KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diduga Korupsi, Bupati Maybrat Ditahan

SUARA PEMBAHARUAN – Selasa, 06 Mei 2014

[JAYAPURA] Bupati Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim, yang menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara sekitar Rp 3 miliar, ditahan di markas Polda Papua, Senin (5/5).

“Benar, oknum bersangkutan sudah kami tahan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes  Sulistyo Pudjo, kepada SP, Selasa (6/5) pagi. Dalam pemeriksaan, Bupati Maybrat diduga tak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah senilai Rp 3 miliar, dari total dana hibah untuk Maybat tahun 2009  sebesar Rp 15 miliar.

Dana tersebut,  digunakan untuk persiapan infrastruktur Maybrat, kelengkapan kelembagaan pemerintahan, pelantikan DPRD serta kesiapan pilkada.  “Namun dalam pelaksanaannya, dana senilai Rp 3 miliar, tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sulistyo.

Atas kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1.000 lebih bukti kuitansi dan memeriksa lebih dari 30 saksi. Bernard  Sagrim menjalani pemeriksaaan sejak November 2012.

Dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan staf protokol  Pemkab Maybrat, ZS, sebagai tersangka.  [154]

Sumber : http://sp.beritasatu.com/nasional/diduga-korupsi-bupati-maybrat-ditahan/54671

Iklan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Penyimpangan Bansos Tebu Blora 2012: Kejari Bidik Tersangka Baru

PATI EKSPRES.COM – Minggu, 28 September 2014

BLORA – Setelah dilakukan penahanan terhadap Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri) Blora Sunoto, sebagai tersangka kasus penyimpangan dana bantuan sosial perluasan lahan tebu tahun 2012, kini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora tengah membidik pelaku lainnya. Sebab Kejari menduga, Sunoto tidak bermain sendiri dalam upaya mengemplang dana bansos tersebut.

Kepala Kejari Blora Mochamad Djumali kepada JATENG POS, Sabtu (27/9) kemarin mengatakan, kasus yang merugikan negara mencapai Rp 360 juta itu masih dalam tahap pengembangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan muncul tersangka baru. ”Bisa berkembang nanti kasusnya, tunggu saja keterangan dari tersangka,” kata Kajari Mochamad Djumali, kemarin.

Djumali menambahkan, meski kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kota Semarang, namun tidak menutup kemungkinan kasus tersebut merembet kepada tersangka dan pos lainnya. Karena, dana dalam kasus tersebut cukup banyak yang dialirkan ke Kabupaten Blora pada 2012 lalu itu.

Pihaknya juga tetap meneruskan kasus tersebut hingga keputusan final dari pengadilan. Walaupun tersangka mengembalikan dana yang diduga telah dikorupsi. ”Yang dikembalikan nilainya lebih dari Rp 300 juta sesuai dengan jumlah kerugian negara. Hanya, yang patut dipertanyakan dan digali adalah dana itu dibagikan pada siapa saja. Karena, saya tidak yakin kalau uang itu dinikmati Sunoto sendiri,” tegas jaksa asal Surabaya itu.

Dalam kasus tersebut, Sunoto diketahui memiliki kelompok tani fiktif. Hanya saja, sampai saat ini, kata Djumali, Sunoto belum menjelaskan siapa saja anggotanya. Ada informasi, jika kelompok tani tersebut beranggotakan sejumlah politisi Blora dan pengurus APTRI Blora.

”Saat mengembalikan uangnya, anggota APTRI juga urunan. Karena itu, dari sana kasus bisa ditelurusi. Saya sempat dihubungi pengurus APTRI yang kebetulan jadi anggota dewan, yang intinya memberitahu kalau uangnya sudah dikembalikan. Sehingga, minta Sunoto dibantu,” beber Djumali.

Sementara itu, Sekretaris APTRI Blora Anton Sudibyo belum bisa dikonfirmasi mengenai kasus dana tebu 2012 dengan tersangka Sunoto. Padahal, Anton paling vokal mengenai persoalan terkait APTRI.

Diketahui, penyidik Polres Blora menahan Sunoto terkait dugaan penyelewengan dana tebu 2012. Sunoto ditahan, karena membentuk kelompok tani fiktif untuk menerima dana tebu tersebut sekitar 20 hektare lahan. Dinyatakan, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng ada kerugian negara sebesar Rp 360,3 juta. (feb)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/09/kejari-bidik-tersangka-baru/

3 Oktober 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kota Semarang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

KABAR JATENG.COM – Kamis, 14 Agustus 2014

Puluhan massa Serikat Rakyat Berjuang berunjuk rasa saat pelantikan Anggota DPRD kota Semarang periode 2014-2019 Kamis (14/8/14). Masa terdiri dari berbagai lembaga, yakni, KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM. Mereka menuntut agar anggota DPRD yang baru terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan anggota DPRD juga harus menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparasi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa 50 anggota legislatif yang baru terpilih kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja wakil rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan,” tandasnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang, wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD menerima tanda simbolis tersebut, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

“Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun,” terangnya. @git
Berikut ke 50 Anggota DPRD kota Semarang Periode 2014-2019
Dapil I, 7 kursi
PKS:  Ir Johan Rifai
PDIP: Joko Susilo, HM Rukiyanto
Golkar: Erry Sadewo
Gerindra: Dr Wilujeng Riningrum
Demokrat: Lazer Narendra
Pan: Sovan Haslim Pradana

Dapil II, 9 Kursi
Nasdem: H Windu Basuki
PKB: Syahrul Qirom
PKS: H Ari Purbowo
PDIP: Trifena Weyaten, Supriyadi, Dwi Wahyu Diyanto
Golkar: Nabila
Gerindra: Joko Santoso
Demokrat: Swasti Aswaganti

Dapil III, 11 kursi
PKB : Sodri
PKS: Imam Mardjuki
PDIP: Hanik Khoiru Solikah, Dyah Ratna Harimurti, Meidiana Koswara
Golkar: Wisnu Pudjonggo
Gerindra: Nunung Sriyanto, Muhammad Chafid
Demokrat: Sugi Haryanto
PAN: Adiarto Suryo Kusumo
PPP: Hasan Basri

Dapil IV, 7 kursi
PKB: H M Rohaini
PKS: Agung Budi Margono
PDIP: Dibyo Sutiman, Fajar Rinawan Sitorus
Golkar: Agung Priyambodo
Gerindra: Suharto Masri
Demokrat: Danur Rispriyanto

Dapil V, 9 Kursi
PKB: Unna Aliana
PKS: Agus Riyanto Slamet
PDIP: Nungki Sundari, Vdjoko Riyanto, Sugihartini
Golkar: Anang Budi Utomo
Gerindra: Hermawan Sulis Susnarko
Demokrat: Suciati
PAN: Umi Surotud Diniyah

Dapil VI, 7 kursi
PKS: Suharsono
PDIP: Kadarlusman, R.Yuwanto
Gerindra: Mualim
Demokrat: Wiwin Subiyono
PAN: Wachid Nurmiyanto
PPP: Syafi’i

Sumber : http://www.kabarjateng.com/2014/08/pelantikan-50-anggota-dprd-kota.html

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Eks Kepala Bappeda Asahan Mempertemukan Kadis Kesehatan dan Direktur PT Borimex terkait Pengadaan Alkes Senilai 6,9 M

SAHDAR MEDAN – Selasa, 30 September 2014

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. ALKES ASAHAN. Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Asahan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 6,9 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/9). Agenda sidang kali ini mendengar keterangan 6 (enam) orang saksi, yakni Drs. Mahendra, M.M (eks Kepala Bappeda Asahan), Binsar Simanjuntak (Notaris), Ahmad Irwan Rasidi, Abdul Halim, Ari Sumarto (Direktur PT Borimex) dan Adiyaksa.

Berdasarkan keterangan Mahendra dan Ari Sumarto, terungkap bahwa sebelum diadakannya proses pengajuan perencanaan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari PAPBN tahun anggaran 2012, ternyata telah dilangsungkan pertemuan antara Kadis Kesehatan Kab Asahan dan Direktur PT BORIMEX.

Mahendara yang kini menjabat sebagai Asisten II di Pemerintahan Kabupaten Asahan, mengaku, dialah yang mempertemukan keduanya di Jakarta. Tetapi dia berdalih, pembicaraan itu hanya sekedar memberikan masukan rencana pengadaan alat kesehatan di Asahan. Hal ini diakui pula oleh terdakwa Dr. Herwanto Anehnya, pertemuan dengan PT Borimex ini berulang kali dilakukan, layaknya sebagai konsultan.

Saat penuntut umum menanyakan apakah PT Borimex ditawarkan mengerjakan proyek, Ari Sumarto mengatakan, “memang tidak diminta, Pak. Tapi sebagai pihak swasta, saya melihat ini sebagai peluang, yang harus diambil dan tidak boleh disia-siakan”.

Berdasarkan pengakuan Ahmad Irwan Rasidi selaku karyawan PT. Borimex, terungkap pula bahwa sebelum proses lelang berlangsung, penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri), spesifikasi dan jenis barang, serta merk yang seharusnya disusun oleh panitia lelang, ternyata disusun oleh PT. Borimex.

Ada Grand Desaign Dalam Pengadaan Alkes

Dalam pengadaan proyek tersebut, Kadis Kesehatan meminta supaya peserta lelang tidak boleh dari luar daerah Sumatera Utara. Berdasakan arahan Kadis Kesehatan, dimenangkanlah PT. Cahaya Anak Bangsa. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun PT. Cahaya Anak Bangsa lolos sebagai pemenang terder, tetapi proyek dikerjakan oleh PT. Borimex. Dari pemesanan (order) barang yang ada dalam spek kepada 15 perusahan distributor, semuanya dilakukan oleh PT. Borimex. Perusahan PT. Cahaya Anak Bangsa hanya dipergunakan atasnama saja, karena PT ini tidak memiliki kompetensi dan pengalaman mengadakan alat-alat kesehatan. Dari PT. Borimex, PT Cahaya Anak Bangsa mendapat uang sebesar Rp. 120 juta.

Saat PT. Cahaya Anak Bangsa menyetujui kesepakatan dengan PT. Borimex, pihak Borimex melobi Adiyaksa agar mencari orang yang dapat dipercaya di Medan untuk menjadi kuasa Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa guna melakukan pengurusan ataupun transaksi dengan Pemkab Asahan berkaitan dengan proyek ini. Berdasarkan keterangan Adiyaksa, dipilihlah Nasrun Ahdar. Selanjutnya pihak PT. Borimex (Ahmad Irwan Rasidi), Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa dan Nasrun pergi ke Notaris Binsar Simanjuntak untuk membuat dan menandatangan surat kuasa direktur dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Nasrun.

Berdasarkan keterangan Ahmad Irwan Rasidi, dalam pengerjaan proyek tersebut, Nasrun tidak terlibat. Semua mengerjakan adalah Ahmad Irwan Rasidi dan Abdul Halim, yang keduanya adalah karyawan dari PT. Borimex. “Yang memesan barang dari distributor, mengirim ke Asahan, membuat spek, membuat HPS, itu saya. Berdasarkan perintah atasan saya,” aku Ahmad Irwan Rasidi di persidangan.

Ahmad Rasidi juga menambahkan, dari nilai proyek sebesar Rp. 6,9 milyar ini, total belanja barang yang dilakukan oleh perusahannya hanya senilai Rp. 3,5 milyar. Sehingga terdapat sisa senilai Rp. 3,4 miliar. Saat penasehat hukum terdakwa bertanya kemana sisa uang tersebut? Ahmad Rasidi hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjelaskan.

Di samping itu, dalam pengerjaannya hingga batas akhir pengerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak (25 Desember 2012), PT. Cahaya Anak Bangsa yang ditumpangi oleh PT. Borimex hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sekira 20%. Tetapi dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan oleh panitia dibuat 100%, sehingga dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 6,9 miliar kepada Nasrun. Sedangkan sisanya sekira 80% diselesaikan pada awal Februari 2013. Menurut keterangan para saksi-saksi, pembayaran 100% yang telah dibayarkan kepada Nasrun ternyata setelah dia terima, langsung diserahkan kepada Direktur PT. Borimex. (MR)

Sumber : http://pendidikanantikorupsi.org/eks-kepala-bappeda-asahan-mempertemukan-kadis-kesehatan-dan-direktur-pt-borimex-terkait-pengadaan-alkes-senilai-69-m/

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Mafia Peradilan : Budaya Atau Dosa ?

Oleh : Beni Prawira Candra Jaya

Indonesia merupakan Negara hukum dimana semua kegiatan penyelenggaraan Negara didasarkan atas asas yuridis . Hal ini sesuai dengan 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka jelaslah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan Negara tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan peradilan.

Peradilan sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi menjadi dasar dalam mengakkan keadilan dan ketertiban umum, hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang dijadikan sebagai “proyek” oleh penegak hukum itu sendiri. penegak hukum yang melakukan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai mafia peradilan.

Mafia peradilan sendiri dapat diartikan sebagai “Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu ( aparat penegak hukum dan pencari keadilan ) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan “(Definisi KP2KKN, 2006 , dalam pelatihan Anti Mafia Peradilan).

Selain itu, Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2002 juga menyebutkan bahwa mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) melibatkan para pegawai, pejabat, panitera, dan para hakim. Praktik mafia itu dilakukan dengan cara; pemerasan, penyuapan, pengaturan majelis hakim favourable, calo perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis, pemberian ’surat sakti’, atau vonis yang tidak bisa dieksekusi.

Kemudian Ketua Komisi Yudisial (KY), M Busyro Muqoddas, mengatakan, cengkeraman mafia peradilan di Indonesia sudah sangat kuat. Bahkan, indikasinya kekuatan mafia itu sudah memasuki semua elemen penegakan hukum.

”Bila dilihat dari sejarahnya, mafia peradilan itu mulai menggeliat semenjak munculnya Orde Baru. Saat itu, lembaga hukum berada di dalam hegemoni kekuasaan. Sementara di sisi lain, kekuatan masyarakat sipil tak berdaya sama sekali.

Ironis, realita yang terjadi dalam paraktek peradilan seakan telah membudaya akibat terlalu banyaknya oknum – oknum penegak hukum yang mencari keuntungan didalam setiap permasalahan hukum yang terjadi.

Realita tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum menjadi luntur. Fakta – fakta tersebut mengakibatkan hilangnya harapan masyarakat akan adanya kepastian hukum dalam setiap permasalahan hukum.

Namun bukan berarti kondisi ini sebagai suatu indikasi kehancuran supremasi hukum. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Mulailah menjadi hakim, jaksa, dan pengacara bagi diri sendiri, mulailah dengan melakukan tindakan Self Concept yaitu mengatur diri sendiri dengan memberikan keyakinan bahwa setiap tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Setelah kita terbiasa dengan melakukan Self Concept, dengan sendirinya kita akan mampu melakukan Self Control sehingga kita mampu mengontrol diri sendiri untuk terus melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum. Tindakan – tindakan tersebut jika dilakukan secara terus menerus, akan memungkinkan timbulnya efek Social Control dimana masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar kita akan mengikuti dan terus menyebar ke masyarakat yang lain.

Sumber : http://www.hukumpedia.com/beniprawira/mafia-peradilan-budaya-atau-dosa

3 Oktober 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Semarang Peringati 10 Tahun Munir

SEPUTAR SEMARANG.COM – Selasa, 09 September 2014

SEJAK 2005, aktifis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencanangkan 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Penetapan tanggal itu jelas bukan sembarangan. Sebab pada 7 September, setahun sebelumnya, seorang pembela HAM paling penting Indonesia dibunuh.

Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 jurusan ke Amsterdam. Pria keturunan arab, kelahiran Malang, 8 Desember 1965 ini sejatinya sedang dalam perjalanan k Belanda demi melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Tapi racun arsenik yang dicampurkan dalam jus jeruk di pesawat, mengakhiri hidupnya pada usia 38 tahun.

Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir, karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik.

Pada 19 Juni 2008, Mantan Danjen Kopassus dan Deputi Badan Intelijen Nasional (BIN) Mayjen (purn) Muchdi Pr, yang kebetulan juga orang dekat Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat itu, ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya.Namun, pada 31 Desember 2008, Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memvonisMuchdi bebas murni dari segala dakwaan.

Sekarang 10 tahun sejak Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu, kasusnya tak juga tuntas. Siapa (saja kah) otak pembunuhannya dan apa motifnya? Kegagalan pemerintah menuntaskan kasus ini menambah panjang daftar kasus-kasus pelanggaran HAM beratdan membuktikan bahwa masih ada ancaman nyata bagi pejuang HAM di negeri ini.

Memperingati masa 10 tahun ketidakjelasan ini, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Munir menggelar Pekan Peringatan 10 Tahun Kematian Munir. Acara yang dimulai Minggu (7/9) hingga Kamis (11/9) ini didukung puluhan lembaga lintas disiplin. Dari komunitas, LSM, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat umum.

Menurut Ketua Panitia Rukardi, Peringatan ini berawal dari niat sederhana, yakni agar Munir tak terlupa. Suara menuntut pemerintah menuntaskan kasus Munir harus terus diteriakkan dalam berbagai kesempatan. “Pergantian tampuk kepemimpinan bangsa ini dari SBY ke Joko Widodo harus jadi momentum untuk membongkar berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jangan sampai kelamnya sejarah membebani langkah negeri ini melangkah ke depan,” kata aktifis sejarah Semarang sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid Cempaka ini.

Ada enam tuntutan yang Koalisi ini kejar kepada pemerintah, yakni;
1. Menuntut presiden joko widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus munir
2. Menuntut presiden joko widodo untuk membentuk tim pencari fakta terkait widji tukul dan 13 aktivis 1998
3. Bubarkan ormas radikal yang mengancam kerukunan beragama di Indonesia
4. Menuntut gubernur Ganjar Pranowo untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah
5. Menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang KKR (komisi kebenaran dan Rekonsiliasi)

Koalisi Semarang untuk Munir:
Komunitas Pegiat Sejarah Semarang (KPS), SatjiptoRahardjo Institute (SRI), Sekolah Tan Malaka, StuidoKiri, TIMIKI, Semarang Cartoon Club (SECAC), RumahKartun Indonesia, Rumah Buku Simpul Semarang, Sobokartti, DPC Permahi Semarang, Historia, LBH Semarang, DPM Unwahas, PMII Unwahas, Komunitas Diskusi Payung Exsara Unnes, DPC GMNI Semarang, BEM FH Undip, PMII Undip, PMII Unnes, KP2KKN Jateng, Rumah Buku Ngaliyan, eLSA, Lingkar Belajar Demokrasi Semarang, The Indonesia Heritage Institute (TIHI), Aji Kota Semarang, Teater Emka, Teater Gema, Teater Tikar, Teater Temis, Roda Gila dan Kerlab Kerlip Bersaudara, Teater Beta, TeaterAsa, Swaranabya, Belantara, Babahe feat Tim Iki, Serat Semar, Teater Kandri, Stand Up Comedy Kota Semarang (SUCKS).

Sumber : http://seputarsemarang.com/semarang-peringati-10-tahun-munir/

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Pengelola Aset PTN Rawan Terjerat Korupsi, Mengapa?

HARIAN JOGJA.COM – Rabu, 10 September 2014

Harianjogja.com, JOGJA-Pengelola aset perguruan tinggi negeri (PTN) rawan terjerat kasus korupsi karena sistem pengawasan di internal kampus lemah. Perbaikan sistem administrasi menjadi langkah awal dalam perbaikan sistem pengelolaan aset di kampus.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zaenur Rohman mengatakan, dari data trend corruption report (TCR) Pukat, selama semester I (Januari-Juni) 2014, sektor pendidikan menyumbang tersangka korupsi sebanyak 10 orang.

Para tersangka, kata dia, merupakan dosen aktif di beberapa universitas. Korupsi civitas akademika itu di dominasi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset universitas. “Persoalan pengelolaan aset yang menjerat para dosen aktif di beberapa universitas menunjukan bahwa sistem pengawasan internal universitas tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Zaenur di kantor Pukat UGM, Selasa (9/9/2014)

Zaenur mengungkapkan contoh kasus korupsi pengelolaan aset yang menjerat kampus seperti dugaan pengalihan aset UGM yang menjerat empat dosen, satu di antaranya adalah ketua majelis guru besar UGM. Selain UGM, kasus serupa juga menjerat mantan rektor Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, saat pembangunan kampus II UIN Malang.

Selain dosen, lanjut Zaenur, ada juga pegawai administrasi di lingkungan universitas yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi, yaitu penyalahgunaan dana hibah Rp700 juta. Kasus tersebut bermula, dana untuk pengembangan pendidikan di Akademi Farmasi Banda Aceh, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Zaenur, aset PTN yang begitu besar ternyata tidak dikelola secara profesional. Mulai dari pembelian, penjualan, serta kepemilikan dapat menjadi celah korupsi. “Harus ada perbaikan sistem administrasi dalam sistem pengelolaan aset,” ucap Zaenur.

Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menyatakan aktor korupsi yang tercatat untuk periode semester pertama 2014 berjumlah 86 orang. Peringkat pertama dari tiga besar pelaku korupsi adalah pejabat pemerintah daerah, yaitu 27 orang. Kemudian swasta 21 orang, dan disusul pegawai universitas 10 orang.

Meski ada perubahan posisi, diakui Hasrul, namun, kelompok pelaku korupsi tidak banyak mengalami perubahan dari semester II/ 2013. Aktor korupsi pemerintah daerah dan swasta hanya berganti posisi.

“Munculnya pihak pejabat daerah sebagai pelaku korupsi hampir selalu bersamaan dengan pihak swasta karena pemerintah sering kerjasama dengan swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana” kata Hasrul.

Hasrul menambahkan, lahan korupsi terfavorit pada Januari-Juni 2014 adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 14 pelaku. Urutan kedua adalah sektor kesejahteraan sosial yang menjerat 11 orang pelaku, dan sektor ketiga yaitu sektor pendidikan dan sektor Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, masing-masing 9 pelaku.

“Selama dua semester terakhir, sektor pengadaan barang dan jasa selalu muncul di urutan atas dalam korupsi” papar Hasrul.

Sumber : http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/10/pengelola-aset-ptn-rawan-terjerat-korupsi-mengapa-534729

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Lho, Ketua DPRD Jateng Berstatus Terdakwa Korupsi?

METRO JATENG.COM – Minggu, 28 September 2014

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyebut Rukma Setyabudi tidak pantas menjabat Ketua DPRD Jateng 2014-2019. Sebab, Politikus PDIP itu masih berstatus terdakwa.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengatakan, dalam catatannya, Rukma masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan buku perpustakan Kabupaten Purworejo tahun 2004. Saat ini, kasus yang didapat ketika Rukma masih duduk di DPRD Purworejo itu dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Eko menyatakan, di tingkat pertama Pengadilan Negeri Purworejo, Rukma divonis bersalah dengan hukuman penjara 17 bulan. Melalui putusan bernomor 20/PID.B/2009/PN.Pwr itu Majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus korupsi buku yang merugikan keuangan negara atau daerah hingga Rp 4,63 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Rukma mengajukan banding. Hasilnya, pada 20 November 2009 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan putusan bebas. Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan kasasi.

Menurut Eko, hingga kini putusan kasasi kasus ini belum keluar. Sehingga Rukma masih berstatus sebagai terdakwa karena proses putusan belum ada yang berkekuatan hukum tetap.

“KP2KKN sangat kecewa karena lembaga negara yang sangat terhormat tapi dipimpin figure yang pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi,” kata Eko.

Rukma ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah pada pekan ini. Sebelum dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Ia menggantikan Ketua DPRD Murdoko yang ditahan gara-gara kasus korupsi. Murdoko yang saat itu menjadi Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah harus dinonaktifkan karena diadili.(MJ-03)

Sumber : http://metrojateng.com/2014/09/28/lho-ketua-dprd-jateng-berstatus-terdakwa-korupsi/

3 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Eks Anggota DPRD Lubuk Linggau Jadi Terdakwa Korupsi

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

PALEMBANG – Chaidir Syam, mantan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau mulai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (29/9/2014).

Dia dijerat kasus korupsi Revitalisasi Perkebunan (Revbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 2007/2008 dengan kerugian negara Rp3,8 miliar.

Pria yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Musi Rawas ini menjalani persidangan (split) dengan terdakwa lainnya yakni Ali Imron (41) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat menjadi Kepala Desa Lubuk Pauh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Andri Mardiansyah dalam dakwaan, menjerat terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU menyatakan, terdakwa terbukti bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906380/24/eks-anggota-dprd-lubuk-linggau-jadi-terdakwa-korupsi

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Plt Direktur RSUD Indramayu Ditahan

SINDO NEWS.COM – Senin, 29 September 2014

BANDUNG – Mantan Plt Diretur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dr Zainal Arifin dijebloskan ke tahanan Kebonwaru Jalan Jakarta, Kota Bandung oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Penahanan terhadap  Zainal itu terkait dugaan kasus korupsi dana badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Indramayu senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar Suparman menyatakan, penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dari pagi hingga Senin (29/9) sore.

Setelah diperiksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono pun mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

“Sudah ditahan oleh tim penyidik Kejati Jabar, tertanggal 29 September 2014,” ujar Suparman.

Penahanan tersebut menurutnya dilakukan 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Bila dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan, imbuh dia, maka penahan tersangka akan kembali diperpanjang.

Suparman menjelaskan, ditahannya tersangka berawal dari penetapan tersangka oleh Kejati Jabar sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 4470/0.2/fd.1/9/2014 tertanggal 17 September 2014.

Penetapan tersangka tersebut kata Suparman telah melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang tersedia.

“Yang pasti, tersangka dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dia mengeluarkan uang RSUD tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” tandasnya.

Suparman menerangkan dalam mengeluarkan uang RSUD seharusnya melalui proses pencairan yang ada. Dalam hal ini, perlu ada persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan tertinggi. Menurutnya, Zaenal tidak melalui prosedur seperti itu.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 junto UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Porupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
(ilo)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/906352/21/mantan-plt-direktur-rsud-indramayu-ditahan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: