KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Saksi Cabut Keterangan dalam BAP

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014
 
Korupsi Taman Kiai Langgeng

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng menuju SMPN 7 Magelang yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (25/8) menyita perhatian pengunjung sidang. Hal itu setelah konsultan pengawas dari PT Hamparan Pinang Magelang, Beny Dwi Saputro yang menjadi saksi persidangan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) Polres Magelang. Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, saksi Beny menegaskan, proyek penataan taman Kiai Langgeng sudah sesuai kontrak. “Sudah sesuai kontrak, baik kualitas dan volume proyek,” tegas Beny.

Meskipun hakim mempertegas kembali dan membacakan ulang keterangan di BAP kepolisian, saksi yang melakukan pengawasan proyek selama 50 hari kerja ini tetap menyatakan, berita acara itu tidak benar. Beny merupakan salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Roy Arlan dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Tiga saksi lain yang dihadirkan ialah dua pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota (DKPT) Kota Magelang, Wardani Armiyati dan Sudaryanto, serta PNS Pemkot Magelang Larsita. Keempat saksi ini memberikan keterangan kepada majelis hakim dalam perkara korupsi dari tiga terdakwa, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kusdi, serta dua rekanan dari CVAJaya, Suharno dan Sugito. Keterangan Palsu Erintuah mengatakan, keterangan di BAP disebutkan tiang lampu yang diproyeksikan semula galvanis digantikan besi biasa, sedangkan cat semprot diubah cat kuas. Beny pun tetap yakin dan tak mengubah jawaban. Dalam perkara ini, Jaksa Roy mendakwa Kusdi, Suharno, dan Sugito melakukan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng yang merugikan negara sebesar Rp 60 juta. Pagu anggaran penataan taman yang dialokasikan APBD Jateng tahun 2012 itu sebesar RP246 juta. Proyek itu meliputi bongkar paving, pengadaan tanaman, serta tiang, dan lampu hias. Meski proyek belum rampung, namun pembayaran kepada rekanan telah diselesaikan 100 persen. Menanggapi pernyataan Beny di persidangan, Roy menilai saksi yang telah disumpah itu telah memberikan keterangan palsu.

Menurutnya, terdapat kekurangan fisik proyek, berupa tiang lampu senilai Rp 60 juta. Ia pun berencana melaporkan Beny ke kepolisian. “Itu pidana, semestinya dia (saksi Beny) jujur karena proyek itu fisiknya memang kurang. Kalau itu kesaksian palsu, kami akan melaporkan ke kepolisian,” ungkapnya. (J17,J14-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271380/Saksi-Cabut-Keterangan-dalam-BAP

Iklan

26 Agustus 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Penataan Taman Kiai Langgeng: Konsultan Pengawas Cabut BAP Kepolisian

 

SUARA MERDEKA.COM – Senin, 25 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng menuju SMPN 7 Magelang yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (25/8) menyita perhatian puluhan orang pengunjung sidang.

 

Hal itu setelah konsultan pengawas dari PT Hamparan Pinang Magelang, Beny Dwi Saputro yang menjadi saksi persidangan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) Polres Magelang.

 

Di hadapan ketua majelis hakim, Erintuah Damanik, saksi Beny menegaskan, proyek penataan taman Kiai Langgeng sudah sesuai kontraknya.

 

“Sudah sesuai kontrak, baik kualitas dan volumenya proyeknya,” tegas Beny.

 

Meskipun hakim mempertegas kembali dan membacakan ulang keterangan di BAP kepolisian, saksi yang melakukan pengawasan proyek selama 50 hari kerja ini tetap menyatakan, berita acara itu tidak benar.

 

Sebagaimana diketahui, Beny merupakan salah satu saksi yang dihadirkan jaksa Roy Arlan cs dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Tiga saksi lain yang dihadirkan ialah dua pegawai Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota (DKPT) Kota Magelang, Wardani Armiyati dan Sudaryanto, serta PNS Pemkot Magelang Larsita.

 

Keempat saksi ini memberikan keterangan kepada majelis hakim dalam perkara korupsi dari tiga terdakwa, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kusdi, serta dua rekanan dari CV A Jaya, Suharno dan Sugito.

 

Erintuah mengatakan, keterangan di BAP disebutkan tiang lampu yang diproyeksikan semula galvanis digantikan besi biasa, sedangkan catnya semprot diubah cat kuas. Beny pun tetap yakin dan tak mengubah jawabannya.

 

Dalam perkara ini, jaksa Roy mendakwa Kusdi, Suharno, dan Sugito melakukan korupsi penataan Taman Kiai Langgeng yang merugikan negara sebesar Rp 60 juta. Adapun, pagu anggaran penataan taman yang dialokasikan APBD Jateng tahun 2012 itu sebesar RP 246 juta.

 

Proyek itu meliputi bongkar paving, pengadaan tanaman, serta tiang, dan lampu hias. Meski proyek belum rampung, namun pembayaran kepada rekanan sudah diselesaikan 100 persen.

 

Menanggapi pernyataan Beny di persidangan, jaksa Roy menilai saksi yang telah disumpah itu telah memberikan keterangan palsu. Menurutnya, terdapat kekurangan fisik proyek, berupa tiang lampu senilai Rp 60 juta. Ia pun berencana melaporkan Beny ke kepolisian.

 

“Itu pidana, semestinya dia (saksi Beny- ) jujur karena proyek itu fisiknya memang kurang. Kalau itu kesaksian palsu, kami akan melaporkan ke kepolisian,” ungkapnya.

 

Sidang lanjutan akan digelar Senin (1/9) mendatang.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/25/214405/Konsultan-Pengawas-Cabut-BAP-Kepolisian

26 Agustus 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Panwaslu Memproses Dugaan Politik Uang

SUARA MERDEKA – Minggu, 13 April 2014

MAGELANG – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Magelang terus memproses laporan dugaan praktik politik uang yang dilakukan dua caleg di Dapil 2 Magelang Tengah, Kota Magelang, Rabu (9/4). Termasuk memanggil salah satu saksi yang diajukan pelapor saat melapor, Jumat (11/4).

Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Magelang, Sri Nugraheni mengatakan, panggilan pertama terhadap salah satu saksi sudah dilakukan. Hal ini sebagai langkah proses penanganan kasus melanggar UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD itu.

’’Pelapor mengajukan dua nama saksi, salah satunya sudah kami panggil. Tapi sampai sekarang belum ada respons. Kita masih menunggu karena proses pemberkasan saksi, dan barang bukti hingga tujuh hari ke depan sejak adanya laporan,’’ ujarnya di kantornya, kemarin.

Ia menuturkan, pelapor diberi waktu hingga tujuh hari sejak melapor untuk melengkapi barang bukti, dan keterangan saksi. Lalu masih ada waktu lima hari kemudian untuk Panwaslu meneliti berkas tersebut sambil berkoordinasi dengan tim Penegakan Hukum Terpadu sehingga total waktu proses selama 12 hari.

’’Kalau kasus dilaporkan itu memenuhi semua unsur, langkah selanjutnya akan kami bawa ke penyidik. Sementara kalau tidak memenuhi unsur setelah batas waktu berakhir (12 hari—Red) maka kasus bisa gugur,’’katanya.

Saksi Kunci

Sang pelapor, Suharyanta menegaskan, pihaknya tetap meneruskan proses pelaporan politik uang ini. Pihaknya pun tengah mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat, dan saksi kunci atas terjadinya kasus juga melanggar Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 ini.

’’Agar laporan lebih valid lagi, kami juga konsultasi dengan tim advokasi partai. Sekarang masih ada waktu, dan kesempatan melengkapinya. Kalau sudah lengkap, kami akan datang lagi ke Panwaslu,’’ jelas dia juga caleg PDIP di Dapil 2 Magelang Tengah itu.

Terkait respons partai atas langkah laporan ini, Sekretaris DPC PDIP Kota Magelang itu mengaku, selama langkah pelaporan ini benar maka partainya akan mendukung. Meski di sisi lain ia juga mengaku kalau langkah ini sangat berpengaruh pada internal partai.

’’Pasti ada pengaruh di internal partai. Tapi ini bentuk upaya saya dalam pembelajaran politik di masyarakat. Perlu ada gerakan perubahan mental politik di masyarakat dengan melawan praktik politik uang dan korupsi,’’ tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Suharyanta melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan dua caleg, yakni dari PDIPyang membagikan uang kepada 14 orang, dan caleg PKS yang membagikan uang kepada 60 orang sebelum pemilih datang ke TPS.(H88-52)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/13/258521

2 Mei 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Dua Caleg Dilaporkan ke Panwaslu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 12 April 2014

MAGELANG – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Magelang menerima laporan adanya praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Partai Politik (Parpol), Rabu (9/4) lalu. Praktik dilakukan di daerah pemilihan (dapil) Magelang Tengah, tepatnya di Kampung Jaranan RW 7, 8, dan 9.

Laporan diterima Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Magelang, Sri Nugraheni di kantor setempat, kemarin. Adapun pelapor adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Suharyanta yang juga calon legislatif (Caleg) dari Dapil Magelang Tengah.

Didampingi Divisi SDM dan Kelembagaan Panwaslu Ika Siwi, Sri Nugraheni atau Heni menerima sejumlah berkas laporan. Di antaranya seperti surat laporan, nama-nama saksi, dan barang bukti berupa rekaman terjadinya money politics.

‘’Kami menerima laporan dari masyarakat adanya pelanggaran Pemilu berupa politik uang di Dapil Magelang Tengah. Kami sangat mengapresiasi keberanian pelapor, karena memang tindakan politik uang melanggar undang-undang,’’ ujarnya usai menerima laporan.

Heni menuturkan, praktik politik uang terjadi di Kampung Jaranan berupa pemberian Rp 100.000 dari salah seorang caleg dari PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Uang diberikan kepada 14 orang dari simpatisan PDIP dan 60 orang simpatisan PKS.

Klarifikasi Terlapor

‘’Menurut pelapor, uang diberikan sesaat sebelum pemilih mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Bukti dan saksi sudah ada, termasuk nama caleg yang melakukan praktik tersebut. Selanjutnya akan kami proses dengan mengklarifikasi pelapor, saksi, dan terlapor,’’ katanya.

Praktik politik uang ini, katanya, melanggar UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD serta melanggar Peraturan KPU N0 15 tahun 2013 tentang Kampanye. Sanksi bagi pelaku atau caleg yang berpraktik politik uang adalah dapat dibatalkan pencalegannya.

‘’Kalau bukti dan saksi sudah lengkap, akan kami bawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan polisi untuk selanjutnya diproses sesuai prosedur. Kalau terbukti, caleg bersangkutan dapat dibatalkan pencalegannya,’’ paparnya.

Sementara, Suharyanta sebagai pelapor mengemukakan, pihaknya menemukan praktik tersebut sesaat sebelum pemilih pergi ke TPS. Ada sekitar 74 pemilih masing-masing diberi uang Rp 100.000 oleh dua caleg dengan ajakan untuk memilih caleg bersangkutan. ‘’Entah ini bentuk serangan fajar atau siang bolong, tapi kami punya bukti dan saksi atas praktik tersebut. Saya sebagai caleg merasa dirugikan atas praktik ini. Apalagi, partai kami memegang teguh ideologi Pancasila, pengabdian, dan loyalitas,’’ paparnya didampingi tim suksesnya. (H88-78,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/12/258476

2 Mei 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Ke Magelang, Abraham Samad Bahas Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 April 2014

MAGELANG, suaramerdeka.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Abraham Samad SH MH akan menghadiri seminar pemberantasan korupsi di kampus UM Magelang, Sabtu (5/4) yang Fakultas Hukum UM Magelang. Samad akan menjadi nara sumber dalam seminar bertema “Masa Depan Pemberantasan Korupsi, Perpektif Hukum dan Politik” di Auditorium Kampus 1 UM Magelang.

Dekan FH UM Magelang Agna Susila SH M.Hum mengatakan seminar ini bertujuan untuk melakukan analisis akademis tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui agenda kerja KPK dalam memberantas korupsi.

“Kami ingin mengetahui perkembangan kebijakan legislatif, khususnya langkah politik wakil rakyat dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi,” tandas Agna Susila.

Dalam acara tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara UM Magelang dengan KPK berkaitan dengan komitmen UM  Magelang dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan Tri Dharma Peguruan Tinggi.

Disebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian awal agenda Milad UM Magelang ke-50 tahun ini. Dalam seminar yang akan dihadiri oleh 700 undangan tersebut, juga akan hadir wakil Komisi III DPR RI Ir Tjatur Sapto Edy.

Menurut Agna pemberantasan korupsi merupakan agenda besar bangsa Indonesia. Jika dilihat dari jumlah kasus, kinerja KPK memang berprestasi karena tidak satupun dari 385 kasus yang ditangani lepas dari jeratan hukum, termasuk para petinggi negara. Tidak heran jika tantangan KPK semakin berat, apalagi ada sebagian politisi yang mengkritisi lembaga ini agar dibubarkan.

( MH Habib Shaleh / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/05/197236

5 April 2014 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

KPK Imbau Jangan Pilih Caleg yang Berperilaku Menyimpang

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 05 April 2014  

 

image

MAGELANG, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif (caleg) yang berperilaku menyimpang. Apabila caleg yang berperilaku menyimpang terpilih, maka taruhannya negara akan hancur.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, caleg yang berperilaku menyimpang di antaranya tidak komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Juga caleg yang pernah duduk di kursi wakil rakyat sebelumnya, suka membolos dan sering melakukan tindakan tidak terpuji.

“Jangan pilih caleg seperti itu. Pelajari dan pahami betul rekam jejak mereka selama ini,” ujarnya di sela-sela mengisi Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang, Sabtu (5/4).

Dia menuturkan, tahun ini KPK memiliki program Pemilu 2014 yang berisi pemetaan kapasitas para caleg yang maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari hasil pemetaan, diketahui 90% caleg yang sekarang duduk di Senayan mencalonkan diri kembali. “Dari situ kita memotret, memetakan, dan mengobservasi para caleg itu. Siapa mereka dan memiliki program apa, termasuk komitmen mereka ke depannya,” kata bapak asal Makassar itu.

Hasil program ini, kata dia, menjadi bahan KPK untuk memberi pelajaran ke masyarakat agar dapat memilih calon berintegritas. Mereka yang berintegritas adalah yang memiliki track record bagus dalam waktu lama.

Track record ini jangan dilihat 1-2 tahun belakangan, tapi lihat dan pahami perjalanan mereka selama ini. Caleg yang memiliki rekam jejak tidak terpuji jangan dipilih,” tandas alumnus Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Dalam seminar, Samad mengungkapkan, perilaku korupsi di Indonesia sudah sangat masif. Aksi pemberantasan korupsi pun dinilainya belum memperlihatkan hasil yang signifikan tiap tahunnya. Hal ini dilihat dari indeks persepsi (IP) KPK yang masih stagnan di angka 30 selama 2011-2013.

“Karena sudah masif, pemberantasan yang dilakukan KPK juga dengan masif dan non-konvensional,” tegasnya didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy.

Samad menambahkan, metode pemberantasan korupsi tidak bisa serampangan. KPK pun membuat roadmap yang sudah mengintegrasikan antara pendekatan represif dan tindakan pencegahan. Hal ini tidak lepas dari tindakan korupsi yang sudah berevolusi dan bermetamorfosis.

“Koruptor sekarang sudah menyerang generasi muda dari sebelumnya hanya orang tua atau sudah berumur. Lalu bentuk korupsi juga sudah canggih yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi, seperti tindakan pencucian uang,” imbuhnya.

( Asef Amani / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/05/197295

5 April 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, MAGELANG | Tinggalkan komentar

Tangkap Pelaku Politik Uang, Ganjar Pranowo Janjikan Rp 2 Juta

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 13 Oktober 2013

image

GEMBLENG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku kader PDI Perjuangan, menggembleng pendukung pasangan Zamzam untuk memenangi Pilbup Magelang 27 Oktober 2013. (suaramerdeka.com/Tuhu Prihantoro)

MERTOYUDAN, suaramerdeka.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku kader PDI Perjuangan, menjanjikan hadiah Rp 2 juta kepada kader partai berlambang banteng moncong putih yang menangkap pelaku politik uang dalam Pilbup Magelang.

“Itu uang pribadi saya, bukan selaku gubernur,” katanya, Minggu (13/10), dalam kampanye pilbup untuk pasangan Zamzam di GOR New Armada, Mertoyudan.

Acara itu diikuti lebih dari 5000 kader dan simpatisan partai serta pendukung pasangan Zamzam, yakni Zaenal Arifin SIP dan HM zaenal Arifin SH. Cabup dan cawabup itu diusung PDI Perjuangan. Hadir caleg DPR RI Sujadi, Wakil Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, MM Restu Hapsari, Ketua DPC Ir H Singgih Sanyoto, Ketua PC NU KH Afiffudin Lc.

Ganjar mengemukakan, alasannya memerangi praktek politik uang dalam pilbup, karena ekses yang ditimbulkan merusak bangsa dan negara. Langkahnya itu merupakan bagian dari gerakan moralitas untuk membangun bangsa yang demokratis.

Sebelum itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Idham Samawi juga menjanjikan stimulan Rp 2 juta yang berasal dari koceknya. Kader partai berlambang banteng moncong putih yang menemukan kasus politik uang harus dilaporkan polisi. Bukti laporan polisi tadi bisa ditukarkan uang kepada Idham Samawi, mantan Bupati Bantul, DIY.

Menurut Idham, pilbup merupakan sarana untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. “Jangan meraih kemenangan dengan melakukan praktek politik uang,” pintanya.

Pada kesempatan itu, para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, serta pendukung pasangan ZamZam, menyatakan siap memenangi pilbup satu putaran untuk pasangan Zamzam. “Target kami bisa meraih 40 persen suara,” kata Drs H Subagijo MPd, ketua Tim Sukses Pasangan Zamzam.

Tekad untuk memenangkan Zamzam digemakan tiga organisasi sayap partai, Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan Taruna Merah Putih.

Wakil Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, MM Restu Hapsari, mengatakan, anggota Taruna Merah Putih berasal dari kalangan pemilih pemuda. Ganjar mengajak para pendukung Zamzam untuk memanfatkan sisa waktu dua pekan menjelang pilbup, secara efektif dan efisien. Karena kemenangan, tak bisa diraih tanpa kerja keras secara sinergis.

“Semua elemen pendukung pasangan Zamzam hendaknya menguatkan jalinan koordinasi dan komunikasi. Karena hanya dengan begitu, bisa meraih dukungan lebih dari 40 persen,” katanya.

( Tuhu Prihantoro / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/13/175619/Tangkap-Pelaku-Politik-Uang-Ganjar-Pranowo-Janjikan-Rp-2-Juta

19 Oktober 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Harga Pembelian Kendaraan Dinas Ditetapkan LKPP

SUARA MERDEKA – Selasa, 15 Oktober 2013

MAGELANG, suaramerdeka.com – Harga pembelian sepeda motor dan mobil dinas pemerintah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Harganya di bawah harga pasaran,” kata Sekretaris Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Magelang, Ariadi Wahyu Utomo, Selasa (15/10).

Meski harganya lebih murah dari harga pasaran, lanjutnya, pejabat pengadaan yang melakukan transaksi tetap wajib menawar. “Bisa dinego (ditawar red) maupun tidak harus dilaporkan kepada LKPP, dan selanjutnya dijadikan bahan bagi lembaga itu untuk menetapkan standar harga.”

Seperti diberitakan, pada APBD Perubahan 2013 Pemkot Magelang membeli mobil dinas baru. Antara lain membeli tiga Toyota Innova untuk mobil dinas wali kota, wakil wali kota dan sekda. Yang membedakan dari ketiga Toyota Innova tersebut hanya tipenya.

Selain itu juga membeli tiga Toyota Avanza untuk mobil dinas camat, empat Toyota Avanza untuk kepala kantor serta beberapa mobil untuk sekretaris dinas. Berikutnya membeli mobil sampah untuk kelurahan, sebuah dump truk untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.

Ariadi menerangkan, untuk membeli sepeda motor dinas merek Honda yang mau menjual sesuai harga yang ditetapkan LKPP di Kota Magelang hanya Honda Astra Internasional Karanggading. Untuk mobil merek Toyota hanya di Nasmoco. “Dealer sepeda motor maupun mobil lainnya tidak mau karena di bawah harga pasaran. Itu sudah saya buktikan,” tegasnya.

Dia mengemukakan, yang bisa dinego meski harga sudah ditetapkan LKPP hanya sepeda motor dan mobil yang penjualannya tidak laris di pasaran. “Seperti sepeda motor Honda dan mobil Toyota Avanza karena laris tidak bisa dinego, harganya mengikuti ketetapan LKPP,” ungkapnya sambil menambahkan, lembaga itu akan menerbitkan harga sepeda motor dan mobil setiap triwulan.

Ditanya mengenai pembelian mobil dinas BUMD, dia menjelaskan, harus sesuai harga yang ditetapkan LKPP meski pelat nomor kendaraan BUMD adalah hitam. Karena instansi yang mengawasi SKPD dan BUMD adalah sama, yaitu Kantor Inspektorat.

Harga jual sepeda motor dan mobil yang ditetapkan LKPP sudah termasuk bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan biaya administrasi. Selain kendaraan bermotor, LKPP juga menetapkan harga obat-obatan dan mesin pertanian.

( Doddy Ardjono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/10/15/175847/Harga-Pembelian-Kendaraan-Dinas-Ditetapkan-LKPP

19 Oktober 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Korupsi Bantuan Pasar Gotong Royong Magelang: Fahriyanto Divonis 2,5 Tahun, Sureni 1 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 September 2013

image

VONIS: Mantan Wali Kota Magelang Fahriyanto (kiri) divonis 2,5 tahun dan mantan Kepala DPPKAD Magelang Sureni Adi (kanan) divonis 1 tahun penjara. (suaramerdeka.com/Eka Handriana)

SEMARANG, suaramerdeka.com –Mantan Wali Kota Magelang, Fahriyanto kembali mendapat putusan pidana. Ini adalah vonis keempat dari pidana korupsi yang menjeratnya. Dalam sidang Senin (30/9) di Pengadilan Tipikor, Fahriyanto dihukum dua tahun dan enam bulan penjara. Ia juga didenda Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim yang diketuai Noor Edyono menjatuhkan pidana satu tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Magelang, Sureni Adi. Denda yang sama dengan Fahriyanto, dikenakan kepada Sureni. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama terhadap dana bantuan sosial pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang.

“Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal-pasal sebagaimana didakwakan jaksa dalam dakwaan subsider,” demikian Hakim Noor Edyono dalam sidang Senin (30/9) sore.

Sebelumnya, jaksa menuntut Fahriyanto dengan pidana masing-masing empat tahun penjara, denda Rp 50 juta setara dengan enam bulan kurungan. Serta menuntut Fahriyanto mengembalikan kerugian negara Rp 2,827 miliar. Jaksa Penuntut Umum Kejari Magelang menuntut kedua terdakwa berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hakim menilai, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 perundangan tersebut.

“Sebab perbuatan pidana itu dilakukan saat para terdakwa memiliki kewenangan dalam suatu jabatan,” kata Hakim Anggota Kalimatul Jumro membacakan putusan.

Proyek rehabilitasi Pasar Gotong Royong Magelang dilaksanakan tahun 2007. Proyek dilaksanakan oleh PT Yoga Guna Sakti, namun penyelesaiannya molor. Hingga kontrak diperpanjang dua kali, PT Yoga tak merampungkan proyek tersebut, bahkan hingga nyaris mencapai penghujung tahun anggaran 2007, proyek baru mencapai 51 persen.

Bantuan sosial untuk subsidi uang muka itu sedianya baru bisa dicairkan jika PT Yoga sudah mencapai pengerjaan 70 persen. Namun belum mencapai target itu, Sureni sudah mengajukan permohonan untuk mencairkannya dan disetujui Fahriyanto.

Dana dicairkan dalam tiga tahap dan ditampung dalam rekening Bandahara Pengeluaran Pembantu. Pencairan itu dilakukan melalui saksi Sudarwastusi dan Setyo Raharjo dengan kuitansi yang diparaf oleh Fahriyanto.

Majelis hakim menyatakan Fahriyanto tidak menikmati uang Rp 2,827 miliar itu. Karenanya, hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang semula meminta Fahriyanto mengganti uang negara sebesar Rp 2,827 miliar yang setara dengan tiga tahun kurungan.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/09/30/173993/Fahriyanto-Divonis-25-Tahun-Sureni-1-Tahun

5 Oktober 2013 Posted by | MAGELANG | Tinggalkan komentar

Penipuan CPNS Raup Rp 3,4 Miliar

SUARA MERDEKA – Senin, 30 September 2013

  • Dijanjikan Kerja di Kemenkeu

YOGYAKARTA – Sindikat penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali menelan korban. Dari dua kelompok korban di wilayah Kota Magelang dan Boyolali, Jateng, sindikat yang mengaku memiliki jaringan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengeruk Rp 3,4 miliar dari para korban.

Aksi penipuan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, Jumat (27/9) dilaporkan korban, Er­naning­rum (bukan nama sebenarnya) kepada kantor Ombudsman RI Per­wakilan DIY/Jateng Selatan. Selain dirinya yang sarjana strata satu ekonomi, ibu dan suaminya juga menjadi korban oleh aksi  Anom Jatmiko (40).

Sedangkan aksi penipuan di Kota Boyolali dan sekitarnya diadukan Anjani (bukan nama sebenarnya) ke kantor yang sama pada Selasa (24/9). Warga Sawit, Boyolali yang baru lulus dari PTN di Solo itu mengadukan Wi­narno, yang mengaku mampu melo­loskan ke Ditjen Pajak lewat seleksi jalur khusus.

Kesamaan Modus

Dari perbuatannya oknum guru sebuah SD swasta di Cepogo, Boyo­lali itu bersama sindikatnya meraup uang sekitar Rp 750 juta. Sedangkan dari korban di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya sindikasi itu merengguk uang tunai Rp 2.664.000.000.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Per­wakilan DIY/Ja­teng Selatan, Budhi Masturi SH MH, terdapat kesamaan modus operandi yang dilakukan an­tara sindikasi yang beraksi di Boyolali dan Magelang.

Kelompok penipu itu menyasar warga yang mencari jalan pintas untuk jadi CPNS di Dirjen Pajak Kemenkeu dengan menyetor sejumlah uang ber­variasi sejak puluhan juta sampai lebih dari dua ratus juta rupiah perorang. An­tara kelompok pelaku Anom Jat­mi­­ko alias Aan dan Winarno sama-sa­ma mengaku panitia penjaringan dari CV CS di Serang, Kabupaten Banten.

Dalam aksinya sindikasi mendatangi masyarakat dengan mengenalkan diri sebagai orang yang akan membantu masyarakat untuk diterima jadi PNS di Kemenkeu. (P58-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/30/238444/Penipuan-CPNS-Raup-Rp-34-Miliar

5 Oktober 2013 Posted by | BOYOLALI, MAGELANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: