KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus korupsi Kapolres Kudus Terus Diselidiki

SINDO NEWS.COM – Sabtu,  2 Maret 2013 
Kasus korupsi Kapolres Kudus terus diselidiki

Ilustrasi

Sindonews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Polres Kebumen 2010-2011 yang melibatkan AKBP Andik Setiono.
 
Pada saat itu, AKBP Andik Setiono menjabat sebagai Kapolres Kebumen. Setelah itu, perwira menengah Polri itu menempati jabatan baru sebagai Kapolres Kudus. Atas dugaan kasus ini, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo, mencopot jabatannya.
 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mas Guntur Laupe, mengatakan saat ini penyelidikan atas kasus dugaan korupsi itu terus dilakukan.
 
“Itu DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) Polres Kebumen, kami belum tahu berapa kerugiannya, karena memang masih proses penyelidikan,” ungkapnya saat ditemui di Markas Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Jalan Sukun Raya nomor 46, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Sabtu (2/3/3013).
 
Ketika disinggung apakah akan memeriksa AKBP Andik Setiono, Guntur mengatakan itu tergantung hasil penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana tersebut.
 
“Kalau memang nanti terbukti ada penyimpangan dan cukup bukti, tentu akan kami periksa,” tandasnya.
 
Kasus AKBP Andik Setiono ini selain ditangani Dit Reskrimsus juga ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah. Mengingat yang bersangkutan adalah anggota Polri, maka pelanggaran disiplin tentu akan dikenakan. (rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/723166/22/kasus-korupsi-kapolres-kudus-terus-diselidiki

Iklan

20 Agustus 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, KEBUMEN | Tinggalkan komentar

Dugaan Pungli 10 Persen Pemkot Semarang Dilaporkan Ke KPK

ANTARA NEWS,com – Senin, 8 September 2008

Semarang (ANTARA News) – Dugaan pungutan liar (pungli) 10 persen dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan kasus pemerasan untuk kampanye salah satu calon gubernur Jateng 2008 telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita sudah melaporkan kasus itu tanggal 4 September 2008,” kata Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, di Semarang, Senin.

Eko menjelaskan, pelaporan kasus yang terjadi di lingkungan Pemkot Semarang tersebut dilakukan oleh gabungan LSM yakni, KP2KKN Jateng, Pattiro Semarang, dan LBH Semarang. Laporan diterima oleh divisi pengaduan masyarakat KPK dengan Nomor 2008-09-000113.

Kasus pemerasan untuk kampanye cagub 2008, Sekda mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada bulan November 2007 dan Juni 2008. Pengumpulan SKPD yang dikemas dalam Rapat Dinas SKPD tersebut bertujuan memaksa para kepala dinas untuk menyetor dana sebesar Rp10-75 juta. Dana terkumpul oleh Sekda diserahkan ke Cagub Sukawi Sutarip yang juga Wali Kota Semarang.

Kasus tersebut diketahui setelah Wakil Wali Kota Semarang yang mendapat laporan adanya pungli mencari tahu dengan menelepon para kepala dinas yang ikut rapat itu. Hasilnya semuanya mengakui telah setor uang ke Sekda dengan besaran bervariasi.

“Penelusuran tersebut bahkan direkam dan kasetnya ikut diserahkan sebagai bukti ke KPK. Ada dua kaset dan satu berkas dokumen yang diserahkan ke KPK,” katanya.

Dari rekaman dua buah kaset itu, diketahui bahwa anggota DPRD Kota Semarang juga mendapatkan bagian.

“Sebagian dana disetor ke Sekda untuk dana kampanye, sisanya dialirkan ke dewan untuk mengamankan pembahasan Perda tentang SOTK. Masing-masing anggota dewan dapat Rp5juta,” kata Slamet Haryanto dari LBH Semarang menambahi.

Untuk kasus pungli 10 persen dari nilai proyek, Sekda diketahui menitipkan proyek kepada Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) senilai Rp1 miliar untuk perbaikan lingkungan masyarakat kelurahan tahun 2008. Sekda dan kontraktor sepakat berkomitmen uang imbalan 10 persen dari nilai proyek. Uang sudah diserahkan oleh pimpro pembangunan DTKP Kota Semarang sebesar Rp100 juta.

Selain dua kasus tersebut, dua kasus lainnya yang juga dilaporkan ke KPK yakni, kasus proyek Semarang Pesona Asia yang diketuai Sekda dan kasus gratifikasi PKL Jalan Wonodri Baru.

Eko Haryanto menambahkan, KPK harus segera menindaklanjuti empat kasus dugaan korupsi tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK punya waktu 30 hari untuk memberikan jawaban kepada masyarakat atas perkembangan laporan tersebut.

DPRD Kota Semarang juga diminta menggunakan haknya untuk meminta pertanggungjawaban wali kota dan sekda atas kasus-kasus tersebut. “Badan Kehormatan DPRD harus menindak tegas anggota dewan yang menerima aliran dana pungli,” katanya.(*)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/115972/dugaan-pungli-10-persen-pemkot-semarang-dilaporkan-ke-kpk

18 Juni 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

MAJALAH OPINI – Desember 7, 2013 @

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menggelar “Diskusi Pelajar Anti Korupsi”, Sabtu (7/12).

Bertempatan di Gedung Wisma Bakti, acara tersebut dihadiri belasan pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Semarang. Menurut sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto, acara ini bertujuan agar generasi-generasi muda dapat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Disinggung mengenai jumlah koruptor yang semakin banyak, Eko Haryanto menuturkan, “Maka kita lawan dengan cara-cara yang tidak perlu sifatnya keras, tapi bisa yang sifatnya hiburan, diskusi-diskusi ringan dan acara-acara seperti ini salah satunya.”

Acara yang dimulai sejak pukul 8.45 ini, menghadirkan 3 pembicara sekaligus pada sesi pertama. Yakni Drs. Banyumin selaku perwakilan Dinas Pendidikan, Mouna Wasef perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Lia Toriana perwakilan Transparency Internasional Indonesia (TII). Memasuki sesi kedua diskusi, Gubernur Ganjar Pranowo hadir dan menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan para pelajar SMP yang salah satunya berasal dari sekolah difabel, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Semarang.

Kasus korupsi yang dilakukan para politikus di Indonesia nampaknya bukan lagi hal tabu bagi para pelajar SMP saat ini. Hal tersebut terlihat dari beragam pertanyaan yang banyak dilontarkan siswa-siswi tersebut. Melihat hal ini, Mouna Wasef selaku perwakilan ICW berharap melalui acara ini generasi muda mulai mengasah diri mereka untuk selalu bersikap jujur dan menumbuhkan rasa malu mulai dari hal kecil, seperti tidak mencontek dan yang lainnya.

 

Teks & Foto : Nur Fajriani Falah

Sumber : http://www.majalahopini.com/2013/12/07/peringatan-hari-anti-korupsi-sedunia/

7 Mei 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Potensi Korupsi Dana Hibah & Bansos Jateng Capai Rp 65 Miliar

Detikfinance – Senin, 18/06/2012

Semarang -Komite Penyelidikan dan Pengawasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya potensi korupsi sebesar Rp 65 miliar pada dana hibah dan Bansos dari APBD Provinsi Jateng tahun 2012. Angka tersebut tiga kali lebih besar dibanding tahun 2011.

Peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi, mengatakan alokasi dana hibah dan bansos pada tahun 2012 ada pada organisasi yang tidak jelas alamat dan identitasnya. Disebutkan pula satu tempat mendapatkan dana lebih dari satu kali.

“Modusnya antara lain alamat kurang lengkap, alamat dihuni banyak LSM, Ormas dan banyak penerima, satu penerima bansos memperoleh pencairan lebih dari satu, dan satu nama dengan alamat yang berbeda mendapatkan alokasi pencairan,” terang Apung di kantor KP2KKN Jateng, jalan Lempong Sari, Semarang, Senin (18/6/2012).

Salah satu organisasi beralamat fiktif adalah Semarang Integrity Institute di jalan Krajan Irigasi Mangkang. Setelah diselidiki, alamat tersebut tidak ditemukan. Adapula alamat organisasi yang ternyata setelah diselidiki merupakan milik warga sipil seperti salah satunya Center of Democracy and Law Studies Jateng di jalan Menoreh Raya No 15.

Ada juga Bansos kemasyarakatan yang diberikan kepada LSM atau Ormas tidak jelas status hukum dan legalitasnya, Seperti Karang Taruna provinsi Jateng mendapat Rp 800 juta, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) mendapatkan Rp 1.334.980, Kokam Banjar Rp 400 juta, Perhimpunan Masyarakat Madani (Permadani) mendapatkan Rp 100 juta, Lembaga Studi Pengembangan Masyarakat Pedesaan (Lespamp) memperoleh Rp 100 juta, Lembaga Kajian Ekonomi dan Lembaga masyarakat Rp 70 juta, dan Forum peduli lansia Rp 100 juta. Semua organisasi tersebut tidak memiliki alamat yang jelas.

“Yang paling lucu adalah Persatuan Pecinta Olah Raga Jateng yang mendapatkan Rp 500 juta. Kenapa tidak ke organisasi olah raganya? Malah ke pecinta,” kata Apung.

Sementara itu, aktivis KP2KKN, Eko Haryanto mengatakan dalam investigasinya diketahui beberapa alamat penerima bansos yang ternyata hanya sebuah kos-kosan atau rumah warga, seperti Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAN), setelah diselidiki ternyata hanya sebuah garasi milik warga.

“AMAN di jalan pleburan raya ternyata hanya garasi milik sebuah kos-kosan,” pungkas Eko.

Potensi adanya korupsi dana Hibah dan Bansos Provinsi Jateng tahun 2012 disebabkan karena besarnya alokasi yaitu Rp 3 triliun. Dan provinsi Jawa Tengah adalah pemilik alokasi dana-dana hibah dan bansos terbesar di Indonesia.

“DKI Jakarta saja kalah. Di sana cuma Rp 1 triliun,” kata Apung.

“BPK harus audit investigasi,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut KP2KKN membuka posko pengaduan dana hibah dan bansos yang dibuka dari Senin hingga Sabtu pada jam kerja. “Kami membuka posko pengaduan. Jika masyarakat menemukan temuan kejanggalan bisa langsung laporkan ke kantor,” ujar koordinator KP2KKN lainnya, Windi Setyawan.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/06/18/175801/1944332/10/potensi-korupsi-dana-hibah–bansos-jateng-capai-rp-65-miliar

7 Mei 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Mantan Gubernur Suwardi Menyangkal Tuduhan KKN

  • LIPUTAN 6.COM – Rabu, 27 September 2000

Liputan6.com, Semarang: Persidangan kasus korupsi dalam Proyek Pembangunan Asrama Haji Donoyudan Boyolali baru-baru ini berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang. Majelis Hakim menghadirkan mantan mantan Gubernur Jawa Tengah Suwardi sebagai saksi dalam persidangan. Sementara yang duduk di kursi terdakwa adalah kontraktor proyek yakni Ari Siswanto.
Suwardi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, mengaku kenal dengan Ari Siswanto sejak terdakwa diberi tugas mengerjakan pembangunan TVRI Semarang. Penunjukan kontraktor ini sebagai pelaksana, menurut Suwardi, tidak dipengaruhi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kontraktor ini terpilih semata-mata lantaran kesanggupannya memenuhi tenggat penyelesaian pembangunan asrama yang sudah mendekati batas waktu.Suwardi juga meragukan dokumen kontrak yang diperlihatkan Majelis Hakim kepadanya. Menurut dia, fotokopi dokumen itu seharusnya tidak memperlihatkan cap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Jateng. Sebab, dokumen yang asli langsung ditandatangani sendiri oleh pejabat Suharno, yang juga ikut menjadi tersangka kasus ini. Selanjutnya, Suwardi menyatakan bahwa dokumen itu palsu dan dibuat setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur.

Menurut Suwardi, pembangunan asrama itu awalnya menggunakan dana cadangan gubernur dan dana partisipasi dari 35 orang kepala daerah. Soalnya, pada saat itu dana Departemen Agama dengan total berjumlah Rp 4 miliar, bukan Rp 7 miliar seperti yang diajukan Pemerintah Daerah Semarang sebelumnya belum turun. Sebagian dana tersebut, yakni Rp 2,5 miliar kemudian dipergunakan untuk mengganti dana cadangan yang telah dipergunakan untuk membangun asrama.

Namun, ketika disinggung tentang ketidakjelasan dalam proses administrasi proyek, Suwardi berkilah. Menurut dia, tanggungjawab material ada di tangan asisten-asisten. Dirinya sebagai kepala daerah hanya menjadi penanggungjawab formal.(HFS/Teguh Hadi Prayitno dan Kukuh Ariwibowo)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/1392/mantan-gubernur-suwardi-menyangkal-tuduhan-kkn

5 Maret 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi : Segera Periksa Hamid Awaluddin

RANDOM POST – 19 September 2006

Setelah tertunda beberapa waktu dan mendapatkan ijin dari Hakim Pengadilan Tipikor dan KPK akhirnya Daan Dimara pada hari kamis, 14 September 2006 telah melaporkan Hamid Awaluddin, mantan anggota KPU yang saat ini menjabat sebagai Menhukham kepada Polda Metro Jaya. Hamid dilaporkan atas tuduhan telah memberikan keterangan atau sumpah palsu dalam persidangan perkara korupsi pengadaan segel surat suara tahun 2004 di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Daan Dimara. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Hamid Awaluddin membantah bahwa dirinya ikut hadir dalam rapat dan menentukan harga segel surat suara dalam Pemilu 2004. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Daan Dimara di Pengadilan Tipikor, menyebutkan Hamid hadir dalam rapat dan terlibat langsung dalam pengadaan proyek tersebut yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,27 miliar.

Langkah Daan Dimara yang melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya tidak saja harus segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan oleh pihak Kepolisian namun juga oleh KPK sebagai institusi yang menangani perkara korupsi KPU. KPK seharusnya menjadikan laporan tersebut untuk meningkatkan status pemeriksaan terhadap Hamid pada tahap penyidikan karena bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan mantan anggota KPU ini dalam pengadaan tersebut. Tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk menunda-nunda penuntasan perkara dugaan korupsi KPU khususnya yang diduga melibatkan Hamid karena sejauh ini KPK praktis tidak mengalami hambatan baik secara politis maupun kewenangan yang diberikan berdasarkan UU. Kekhawatiran adanya dukungan secara politis terhadap Hamid pada akhirnya terbantahkan setelah Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak melindungi Hamid Awaluddin.

Selain itu UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK juga telah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Berlarut-larutnya penanganan perkara yang melibatkan Hamid justru akan menimbulkan kesan negatif di masyarakat bahwa KPK telah bertindak tebang pilih atau diskriminatif. Berdasarkan uraian itu untuk itu kami meminta:
1. Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya Menindaklanjuti laporan Daan Dimara atas dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Hamid Awaluddin di Pengadilan Tipikor.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Melanjutkan pemeriksaaan terhadap Hamid Awaluddin dalam dugaan perkara korupsi segel surat suara Pemilu 204 dengan meningkatkan status pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Jakarta, 19 September 2006

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi
1. Teten Masduki (Indonesia Corruption Watch)
2. Arif Nur Alam (Seknas FITRA)
3. Asfinawati (LBH Jakarta)
4. Firmansyah Arifin (KRHN)
5. Rizal Malik (TI Indonesia)
6. Syaiful Aris (LBH Surabaya) Jawa Timur
7. Hasril Hertanto (MAPPI FH UI)
8. Dwi Saputra (KP2KKN Semarang)
9. Afridal Darmi (LBH Banda Aceh) NAD
10.Nurkholis (LBH Palembang) Sumsel
11.Alfon (LBH Padang) Sumbar
12.Charles (Badan Anti Korupsi) Sumbar
13.M Sidik (Fakultas Hukum Univ. Muhamadiyah Malang) Jatim
14.Pujono (Fakultas Hukum Univ. Diponegoro Semarang) Jateng
15.Akhiruddin (GERAK Aceh) NAD
16.Denny Indrayana (Indonesia Court Monitoring) Yogyakarta
17.Denny Indrayana (Pusat Kajian Korupsi FH UGM Yogyakarta)
18.Sarah Lerry Mboeik (PIAR) Kupang NTT
19.Putu Wirata Dwikora (Bali Corruptioan Watch) Bali
20.Gde Bakti Yasa (Masyarakat Anti Korupsi) Bali
21.Arief Furqon (SANKSI BORNEO/Korda TII Kalsel) Kalsel
22.Huisman Brant (LPSHAM) Palu Sultra
23.Agus Sugandi (Garut Goverment Watch) Jawa Barat
24.Lely Hidayati (GEMAWAN) Kalbar
25.Hermawanyah (Pokja Anti Korupsi) Kalbar
26.Andriani ( Kontak Borneo) Kalbar
27.Chaerul Imam (Lembaga Pencegah Korupsi)
28.Tandiono Bawor Purbaya (LBH Semarang) Jawa Tengah
29.Faizal Riza (LPS Air) Kalbar
30.Firanda (KOMPPAK) Kalbar
31.Kaharal Bacri (POKJA 30) Samarinda Kaltim
32.M. Asram (Perak Institute) Sulsel
33.Adnan Aba ( YLBHM) Sulsel
34.Bivitri Susanti (PSHK) Jakarta
35.Otto Pratama (IMPARSIAL) Jakarta
36.Usman Hamid (KONTRAS) Jakarta
37.Saldi Isra (Akademisi FH Univ. Andalas) Sumbar
38.Aminuddin (SOMASI) Blitar Jawa Timur
39.Yulianti Hendayani (SITAS DESA) Jawa Timur
40.Winarto (PPAB) Blitar Jawa Timur
41.Ali DM (GESPER) Blitar Jawa Timur
42.Yahya Karomi (Awasi APBD) Cilacap Jateng
43.A. Waidl (P3M) Jakarta
44.Yusuf (FORMASI) Kebumen Jawa Tengah
45.Dahlan (FITRA Tuban)
46.Safriatna (SOLUD) NTB
47.Pitoyo Japar (FITRA) Palembang
48.Aki Imam Faryadi (KONTRA) Bekasi
49.Ajat Zatnika (FITRA) Sukabumi
50.Sri Nilawati (FITRA) Riau
51.Elizabeth Koesrini (FORMAPPI)
52.Tauhid (FITRA Sumut)
53.Roy Prigina (KOMDAK) Depok
54.Ervin Kaffah ( SOMASI) NTB
55.Nasrudin (Gerak Aceh Besar) NAD
56.Teuku Minjar Nurlizali (Kumpulan Gaseu) NAD
57.Teuku Neta Firdaus (SUAK Meulaboh) NAD
58.Arif Sawitra (Jarak Aceh Selatan) NAD
59.Zaerahim Zein (Saksi Simeulue) NAD
60.Jojo (KIPP Nasional)
61.Alfian (Mata Lhokseumawe) NAD
62.Irianto (KIPRAH) Jayapura Papua
63.Andi Azis Paturungi (YASMID) Sulsel – Sulbar
64.Siti Maimunah Corona (KPPA )
65.Lili Djonaan (Suara Parampuang) Sulut

Sumber : http://propublik.blogspot.com/2006/09/koalisi-masyarakat-anti-korupsi-segera.html

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Pengusutan Korupsi Jangan Diulur

SUARA MERDEKA – Sabtu, 29 Oktober 2005

SEMARANG – Komisi Ombudsman Nasional (KON) Perwakilan Jateng-DIY, berencana meminta kejelasan kepada BPKP Jateng, terkait dengan audit dugaan korupsi dobel anggaran mantan DPRD Kabupaten Kendal Rp 6,8 miliar yang ditangani Kejari Kendal.

“Beberapa waktu lalu kami telah menerima surat pengaduan dari Kejari Kendal agar mendesak BPKP perihal audit yang mereka minta. Surat itu disampaikan Kajari saat memberi penjelasan kepada kami mengenai penanganan dugaan korupsi di sana,” kata Asisten Komisi Ombudsman Muhadjirin, kemarin.

Atas surat itu, pihaknya akan mempertanyakan mengapa audit yang diajukan tidak muncul-muncul. BPKP seharusnya tidak berlama-lama dan terkesan lamban dalam mengaudit kasus korupsi. Sebab, pengusutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), sudah semestinya jangan diulur-ulur.

Sebagaimana diberitakan, belum turunnya audit BPKP kasus dugaan korupsi mantan DPRD Kendal yang diajukan Kejari lebih dari tiga bulan lalu, membuat Kejati Jateng dan Kejari Kendal resah.

Kasus Buku

Muhadjirin mengatakan, selain menanyakan perihal audit kasus mantan DPRD Kendal, Ombudsman juga akan meminta kejelasan mengenai audit dugaan korupsi dalam pengadaan buku sekolah SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/SMK/MA di Kabupaten Grobogan, yang sejak lama telah diajukan Polda Jateng.

“Tanpa aduan, Ombudsman bisa saja meminta kejelasan. Sebab sesuai dengan UU tentang pemberantasan korupsi, persoalan tipikor harus diutamakan pengusutannya. Apalagi, kasus buku di Grobogan ini menjadi perhatian publik,” papar dia.

Pihaknya berharap LSM sebagai lembaga yang bisa mengawal kinerja aparat penegak hukum, juga memantau kasus korupsi. Ombudsman tentu dalam memantau kinerja aparat Kejaksaan atau Kepolisian dalam mengusut korupsi, bisa bersinergi dengan kalangan LSM antikorupsi.

“LSM pelapor bisa saja sebenarnya langsung bertanya ke BPKP atau melapor ke Ombudsman, agar kami juga tahu apa kendala di lapangan dan akan meminta kejelasan,” tuturnya.

Sementara itu, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, akan menyurati Kapolri, perihal dugaan korupsi buku sekolah SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/SMK/MA senilai Rp 7,6 miliar di Salatiga yang ditangani Mabes Polri.

Koordinator KP2KKN Dwi Saputra kemarin membeberkan, pihaknya menerima laporan sinyal adanya pihak-pihak yang melakukan upaya agar kasus tersebut dihentikan penyidikannya.

Di pihak lain, Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) LSM Jateng-DIY mengungkapkan, pelapor kasus buku di Sleman dan Pemalang, bersiap-siap untuk melaporkan dugaan korupsi buku di Boyolali Rp 18,5 miliar dan Magelang Rp 11 miliar ke Kejaksaan setempat.

Sekjen KPK LSM Triyandi Mulkan mengatakan, dugaan korupsi buku di Magelang dan Boyolali itu dalam pengadaan barangnya adalah penerbit yang sama dengan di Salatiga dan Grobogan.

Sekjen Masyarakat Antikorupsi (Maks) Jateng Boyamin mengatakan, pihaknya akan mendesak Kejari Wonogiri untuk membuka kembali dugaan korupsi pengadaan buku sekolah di Wonogiri senilai Rp 7,2 miliar.

Dari Kejati dikabarkan, modus operandi dugaan korupsi yang dilakukan sebuah perusahaan BUMN di Jateng, baik di Salatiga, Grobogan, Boyolali, Magelang, Wonogiri maupun kabupaten/kota lain adalah serupa, yaitu diawali dengan penawaran oleh seorang broker (pencari order) yang berinisial MI, yang mengaku sebagai kepala pemasaran BUMN tersebut di Jateng-DIY-Bali.

“Data yang kami miliki jelas MI bukanlah pegawai BUMN tersebut. Dia hanya seorang broker yang diberi kuasa untuk memasarkan, tetapi berperan aktif selayaknya pejabat BUMN. Dalam struktur organisasi, jelas tidak ada nama dia dan kami menemukan barang bukti surat kuasa yang diberikan BUMN kepada MI ini,” kata narasumber di Kejati. (yas-37s)

Sumber : Sumber: Suara Merdeka, Sabtu, 29 Oktober 2005; http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=795&l=pengusutan-korupsi-jangan-diulur

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

65 Organisasi Nonpemerintah Desak Hamid Diperiksa

SUARA PEMBAHARUAN - Rabu, 20 September 2006

[JAKARTA] Sebanyak 65 organisasi nonpemerintah (ornop) di seluruh Indonesia, Selasa (19/9),
mengeluarkan pernyataan sikap mendesak kepolisian segera memeriksa mantan anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin terkait keterangan palsu di
pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain desakan kepada polisi, mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan
pemeriksaan terhadap Hamid dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara Pemilu 2004 dengan
meningkatkan status pemeriksaan pada tahap penyidikan. 

"Langkah Daan Dimara melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya terkait keterangan palsu di pengadilan tidak
saja harus segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan oleh pihak kepolisian, namun juga oleh KPK
sebagai institusi yang menangani perkara korupsi KPU," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch
(ICW), Teten Masduki dalam pernyataan sikap bersama di Jakarta, Selasa (19/9). 

Selain Teten, pernyataan sikap itu juga ditandatangani wakil dari 64 ornop lainnya. Seperti Arif Nur Alam
dari Sekretaris Nasional FITRA, Asfinawati (LBH Jakarta), Firmansyah Arifin (KRHN), Rizal Malik (TI
Indonesia), Syaiful Aris (LBH Surabaya), Hasril Hertanto (MAPPI FHUI), Dwi Saputra (KP2KKN Semarang),
Afridal Darmi (LBH Banda Aceh), Nurkholis (LBH Palembang), Alfon (LBH Padang), Charles (Badan Anti
Korupsi Sumbar). 

Kemudian M Sidik dari FH Universitas Muham- madiyah Malang, Pujono (FHUndip), Akhiruddin (GERAK Aceh),
Denny Indrayana (Indonesia Court Monitoring/Pusat Kajian Korupsi FHUGM Yogyakarta), Sarah Lerry
Mboeik (PIAR Kupang), dan sejumlah aktivis ornop lainnya. 

Teten melanjutkan, KPK seharusnya menjadikan laporan Daan itu untuk meningkatkan status pemeriksaan
terhadap Hamid pada tahap penyidikan. Sebab, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada sudah
cukup membuktikan keterlibatan mantan anggota KPU ini dalam pengadaan segel surat suara. 

Dikatakan, tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk menunda penuntasan perkara dugaan korupsi KPU
khususnya yang diduga melibatkan Hamid. Karena sejauh ini KPK praktis tidak mengalami hambatan baik
secara politis maupun kewenangan yang diberikan berdasarkan UU. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK juga telah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap
KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Menurut Teten,
berlarut-larutnya penanganan perkara yang melibatkan Hamid justru akan menimbulkan kesan negatif di
masyarakat bahwa KPK telah bertindak tebang pilih atau diskriminatif. 

Sementara itu Kuasa Hukum Daan Dimara, Erick S Paat kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (19/9) menyambut
baik keputusan Mabes Polri menarik perkara laporan Daan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. "Itu
tindakan yang bijak. Kami berharap kasus ini dapat dituntaskan," ujar Erick. [Y-4] 

Sumber :
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/20/index.html

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

KP2KKN Belum Berani Sebut Nama Politisi Busuk

detikNews – Selasa, 13 Januari 2004Semarang – Sekretaris KP2KKN yang juga Sekretaris Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk (GTPPB) Dwi Saputra SH mengatakan, pihaknya belum berani menyebut nama-nama politisi busuk. Pasalnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu di cek silang sebelum diumumkan.

”Kami berkeinginan bila sudah mengumumkan nama-nama bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga jika ada reaksi balik dari pihak yang masuk daftar nama politisi busuk, pihaknya tidak keteteran,” katanya kepada SM CyberNews, malam ini.

Dia mengakui, GTPPB yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat sudah siap bila menghadapi gugatan dari pihak yang namanya disebutkan. Kendati demikian, penyebutan nama-nama politisi busuk tidak akan terburu-buru, karena datanya harus matang.

Sebelumnya, salah seorang anggota gerakan tersebut, Boyamin menjanjikan akan mengumumkan nama-nama para politisi busuk. Dia juga mengatakan sudah mengantongi sejumlah nama.

”Tetapi setelah diadakan rapat GTPPB, penyebutan nama disepakati menunggu pengumuman daftar caleg dari KPU. Itupun harus dilakukan cek silang terlebih dahulu.”

Sejumlah nama calon legislatif yang telah diajukan ke KPU, beberapa waktu lalu dikembalikan karena persyaratan administrasinya belum lengkap. Hal itu memungkinkan jumlah caleg berkurang, seperti yang sudah terjadi di Kota Semarang.

”Makanya kami baru akan menyebut nama kalau mereka benar-benar masuk daftar caleg. Namun masih bisa elastis, artinya dapat diumumkan lebih awal juga dapat diumumkan agak terlambat,” ujar Dwi.

Aktivis LBH Semarang ini menambahkan, pihaknya memiliki kriteria yang digunakan untuk menilai seseorang sebagai politisi busuk. Yaitu orang yang bermental korup dan melakukan korupsi atau penjarah harta rakyat, pelanggar HAM, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku kejahatan seksual, pengguna narkoba, pelaku pembohongan publik.

”Yang dimaksudkan pembohongan publik adalah mereka yang sering mengumbar janji, tetapi jarang ditepati.”

Sementara itu, Ketua Divisi Investigasi dan Monitoring KP2KKN Jateng Boyamin menyatakan, secara pribadi dirinya berkeinginan menyebutkan nama-nama para politisi busuk. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, maka penyebutan nama ditunda untuk waktu yang belum bisa disebutkan. ”Ya hanya menunggu waktu yang tepat saja,” tandasnya.

Selain itu, pengumuman nama politisi busuk diharapkan tidak kontraproduktif. Artinya kalau sudah diumumkan, tidal menimbulkan reaksi yang kurang mendidik.

”Karena itu kemasannya juga dituntut lebih baik dan bisa dipahami oleh semua pihak. kami juga mengimbau, mereka yang sudah merasakan dirinya sebagai politisi sebaiknya tidak perlu melanjutkan pencelagen,” kata dia.

Sebagaimana diketahui sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam GTPPB adalah KP2KKN Jateng, FSBI Pusat, ORTAJA, Lespi, KPI Cabang Semarang, LRC KJHAM, FKS, KMPP, LBH Semarang, HMI FISIP Undip, Jari Simpul Semarang, Pattiro, Mak’s Solo, YP4K, YASBI, BEM Undip, KAMMI Semarang, Rumpun Karang, HMI Komisariat FH Undip, Pelopor Penguatan Rakyat, LP2I, BEM Unissul, BEM UWH, JPPA, JAMAS.

Enam Kriteria Politisi Busuk Versi GTPPB
1. Bermental korup dan melakukan korupsi atau penjarah harta rakyat
2. Pelaku pelanggar HAM
3. Pelaku kejahatan lingkungan
4. Pelaku kejahatan seksual
5. Pengguna narkoba
6. Pelaku pembohongan publik. (Toto W/Hasan/Cn08)

Sumber: detikcom ;  http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=general&y=cybernews|0|0|4|3842

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Enam Ruang Panas Korupsi di Dewan

SUARA MERDEKA – Jumat, 28 Mei 2004


BEDAH BUKU: Muhadjirin SH (kiri), Dwi Saputra SH, Drs Amirudin MA, dan Drs Andreas Pandiangan MSi dalam diskusi dan bedah buku Tiada Ruang Tanpa Korupsi.(69e)

TIADA Ruang Tanpa Korupsi. Itu merupakan judul sebuah buku yang diterbitkan Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Buku itu berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh anggota KP2KKN dan telah dimuat di berbagai koran yang terbit di Jateng dalam rentang 1993-2003, termasuk di harian Suara Merdeka.

Buku itu juga berisi hal-hal yang dipublikasikan melalui debat publik dan seminar. Selain itu juga berisi hasil penelitian LSM tersebut. Buku tersebut kemarin di ruang Serbaguna Gedung Berlian dibahas dalam kemasan diskusi sekaligus bedah buku yang berisi tulisan kontribusi dari Dwi Saputra, Jabir Al Faruqi, Joko J Prihatmoko, Mahfudz Ali, Muhadjirin, dan Novel Ali. Acara itu dihadiri sejumlah LSM, mahasiswa, dan pers, serta menghadirkan tiga pembahas, yakni Muhadjirin SH (KP2KKN), Drs Andreas Pandiangan MSi (dosen Unika Soegijapranata), dan Drs Amirudin MA (dosen Komunikasi FISIP Undip).

Buku setebal 179 halaman itu lebih banyak mengungkap berbagai ”praktik korupsi” di lembaga legislatif. Legislatif sebagai pihak yang ikut menentukan penggunaan APBD bersama eksekutif malah ”menjarah” uang rakyat. Di lembaga legislatif, Amirudin mencatat ada enam ruang panas yang berpeluang terjadi korupsi. Yakni, pembentukan dan rapat pansus, pembahasan raperda, pilkada, penyusunan dan penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban akhir tahun, serta laporan akhir masa jabatan.

Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, dia menyarankan agar terus dijaga intensitas komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Selain itu, juga perlu peningkatan kontrol publik dan status Sekretariat DPRD. (Setiawan HK, Agus Toto W-69e)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/28/nas11.htm

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: