Komisi E DPRD Dinilai Termalas

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2014

SEMARANG – Komisi E DPRD mendapat predikat sebagai komisi termalas di DPRD Jateng. Predikat itu disematkan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) atas dasar persentase kehadiran anggota dalam rapat paripurna selama 2013.

Badan Pekerja Div Korupsi Politik KP2KKN Hadi Indrawan Ketaren mengatakan, pihaknya menghimpun data dari Sekretariat DPRD Jateng. Data berisi persense anggota Dewan selama penyelenggaran rapat paripurna dari Januari hingga September 2013. Selama sembilan bulan itu DPRD Jateng menggelar rapat paripurna sebanyak 36 kali.

Selama itu anggota yang tidak menghadiri rapat rata-rata 13,35% perbulan. Ketidakhadiran paling banyak pada bulan Maret 19,2%, Mei 19,2%, Juni 19,8%, dan Juli 17,4%.

Pada bulan-bulan lainnya antara 7% dan11%. Jika melihat perkomisi, anggota Dewan di Komisi E diketahui lebih banyak yang tidak hadir rapat dibanding komisi lain. Rinciannya, presentase rata-rata ketidakhadiran anggota Dewan yakni; Komisi E 19%, Komisi C 17,22%, Komisi A 11,33%, Komisi D 9,88%, dan Komisi B 9,33%.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, anggota Dewan itu tidak hadir di paripurna dengan berbagai alasan. Ada yang izin sakit, tugas partai, tapi juga banyak yang tanpa pemberitahuan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2014 ini banyak anggota membagi tugas antara rapat-rapat di DPRD dan kampanye di daerah.

“Dalam posisi sekarang ini, sulit untuk bisa menghadirkan mereka secara lengkap,” kata politikus PDIPtersebut. Menurut Hadi, berdasarkan PP 37/2006 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Aggota DPRD, pendapatan anggota Dewan sangat besar. Selain gaji, ada 10 tunjangan, seperti uang representasi, paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan alat kelengkapan Dewan.

Pihak KP2KKN mengusulkan sebelas anggota BK seharusnya jangan diisi perwakilan fraksi semua. Anggota BK seharusnya cukup empat orang, sementara sisanya dari kalangan independen, baik akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly berulang kali mengatakan, pihaknya kesulitan memberi sanksi karena tata tertib kedewanan longgar. Sanksi hanya bisa dijatuhkan ketika seorang anggota Dewan tidak ikut rapat paripurna enam kali berturut- turut yang dibuktikan dalam daftar presensi. Namun tudingan KP2KKN itu dibantah Ketua Komisi E AS Sukawijaya.

Dia justru menyatakan komisi yang dipimpin aktif mengikuti kegiatan, bahkan sering mewakili DPRD menerima tamu dan audensi dari berbagai pihak. (H68,J17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248031/Komisi-E-DPRD-Dinilai-Termalas

KEPALA DAERAH/MANTAN KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH DENGAN KASUS KORUPSI TAHUN 2013

RILLIS KP2KKN JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH/MANTAN KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH

YANG BERMASALAH DENGAN KASUS KORUPSI DI TAHUN 2013

                                                                                    

Kepala Daerah Aktif :

1. Bupati Rembang (aktif) M Salim status tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.4,1M. Penyidik Polda Jateng.
2. Bupati Karanganyar (aktif) Rina Iriani diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.21,9M.  Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.
3. Walikota Semarang (non aktif) Soemarmo HS terlibat dalam kasus suap APBD 2012 Kota Semarang senilai Rp.344Jt. Status terpidana. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memvonis Walikota Kota Semarang (non aktif) 3 tahun penjara.
4. Wakil Bupati Temanggung (aktif) Budiarto diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp.2,5M. Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.
5. Bupati Pati (aktif) Haryanto diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tukar guling tanah kas desa di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati senilai Rp.1M. Status tersangka. Penyidik Polda Jawa Tengah.
6. Bupati Sragen (aktif) Agus Fatturachman diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana kas daerah Sragen TA 2003 – 2010 senilai Rp.1,1M. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

Mantan Kepala Daerah :

1. Mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004 dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp.8,7M. Kasus ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polres Boyolali.
2. Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7M. Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polresta Surakarta dahulu Polwil Surakarta.
3. Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo status tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M (sekarang dinyatakan buronan). Kasus dana pendidikan yang melibatkan Totok AP belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Dan saat ini Totok AP adalah buronan/DPO pihak Kejari Temanggung.
4. Mantan Bupati Rembang Hendarsono status terpidana dalam kasus dana kas daerah senilai Rp.6,8M yang berasal dari Dana Tak Tersangka (DTT) APBD TA 2004. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memvonis Hendarsono 4 tahun penjara.
5. Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro terlibat dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu : Berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp.6,8M. Untuk Kasus Simpedes, Probo Yulastoro belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Banyumas. Probo Yulastoro juga dinyatakan berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sampang TA 2008 senilai Rp.7,5M, yang saat ini kasus korupsi pembangunan Pasar Sampang ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Kejari Cilacap.
6. Mantan Walikota Salatiga John Manoppo terlibat dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu : kasus dugaan korupsi/penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) TA 2007 – 2010 senilai Rp.220Jt. Dalam kasus ini John Manoppo berstatus tersangka dan kasus dugaan korupsi ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polres Salatiga. Mantan Walikota Salatiga John Manoppo juga berstatus terpidana dalam kasus korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) senilai Rp.12,2M. Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 3,5 tahun terhadap John Manoppo.
7. Mantan Walikota Magelang Fahriyanto berstatus terpidana karena terlibat dalam 3 (tiga) kasus korupsi, yaitu : Kasus korupsi dana asuransi jiwa anggota DPRD Kota Magelang periode 1999 – 2004 senilai Rp.1,57M, untuk kasus ini Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 16 bulan penjara kepada Fahriyanto. Untuk 2 (dua) kasus korupsi lainnya Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 1,5 tahun dalam kasus korupsi dana pengadaan buku ajar sekolah tingkat SD, SMP dan SMA senilai Rp.2M dan kasus korupsi penyelewengan APBD Magelang dari pos Dana Tidak Tersangka (DTT) senilai Rp.470Jt.
8. Mantan Bupati Demak Endang Setyaningdyah, berstatus terpidana dalam kasus korupsi dana bantuan desa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.2,148M, yang divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung RI pada bulan Februari 2013. Saat ini mantan Bupati Demak tersebut dinyatakan buron (DPO) oleh Kejari Demak.
9. Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,3M, yang diperuntukan untuk kegiatan keagamaan, rehab masjid dan mushola, serta pendidikan pendidikan berbasis keagamaan yang dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. Penyidik Kejari Kendal.

Database KP2KKN Jawa Tengah – Juli 2013

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

KORUPSI KEPALA DAERAH     1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati).Jawaban Kejati : Kasus Rina tidak akan di SP3-kan, saat ini masih dalam proses pengumpulan data. Kejati perlu melakukan ekspose kembali di Kejagung untuk mendalami kasus tersebut, walaupun Kejati sudah melakukan ekspose di Gedung Bundar (Kejagung). 2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati).Jawaban Kejati : Memang dalam surat dakwaan tim Kejari Temanggung dalam kasus ini yang sudah disidangkan di PN Temanggung menyebut-nyebut keterlibatan dari Wakil Bupati Temanggung tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam supervisi dari Kejati dan saat ini kasus tersebut masih dalam kajian, dengan menggali data. 3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman – (Kejati).Jawaban Kejati : Kejati masih menunggu hasil proses persidangan tentang keterlibatan Bupati Sragen dalam kasus tersebut, dimana saat ini PN Tipikor Semarang lagi menyidangkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut.    KORUPSI APBD   4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri).Jawaban Kejati : Kasus tersebut sudah di SP3, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia. 5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati).Jawaban Kejati : Kasus tersebut sudah di SP3 oleh Kejati pada tahun 2012, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan sebelum proses penyidikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia. Disamping itu dengan mengacu pada PP 10, dan petunjuk dari Kejaksaan Agung dengan pertimbangan keuangan negara sudah dikembalikan. 6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).Jawaban Kejati : Kejari Ambarawa akan di supervisi oleh Kejati untuk ditanyakan perkembangan kasus ini     KORUPSI BUKU AJAR   7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo).Jawaban Kejati : Kasus Buku Ajar Kab. Wonosobo. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait masih lambatnya penanganan kasus tersebut. Namun kasus tersebut masih bergulir. Dalam hal ini Kejati akan digelar perkara bersama Kejari. 8  Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah.Jawaban Kejati : Kasus Buku Ajar Kab. Pemalang. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait permasalahan kasus tersebut. Kejati akan memanggil Kejari sana untuk melakukan gelar perkara di Kejati dan akan melakukan supervisi dalam kasus ini.  KORUPSI BANSOS   9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi).Jawaban Kejati : Kasus tersebut sudah di SP3 (Kejati akan di cek kembali dalam kasus tersebut) 10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen).Jawaban Kejati : Kasus ini sudah ada hasil audit BPKP dan tidak lama lagi kasus ini akan dilimpahkan ke PN Tipikor Semarang. 11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).Jawaban Kejati : Kasus tersebut masuk penyidikan tahun 2012, Pihak kejaksaan dengan tim masih menghimpun beberapa bukti dengan di Kejari beberapa daerah  KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya   12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora)Jawaban Kejati : Kejati masih menunggu ijin dari Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim Pengadilan Agama Blora. 13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap).Jawaban Kejati : Kejati menunggu hasil audit dari tim audit teknis dari Polines yang bekerjasama dengan persetujuan BPKP. 14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).Jawaban Kejati : Masih menunggu hasil audit dari BPK Jawa Tengah dalam menghitung kerugian keuangan negara, Berkas sudah selesai tinggal di sidangkan di PN Tipikor Semarang dan sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. 15 Dugaan korupsi/ kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2009 senilai Rp.5,6M – Kejari Karanganyar, Jawaban Kejati : Akan dilakukan gelar perkara oleh Kejati dan melakukan supervisi terhadap Kejari Karang Anyar dalam penanganan kasus korupsi ini. 16 Dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan (buku Mulok) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK 2010) Kejati dan bereapa Kejari didaerah : Jawaban Kejati : Rembang, Purbalingga, Banjarnegara (sudah disidangkan di PN Tipikor Semarang), untuk yang di Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen (Kejati telah menetapkan para PPK dan para penjedia barang dimasing-masing kabupaten tersebut sebagai tersangka dalam kasus DAK 2010 tersebut). Sedangkan untuk yang di Kab. Temanggung dan Kab. Pekalongan pihak Kejati akan melakukan supervisi terhadap kinerja kejari yang dimaksud. 17  Dugaan korupsi pengelolaan dana Perusda – PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Holding Company) atau lebih dikenal dengan nama kasus pengelolaan dana agrobisnis PT RSBJ untuk pengadaan lahan tebuJawaban Kejati : Kejati sudah menetapkan Siswadi dan Imam Sudjono sebagai tersangka dalam kasus ini dan sudah melakukan penyitaan dan akan terus melakukan penyitaan atas aset-aset PT RBSJ dan aliran dana terkait kasus tersebut. Pada kasus ini Kejati akan lebih memperhatikan mulai dari penyertaan modal dan akan membidik aktor intelektualnya. Kejati menegaskan kepada KP2KKN dalam kasus ini pihaknya akan menyandingkan UU Tipikor dengan UU TPPU dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang sangat besar pada kasus RSBJ tersebut

Database KP2KKN Jawa Tengah 26 Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

 

KORUPSI KEPALA DAERAH     1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati).  2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati).  3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman – (Kejati).      KORUPSI APBD   4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri).  5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati).  6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).       KORUPSI BUKU AJAR   7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo).  8  Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah.   KORUPSI BANSOS   9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi).  10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen).  11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).  KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya   12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora)  13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap).  14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).

Database KP2KKN Jawa Tengah Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH HUKUM (DATA 2012)

KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH HUKUM

                                                                                      

Kepala Daerah Aktif :

1.        Bupati Rembang (aktif) M Salim tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.5,2M. Penyidik Polda Jateng.

2.      Bupati Karanganyar (aktif) Rina Iriani diduga terlibat dalam kasus korupsi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.21,9M.  Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

3.      Walikota Semarang (aktif) Soemarmo HS terlibat dalam kasus suap APBD 2012 Kota Semarang. Status terdakwa. Penyidik KPK.

4.      Wakil Bupati Temanggung (aktif) Budiarto diduga terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp.2,5M. Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

5.      Bupati Pati (aktif) Haryanto diduga terlibat dalam kasus korupsi tukar guling tanah kas desa di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati senilai Rp.1M. Status tersangka. Penyidik Polda Jawa Tengah.

6.      Bupati Sragen (aktif) Agus Fatturachman diduga terlibat dalam kasus korupsi dana kas daerah Sragen TA 2003 – 2010 senilai Rp.1,1M. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

7.       Bupati Pekalongan (aktif) Amat Antono diduga terlibat dalam kasus korupsi/penyelewengan dana APBD TA 2011 senilai Rp.105M. Dilaporkan oleh Front Rakyat AntiKorupsi (Fraksi) Kab. Pekalongan ke KPK pada tanggal 10 September 2012.

8.      Bupati Purbalingga (aktif) Heru Sudjatmoko diduga terlibat dalam kasus korupsi penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2010, dalam bentuk pemberian tunjangan pejabat tak dilantik senilai Rp.6M. Dilaporkan oleh Pratikno Widiarso (staf ahli, pejabat Eselon IIb) ke KPK pada bulan Oktober 2012.

9.      Wakil Bupati Jepara (aktif) Subroto adalah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dan penipuan dalam jual/ beli lahan di Padepokan Ganesa Jalan Badak Timur V Semarang seluas satu hektar, senilai Rp.2,5M. Penyidik Polrestabes Semarang

 

Mantan Kepala Daerah :

 

1.      Mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp.8,7M. Belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polres Boyolali.

2.     Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto tersangka dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7M. Dalam kasus Buku Ajar Slamet Suryanto belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Surakarta.

3.     Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo tersangka kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M (sekarang buronan). Kasus dana pendidikan yang melibatkan Totok AP belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dan saat ini Totok AP adalah buronan pihak Kejari Temanggung.

4.     Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro tersangka dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp.6,8M. Kasus Simpedes Probo Yulastoro belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Banyumas. Probo juga adalah tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Sampang TA 2008 senilai Rp.7,5M. Penyidik Kejari Cilacap.

5.     Mantan Walikota Salatiga John Manoppo tersangka dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu kasus dugaan korupsi/penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) TA 2007 – 2010 senilai Rp.220Juta yang disidik oleh Polres Salatiga, dan kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) senilai Rp.12,2M. Untuk kasus JLS ini disidik oleh Penyidik Polda Jateng.

Database KP2KKN Jawa Tengah – November  2012

DARI MULUT HARIMAU KE MULUT BUAYA (2009)

LIPS SERVICE PEMBERANTASAN KORUPSI (2010)

JAUH PANGGANG DARI API (2008)

TEBANG PILIH DALAM PUTUSAN KORUPSI (2009)

NASIONALISME BARU TANPA KORUPSI (2008)