KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pulang Awal, PNS Dipotong Gaji

RADAR SEMARANG – Sabtu, 28 Juni 2014

PEKALONGAN – Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad akan menerapkan kedisiplinan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Pemkot secara serius. Pasalnya, Pemkot akan mengenakan sanksi berupa denda potong gaji jika PNS pulang lebih awal tanpa izin dan tanpa keterangan.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, selama memasuki bulan Ramadhan, banyak PNS yang tidak disiplin, dengan masuk jam kerja terlambat dan pulang lebih awal. Meski Pemkot Pekalongan telah menetapkan aturan resmi mengenai aturan jam masuk dan pulang PNS selama bulan Ramadhan, namun untuk meningkatkan disiplin terhadap PNS, sanksi akan dilakukan, sesuai dengan tingkat kesalahan.
Kabid Mutasi dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan Eko Purwantoko menjelaskan, bahwa ada perubahan jam kantor PNS selama bulan Ramadhan, yakni Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.30 sampai 14.45 dan Jumat sampai pukul 11.00. “Jika ada PNS yang berani pulang 1 hingga 2 jam lebih awal, tanpa kepentingan jelas, gaji akan dipotong 4 persen. Lebih dari 2 – 5 jam akan dipotong 15 persen atau dianggap tidak masuk kerja.” jelas Eko.
Sementara itu, Ahmadi, 42, PNS di lingkungan Pemkot Pekalongan mengatakan sanksi yang diterapkan Pemkot Pekalongan tampaknya akan sulit diterapkan. ”Harusnya ada pegawasan yang ketat pada semua PNS, tidak hanya yang ada di lingkungan Pemkot saja,” katanya. (thd/ric)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/28/pulang-awal-pns-dipotong-gaji/

Iklan

29 Juni 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Kepala SMK 1 Pekalongan Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 Juni 2014

SEMARANG – Suharso, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Pekalongan didakwa korupsi pembangunan gedung laboratorium batik pada 2006. Anggaran pembangunan laboratorium batik yang didanai Pemprov Jateng itu, termasuk ruang uji kecantikan, Rp 470 juta.

Akibat tindakan terdakwa, negara dirugikan Rp 113 juta. Jaksa penuntut umum pada Kejari Pekalongan Trio Jatmiko mengatakan, dari alokasi Rp 470 juta, hanya Rp 357 juta yang dipakai.

Terdakwa yang juga merangkap ketua panitia tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana. Pengelolaannya juga tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) yang sudah ditetapkan. ‘’Ada dana yang diduga digelapkan terdakwa. Dari alokasi Rp 470 juta, yang dipakai untuk membangun ruang laboratorium hanya Rp 357 juta,’’ kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6).

Belum Terlaksana

Dari hasil audit BPKP Jateng, lanjut jaksa, masih banyak paket pekerjaan yang belum terlaksana, mulai pemasangan keramik, kayu, cat plafon, hingga asbes. Suharso didakwa melakukan tindakan korupsi sesuai Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 3. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/20/265011

25 Juni 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Kepala Sekolah SMKN 1 Pekalongan Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 20 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Suharso, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Pekalongan didakwa korupsi pembangunan gedung laboratorium batik pada tahun 2006. Pembangunan laboratorium batik yang didanai pemprov Jateng itu juga termasuk ruang uji kecantikan yang dianggarkan sebesar Rp 470 juta.

Akibat tindakan terdakwa, terdapat kerugian sekitar Rp 113 juta. Jaksa penuntut umum pada Kejari Pekalongan, Trio Jatmiko menduga, dari sekitar alokasi Rp 470 juta hanya Rp 357 juta saja yang dipakai untuk pembangunan.

Terdakwa yang juga merangkap sebagai ketua panitia rupanya tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana. Pengelolaannya juga tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang sudah ditetapkan.

”Ada dana yang diduga digelapkan terdakwa, dari alokasi Rp 470 juta yang dipakai untuk membangun ruang laboratorium hanya Rp 357 juta saja,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6).

Dari hasil audit BPKP Jateng, lanjut jaksa, masih banyak paket pekerjaan yang belum terlaksana mulai dari lantai keramik, kayu, cat plafon hingga pemasangan asbes. Suharso didakwa telah melakukan tindakan korupsi sesuai pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 3.

Didampingi kuasa hukumnya, Eko Suparno, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan langsung pada proses pembuktian.

( Modesta Fiska / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/20/206487

23 Juni 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Sri Haryanti Divonis 21 Bulan Penjara

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Maret 2014

  • Perampokan Kantor UPT Dinsdik Buaran

PEKALONGAN – Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT Disdik) Buaran, Sri Haryanti, akhirnya dijatuhi vonis 21 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Kamis (5/3) siang.

Hukuman Sri Haryanti lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pekalongan, di mana sebelumnya dituntut tiga tahun enam bulan penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa Sri Haryanti yang duduk di kursi pesakitan menyatakan menerima. Sementara, JPU Agung Dhedy Dwi H mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir.

Majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Luluk Winarko menyatakan, berdasarkan fakta di persidangan, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa Sri Haryanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Dikatakan, Sri Haryanti bersama saksi Waruji dan Suparyo (berkas terdakwa terpisah-Red), Jumat 1 November 2013 pukul 12.00 bersekutu merampok di Kantor UPTDisdik Buaran.

“Memperhatikan fakta di persidangan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Haryanti dengan kurungan penjara selama satu tahun sembilan bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,” tutur Luluk Winarko, saat membacakan putusan dalam sidang kemarin.

Menurutnya, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan sebagai PNS tidak memberikan tauladan yang baik bagi bawahannya. Sementara, hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal, bersikap sopan saat di persidangan, belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga.

Tiga Tahun

Terpisah, sidang perkara yang sama dengan terdakwa Waruji dan Suparyo, eksekutor perampokan itu divonis berbeda. Majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Masduki, hakim anggota Irwin Zaily dan Indriani menjatuhkan vonis kepada Waruji tiga tahun kurungan penjara. Sedangkan, terdakwa Suparyo dihukum satu tahun enam bulan penjara. Dalam sidang sebelumnya, Waruji dituntut empat tahun penjara oleh JPU. Adapun Suparyo dituntut tiga tahun enam bulan penjara. “Kami masih pikir-pikir,” tutur JPU Agung Dhedy Dwi H. Keduanya telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Yakni terdakwa melanggar unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Itu dengan maksud menguasai dengan melawan hukum yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Seperti diberitakan harian ini, Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Sri Haryanti, ditangkap petugas Satreskrim Polsek Buaran dan Polres Pekalongan Kota, Sabtu (23/11). Terdakwa ditangkap, diduga lantaran menjadi otak aksi perampokan di kantornya bertugas. Perempuan paruh baya tersebut diamankan berdasarkan pengakuan dua pelaku perampokan, Suparyo dan Waruji warga Doro, Kabupaten Pekalongan.(H63-15,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/07/254711/Sri-Haryanti-Divonis-21-Bulan-Penjara

7 Maret 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Tersangka Kasus Block Grant Lab Batik Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

PEKALONGAN – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Rabu (12/2) kemarin menahan Suharso, tersangka dugaan kasus korupsi Pembangunan Laboratorium Batik dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Kecantikan Rambut di SMK I Pekalongan. Sebelumnya Suharso adalah Kepala Sekolah SMK I Pekalongan dan kemudian dipindahtugaskan menjadi guru.  Tersangka dijebloskan ke Rutan Pekalongan, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam, kemarin.

Suharso datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Ulis Wijoretno, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jateng, pukul 09.00. Kemudian, pukul 11.30, Suharso langsung ditahan dan dipindahkan ke Rutan Pekalongan dengan naik mobil tahanan nopol G-9507-KA. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Suharso telah menjalani tiga kali panggilan pemeriksaan. Panggilan pertama, Suharso batal diperiksa, lantaran waktu itu tidak didampingi kuasa hukum. Panggilan ke dua, Suharso menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya, Ulis Wijoretno.

Memperlancar

Dan, kemarin merupakan panggilan ketiga, sebelum akhirnya ditahan. Dengan mengenakan baju warna putih, Suharso dikawal penyidik yang dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Cummondo Trisno, menuju ke rutan. Kajari I Gede Gunawan Wibisana menyatakan, penyidik menganggap perlu untuk menahan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memperlancar proses penyidikan.  “Kami tidak mau proses penyidikan terhambat, akibat adanya pengaruh-pengaruh lain. Maka, penahanan harus dilakukan,” kata Kajari.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Laboratorium Batik dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Kecantikan Rambut di SMK I Pekalongan, yang dibiayai dari dana bantuan  blockgrant  APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2006 sebesar Rp 470 juta itu, diindikasikan ada penyimpangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengumpulan data-data oleh Kejari Pekalongan, diduga ada tindak pidana korupsi.
“Berdasarkan dari hasil penelusuran, dan data-data yang ada pembangunan gedung yang bersumber dari bantuan block grant Provinsi Jateng tahun 2006 itu ada indikasi penyimpangan. Dan, kejaksaan telah menetapkan satu orang tersangka,” terang Kajari.(H63-49,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252363/Tersangka-Kasus-Block-Grant-Lab-Batik-Ditahan

13 Februari 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Fitra Belum Bersikap Atas Somasi Pemkot Pekalongan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 06 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng belum mengambil sikap atas ancaman somasi dari Pemkot Pekalongan soal catatan akhir tahun 2013 yang menempatkan salah satu daerah di pantura bagian barat itu di peringkat kedua penyimpangan anggaran terbesar kedua setelah Kabupaten Kendal.

Hasil catatan Fitra mendasari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2013, penyimpangan anggaran di Kota Pekalongan sebesar Rp 60,98 miliar dengan jumlah kasus 84. Adapun, rangking tertinggi diduduki Kendal dengan penyimpangan anggaran Rp 204,46 miliar dengan jumlah 94 kasus.

Koordinator Fitra Jateng, Mayadina menyatakan, hingga Jumat (3/1) siang, forumnya belum menerima somasi yang rencananya akan dilayangkan Pemkot Pekalongan. Karenanya, ia enggan menanggapi ancaman somasi tersebut.

“Sampai detik ini kami belum menerima somasinya. Jadi belum bisa komentar dulu,” jelasnya. Meski demikian, ia menegaskan, Fitra siap menghadapi somasi jika Pemkot Pekalongan benar-benar melakukannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Atyoso Mochtar mengemukakan, somasi berhak diajukan Pemkot Pekalongan karena itu bagian dari haknya. Namun, sebelum melakukan somasi, pemerintah daerah hendaknya memeriksa dan mencermati dulu hasil audit BPK semester I tahun 2013.

“Harus diperiksa dulu, benar atau tidaknya sebelum melakukan somasi,” jelas anggota Fraksi Demokrat DPRD Jateng.

Menurut dia, catatan Fitra ini berdasarkan hasil audit BPK. Untuk itu, data yang dirilis sebagai catatan akhir tahun itu juga bisa terpercaya. Sebelumnya, Sekda Kota Dwi Arie Putranto menilai Fitra tidak proporsional dan profesional dalam menyampaikan data.

Catatan forum itu diibaratkan sebagai buku, yang hanya bagian pendahuluannya. Penyimpangan anggaran Rp 60,98 miliar dengan jumlah kasus 84 ini adalah rekapitulasi hasil pemantauan BPK sejak 2005 hingga 2013. Pada semester kedua 2013, Pemkot Pekalongan menindaklanjuti temuan itu.

( Royce Wijaya / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/03/185754/Fitra-Belum-Bersikap-Atas-Somasi-Pemkot-Pekalongan

6 Januari 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Pemkot Pekalongan Akan Somasi Fitra

SUARA MERDEKA – Kamis, 02 Januari 2013

PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berencana menyo­masi Forum Indonesia untuk Transpa­ransi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah terkait rilis yang menempatkan Kota Pekalongan se­bagai pemerintah daerah (pemda) de­ngan penyimpangan anggaran terbesar ke­dua setelah Kabupaten Kendal.

Sekda Kota Pekalongan Dwi Arie Pu­tranto menilai, Fitra tidak proporsional dan profesional dalam menyampaikan data tersebut. Ibarat buku, kata dia, data yang dirilis Fitra hanyalah bagian pendahuluannya.

“Fitra hanya membaca pendahuluannya saja,” terang dia kepada wartawan di Ru­ang Kresna Setda, Selasa (31/12).

Menurut dia, penyimpangan anggaran yang dirilis Fitra sebesar Rp 60,98 miliar dengan jumlah kasus 84, adalah rekapitulasi hasil pemantauan BPK sejak tahun 2005 hingga 2013.

Adapun hingga semester kedua tahun ini, Pemkot Pekalongan sudah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. Ia menyebut, hingga semester kedua tahun ini, temuan tinggal 38 dengan nilai Rp 2,8 miliar. “Karena itu, kami akan mensomasi Fi­tra. Karena akibat pemberitaan ini, mun­cul opini-opini di masyarakat bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan an­g­garan,” tegasnya.

Sekda memaparkan, berdasarkan peme­riksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2005 hingga 2013, terdapat temuan 141 kasus dengan nilai Rp 61,312 miliar.

Menurut dia, nilai tersebut tidak hanya finansial, tetapi ada yang bersifat administrasi, yakni pencatatan aset tidak sesuai standar akuntansi pemerintah mencapai Rp 42,38 miliar.

Sedangkan temuan berupa finansial yang direkomendasikan harus ditindaklanjuti sebesar Rp 18,93 miliar.

Dari angka Rp 18,93 miliar itu, hingga semester 1 tahun 2013 (Januari hingga Juni), sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 15,562 miliar. Dengan demikian, hingga semester 1 tahun 2013, temuan yang belum ditindaklanjuti berupa finansial masih tersisa Rp 3,368 miliar.

Nilai tersebut meliputi LKPD tahun 2012 berupa pajak reklame senilai Rp 7,084 juta, pekerjaan paviliun rumah dinas ketua DPRD Rp 17,9 juta, belanja tahun 2011 dan 2012 berupa kelebihan pembayaran pengadaan sarana TIK senilai Rp 94,11 juta, dan Laporan Keuangan Daerah (LKD) tahun 2009 berupa piutang retribusi pasar Banjarsasi sebesar Rp 264,42 juta.

Selain itu, dana bergulir kredit ketahanan pangan (KKP) dan trading house sebesar Rp 940,61 juta, piutang pajak dan retribusi delapan pasar senilai Rp 1,4 miliar, piutang pasien RSUD Bendan Rp 79,265 juta dan LKD tahun 2008 berupa Belanja Penun­jang Operasional (BPO) dan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRD sebesar Rp 561,6 juta.

Tindak Lanjut

“Hingga semester kedua tahun ini, sudah ada tindak lanjut senilai Rp 483,8 juta,” jelasnya.

Temuan yang sudah ditindaklanjuti pada semester kedua tersebut, yakni pe­kerjaan paviliun rumah dinas ketua DPRD senilai Rp 17,9 juta.

Begitu juga belanja untuk kelebihan pembayaran pengadaan sarana TIK sebesar Rp 94,11 juta dan pajak re­klame sebesar Rp 4,1 juta, sudah selesai.

Sedangkan piutang retribusi Pasar Ban­jarsari, lanjut dia, oleh BPK dihapusbuku­kan pada semester kedua tahun ini. Se­men­tara itu, KKP dan trading house yang sudah ditindaklanjuti hingga semester ke­dua tahun ini baru Rp 103,2 juta.

Hingga semester kedua tahun ini, lanjut dia, dari data BPK, status pemantauan tindak lanjut tinggal 38 kasus dengan nilai Rp 2,88 miliar.

Terdiri atas dana bergulir KKP dan trading house, piutang pajak dan retribusi delapan pasar, piutang pasien RSUD Bendan dan BPO TKI anggota DPRD.

“Semua dana itu ada di masyarakat yang harus ditagih,” tambahnya. Hadir pada acara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pe­ngelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bambang Nurdiyatman, Kepala Inspektorat Erli Nufiati, Kepala Badan Pe­rencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Sri Ruminingsih dan Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sri Wahyuni. (K30-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248049/Pemkot-Pekalongan-Akan-Somasi-Fitra

5 Januari 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Pemkot Pekalongan Akan Klarifikasi ke BPK

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

PEKALONGAN, suaramerdeka.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akan mengklarifikasi data ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menempatkan Kota Pekalongan sebagai pemerintah daerah (pemda) yang melakukan penyimpangan anggaran terbesar kedua setelah Kabupaten Kendal.

Ditemui usai menjadi keynote speaker dalam diskusi Tematik dengan tema “Menakar Keberpihakan Pemkot Pekalongan terhadap Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” di Ruang Amarta Setda, Senin (30/12), Wali Kota Pekalongan M Basyir Ahmad mengaku heran atas temuan tersebut. “Saya heran dengan itu.  Selama ini, kinerja kami cukup bagus. Kami juga tidak pernah diberi tahu BPK. Biasanya, BPK memberitahu jika ada kesalahan. Pada saat inspektorat dilihat, kinerjanya juga dinilai cukup bagus. Saya mengira ada salah pengertian,” kata dia.

Berdasarkan hasil audit BPK semester I tahun 2013 yang dirilis Fitra menyebutkan ada 84 kasus penyimpangan anggaran di Kota Pekalongan dengan nilai Rp 60,986 miliar. Untuk memperjelas data yang dirilis Fitra tersebut, pihaknya akan segera mengklarifikasi ke BPK. “Kami ingin mencari tahu, apakah yang dimaksud APBD tingkat II atau APBD tingkat I. Mungkin APBD tingkat I, banyak yang bodong. Jadi ketika dicek, tidak ada,” sambungnya.

Apabila data tersebut merujuk pada APBD tingkat II, pihaknya akan mengevaluasinya. “APBD tingkat II, kami punya program P2KSBM (Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat) dan PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat). Jumlahnya memang Rp 40 miliar tahun ini. Tahun lalu Rp 30 miliar,” tambahnya.

Namun menurut dia, dana tersebut bukanlah bantuan sosial, namun anggaran pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk membangun jalan dan sarana prasarana lainnya melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan-kelurahan.

( Isnawati / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/30/185257/Pemkot-Pekalongan-Akan-Klarifikasi-ke-BPK

5 Januari 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Pemkot Pekalongan Akan Klarifikasi ke BPK

SUARA MERDEKA.com – Senin, 30 Desember 2013

PEKALONGAN, suaramerdeka.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akan mengklarifikasi data ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menempatkan Kota Pekalongan sebagai pemerintah daerah (pemda) yang melakukan penyimpangan anggaran terbesar kedua setelah Kabupaten Kendal.

Ditemui usai menjadi keynote speaker dalam diskusi Tematik dengan tema “Menakar Keberpihakan Pemkot Pekalongan terhadap Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” di Ruang Amarta Setda, Senin (30/12), Wali Kota Pekalongan M Basyir Ahmad mengaku heran atas temuan tersebut. “Saya heran dengan itu.  Selama ini, kinerja kami cukup bagus. Kami juga tidak pernah diberi tahu BPK. Biasanya, BPK memberitahu jika ada kesalahan. Pada saat inspektorat dilihat, kinerjanya juga dinilai cukup bagus. Saya mengira ada salah pengertian,” kata dia.

Berdasarkan hasil audit BPK semester I tahun 2013 yang dirilis Fitra menyebutkan ada 84 kasus penyimpangan anggaran di Kota Pekalongan dengan nilai Rp 60,986 miliar. Untuk memperjelas data yang dirilis Fitra tersebut, pihaknya akan segera mengklarifikasi ke BPK. “Kami ingin mencari tahu, apakah yang dimaksud APBD tingkat II atau APBD tingkat I. Mungkin APBD tingkat I, banyak yang bodong. Jadi ketika dicek, tidak ada,” sambungnya.

Apabila data tersebut merujuk pada APBD tingkat II, pihaknya akan mengevaluasinya. “APBD tingkat II, kami punya program P2KSBM (Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat) dan PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat). Jumlahnya memang Rp 40 miliar tahun ini. Tahun lalu Rp 30 miliar,” tambahnya.

Namun menurut dia, dana tersebut bukanlah bantuan sosial, namun anggaran pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk membangun jalan dan sarana prasarana lainnya melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan-kelurahan.

( Isnawati / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/30/185257/Pemkot-Pekalongan-Akan-Klarifikasi-ke-BPK

31 Desember 2013 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Peran Inspektorat Akan Diperkuat

SUARA MEDEKA –  Selasa, 31 Desember 2013

  • Wali Kota Tanggapi Rilis Fitra

PEKALONGAN -Wali Kota M Basyir Ahmad menyatakan, pihaknya akan memperkuat peran Inspektorat dalam hal pengawasan realisasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014.

Di samping itu, penganggaran akan diperketat lagi, termasuk pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan lebih awal. Hal itu disampaikan Wali Kota, terkait rilis yang disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng, sebagaimana dilansir Suara Merdeka , Senin (30/12).

Lembaga itu melansir bahwa Kota Pekalongan menempati rangking kedua adanya temuan penyimpangan anggaran hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2013 sebesar Rp 60,98 miliar dengan jumlah kasus 84.

Sementara rangking pertama diduduki Kabupaten Kendal, dengan penyimpangan anggaran sebesar Rp 204,46 dan jumlah kasus 94. “Kami akan mengevaluasi bantuan-bantuan dan lebih diperketat. Termasuk, peran Inspektorat akan diperkuat.

Inspektorat harus mengawasi secara benar. Jika proyek di lapangan ada hal yang tidak sesuai, harus bisa langsung memberikan sanksi, apa pun bentuknya. Sehingga Inspektorat harus lebih perkasa lagi,” kata M Basyir Ahmad, ditemui usai menghadiri upacara HUT Ke-33 Satpam di halaman Mapolres Pekalongan Kota, Senin (30/12).

Lebih Awal

Dikatakan, selama ini peran Inspektorat, kata dia, sudah bagus. Tetapi, meski harus diperkuat lagi. Kadangkadang, lanjut dia, karena perasaan tidak enak sesama teman, Inspektorat enggan menegur.

‘’Tetapi ke depan hal itu jangan sampai terjadi kembali.’’ Ditambahkan, penganggaran ke depan akan direncanakan dan diperbaiki kembali. Kemudian, anggaran akan dikeluarkan lebih awal. Dikatakan, Desember pun diharapkan sudah dilakukan lelang, sehingga tidak ada pekerjaan yang menumpuk di akhir.

“Kalau menumpuk semua jadi biaya tinggi. Jika biaya tinggi, maka bisa terjadi pengurangi pos-posnya itu,” ujarnya. Karena itu, pada Januari dan Februari anggaran sudah dikeluarkan dan Agustus pekerjaan diharapkan sudah selesai semuanya. (H63-68)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/31/247876/Peran-Inspektorat-Akan-Diperkuat

31 Desember 2013 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: