KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Press Release : KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) 2014

KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) Buka Pos Pengaduan UN 2014 di 8 Daerah. Kecurangan Diduga Masih Banyak Terjadi

Press Release

Kelompok masyarakat sipil dibeberapa daerah Indonesia akan membuka pos pengaduan terkait dengan penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) 2014 di 7 daerah Jakarta, Medan, Semarang, Garut, Malang, Makassae, Lampung dan Solo. Pembukaan pos ini bertujuan untuk menampung pengaduan publik terkait dengan kecurangan dalam penyelenggaraan UN 2014. Laporan pengaduan dan hasil pemantauan akan disampaikan ke Kemendikbud dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dan jika ditemukan tindak pidana akan disampaikan pada pihak kepolisian.

Pengalaman penyelenggaraan UN pada tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa UN diwarnai berbagai masalah seperti penyelewengan dalam pengadaan dan distribusi naskah soal, beredarnya contekan jawaban dikalangan siswa dan keterlibatan guru, kepala sekolah memberi contekan pada peserta UN. Ditingkat sekolah misalnya, beredar contekan dikalangan siswa baik yang diperoleh oleh siswa itu sendiri ataupun yang disebar oleh kepala sekolah dan guru. Ditingkat pemerintahan misalnya, dinas pendidikan meluluskan peserta UN yang nilainya tidak layak untuk lulus. Penyelenggaraan UN tahun ini telah beredar contekan dikalangan siswa di Jabar dan Surabaya dan masalah lainnya dalam penyelenggaraan UN.

Koalisi masyarakat sipil memandang munculnya masalah dalam penyelenggaraan UN disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, UN masih menjadi penentu kelulusan siswa. UN sebagai penentu kelulusan telah memicu tekanan cukup tinggi pada peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Tekanan ini semakin berat ketika guru dan kepala sekolah menyadari sepenuhnya bahwa murid mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjawab soal-soal yang diujikan dalam UN yang berstandar nasional. Kualitas sekolah mereka masih berada jauh dibawah standar nasional baik dari sisi pengajaran guru maupun fasilitas dan sarana yang serba terbatas. Berdasarkan data Kemdikbud, hampir 80 persen dari seluruh sekolah di Indonesia berada dibawah standar nasional.

Kedua, adanya kepentingan politik nasional dan daerah yang mengharamkan banyaknya siswa yang tidak lulus UN. Ketidaklulusan siswa dalam jumlah besar misalnya sekitar 40 persen ditingkat sekolah, daerah ataupun nasional merupakan aib bagi kepala daerah dan pejabat terkait pendidikan. Publik akan bertanya tentang kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan terutama bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan. Misalnya, publik akan bertanya, mengapa banyak murid tidak lulus UN (sampai 40 persen)? Bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan yang telah lebih dari 20 persen dari total APBN dan APBD? Jangan-jangan dana tersebut dikorupsi sehingga murid disekolah tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik karena dana sekolah telah berkurang karena dikorupsi.

Kondisi ini menyebabkan orang tua, murid, guru dan kepala sekolah berlomba-lomba menyelamatkan diri dan sekolah mereka dari UN. Mereka menggunakan berbagai cara untuk meloloskan murid dari UN yang berada diatas kemampuan mereka ini. Oleh karena itu, wajar jika ada kepala sekolah, guru atau pun murid yang mencari contekan jawaban UN. Kepala sekolah misalnya dengan jaringan Kepala Sekolah berusaha mendapatkan contekan dengan membayar oknum pemerintah untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Begitu juga murid juga mencari jalan pintas dengan mencari-cari dan terkadang membeli contekan dengan harga tertentu.

Pemerintah memang telah membantah bahwa contekan jawaban UN tidak benar. Pernyataan pemerintah seperti ini benar separuh dan salah separuh. Benar separuh bahwa contekan jawaban UN memang tidak sepenuhnya betul 100 persen. Namanya juga contekan, kalau benar 100 persen justru akan terlihat bahwa jawaban murid peserta UN berasal dari contekan tersebut. Pernyataan pemerintah salah separuh bahwa sebenarnya contekan tersebut sebenarnya memiliki kebenaran karena sebagian jawaban dalam contekan jawaban UN yang beredar dikalangan kepala sekolah, guru dan siswa memiliki kebenaran jawaban sampai pada tingkat bisa meloloskan peserta dalam UN.

Kepala sekolah dan guru merupakan mata rantai dari birokrasi pendidikan daerah. Kecurangan UN yang melibatkan mereka seringkali diabaikan karena memang sebagian pejabat pendidikan menutup mata akan kecurangan ini. Lagipula, sebagian daerah juga telah membentuk tim khusus guna meluluskan siswa dalam UN. Oleh karena itu, wajar jika penyelenggaraan UN tahun 2014 ini kecurangan UN tetap terjadi karena panitia dan pengawas UN juga sebagian berasal dari kalangan pendidikan juga.

Oleh karena itu, isu bahwa contekan jawaban UN telah beredar sebenarnya harus disikapi serius oleh pemerintah dan kepolisian. Contekan jawaban yang kebenaran jawabannya diatas 60 persen atau bisa meloloskan siswa lulus UN pantas untuk ditelusuri lebih lanjut. Tidak mungkin seseorang bisa mereka-reka jawaban UN yang menghasilkan 60 persen jawaban benar.

Pengalaman penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi pelapor kecurangan. Sebaliknya, Mendikbud atau pemerintah daerah justru membela sekolah dan guru yang terbukti melakukan kecurangan. ICW pernah mengadvokasi kecurangan UN pada Kemdikbud dan tidak pernah mendapat penjelasan yang meyakinkan bagaimana Kemdikbud melindungi pelapor kecurangan. Kemdikbud dan pemerintah daerah tidak dapat menjamin bahwa setelah melapor dan mengungkap kesaksian kecurangan UN, pelapor akan dijamin masa depan dan karirnya.

Menghadapi hal ini, ICW bersama masyarakat sipil lainnya membuka pos pengaduan UN. Pembukaan pos ini bertujuan untuk mendorong agar penyelenggaraan UN berjalan secara jujur sehingga tidak mencemari karakter siswa. Siswa yang jujur akan bertindak tidak jujur karena kecurangan yang didorong oleh penyelenggaraan UN. Untuk mengantisipasi hal ini masyarakat sipil diberbagai daerah akan membuka pengaduan UN 2014 untuk beberapa daerah seperti :

Sahdar, Medan, (Linda -085277841729)
GGW, Garut, Rudi (085318565830)
MCW, Zakaria (081918196833)
YSKK Solo (Ana Susi Yuniasri -081567682123).
KP2KKN, Semarang (Roni-085641179199, Hanum-081392181771)
Yappika, Jakarta  (Hendrik Rosdinar -021-70966101)
FIK ORNOP, Makassar Mukmin (081355338059)
Dandy Ibrahim, Lampung (081369617555)
ICW, Jakarta (0217901885) Aisy dan Tari.

Jakarta, 15 April 2014

KoLePUN (Konsorsium LSM Pemantau UN)
Contact Person : Febri Hendri A.A (082147502175).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/kolepun-koalisi-lsm-pemantau-un-buka-pos-pengaduan-un-2014-di-8-daerah-kecurangan-diduga

17 April 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Press Release: Mewujudkan Pemilu Berintegritas (Pembentukan Posko Pemantau Pemilu)

Press Release

Mewujudkan Pemilu Berintegritas

(Pembentukan Posko Pemantau Pemilu)

 

 Demokrasi yang Berintegritas

Kontestasi politik menjelang Pemilu 2014 terasa semakin memanas, pelanggaran demi pelanggaran telah terjadi di beberapa daerah khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena ini menjadi sangat penting melandasi persaingan itu dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Mendorong peserta pemilu malakukan aktivitas politik dengan mengedepankan fairnessdalam kontestasi pemilu 2014 ini menjadi sangat penting. Mewujudkan pemilu yang berintegritas setidaknya memberikan ekspektasi untuk lahirnya pemerintahan yang bersih.

Idealnya, pemilu dibangun baik secara kualitas maupun dari aspek integritas dalam pelaksanaannya. Namun faktanya, pelaksanaan pemilu masih menyisakan banyak persoalan, diantaranya menyangkut persoalan adminstratif pemilu, misalnya carut-marutnya daftar pemilih tetap yang tidak terselesaikan secara tuntas. Pada sisi yang lain, aspek integritas pemilu tercoreng dengan maraknya praktek politik transaksional. Praktek poltik uang dalam membangun keterpilihan dan masuknya dana-dana yang dilarang sebagai modal politik mencirikan rendahnya integritas pemilu.

 

Fakta-fakta Korupsi Pemilu

Beberapa temuan pelanggaran telah muncul, mulai ketidak patuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanyenya hingga maraknya money politic yang terjadi di beberapa daerah.Rendahnya kualitas pelaporan dana kampanye peserta pemilu menjadi hal yang sangat meprihatinkan.Kami melihat laporan dana kampanye yang dilaporkan hanyalah untukmemenuhi syarat formal yang harus mereka penuhi kepada KPU tanpa disertaidengan kejujuran mereka dalam melaporkan dana kampanyenya.Disamping itu, penggunaan fasilitas negera terutama kebijakan dan anggran sangat rawan dilakukan oleh peserta pemilu yang mempunyai akses birokrasi dan anggran negara maupun daerah juga marak dilakukan para kontestan pemilu 2014 ini. Beberapa temuan awal yang terpantu termasuk politisasi dana bansos dan bantuan infrastruktur yang dikucurkan sejak akhir tahun 2013 lalu. Dari porsi anggaran bisa terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan seperti dana bansos yang meningkat hingga 106.53% yang sebelumnya di tahun 2013 sebesar 15,3 milyar ditahun 2014 menjadi 31,6 milyar belanja bansos begitu juga bantuan infrastruktur kepada masyarakat.

Dana-dana seperti ini yang marak digunakan untuk kepentingan politik para caleg baik untuk mencari dukungan suara bahkan sebagai suberdana ilegal kampanye mereka. Berdasarkan laporan masyarakat yang di terima KP2KKN ada indikasi pemotongan batuan yang diberikan kepada masyarakat sebesar 10-20% dari nilai bantuan. Menurut informasi masyarakat pemotongan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kampanye caleg yang membantu dalam pengajuan bantuan tersebut.

Transaksi politik antara caleg dengan para pemilih marak terjadi menjelang pemilu. Suara masyarakat banyakdihargai dengan uang lima puluh ribu rupiah atau sejumlah barang/sembako. Tentu saja hal tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang potensial akan dikorupsi oleh para caleg ini setelah mereka menjadi anggota dewan. Dibeberapa tempat juga telah ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya pengumpulan fotocopy KTP yang nantinya akan dijanjikan sejumlah uang,barang atau program (pascabayar) maupun kegiatanbagi-bagi amplop berisi sejumlah uang dan sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh caleg maupun timsukses caleg.

 

Pemantauan Pileg & Pilpres

Berangkat dari keprihatinan terhadap masih maraknya persoalan yang mengancam  integritas pemilu 2014, jaringan antikorupsi di 15 provinsi sepakat untuk melakukan pemantauan pemilu. Bekerjasama dengan ICW, KP2KKNsebagai elemen masyarakat akan melakukan pemantauan di Jawa Tengah. Kami tergerak untuk ikut memantauapemilu legislatif (Pileg) maupun presiden (Pilpres). Pemantauan yang kami lakukan fokus pada 3 masalah utama, yaitu; dana kampanye, praktek politik uang dan penggunaanfasilitas publik/ fasilitas jabatan.

Bentuk pemantauan yang kami lakukan adalah pemantauan di lapangan dan membuka posko pemantauan. Selain untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas, tujuan dibukanya posko juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya politik uang. Secara aktif, kami juga mengajak masyarakat untuk turut menjadi bagian dalam memantau pemilu  dan mau melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Laporan pelanggaran bisa disampaikan ke posko KP2KKN atau melalui website http://www.politikuang.net. Nantinya, laporan dan temuan yang kami dapatkan akan kami laporkan dan advokasi kepada penyelenggara pemilu yang berwenang. Sementara pemantauan di lapangan,pemantau KP2KKN akan menyebar hampir di seluruh dapil Jawa Tengah. Kami terus memperluas semangat pemantauan inipada jaringan di beberapa daerah sehingga tidak tidak menutup kemungkinan daerah pemantauan akan terus meluas dan mencakup semua dapil.

 

Semarang 12 Maret 2014

KP2KKN & ICW

Ronny Maryanto (KP2KKN) : 085641179199 (onnyxz@gmail.com)

Almas  Sjafrina (ICW) :  081259014045 (almas@antikorupsi.info)

12 Maret 2014 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Kajian Tentang Pelaporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014: KPU Perlu Tegas Atas Buruk Laporan Dana Kampanye Partai Politik

BERITA ICW – SIARAN PERS

Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodik 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.

 

Adanya peloran periodic yang diatur oleh PKPU No. 17 tahun 2013 sebenarnya merupakan kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya pelaporan periodik, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal  134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Masa Kampanye pemilu dilaksanakan 21 hari dan berhenti 3 hari sebelum hari pencoblosan (Pasal 84). Laporan periodik dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

 

Meskipun merupkana sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua partai politik membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan, format laporan yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan pengaturan Pasal 19 PKPU no. 17 tahun 2013 masih belum terpenuhi.

 

Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi public. Di sisi yang lain, Partai Politik masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada publik yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).

 

Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan harapan publik. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukan komitmen kepada pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye pemilu.

 

Ketentuan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye pemilu 2014 terutama laporan awal sumbangan diatur di dalam Undang-undang Pemilu (UU No. 8 tahun 2012) dan PKPU No. 17 tahun 2013. Di dalam Pasal 129 Undang-undang Pileg dengan jelas diatur mengenai asal sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye partai politik. Selain itu, harus dicatata di dalam pembukuan dana kampanye yang terpisah dari pembukuan dana partai politik. Berikut lengkap bunyi Pasal 129.

 

Pasal 129

(1)  Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

(2)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

 

(1). partai politik;

1. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(4)  Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

 

(5)  Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

 

(6)  Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

 

(7)  Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

 

Terkait pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik sesuai dengan Pasal 134 diatur untuk dilaporkan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari:

 

1) laporan awal dana Kampanye Pemilu dan

 

2) rekening khusus dana Kampanye Pemilu

 

laporan ini diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, atau 21 hari masa kampanye yang berarti 24 hari sebelum pemungutan suara.

 

Di dalam ketentuan PKPU No. 17 tahun 2013, pengaturan tentang pelaporan penyumbang dana kampanye ini dibuat lebih rinci dalam bentuk ketentuan pelaporan periodik 3 bulanan yang dihitung sejak ditetapkannya PKPU, atau pelaporan periodik dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2013 dan pada tanggal 2 Maret 2014 untuk tahap kedua. Berikut adalah bunyi Pasal 22 dan 23 PKPU 17 tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye.

 

Pasal 22 

 

 (1)  Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2)  Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(3)  Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(4)  Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

 

Pasal 23  

 

(1)  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum.

(2)  KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum.

(3)  Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD.

 

Terkait dengan pencatatan identitas penyumbang, Partai Politik juga harus mengikuti ketentuan dari Pasal 19 PKPU sebagai berikut:

 

Pasal 19  

(1)  Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.

(2)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

 

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

pekerjaan;

alamat pekerjaan; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

 3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

 4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(3)  Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

 

nama kelompok;

alamat kelompok;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa :

 1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

(4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah, mencakup:

 

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;

c.  jumlah sumbangan;

d. asal perolehan dana;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;

f.  nama dan alamat direksi;

g. nama pemegang saham mayoritas;

h. keterangan tentang status badan hukum; dan

i.  pernyataan penyumbang bahwa:

.    1)  penyumbang tidak menunggak pajak;

.    2)  penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

.    3)  dana tidak berasal dari tindak pidana;

.    4)  sumbangan bersifat tidak mengikat.

 

Catatan Atas Pelaporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013

 

Catatan Umum

a)    Hingga batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye pada 27 Desember 2013, baru 4 Partai politik yang menyerahkan, yaitu;

Partai Nasdem, menyerahkan paling awal, pada 24 Desember 2013

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Golkar

Partai Amanat Nasional

b)    Semua partai politik tidak menyertakan keterangan terkait rekening khusus dana kampanye masing-masing di dalam laporan.

c)     Semua laporan yang sudah diserahkan ke KPU tidak sesuai dengan format PKPU No. 17 tahun 2013.

d)    Terkait pencatatan sumbangan, semua Partai Politik tidak mengikuti ketentuan tentang identitas penyumbang sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2013.

e)    Semua kandidat DPR RI yang dilaporkan partai politik tidak ikut menyertakan ketentuan pencatatan keuangan kampanye sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 17 tahun 2013.

 

Catatan Khusus Masing-masing Partai Politik

 

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai dengan pasal 19 PKPU.

c)     Tidak menyertakan catatan keuangan kandidat

d)    Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya, melebihi nilai plafon sumbangan dari perusahaan di dalam Undang-undang.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Catatan:

a)    Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye

b)    Tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU.

c)     Terdapat 2 nama penyumbang perseorangan yang tidak memiliki alamat jelas.

d)    Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

 

3.  Perbandingan Dana Kampanye Pemilu 2009

Jika mengacu penerimaan dana kampanye pemilu 2009, dana kampanye yang telah dilaporkan oleh partai politik terjadi peningkatan yang signifikan. Berikut gambaran peningkatan penerimaan dana kampanye:

 

 

Kesimpulan

  1. Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik, hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sumbangan yang tidak  jelas identitasnya. Oleh karenya dana kampanye partai masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi publik.
  2. Partai Politik terlihat masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik.
  3. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).
  4. Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat.
  5. Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye parpol.
  6. Semua parpol tidak menyertakan rekening khusus di dalam laporannya, perlu diklarifikasi lebih lanjut sesuai dengan amanat Pasal 134 UU Pemilu Legislatif.

Rekomendasi

Terkait dengan pelaporan tahap pertama dapat direkomendasikan sebagai berikut:

  1. Partai Politik untuk dapat memperbaiki laporannya sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kembali kepada KPU.
  2. Kandidat Partai Politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan yang pengeluaran ke KPU dan dipublikasi lewat website KPU atau website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh public.
  3. KPU seharusnya menjadikan Momentum pelaporan periodik 3 bulanan dana kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu
  4. KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan KPU.
  5. KPU untuk segera meminta 8 Partai-partai yang belum menyerahkan laporan, yaitu:

1.    Partai Keadilan Sejahtera

2.    Partai PDI-Perjuangan

3.    Partai Gerindra

4.    Partai Demokrat

5.    PPP

6.    Partai Hanura

7.    PBB

8.    PKP Indonesia

6.    Bawaslu seharusnya mulai melakukan pengawasan akan potensi dana-dana yang dilarang sebagai sumber dana kampanye peserta pemilu

7.    Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh Partai Politik sekaligus menilai partai mana yang dipandang baik dari sisi akuntabilitas keuangan kampanye.

 

Koalisi  Pemantauan Dana Kampanye

Transparansi Internasional Indonesia

Indonesia Corruption Watch

17 Januari 2014 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Jangan Ada Lagi Hakim Pelaku Korupsi

Courtesy of infokorupsi

Courtesy of infokorupsi

 

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menyerahkan hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor kepada Mahkamah Agung, yang diwakili oleh oleh Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar pada Selasa (20/8) lalu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Koalisi berharap hasil penelusuran dapat menjadi bahan masukan untuk MA agar dapat memilih hakim yang benar-benar berintegritas.

“Sejumlah vonis bebas dan ringan bagi para koruptor sungguh mengkhawatirkan,” tukas Emerson Yuntho, peneliti ICW. Ia mengakui, sejumlah pengadilan tipikor di daerah memberikan vonis bebas dan ringan bagi para terpidana korupsi. “Kami khawatir koruptor menguasai Pengadilan Tipikor.”

“Koalisi menuntut MA untuk tegas dan selektif. Jangan sampai hakim ad hoc tipikor malah jadi pelaku korupsi. Kalau perlu, MA tak usah meloloskan semuanya sampai evaluasi menyeluruh pengadilan tipikor seluruh Indonesia,” tegas Emerson. Menurut dia, dari seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang berjumlah 40 orang, memang tidak ada yang benar-benar layak diloloskan.

Dalam catatan ICW hingga 20 Agustus 2013, sedikitnya ada 89 terdakwa  korupsi yang telah dibebaskan oleh pengadilan tipikor di seluruh daerah. “Ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus benar-benar teliti memilih hakim ad hoc tipikor. Jangan sampai, ada calon hakim yang malah nantinya makin merusak wajah Pengadilan Tipikor,” tandas Emerson.

Setidaknya, akhir-akhir ini, ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat, adalah contoh terbaru hakim yang malah melakukan tindak pidana korupsi. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Kasus vonis bebas terakhir yang menggegerkan ada di Pengadilan Tipikor Medan, terhadap Rahudman Harahap, wali kota Medan nonaktif, Kamis (15/8) lalu. Rahudman menjadi terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005. “Padahal sebelumnya, tidak ada satu pun terdakwa korupsi yang lolos dari vonis bersalah sejak pengadilan Tipikor medan berdiri pada 2011 lalu,” ujar Emerson prihatin.

Ada dua kecurigaan terhadap vonis bebas Ruhudman. Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Setdakab Tapsel Amrin Tambunan yang telah divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga terlibat. Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding mengubah hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Lalu  Mahkamah Agung memperberatnya menjadi 4 tahun penjara. Dalam persidangan, Amrin mengaku diperintah Rahudman untuk melakukan perbuatannya.

Kedua, majelis hakim perkara Rahudman yang diketuai Sugiyanto, pernah membebaskan dua terdakwa korupsi sebelumnya ketika kasus korupsi masih diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Kedua vonis bebas adalah perkara korupsi tukar guling (ruilslag) lahan Kebun Binatang Medan (KBM) pada Jumat, 27 Mei 2010. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membebaskan Ramli Lubis (56), mantan Sekda dan Wakil Wali Kota Medan.  Perkara lain yang divonis bebas yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan. Saat itu, Kamis 7 Oktober 2010, majelis hakim yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan terdakwa Koesman Wisohudiono.

Hasil penelusuran terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor dapat dibaca di sini.

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/jangan-ada-lagi-hakim-pelaku-korupsi

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Meragukan, Kualitas Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Courtesy of inilahcom)

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyita perhatian publik karena tren vonis bebas dan ringan bagi para koruptor, selain juga deretan hakimnya yang bermasalah. Kini, Pengadilan Tipikor membutuhkan sekitar 70 hakim baru di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menelusuri rekam jejak 40 calon hakim ad hoc tipikor, sebagai rekomendasi bagi Mahkamah Agung selaku Panitia Seleksi (Pansel).Dan sayangnya, kualitas 45% calon hakim ad hoc tipikor meragukan.

Penelusuran dilakukan di tingkat pertama dan banding, baik di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan dukungan mitra kerja koalisi. Emerson Yuntho, peneliti ICW, mengatakan, “Kami menggunakan metode investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran media dan wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon,” jelasnya.

Hingga Agustus 2013, Pansel MA telah meluluskan 40 calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis. Selanjutnya mereka akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara. Berikut hasil penelusuran koalisi terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor. 

Rincian Temuan Koalisi terhadap Rekam Jejak 40 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Profil Jumlah
Punya afiliasi dengan partai politik 7 calon (17.5%)
Pengalaman di bidang hukum kurang dari 15 tahun 2 calon (5%)
Pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP 4 calon (10%)
Gelar pendidikannya diragukan 2 calon (5%)
Pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (jobseeker) 3 calon (7.5%)

Tabel 1. Profil para calon hakim ad hoc tipikor

“Jumlahnya sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi,” jelas Emerson lagi. Sedangkan, aku Emerson, 22 orang (55%) calon diragukan kredibilitasnya. “Kami belum menemukan catatan buruk 22 orang ini. Tapi kami juga tidak menemukan kontribusi signifikan mereka untuk upaya pemberantasan korupsi,” Emerson menekankan.

Komposisi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Berdasarkan Profesi

Profesi Jumlah
Advokat 24 calon (60%)
Dosen 8 calon (20%)
PNS 4 calon (10%)
Militer 3 calon (7.5%)
Purnawirawan Polri 1 calon (2.5%)

Tabel 2. Komposisi calon hakim ad hoc tipikor berdasarkan profesi

Banyak calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap. Berikut rinciannya:

Usia Jumlah
40-45 tahun 14 calon (35%)
46-50 tahun 9 calon (22.5%)
51-55 tahun 8 calon (20%)
di atas 55 tahun 4 calon (10%)

Tabel 3. Komposisi hakim ad hoc tipikor berdasarkan usia

Koalisi menegaskan bahwa dari total 40 orang calon, tidak ada calon yang memenuhi kriteria. “Sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc yang kualitasnya meragukan. MA tidak perlu memaksakan diri, karena banyak calon yang kualitas dan integritasnya lemah,” ungkap Emerson.

Emerson yakin, bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon. “Supaya tidak ada lagi hakim tipikor yang malah melakukan tipikor, atau putusan-putusan kontroversial,” tegas Emerson. Koalisi bahkan mendorong moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim ad hoc tipikor, sampai ada evaluasi menyeluruh terhadap Pengadilan Tipikor.

Calon hakim tipikor harus sesuai standar

Secara umum, mandat pengangkatan hakim ad hoc tercantum dalam UU No. 46 Tahun 2009. Kriteria pengangkatannya, diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun

2. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat proses pemilihan

3. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain untuk Mahkamah Agung, agar dapat menyeleksi para hakim yang lebih berkualitas, yaitu:

Usulan Kualifikasi Alasan
Sudah berpengalaman selama 15 tahun di bidang hukum. Menjadi hakim ad hoc tipikor butuh pemahaman mendalam tentang hukum. Bukan sekadar punya gelar sarjana hukum selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
Independen dan imparsial. Jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” parpol untuk menyelamatkan kader-kader yang terjerat kasus korupsi.
Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Rekam jejak dan motivasi para calon hakim yang tidak jelas boleh jadi mencerminkan mereka hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun.
Integritas. MA harus meneliti betul apakah para calon pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Tentu akan keliru jika hakim ad hoc yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi—ini potensi malapetaka bagi pemberantasan korupsi.
Kualitas pendidikan Indikasi beberapa calon beli ijazah palsu menunjukkan pentingnya penelusuran mendalam tentang pendidikan calon.Beberapa lembag diduga kerap jualbeli ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, kualitasnya kami ragukan.

Tabel 4. Rekomendasi Kriteria  Hakim Ad Hoc Tipikor oleh Koalisi

Saat ini, Pengadilan Tipikor tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Berikut daftarnya:

Hakim Kasus
Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan penyidikan perkara suap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna.
Kartini Julianna Marpaung, Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.
Heru Kisbandono. hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Perkara Kartini juga menjerat Heru yang akhirnya divonis 6 tahun penjara. Heru dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan perkara yang melibatkan M Yaeni.
Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Tabel 5. Daftar Hakim Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi

“Ini sungguh memalukan. Mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi, namun justru terlibat melakukan korupsi,” ujar Emerson. Kartini dan Heru bahkan telah diadili rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedang Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul diadili.

Publik tentu berharap seleksi hakim ad hoc tipikor menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. “Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah kita terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor,” tandasnya.

(Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable).

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/meragukan-kualitas-calon-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Awas (Calon) Koruptor Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor!

-45 persen calon hakim adhoc tipikor bermasalah dan 53 persen diragukan kredibilitas-
Pernyataan Pers Koalisi

Meski Pengadilan Tipikor dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak mendapatkan sorotan luas dari publik -karena adanya vonis bebas, ringan dan hakim tipikor yang bermasalah- namun Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2013 tetap melakukan proses seleksi calon hakim tipikor. Proses seleksi dilakukan karena beberapa Pengadilan Tipikor di Indonesia masih kekurangan hakim ad hoc tipikor untuk memerika dan mengadili perkara korupsi. Saat ini kebutuhan hakim adhoc di seluruh Indonesia mencapai sedikitnya 70 orang.

Hingga per Agustus 2013, calon yang lulus seleksi administratif dan tertulis berjumlah 40 orang, dan selanjutnya akan mengikuti proses seleksi profile assesment dan wawancara untuk dipilih menjadi menjadi hakim adhoc.

Berdasarkan pemetaan Koalisi, dari keseluruhan 40 calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ini, komposisi profesi tertinggi dipegang oleh advokat sebanyak 24 calon (60%); Dosen 8 calon (20%); PNS 4 calon (10%); Militer 3 calon (7.5%); dan Purnawirawan Polri hanya 1 calon (2.5%). Selain itu, banyak pula calon hakim ad hoc yang memasuki usia tidak produktif, namun tetap melamar menjadi hakim ad hoc.

Sedangkan prosentase pelamar berdasarkan usia: 40-45 tahun sebanyak 14 calon (35%); 46-50 tahun sebanyak  9 calon (22.5%); 51-55 tahun sebanyak 8 calon (20%); dan di atas 55 tahun sebanyak 4 calon (40%).

Secara umum, mandat pengangkatan Hakim Ad Hoc tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, kriteria pengangkatannya secara jelas diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k. Syarat-syarat tersebut antara lain, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun; berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan; tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Namun demikian hingga proses seleksi berjalan, publik sendiri tidak mengetahui selain kriteria normatif yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh MA untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang ideal (parameter yang jelas tentang kebutuhan hakim ad-hoc tersebut). Berangkat dari kerancuan kerangka berpikir demikian, yang pasti: publik tentu saja berharap seleksi hakim ad hoc tipikor yang dilakukan oleh MA ini menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, cukup sudah terkecoh oleh seleksi hakim Tipikor yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor!

Institusi Pengadilan Tipikor saat ini reputasinya tercemar korupsi akibat ulah para hakimnya. Sudah ada 5 hakim tipikor yang telah  diperiksa, didakwa dan dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi. Mereka antara lain Hakim tipikor Semarang Pragsono dan hakim ad hoc Tipikor Palu, Asmadinata sebagai tersangka dalam perkara suap. Keduanya menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara suap yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Marpaung. Pada April 2013, Kartini telah divonis 8 tahun penjara karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di Pengadilan Tipikor Semarang.

Perkara suap ini juga menjerat hakim ad hoc Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono. Heru akhirnya divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini untuk mempengaruhi putusan dalam penanganan perkara yang melibatkan M Yaeni.

Selain keempat orang tersebut, skandal suap juga menimpa Setyabudi Tejocahyono, hakim Tipikor dari Bandung Jawa Barat. Setyabudi ditangkap oleh KPK karena menerima suap Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan dugaan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Bandung.

Proses hukum terhadap kelima hakim Pengadilan Tipikor ini sungguh memalukan dan sekaligus memprihatinkan. Ironis karena mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa serta mengadili pelaku korupsi namun sekarang justru terlibat sebagai pelaku korupsi. Kartini dan Heru bahkan telah diadili oleh rekan sejawat mereka di Pengadilan Tipikor Semarang dan dinyatakan terbukti sebagai koruptor. Sedangkan Setyabudi, Asmadinata dan Pragsono segera menyusul untuk segera diadili.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan beberapa kriteria lain di luar yang diatur dalam Pasal 12 huruf a hingga k, yang harus juga dimiliki oleh calon yaitu:

  1. Sudah berpengalaman selama 15 Tahun di bidang hukum. Hal ini perlu, mengingat menjadi hakim ad hoc tipikor membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, bukan sekadar memiliki gelar sarjana hukum yang sudah diperoleh selama 15 tahun. Pengalaman 15 tahun di bidang hukum paling tidak dapat menjamin bahwa calon memiliki pemahaman yang sudah cukup dalam tentang hukum.
  2. Independen dan imparsial. Independensi dan imparsialitas calon adalah nilai penting dan mutlak, bahwa ada jaminan calon tidak akan “main mata” dengan para makelar kasus, mafia pengadilan, maupun parpol. Jangan sampai ada hakim-hakim yang justru “dititipkan” partpol untuk menyelamatkan kader-kader parpol yang terjerat kasus korupsi.
  3. Memiliki komitmen dan orientasi pemberantasan korupsi. Tidak jelasnya rekam jejak dan motivasi para calon hakim menjadikan poin ini krusial, karena dapat terjadi pula yang melamar menjadi calon hakim adhoc hanya sekadar menjadi jobseeker atau menunda masa pensiun calon.
  4. Integritas. Hal ini berkaitan erat dengan rekam jejak calon, apakah ybs pernah menjadi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi, menjadi saksi dalam persidangan, atau namanya ada disebutkan dalam dakwaan jaksa, maupun BAP. Bagaimana logikanya, seorang yang akan menjadi pemutus dalam kasus korupsi, justru pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dan bahkan diduga terlibat dalam kasus korupsi? Hal ini akan menjadi malapetaka besar bagi pemberantasan korupsi.
  5. Kualitas pendidikan calon. Ditemukannya beberapa calon yang diindikasikan membeli ijazah palsu menjadikan pentingnya melakukan rekam jejak yang lebih jauh terhadap calon, termasuk apakah pendidikan dan lembaga pendidikan calon memang mumpuni? Beberapa lembaga pendidikan diduga kerap memperjual belikan ijazah dan gelar, sehingga calon-calon yang pernah menempuh pendidikan di lembaga semacam itu, dipertanyakan pula kualitasnya.

Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Adhoc Tipikor2013
Untuk memberikan masukan kepada Pansel MA, Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI)-FHUI, dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 40 orang calon Hakim adhoc Tipikor ditingkat pertama dan banding. Selain di Jakarta, kegiatan penelusuran juga dilakukan di beberapa daerah dengan dukungan mitra kerja Koalisi. Metode yang digunakan adalah investigasi, obeservasi, studi dokumen/CV, penelusuran melalui media dan proses wawancara. Karena alasan waktu dan sumber daya yang terbatas maka tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon hakim ad hoc tipikor.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil penelusuran sementara, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menemukan 18 orang (45 persen) dari 40 calon hakim adhoc tipikor diduga bermasalah.

Secara terperinci temuan Koalisi menemukan  antara lain: Berdasarkan kriteria normatif di atas, terdapat 7 calon (17.5%) yang punya afiliasi dengan parpol dan sebanyak 2 calon (5%) pengalamannya di bidang hukum kurang dari 15 tahun. Selain dua hal tadi, terdapat beberapa kriteria tambahan mengenai ketidak layakan calon yaitu, pernah terlibat dalam kasus korupsi baik sebagai kuasa hukum, maupun namanya disebutkan dalam dakwaan jaksa atau BAP sebanyak 4 calon (10%); gelar pendidikannya diragukan sebanyak 2 calon (5%); dan pernah mengikuti seleksi pejabat publik lainnya (Jobseeker) ada 3 calon (7.5%); (Catatan: Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah karena kami masih menunggu informasi atau proses klarifikasi ).

Sedangkan selebihnya 22 orang atau 55 persen calon hakim ad hoc Tipikor diragukan kredibilitasnya. Keraguan ini ini didasarkan pertimbangan bahwa calon sementara ini tidak ditemukan catatan buruk dan juga tidak ditemukan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di antara 40 calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor ini, Koalisi tidak menemukan adanya calon yang memenuhi kriteria untuk diloloskan menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. Dilihat dari banyaknya calon yang tidak jelas rekam jejaknya terutama di bidang pemberantasan korupsi, pernah terlibat atau menjadi kuasa hukum dalam kasus korupsi, serta berafiliasi dengan parpol tertentu, tentulah sangat riskan untuk tetap meloloskan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang sudah pasti diragukan kualitasnya. Kita tentu tidak ingin adanya Kartini Marpaung atau Asmadinata baru dalam Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan hal itu maka kami meminta MA selaku panitia Seleksi tidak perlu memaksakan dalam pemilihan Hakim  Ad Hoc Pengadilan Tipikor, karena banyak calon yang diragukan kualitas dan integritasnya. Bahkan dalam kondisi khusus, MA bisa saja tidak meloloskan seluruh calon hakim ad hoc tipikor yang ikut proses seleksi. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial. Koalisi bahkan mendorong adanya moratorium (penghentian sementara) seleksi maupun penempatan hakim adhoc tipikor sebelum adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor.

Jakarta, 18 Agustus 2013

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan
Masyarakat Pemantau Peradikan (MaPPI) FHUI-
Indonesia Legal Roundtable – Indonesia Corruption Watch

Lampiran Tambahan
Jenis Kelamin

 

 

Alasan Ketidaklayakan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/awas-calon-koruptor-jadi-hakim-ad-hoc-tipikor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Satu Dasawarsa Dana Pendidikan Digerogoti Koruptor

ICW – Rabu, 28 Agustus 2013
 
metrotvnews.com

metrotvnews.com

 
Satu Dasawarsa (2003-2013) Pemberantasan Korupsi Pendidikan

Klik di sini untuk membaca bahan presentasi.


Dana pendidikan masih menjadi sasaran empuk koruptor. Demikian salah satu kesimpulan hasil kajian ICW atas kasus korupsi pendidikan dalam satu dasawarsa terakhir. Dana dari APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana (sarpras) serta operasional perguruan tinggi, operasional di Kemdikbud dan Dinas Pendidikan serta dana lainnya, dikorupsi politisi, rektor dan pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah yang terkait pendidikan.

ICW memakai metodologi kuantitatif dalam menghimpun data kasus korupsi yang ditangani penegak hukum selama 10 tahun terakhir. ICW memeroleh data lewat pemantauan kasus korupsi di media massa dan jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia.

Hasil pemantauan mengungkap bahwa selama satu dasawarsa terakhir terdapat 296 kasus korupsi pendidikan. Indikasi kerugian negara sebesar 619 miliar rupiah, dan tersangka sebanyak 479 orang.

Hasil pemantauan satu dasawarsa korupsi pendidikan

No. Temuan
1 Kerugian negara meningkatWalau jumlah kasus korupsi cenderung tetap setiap tahun. Rata-rata 29 kasus korupsi terjadi setiap tahun, dengan kerugian negara mencapai 53,5 miliar rupiaj.
2 Sasaran empuk korupsi: DAK (Dana Alokasi Khusus) PendidikanPadahal, DAK ditujukan untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah serta sarpras lain.Peringkat kedua diduduki dana BOS dan pengadaan infrastruktur sekolah/madrasah.Jumlah korupsi pengadaan sarpras di perguruan tinggi dan Kemendikbud sedikit. Tapi, ia merugikan negara paling besar di antara institusi lain.
3 Modus favorit: penggelapan dan mark upPenggelapan mencetak skor 106 kasus dengan kerugian negara 248,5 miliar rupiah.Sementara, mark up dilancarkan pada 59 kasus dengan kerugian negara 195,8 miliar rupiah.Untuk menyelewengkan DAK dan Dana BOS, para pelaku paling banyak menggunakan penggelapan dan mark up.Kasus yang baru-baru ini terungkap adalah penyuapan dan penyalahgunaan wewenang terkait perencanaan pendidikan. Ini terjadi dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan beberapa laboratorium di perguruan tinggi oleh anggota DPR (AS). Kasus ini dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime) oleh pejabat yang punya kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran di sektor pendidikan. Pejabat ini biasanya ada di Kemdikbud, Kemkeu, DPR, atau pemerintah daerah.
4 Gelar “juara” diraih Dinas PendidikanDinas Pendidikan adalah lembaga yang paling banyak melakukan korupsi dana pendidikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, Dinas Pendidikan paling sedikit telah melakukan 151 praktek korupsi dengan kerugian negara mencapai 356,5 miliar rupiah.Perguruan tinggi juga mencatat “prestasi” korupsi dengan kerugian negara yang besar. Perguruan tinggi telah menyelewengkan uang negara 217,1 miliar rupiah lewat 30 praktek korupsi. Sekolah juga telah melakukan paling sedikit 82 kali korupsi dengan kerugian negara Rp 10,9 miliar.Hampir semua institusi pendidikan terutama semua jenjang satuan pendidikan melakukan korupsi.
5 Ranking satu korupsi pendidikan: BantenProvinsi Banten menyumbang “piala” korupsi pendidikan dengan kerugian negara terbesar. Kerugian negara  berkat prestasi Banten mencapai 209 miliar rupiah dengan jumlah kasus kurang dari 10. Jumlah kasus di provinsi lain memang lebih besar, namun kerugian negara lebih “kecil” dibanding Banten, antara lain Jabar dan Jateng masing-masing 33 kasus, Jatim dan Sumut masing-masing 24 kasus.
6 Tren penindakan korupsi pendidikan meningkatIni dapat dilihat dari jumlah kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan. Penegak hukum semakin giat menindak kasus-kasus korupsi pendidikan (2012 dan 2013). Namun, keberhasilan penindakan belum menggembirakan karena penanganan kasus lebih lanjut tidak diketahui sama sekali. Apakah kasus tersebut telah di SP3 atau masuk proses persidangan di PN, PT, dan MA? Berapa banyak koruptor dana pendidikan yang masuk penjara? Berapa jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan ke kas negara? Ini semua belum diketahui secara jelas.
7 Aktor-aktor “unggulan” penggerogot uang pendidikanKepala, Pejabat Dinas Pendidikan dan rekanannya adalah aktor-aktor “unggulan” yang paling banyak menggerogoti anggaran pendidikan. Selama satu dasawarsa terakhir, penegak hukum telah menetapkan 479 tersangka terkait korupsi pendidikan. 71 orang di antaranya adalah kepala dinas pendidikan, 179  orang adalah anak buah kepala dinas pendidikan, serta 114 adalah rekanan mereka.

Keterangan: Pengumpulan data dilakukan tahun 2008, 2011, dan 2013. Tabulasi dan analisis menggunakan software statistik SPSS dan Ms. Excel.

Kesimpulan

Korupsi sektor pendidikan sangat memprihatinkan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendidik orang-orang agar jadi kredibel dan berintegritas. Tapi kenyataannya, korupsi sektor pendidikan malah makin meningkat. Hampir semua institusi pendidikan, terutama semua jenjang satuan pendidikan tercemar korupsi.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun, korupsi pendidikan masih menggunakan modus yang sama. Obyeknya pun serupa. Hampir setiap tahun, DAK dan BOS menjadi bancakan bersama. Modus favorit para pelaku adalah penggelapan, mark up, hingga suap.

Korupsi sektor pendidikan sangat mencederai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dana pendidikan seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, malah dikorupsi.

Rekomendasi

ICW menghimbau Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung untuk lebih serius memantau penindakan kasus korupsi pendidikan di daerah. Terutama soal tindak lanjut penanganan kasusnya.

Pengelolaan anggaran pendidikan harus dibarengi peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan lembaga lain yang mengelola dana pendidikan wajib membuka perencanaan dan anggaran ke masyarakat.

BPK harus lebih aktif melakukan audit terhadap dana-dana pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti DAK dan BOS. Lewat audit, kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap dana-dana pendidikan

Sumber : http://www.antikorupsi.org/id/content/satu-dasawarsa-dana-pendidikan-digerogoti-koruptor

29 Agustus 2013 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

KEPALA DAERAH/MANTAN KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH YANG BERMASALAH DENGAN KASUS KORUPSI TAHUN 2013

RILLIS KP2KKN JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH/MANTAN KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH

YANG BERMASALAH DENGAN KASUS KORUPSI DI TAHUN 2013

                                                                                    

Kepala Daerah Aktif :

  1. Bupati Rembang (aktif) M Salim status tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dari APBD TA 2006 dan 2007 senilai Rp.4,1M. Penyidik Polda Jateng.
  2. Bupati Karanganyar (aktif) Rina Iriani diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.21,9M.  Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.
  3. Walikota Semarang (non aktif) Soemarmo HS terlibat dalam kasus suap APBD 2012 Kota Semarang senilai Rp.344Jt. Status terpidana. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memvonis Walikota Kota Semarang (non aktif) 3 tahun penjara.
  4. Wakil Bupati Temanggung (aktif) Budiarto diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp.2,5M. Status tersangka berdasarkan laporan hasil ekspose penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejagung, tanggal 13 Oktober 2010. Penyidik Kejati Jawa Tengah.
  5. Bupati Pati (aktif) Haryanto diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tukar guling tanah kas desa di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati senilai Rp.1M. Status tersangka. Penyidik Polda Jawa Tengah.
  6. Bupati Sragen (aktif) Agus Fatturachman diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana kas daerah Sragen TA 2003 – 2010 senilai Rp.1,1M. Penyidik Kejati Jawa Tengah.

Mantan Kepala Daerah :

  1. Mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan APBD TA 2004 dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp.8,7M. Kasus ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polres Boyolali.
  2. Mantan Walikota Surakarta Slamet Suryanto status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar terbitan BP Kota Solo TA 2003 senilai Rp.3,7M. Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polresta Surakarta dahulu Polwil Surakarta.
  3. Mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo status tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M (sekarang dinyatakan buronan). Kasus dana pendidikan yang melibatkan Totok AP belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Dan saat ini Totok AP adalah buronan/DPO pihak Kejari Temanggung.
  4. Mantan Bupati Rembang Hendarsono status terpidana dalam kasus dana kas daerah senilai Rp.6,8M yang berasal dari Dana Tak Tersangka (DTT) APBD TA 2004. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memvonis Hendarsono 4 tahun penjara.
  5. Mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro terlibat dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu : Berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Simpedes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) senilai Rp.6,8M. Untuk Kasus Simpedes, Probo Yulastoro belum disidangkan di Pengadilan Tipikor. Penyidik Polda Jateng dahulu Polwil Banyumas. Probo Yulastoro juga dinyatakan berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sampang TA 2008 senilai Rp.7,5M, yang saat ini kasus korupsi pembangunan Pasar Sampang ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Kejari Cilacap.
  6. Mantan Walikota Salatiga John Manoppo terlibat dalam 2 (dua) kasus korupsi, yaitu : kasus dugaan korupsi/penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) TA 2007 – 2010 senilai Rp.220Jt. Dalam kasus ini John Manoppo berstatus tersangka dan kasus dugaan korupsi ini belum disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Penyidik Polres Salatiga. Mantan Walikota Salatiga John Manoppo juga berstatus terpidana dalam kasus korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) senilai Rp.12,2M. Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 3,5 tahun terhadap John Manoppo.
  7. Mantan Walikota Magelang Fahriyanto berstatus terpidana karena terlibat dalam 3 (tiga) kasus korupsi, yaitu : Kasus korupsi dana asuransi jiwa anggota DPRD Kota Magelang periode 1999 – 2004 senilai Rp.1,57M, untuk kasus ini Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 16 bulan penjara kepada Fahriyanto. Untuk 2 (dua) kasus korupsi lainnya Pengadilan Tipikor Semarang memvonis 1,5 tahun dalam kasus korupsi dana pengadaan buku ajar sekolah tingkat SD, SMP dan SMA senilai Rp.2M dan kasus korupsi penyelewengan APBD Magelang dari pos Dana Tidak Tersangka (DTT) senilai Rp.470Jt.
  8. Mantan Bupati Demak Endang Setyaningdyah, berstatus terpidana dalam kasus korupsi dana bantuan desa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.2,148M, yang divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung RI pada bulan Februari 2013. Saat ini mantan Bupati Demak tersebut dinyatakan buron (DPO) oleh Kejari Demak.
  9. Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,3M, yang diperuntukan untuk kegiatan keagamaan, rehab masjid dan mushola, serta pendidikan pendidikan berbasis keagamaan yang dinilai fiktif dan tidak sesuai prosedur. Penyidik Kejari Kendal.

Database KP2KKN Jawa Tengah – Juli 2013

9 Juli 2013 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

JAWABAN KEJATI ATAS AUDIENSI DENGAN KP2KKN 26 JUNI 2013

   KORUPSI KEPALA DAERAH  

 

1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus Rina tidak akan di SP3-kan, saat ini masih dalam proses pengumpulan data. Kejati perlu melakukan ekspose kembali di Kejagung untuk mendalami kasus tersebut, walaupun Kejati sudah melakukan ekspose di Gedung Bundar (Kejagung).

2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati).Jawaban Kejati :

Memang dalam surat dakwaan tim Kejari Temanggung dalam kasus ini yang sudah disidangkan di PN Temanggung menyebut-nyebut keterlibatan dari Wakil Bupati Temanggung tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam supervisi dari Kejati dan saat ini kasus tersebut masih dalam kajian, dengan menggali data.

3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman (Kejati).Jawaban Kejati :

Kejati masih menunggu hasil proses persidangan tentang keterlibatan Bupati Sragen dalam kasus tersebut, dimana saat ini PN Tipikor Semarang lagi menyidangkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut.

   KORUPSI APBD

 

4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia.

5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3 oleh Kejati pada tahun 2012, dengan argumen/alasan kerugian keuangan negara telah di kembalikan sebelum proses penyidikan dan sebagian tersangkanya sudah meninggal dunia. Disamping itu dengan mengacu pada PP 10, dan petunjuk dari Kejaksaan Agung dengan pertimbangan keuangan negara sudah dikembalikan.

6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kejari Ambarawa akan di supervisi oleh Kejati untuk ditanyakan perkembangan kasus ini 

   KORUPSI BUKU AJAR

 

7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo).Jawaban Kejati :

Kasus Buku Ajar Kab. Wonosobo. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait masih lambatnya penanganan kasus tersebut. Namun kasus tersebut masih bergulir. Dalam hal ini Kejati akan digelar perkara bersama Kejari.

Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah.Jawaban Kejati :

Kasus Buku Ajar Kab. Pemalang. Kejati akan menanyakan terhadap Kejari terkait permasalahan kasus tersebut. Kejati akan memanggil Kejari sana untuk melakukan gelar perkara di Kejati dan akan melakukan supervisi dalam kasus ini.

 KORUPSI BANSOS

 

9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut sudah di SP3 (Kejati akan di cek kembali dalam kasus tersebut)

10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen).Jawaban Kejati :

Kasus ini sudah ada hasil audit BPKP dan tidak lama lagi kasus ini akan dilimpahkan ke PN Tipikor Semarang.

11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).Jawaban Kejati :

Kasus tersebut masuk penyidikan tahun 2012, Pihak kejaksaan dengan tim masih menghimpun beberapa bukti dengan di Kejari beberapa daerah

 KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya

 

12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora)Jawaban Kejati :

Kejati masih menunggu ijin dari Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim Pengadilan Agama Blora.

13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap).Jawaban Kejati :

Kejati menunggu hasil audit dari tim audit teknis dari Polines yang bekerjasama dengan persetujuan BPKP.

14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).Jawaban Kejati :

Masih menunggu hasil audit dari BPK Jawa Tengah dalam menghitung kerugian keuangan negara, Berkas sudah selesai tinggal di sidangkan di PN Tipikor Semarang dan sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

15 Dugaan korupsi/ kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2009 senilai Rp.5,6M – Kejari Karanganyar, Jawaban Kejati :

Akan dilakukan gelar perkara oleh Kejati dan melakukan supervisi terhadap Kejari Karang Anyar dalam penanganan kasus korupsi ini.

16 Dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga pendidikan (buku Mulok) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK 2010) Kejati dan bereapa Kejari didaerah : Jawaban Kejati :

Rembang, Purbalingga, Banjarnegara (sudah disidangkan di PN Tipikor Semarang), untuk yang di Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen (Kejati telah menetapkan para PPK dan para penjedia barang dimasing-masing kabupaten tersebut sebagai tersangka dalam kasus DAK 2010 tersebut). Sedangkan untuk yang di Kab. Temanggung dan Kab. Pekalongan pihak Kejati akan melakukan supervisi terhadap kinerja kejari yang dimaksud.

17  Dugaan korupsi pengelolaan dana Perusda – PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Holding Company) atau lebih dikenal dengan nama kasus pengelolaan dana agrobisnis PT RSBJ untuk pengadaan lahan tebuJawaban Kejati :

Kejati sudah menetapkan Siswadi dan Imam Sudjono sebagai tersangka dalam kasus ini dan sudah melakukan penyitaan dan akan terus melakukan penyitaan atas aset-aset PT RBSJ dan aliran dana terkait kasus tersebut. Pada kasus ini Kejati akan lebih memperhatikan mulai dari penyertaan modal dan akan membidik aktor intelektualnya. Kejati menegaskan kepada KP2KKN dalam kasus ini pihaknya akan menyandingkan UU Tipikor dengan UU TPPU dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang sangat besar pada kasus RSBJ tersebut

 

Database KP2KKN Jawa Tengah 26 Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

27 Juni 2013 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

 

   KORUPSI KEPALA DAERAH  

 

1 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati). 
2 Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 – 2003 senilai Rp.2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto – (Kejati). 
3 Kasus dugaan korupsi pinjaman dana kas daerah APBD Kab  Sragen 2003-2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara Rp11,2M. Diduga melibatkan Bupati aktif Agus Faturrahman (Kejati).  
   KORUPSI APBD

 

4 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri). 
5 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.1,3M yang diduga melibatkan tiga pimpinan DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Budi Utomo (ketua) serta wakil ketua Yusuf Cahyono dan Cholily Ibhar. – (Kejati). 
6 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab. Semarang senilai Rp.2,897M yang diduga melibatkan 2 pimpinan DPRD periode 1999 – 2004, yaitu tersangka Zainal Arifin dan Soma Irianto (kedua-duanya Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang) – (Kejati).   
   KORUPSI BUKU AJAR

 

7 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M, untuk tersangka Idham Cholied dkk. – (Kejari Wonosobo). 
Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Ajar Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI pada Dinas Pendidikan Kab. Pemalang senilai Rp.11,302M, khusus untuk tersangka Agus Sukisno dan  Yohanes Soenaryo yang sampai saat ini belum disidangkan di pengadilan tipikor – (Kejari Pemalang) ; serta dugaan keterlibatan HM Machroes – mantan Bupati Pemalang dalam kasus buku ajar tersebut yang ditangani oleh pihak Kejati Jawa Tengah. 
 KORUPSI BANSOS

 

9 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan tersangka Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi). 
10 Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252Jt untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan tersangka Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004 -2009) – (Kejari Kebumen). 
11  Kasus dugaan korupsi dan Bansos Pemprov Jateng TA 2011 senilai Rp.26M yang hingga saat ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut – (Kejati).
 KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya

 

12 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M yang bersumber dari dana DIPA APBN TA 2009 2010, yang diduga melibatkan tersangka mantan Hakim PA Blora (panitia pengadaan tanah) – (Kejari Blora) 
13 Dugaan kasus korupsi take over (pengambilaihan) pembangunan Pasar Sampang yang merugikan negara Rp 7.5 milyar. Dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dan bersama dua tersangka lain yaitu mantan Sekda dan mantan Kepala Dipenda berinisial F dan S – (Kejari Cilacap). 
14 Dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2011 senilai Rp.3,1M, yang diduga melibatkan tersangka Lilik Purno Putranto (mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang) dan VW (Direktur Utama PT AIS – Jakarta) – (Kejati).

 

Database KP2KKN Jawa Tengah Juni 2013 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

27 Juni 2013 Posted by | PUBLIKASI KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: