak­sa penuntut umum. (J14,J17-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/22/268151/Korupsi-untuk-Biayai-Pengobatan-Keluarga

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Berkas Dilimpahkan, Eks Bupati Kendal Segera Disidang

METRO SEMARANG.COM – Selasa, 22 Juli 2014

KENDAL – Setelah sempat tertunda, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal akhirnya melimpahkan berkas kasus tersangka Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi ke ke Pengadilan Tipikor Semarang atas kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) Kendal 2010.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriani mengatakan, pelimpahan perkara lantaran menurutnya kasus tersebut sudah lama menunggak.  “Sebagai Kepala Kejari Kendal yang  baru, melihat tunggakan itu saya langsung perintahkan kepada bidang pidana khusus untuk segera menyelesaikannya dengan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Semarang,” ujarnya.

Pelimpahan perkara berupa berkas dakwaan berikut tersangka Nurmarkesi dilakukan Senin (21/7) lalu. Mantan Bupati Kendal ini akan dijerat dengan pasal berlapis undang-undang pembrantasan korupsi. Ancaman pidananya adalah 20 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendal rencananya akan menjerat Nurmarkesi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, eks Bupati Kendal diduga melakukan korupsi dengan kerugian lebih kurang  Rp 1,3 miliar. Berkas perkara Nurmarkesi sudah dinyatakan lengkap sejak Maret lalu.

Menanggapi hal tersebut, PLt Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo membenarkannya. Bahwa bagian administrasi Pengadilan Tipikor Semarang telah menerima pelimpahan perkara tersangka Nurmarkesi dari Kejari Kendal.

Perkara Nurmarkesi tercatat dengan nomor 79/Pid.Sus/2014/PN.TPK.SMG. “Selanjutnya akan kami ajukan ke Ketua Pengadilan Tipikor Semarang untuk penetapan majelis hakim yang akan menangani perakara serta hari sidang perdananya,” kata Heru. (MS-05)

Sumber : http://metrosemarang.com/berkas-dilimpahkan-eks-bupati-kendal-segera-disidang/

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Nekat Korupsi untuk Biayai Pengobatan Keluarga

SUARA MERDEKA.com – Senin, 21 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa Pulanggeni Maherbudi mengaku terpaksa korupsi untuk membiayai keluarganya yang sakit gagal ginjal dan sakit jiwa. Akhirnya ia pun nekat melakukan tindakan korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kendal sehingga merugikan negara hingga Rp 1,2 miliar.

Dalam pemeriksaan terdakwa tersebut, Pulanggeni mengaku mensiasati dengan tidak menyetorkan pengembalian kredit nasabah dalam kas. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan sejumlah data dari pengajuan pinjaman nasabah.

“Saya nekat karena keluarga saya sakit gagal ginjal dan sakit jiwa butuh biaya besar,” ujar Pulanggeni di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/7).

Hakim Gatot Susanto menanyakan bagaimana aksi itu bisa dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya. Terdakwa yang merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Pemasaran di BKK Kendal ini cukup lihai dalam menjalankan aksinya. Pengalamannya selama 20 tahun bekerja membuat terdakwa cukup paham seluk beluk untuk mensiasati tindakan korupsi tersebut.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga mengaku namanya dipakai dalam pengajuan kredit, meskipun sebenarnya sudah melunasinya ataupun pengajuan pinjaman yang awalnya ditolak ternyata digunakan kembali oleh terdakwa untuk mendapatkan dana segar.

Jaksa penuntut umum Maliki dari Kejaksaan Negeri Kendal menyatakan, harta benda terdakwa telah disita seperti tambah seluas  2.500 meter persegi serta sebidang tanah. Namun nilainya tidak sebanding dengan harta yang diperoleh dari korupsi yang dilakukannya.

Dalam dakwaan sebelumnya, ada dugaan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan hasil korupsi seperti toko sembako dan kelontong lalu bisnis sapi. Terdakwa juga diketahui gemar bermain judi kupon putih.

Sidang akan dilanjutkan 4 Agustus mendatang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/21/210374/Nekat-Korupsi-untuk-Biayai-Pengobatan-Keluarga

22 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Akibat Nama Dicatut, Nasabah Di-blacklist

SUARA MERDEKA – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus Dana PD BKK Kendal Rp 1,2 Miliar

SEMARANG- Salah satu saksi nasabah Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kendal, Yeni Nurviana terkena apes. Pasalnya, akibat pinjaman kredit fiktif menggunakan namanya yang diduga dilakukan terdakwa Pulanggeni Maherbudi, pegawai BKK Kendal, dirinya diblacklist BI, sulit meminjam di perbankkan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, saksi Yeni mengaku pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 10 juta kepada terdakwa yang bertugas di bagian kredit.

Namun ternyata pengajuan itu ditolak dan berkas persyaratan juga tidak dikembalikan. Yang mengejutkan enam bulan kemudian petugas BKK mendatangi saksi dan menyatakan bahwa telah terjadi tunggakan pembayaran hingga enam bulan di mana angsurannya sekitar Rp 350 ribu/bulan.

‘’Ya saya kaget wong pinjaman ditolak, tiba-tiba dikasih tahu ada tunggakan segitu besar. Jelas rugi, kemarin mau pinjam di Bank Mandiri juga nggak bisa karena nama saya diblacklist. Padahal saya tidak pernah dapat kredit serupiah pun, tidak tahu juga sekarang sudah bisa pinjam lagi ke bank atau belum,’’ ungkap pegawai Kecamatan Kendal itu di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto, Kamis (17/7).

Tiga Saksi

Dalam sidang kali ini hadir pula tiga saksi lain yakni Imam, Titin Sumartini dan Retno Agustina. Imam yang mengaku sudah langganan meminjam di BKK Kendal pernah mengambil kredit Rp 14 juta pada bulan Maret 2012 dengan angsuran Rp 450 ribu/bulan. Ketika sudah dilunasi pada bulan April, ternyata ia dinyatakan masih berutang pada BKK.

Begitu pula dengan saksi Titin Sumartini yang meminjam Rp 60 juta di tahun 2010. Pada bulan Desember 2012, saksi menutup sisa utang sekitar 27,6 juta. Namun tiga bulan berikutnya, saksi dihubungi bendahara gaji yang mengatakan ada tagihan.

‘’Ya katanya saya masih punya utang Rp 27 juta padahal sudah dilunasi semua. Untuk urusan kredit itu dengan terdakwa,’’ papar Titin. Saksi Retno Agustina yang bekerja sebagai bendahara gaji Kecamatan Kendal mengaku, setiap bulannya setelah tanggal 1 biasanya ia menyetorkan uang angsuran dari pegawai yang meminjam ke BKK sesuai dengan daftar. ‘’Biasanya untuk urusan itu dengan Pak Pulanggeni rutin setelah gajian.

Tapi setahu saya, ada yang sudah lunas tapi koq masih ditagih lagi,’’ paparnya. Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan dana setoran kredit serta penggelembungan pinjaman dana dari nasabah PD BKK Kendal. Kerugian yang terjadi akibat kasus ini besarnya sekitar Rp 1,2 miliar.

Uang cicilan kredit nasabah ini diduga tidak dimasukkan ke kas dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt Pemasaran. Selain itu terdakwa juga melakukan pengajuan kredit fiktif. Dalam hal ini, terdakwa diduga meminjam nama untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan pemohon. (J14,J17-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/18/267759

18 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Dana PD BKK Kendal Rp 1,2 Miliar: Akibat Pinjaman Fiktif, Nama Diblacklist

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 17 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Salah satu saksi nasabah Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kendal, Yeni Nurviana terkena apes, akibat pinjaman kredit fiktif menggunakan namanya yang diduga dilakukan terdakwa Pulanggeni Maherbudi, pegawai BKK Kendal.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, saksi Yeni mengaku pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 10 juta kepada terdakwa yang bertugas di bagian kredit.

Namun ternyata pengajuan itu ditolak dan berkas persyaratan juga tidak dikembalikan. Yang mengejutkan enam bulan kemudian petugas BKK mendatangi saksi dan menyatakan bahwa telah terjadi tunggakan pembayaran hingga enam bulan dimana angsurannya sekitar Rp 350 ribu/bulan.

“Ya saya kaget wong pinjaman ditolak, tiba-tiba dikasih tahu ada tunggakan segitu besar. Jelas rugi, kemarin mau pinjam di Bank Mandiri juga nggak bisa karena nama saya diblacklist. Padahal saya tidak pernah dapat kredit serupiahpun, tidak tahu juga sekarang sudah bisa pinjam lagi ke bank atau belum,” ungkap pegawai Kecamatan Kendal itu di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto, Kamis (17/7).

Dalam sidang kali ini hadir pula tiga saksi lain yakni Imam, Titin Sumartini dan Retno Agustina. Imam yang mengaku sudah langganan meminjam di BKK Kendal pernah mengambil kredit Rp 14 juta pada bulan Maret 2012 dengan angsuran Rp 450 ribu/bulan. Ketika sudah dilunasi pada bulan April, ternyata ia dinyatakan masih berutang pada BKK.

Begitu pula dengan saksi Titin Sumartini yang meminjam Rp 60 juta di tahun 2010. Pada bulan Desember 2012, saksi menutup sisa utang sekitar 27,6 juta. Namun tiga bulan berikutnya, saksi dihubungi bendahara gaji yang mengatakan ada tagihan.

“Ya katanya saya masih punya utang Rp 27 juta padahal sudah dilunasi semua. Untuk urusan kredit itu dengan terdakwa,” papar Titin.

Saksi Retno Agustina yang bekerja sebagai bendahara gaji Kecamatan Kendal mengaku, setiap bulannya setelah tanggal 1 biasanya ia menyetorkan uang angsuran dari pegawai yang meminjam ke BKK sesuai dengan daftar.

“Biasanya untuk urusan itu dengan Pak Pulanggeni rutin setelah gajian. Tapi setahu saya, ada yang sudah lunas tapi koq masih ditagih lagi,” paparnya.

Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan dana setoran kredit serta penggelembungan pinjaman dana dari nasabah PD BKK Kendal. Kerugian yang terjadi akibat kasus ini besarnya sekitar Rp 1,2 miliar.

Uang cicilan kredit nasabah ini diduga tidak dimasukkan ke kas dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt Pemasaran. Selain itu terdakwa juga melakukan pengajuan kredit fiktif.

Dalam hal ini, terdakwa diduga meminjam nama untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan pemohon.

( Modesta Fiska / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/17/209907/Akibat-Pinjaman-Fiktif-Nama-Diblacklist

18 Juli 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: