KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dikecam Karena Gunakan APBD untuk Wartawan, Ini Reaksi Ganjar

VIVA NEWS – Kamis, 09 Oktober 2014

VIVAnews – Rencana Gubernur Jawa Tengah memberangkatkan lima jurnalis ke Jerman dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah menuai kecaman dari Aliansi Junalis Independent (AJI) Semarang. AJI beranggapan, sikap pemprov yang akan memberangkatkan wartawan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik menggunakan dana rakyat (APBD) telah bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Terkait kecaman tersebut, Ganjar menyesalkan pernyataan AJI Semarang. Politisi PDI Perjuangan itu beranggapan rencana itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

“Saya mempunyai rewards (hadiah) untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah,” kata Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis 9 Oktober 2014.

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar wartawan yang mengikuti nantinya bisa bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

“Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional,” terang Ganjar.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mengatakan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, termasuk pelatihan wartawan ke Jerman itu. Menurutnya rencana itu masih perlu dirembukkan lagi dengan berbagai pihak.

“Ini karena sistem kita sangat terbuka. Jadi sangat mungkin pro dan kontra. Tapi secara filosofinya ada rembuk,” jelasnya.

Kendati demikian, Heru mengaku belum mengetahui pasti teknis mengenai kebijakan memberangkatkan lima wartawan ke Jerman tersebut. Namun, jika itu terjadi, akan dikelola oleh Dinas Pendidikan.

“Saya belum paham teknisnya. Tapi pastinya kita dorong anak-anak yang pintar dan secara selektif kita bantu, ” tuturnya.

Dikecam karena gunakan APBD

Ketua AJI Kota Semarang, Rofiudin mengatakan, Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman. Sehingga, pihak yang wajib memberikan pelatihan kepada wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

“Oleh karenanya, kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, wartawan adalah profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik, ” kata dia kepada VIVAnews di Semarang.

Dikatakan, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. “Sehingga segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi tetap dilarang,” kata dia.

AJI mendesak agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran-anggaran yang tidak pro publik. Hal ini sesuai dengan janji Ganjar-Heru dalam kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu.

“Dari pada memberangkatkan wartawan ke Jerman lebih baik anggarannya untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan di Jateng, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain-lain,” ujar dia.

Masih menurut AJI, jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, maka ada yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah dengan memperthatikan kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan mereka tak mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain.

“Jika kondisi tenaga kerja sektor media masih belum mengembirakan lalu dimana peran pemerintah untuk hadir menegakan aturan ketenagakerjaan,” tegas Rofiudin.

Senada dengan AJI, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan pelatihan yang hanya diikuti beberapa wartawan dianggap tidak efektif dan efisien. Karena jumlah wartawan yang sangat banyak.

“Ganjar harusnya hati-hati dengan anggaran. Jika memang ingin mengadakan pelatihan dengan ilmu dari luar negeri, lebih baik memanggil pematerinya ke Indonesia sehingga wartawan lain juga bisa mendapatkan pelatihan, ” ujar dia.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546469-dikecam-karena-gunakan-apbd-untuk-wartawan–ini-reaksi-ganjar

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

AJI Kritik Pemda Jateng Biayai Wartawan ke Jerman

TEMPO.CO – Rabu, 08 Oktober 2014

TEMPO.CO, Semarang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menentang rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan untuk pelatihan jurnalistik ke Jerman yang dibiayai APBD. Alasannya, Pemerintah Provinsi tak wajib mendidik wartawan. Sebaliknya perusahaan media dan organisasi profesi wartawan lah yang wajib mendidik wartawan. “Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan,” kata ketua AJI Semarang, Rofiudin, Rabu 8 Oktober, 2014.

Menurut Rofiudin, pemberangakatan jurnalis yang biasa meliput di gubernuran akan menggangu profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik. “Pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi,” kata Rofiudin menegaskan.

Ia menilai rencana pengiriman jurnalis oleh pemerintah provinsi Jateng itu mencerminkan sikap pemerintah yang tak mau menegakkan etika jurnalistik. “Kebijakan itu tak sesuai dengan komitmen pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo yang sebelumnya menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan,” ujar Rofiudin.

Dengan begitu AJI mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro public, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota. “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.

Persoalan pengupahan jurnalis yang tak sesuai dengan UMK itu dinilai menjadi tangung jawab pemerintah daerah di sektor perburuhan, minimnya upah yang diterima jurnalis itu akan berpengaruh suap dan budaya menerima amplop wartawan, sehingga mempengaruhi independensi dalam membuat menyajkan informasi ke publik.(Baca: AJI Bandung Imbau Tidak Suap Wartawan)

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto juga menyayangkan rencana pengiriman wartawan ke Jerman dengan alasan untuk pelatihan itu. “Tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Saya justru khawatir memberangkatkan wartawan ke Jerman akan membungkamkan Jurnalis untuk kritis,” kata Eko Haryanto.

Ia mencurigai upaya pemerintah Jateng hanya mengajak wartawan tertentu ke Jerman yang pro kebijakan pemerintah atau untuk membungkam jurnalis kritis. Selain itu Eko menuding alokasi anggaran untuk wartawan ke Jerman rawan disalahgunakan. “Dana belanja daerah untuk organisasi wartawan selama ini tak digunakan sesuai kebutuhan dan cenederung dihamburkan,” katanya. Dia menyarankan:
“Sebaiknya pangil saja pemateri dari asing agar melatih jurnalis di dalam negeri.”

EDI FAISOL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/058612835/AJI-Kritik-Pemda-Jateng-Biayai-Wartawan-ke-Jerman

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Lho, Ketua DPRD Jateng Berstatus Terdakwa Korupsi?

METRO JATENG.COM – Minggu, 28 September 2014

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyebut Rukma Setyabudi tidak pantas menjabat Ketua DPRD Jateng 2014-2019. Sebab, Politikus PDIP itu masih berstatus terdakwa.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, dalam catatannya, Rukma masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan buku perpustakan Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat ini, kasus yang didapat ketika Rukma masih duduk di DPRD Purworejo itu dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Eko menyatakan, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Purworejo, Rukma divonis bersalah dengan hukuman penjara 17 bulan. Melalui putusan bernomor 20/PID.B/2009/PN.Pwr itu Majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus korupsi buku yang merugikan keuangan negara atau daerah hingga Rp 4,63 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Rukma mengajukan banding. Hasilnya, pada 20 November 2009 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan bebas. Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan kasasi.

Menurut Eko, hingga kini putusan kasasi kasus ini belum keluar. Sehingga Rukma masih berstatus sebagai terdakwa karena proses putusan belum ada yang berkekuatan hukum tetap.

“KP2KKN sangat kecewa karena lembaga negara yang sangat terhormat tapi dipimpin figure yang pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi,” kata Eko.

Rukma ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah pada pekan ini. Sebelum dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Ia menggantikan Ketua DPRD Murdoko yang ditahan gara-gara kasus korupsi. Murdoko yang saat itu menjadi Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah harus dinonaktifkan karena diadili.(MJ-03)

Sumber : http://metrojateng.com/2014/09/28/lho-ketua-dprd-jateng-berstatus-terdakwa-korupsi/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jawa Tengah Rp25 Juta

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 13 September 2014

SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 akan mendapatkan gaji dan tunjangan minimal Rp25 juta, awal Oktober 2014.

Pendapatan Rp25 juta itu perinciannnya adalah uang representasi Rp2.250.000, uang paket Rp225.000, tunjangan jabatan anggota Dewan Rp3.262.000, tunjangan keluarga Rp315.000, tunjangan komunikasi insentif Rp7.650.000, tunjangan perumahan Rp12 juta, dan tunjangan beras Rp6.000x 40 kg beras.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Tengah Rani Ratnaningdyah mengatakan, sejak dilantik pada 3 September 2014, hak-hak 100 anggota Dewan itu langsung melekat.

“Sehingga pada awal Oktober nanti mereka langsung mendapatkan uang representasi dan tunjangan,” kata dia, Jumat (12/9/2014).

Rani menjelaskan, gaji dengan besaran itu bisa bertambah bila anggota DPRD Jawa Tengah itu menjabat sebagai pimpinan Dewan, pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, maupun pimpinan badan kehormatan (BK).

“Karena alat kelengkapan Dewan ini belum terbentuk, sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan jabatan pimpinan Dewan maupun komisi,” kata dia.

Rani menjelaskan, uang representasi dan tunjangan yang digelontorkan kepada 100 anggota itu berasal dari APBD Jateng 2014. Selain mendapatkan uang representasi dan tunjangan-tunjangan, para legislator itu juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan.

“Untuk tiga bulan ke depan (Oktober, November, Desember 2014), anggota Dewan akan melanjutkan program asuransi seperti yang telah dianggarkan pada APBD Jateng 2014,” ujarnya.

Pada tahun 2014 ini, lanjut Rani, anggota Dewan dan keluarga mendapatkan asuransi kesehatan dari In Health. “Mulai tahun 2015, para anggota Dewan itu asuransinya akan kami ikutkan program BPJS Kesehatan,” kata dia.

Berdasarkan data dari website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Jateng, dengan kode lelang 6100042, belanja premi kesehatan anggota DPRD Jawa Tengah beserta keluarganya tahun anggaran 2014, nilai pagunya Rp2,9 miliar.

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan, besaran gaji itu sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, gaji Rp25 juta itu harus dibarengi dengan kinerja baik.

“Gaji itu tidak sedikit. Jika anggota Dewan kerjanya hanya tidur, tidak pernah rapat, buat apa mereka mendapat uang sebesar itu,” katanya.

Eko menegaskan, KP2KKN akan terus mengawal kinerja Dewan agar tidak terjadi penyimpangan. Bila dengan gaji sebesar itu nanti mereka masih korupsi, tidak segan-segan ia akan menyeret anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dengan biaya politik yang besar, potensi korupsi anggota Dewan juga masih tinggi.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/901052/22/gaji-dan-tunjangan-anggota-dprd-jawa-tengah-rp25-juta

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Awas Kasus Bansos Sam Poo Kong di SP3

PANTURA.CO.ID – Selasa, 09 September 2014

SEMARANG – KP2KKN Jateng meminta masyarakat ikut mengawasi dan mengontrol penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar. Pasalnya, KP2KKN mendapat informasi kasusnya akan dihentikan/dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal itu disampaikan Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, Selasa (9/9) kemarin. “Saya dapat informasi kasus Sam Poo Kong yang melibatkan Tutuk Kurniawan akan di berhentikan,”ungkapnya.
Informasi yang diperolehnya, penghentian itu karena tidak ditemukannya kerugian negara berdasarkan audit yang dilakukan BPKP. Menurutnya, ini sangat aneh sekali Apalagi berdasarkan perhitungan penyidik, kerugiannya mencapai Rp 6 M.

“Kalau benar-benar diberhentikan, maka KP2KKN akan menempuh jalur hukum dengan praperadilan. Mereka yang memulai melakukan penyelidikan dan penyidikan, kok tiba-tiba mau dihentikan,”paparnya.

Kalau kasus yang sudah ada tersangkanya itu diberhentikan, akan menimbulkan ketidak puasan di masyarakat. ”Apalagi sebelumnya kasus studio mini di pemprov Jateng dan bukit cinta juga sudah diberhentikan. Kalau begitu kejaksaan hanya mencari uang,”katanya

Asal tahu saja, sebelumnya Kejati Jateng mengungkapkan kerugiaan negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi saat itu Babul Khoir usai kegiatan kumpul bareng awak media di Semarang mengatakan, perkiraan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan penyidik.

“Bukan audit BPK atau BPKP, tetapi hasil perhitungan oleh penyidik,” katanya.
Menurut dia, penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Ketua KONI Jawa Tengah Tutuk Kurniawan itu sudah memasuki tahap akhir.

Ia menuturkan penyidik sedang menyelesaikan pemberkasan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.”Akan kami ekspos dulu baru dilimpahkan ke persidangan,” katanya.

Adapun perihal kemungkinan penahanan tersangka, lanjut dia, hal tersebut akan melihat perkembangan selanjutnya.

Ia menjelaskan Kejaksaan Tinggi menyakini adanya perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana hibah pemerintah provinsi tersebut. Ia menegaskan hal tersebut nantinya akan dibuktikan di persidangan.

Sumber: FB Su’udi ; http://www.pantura.co.id/2014/09/awas-kasus-bansos-sam-poo-kong-di-sp3.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pembahasan APBD Jateng 2015 Disarankan Gandeng KPK

PANTURA.CO.ID – Selasa, 09 September 2014

SEMARANG – KP2KKN Jateng berharap Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo tidak hanya menantang 100 anggota DPRD Jateng memiliki komitmen tidak menerima atau memberi segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas. Namun, komitmen itu juga harus diterapkan kepada jajaran pemprov Jateng.

“Komitmen itu jangan hanya dimintakan kepada dewan, tapi juga gubernur sendiri beserta jajarannya,”tegas Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Jateng Pos, Kamis (4/9) kemarin.
Bahkan lebih keras lagi, Eko menekankan seharusnya gubernur tidak hanya menghimbau. Tapi langsung memerintahkan kepada jajarannya di pemprov. “Gubernur kurang keras. Tidak lagi menghimbau tapi harus sudah memerintahkan,”imbuhnya.

Eko mengaku mengapresiasi langkah Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo yang memperketat penyaluran dana bansos, hibah dan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada 2014. Sehingga kalangan dewan pada kebakaran jenggot.

Namun demikian, diharapkan gubernur terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. “Apa yang dilakukan Ganjar untuk anggaran 2014 sudah bagus. Tapi masih perlu dievaluasi. Agar kemungkinan penyimpangannya semakin kecil,”ungkapnya.

Menurutnya, untuk menghilangkan praktek korupsi pada saat pembahasan anggaran 2015, kalau perlu Gubernur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kalau kita mencermati pembahasan anggaran di dewan, bau korupsinya sangat menyengat sekali.

“Bau korupsi itu terutama bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Jumlahnya sangat besar sekali. Banyak anggota dewan yang menjadi broker proyeknya,”tukasnya.

Sebelumnya Gubenur Ganjar Pranowo berharap 100 anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 yang dilantik hari ini memiliki, komitmen tidak menerima atau memberi segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas.

Harapan itu diungkapkan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (3/9).

“Kalau DPRD Jateng menginisiasi untuk tanda tangan dengan KPK tidak mau menerima atau memberi gratifikasi apapun bentuknya, ya anggota dewan top banget dan jika itu bisa dilakukan maka Jateng mempelopori reformasi parlemen serta politik,”ungkapnya.

Komitmen anggota dewan untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi itu merupakan sebuah revoluasi yang harus dilakukan dalam konteks politik pascareformasi.

Diakuinya, kalau godaan untuk berbuat negatif seperti tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran itu cukup besar. Sebab, biaya politik yang dikeluarkan masing-masing anggota sangat tinggi.

Sumber: FB Su’udi ; http://www.pantura.co.id/2014/09/pembahasan-apbd-jateng-2015-disarankan.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Biaya Renovasi di Inspektorat Jateng Ditanyakan

JOWONEWS.COM – Senin, 29 September 2014

Semarang, Jowonews.com – Perbaikan kantor Inspektorat Provinsi Jateng di soal. Pasalnya, anggaran perbaikan dinding depan dan nama instansi yang mencapai Rp 777 juta, dinilai tidak rasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, kemarin. “Kami melihat anggaran perbaikan di kantor Inspektorat yang sekarang sudah dilaksanakan tidak rasional,”ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengecekan dilokasi. “Masak hanya untuk mengganti keramik dinding depan dan nama instansi, anggarannya sampai Rp 777 juta,”ungkapnya.

Eko lantas membandingkan anggaran pembangunan gedung di Bapermasdes Jateng. Untuk membangun gedung dua lantai, anggarannya hanya Rp 1,8 M.

“Dari perbandingan dua proyek itu saja, anggarannya sangat kontras. Apa yang terjadi di inspektorat itu adalah pemborosan.

“Apa iya, mengganti dinding keramik dan buat nama instansi hasil sebegitu besar. Kalau dilapisi emas, mungkn saja,”tegasnya.

Ditambahkannya, memang sekarang belum ditemukan dugaan korupsi. Karena memang pekerjaannya belum selesai. Namun begitu selesai BPK diminta segera melakukan audi.

Kepala Inspektorat Kunto Nugroho sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya berulang kali tidak di angkat, meski terdengar nada aktif. Begitu juga saat di sms juga tidak dibalas.

Sementara itu berdasarkan pantauan di lapangan, perbaikan gedung dan nama instansi di Inspektorat memang sudah dikerjakan dan sekarang sudah berjalan.

Pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor CV Wirawan, dengan nilai kontrak Rp 777 juta. Waktu pelaksanaannya adalah 120 hari kerja terhitung tanggal 21 Juli-18 Nopember 2014.

Salah seorang pekerja saat ditanya mengaku memang melakukan pekerjaan perbaikan dinding dan nama instansi. “Ini kita mengerjakan pekerjaan mengganti dinding keamik mas,”ungkapnya tanpa mau disebutkan namanya.

Bedasarkan pantauan Jowonews di lokasi, penggantian dinding mulai dilakukan. Keramik yang digunakan warna hitam, jenis cavali ukuran  600 mm x 600 mm made in China.

Redaktur : Ahmad Suudi

Sumber : http://jowonews.com/2014/09/29/biaya-renovasi-di-inspektorat-jateng-ditanyakan/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini telah dinyatakan rampung.

Berkas perkara juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

’’Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,’’ katanya kepada Suara Merdeka, Jumat (29/8). Berkas penyidikan dua tersangka ini terpisah menjadi dua. Namun, kedua berkas itu selanjutnya akan dilimpahkan bersamasama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. ’’Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,’’ tandasnya.

Telah Ditahan

Sebagaimana diketahui, korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011.

Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono. Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar.

Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit. Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit. Kasus Wahyu tidak hanya menyeret BJB, melainkan bank pemerintah lain. Kejati masih menyelidiki kasus tersebut. (J17,J14-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271866

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

“Sedia Dua Pelat, Itu Sudah Biasa…”

SUARA MERDEKA – Sabtu, 30 Agustus 2014

image
SM/Maulana M FahmiTANPA STIKER: Deretan mobil dinas tanpa stiker larangan menggunakan BBM subsidi diparkir di halaman kantor gubernur Jateng. (58)

MOBIL dinas berpelat nomor hitam sudah menjadi pemandangan umum di setiap instansi pemerintah. Kepentingannya macam-macam. Ada yang untuk jaga gengsi, jalan-jalan bareng keluarga, hingga menghindari pembatasan BBM bersubsidi. Karena itu, pengguna kendaraan tak hanya mengganti pelat merah dengan pelat hitam. Stiker yang menerangkan bahwa mobil tersebut tidak menggunakan BBM bersubsidi juga dihilangkan. Berdasarkan pantauan Suara Merdeka, ratusan mobil dinas di lingkungan Pemprov Jateng kini tak lagi dipasangi stiker BBM.

Padahal stiker itu ditempel sejak era Gubernur Bibit Waluyo dengan maksud agar petugas SPBU hanya melayani pembelian BBM nonsubsidi seperti Pertamax untuk mobil tersebut. Tanpa stiker, mobil tersebut bebas membeli BBM jenis apa pun. Fenomena ini tentu memprihatinkan di tengah kelangkaan BBM bersubsidi akibat pengendalian yang dilakukan PT Pertamina.

Salah seorang PNS yang menjabat kepala bagian di Pemprov Jateng membenarkan hal itu. Ia memastikan semua mobil dinas memiliki dua pelat: merah dan hitam. Saat tangki BBM penuh, yang dipasang pelat merah. Tapi ketika akan mengisi BBM, diganti pelat hitam. Dengan demikian, mereka bebas membeli BBM bersubsidi. ”Sudah biasa seperti itu, jadi di mobil selalu tersedia dua pelat, merah dan hitam. Tergantung kebutuhan, mana yang dipasang,” kata PNS yang tak bersedia namanya disebutkan itu.

Namun Pemprov membantah fenomena tersebut. Kepala Biro Umum Setda Rahardjanto Pudjiantoro mengatakan, pihaknya tidak pernah melihat ada mobil dinas berpelat hitam. ”Selama ini nggak ada, kami tidak melihat itu. Seharusnya sesuai dengan ketentuan mobil dinas harus berpelat merah dan menggunakan BBM nonsubsidi,” katanya.

Ia menerangkan, pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas yakni sekelas kepala biro dan kepala bagian ke atas. Selain itu petugas operasional seperti humas, bagian stok makan-minum, dan teknisi listrik. Karena belum pernah ada temuan pelanggaran, maka tak ada pegawai yang mendapat sanksi atau teguran. ”Kalau ada yang melanggar, ya sanksinya seharusnya diingatkan,” katanya.

Tak Sembarangan

Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, meski tidak dipasangi stiker, mobil dinas tetap harus menggunakan BBM nonsubsidi. Bila ada mobil dinas tidak menggunakan BBM nonsubsidi, itu merupakan pelanggaran. Ia meminta masyarakat yang melihat mobil dinas berpelat hitam atau yang membeli BBM bersubsidi langsung melapor padanya. ”Yang melihat mobil dinas beli Premium, laporkan ke saya,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes A Liliek Darmanto mengatakan, mekanisme pemberian izin dobel pelat nomor pada kendaraan dinas tak mudah dan tak sembarangan. Izin hanya bisa  diberikan untuk kendaraan dinas setingkat kepala daerah dan pejabat yang memiliki tingkat ancaman besar seperti kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi, dan pejabat intelijen.

”Kendaraan dinas dengan jabatan lebih rendah dari kepala daerah tidak berhak memiliki. Kan tidak ada urgensi dan relevansinya. Mereka tidak terancam bahaya apabila tetap menggunakan mobil dinas. Kecuali ada situasi seperti kerusuhan. Ini kan suasana (sekarang) aman dan kondusif,” katanya.

Liliek menjelaskan, prosedur pemberian pelat nomor umum bagi kendaraan dinas yakni dengan mengirim permohonan kepada kapolda. Berikutnya akan keluar rekomendasi dari Direktorat Intelkam, kemudian diteruskan ke Direktorat Lalu Lintas. ”Pelat nomor rahasia, karena menyangkut keamanan pejabat tersebut. Rekomendasi dari Intelkam juga berisi kelaikan pejabat tersebut dari sisi keamanan dan potensi ancaman,” ujarnya.

Terkait dengan kendaraan dinas yang tak terdaftar di Intelkam dan Ditlantas, Liliek menegaskan, akan dikenai tindakan tegas berupa tilang. (Anton Sudibyo, Fani Ayudea, Zakki Amali, Royce Wijaya-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/30/271884

30 Agustus 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Korupsi BJB Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi bermodus kredit fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Semarang segera disidangkan.

Penyidikan perkara yang merugikan negara Rp 25,004 miliar dengan tersangka Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono dan mantan pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Semarang Hadi Mulawan ini sudah dinyatakan rampung. Berkas perkaranya juga dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan penyidik ke jaksa penuntut umum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menyatakan, berkas perkara berikut tersangka dalam sepekan mendatang akan dilimpahkan ke pengdilan.

“Penyidikan korupsi BJB sudah masuk tahap dua. Tinggal dilimpahkan, semoga minggu depan,” katanya, Jumat (29/8).

Penyidikan dua tersangka ini berkasnya terpisah menjadi dua. Namun, berkas keduanya selanjutnya akan dilimpahkan bersama-sama.

Menurut dia, saksi-saksi dalam perkara tersebut sama sehingga kalau pelimpahan sendiri-sendiri akan merepotkan. “Kasus ini merugikan negara Rp 25,004 miliar. Ini hasil perhitungan audit internal penyidik,” tandasnya.

Korupsi yang menjerat dua tersangka terjadi saat pencairan kredit modal kerja hingga puluhan miliar rupiah pada 2011. Saat itu Hadi Mulawan selaku pimpinan BJB Kantor Cabang Semarang diduga memberikan rekomendasi kredit yang diajukan Wahyu Hanggono.

Terdapat 33 perusahaan yang mendapatkan kucuran kredit BJB senilai Rp 24 miliar. Wahyu sendiri ditahan pada Maret lalu, ia disangka meminjamkan nama perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Adapun, Hadi yang diduga menyalahi prosedur perbankan dalam pemberian kredit ditahan pada April lalu.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai BJB tidak memberlakukan prinsip kehati-hatian saat memberikan kredit.

( Royce Wijaya / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214905/Korupsi-BJB-Segera-Disidangkan

30 Agustus 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: