KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Semarang Peringati 10 Tahun Munir

SEPUTAR SEMARANG.COM – Selasa, 09 September 2014

SEJAK 2005, aktifis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencanangkan 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Penetapan tanggal itu jelas bukan sembarangan. Sebab pada 7 September, setahun sebelumnya, seorang pembela HAM paling penting Indonesia dibunuh.

Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 jurusan ke Amsterdam. Pria keturunan arab, kelahiran Malang, 8 Desember 1965 ini sejatinya sedang dalam perjalanan k Belanda demi melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Tapi racun arsenik yang dicampurkan dalam jus jeruk di pesawat, mengakhiri hidupnya pada usia 38 tahun.

Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir, karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik.

Pada 19 Juni 2008, Mantan Danjen Kopassus dan Deputi Badan Intelijen Nasional (BIN) Mayjen (purn) Muchdi Pr, yang kebetulan juga orang dekat Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat itu, ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya.Namun, pada 31 Desember 2008, Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memvonisMuchdi bebas murni dari segala dakwaan.

Sekarang 10 tahun sejak Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu, kasusnya tak juga tuntas. Siapa (saja kah) otak pembunuhannya dan apa motifnya? Kegagalan pemerintah menuntaskan kasus ini menambah panjang daftar kasus-kasus pelanggaran HAM beratdan membuktikan bahwa masih ada ancaman nyata bagi pejuang HAM di negeri ini.

Memperingati masa 10 tahun ketidakjelasan ini, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Munir menggelar Pekan Peringatan 10 Tahun Kematian Munir. Acara yang dimulai Minggu (7/9) hingga Kamis (11/9) ini didukung puluhan lembaga lintas disiplin. Dari komunitas, LSM, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat umum.

Menurut Ketua Panitia Rukardi, Peringatan ini berawal dari niat sederhana, yakni agar Munir tak terlupa. Suara menuntut pemerintah menuntaskan kasus Munir harus terus diteriakkan dalam berbagai kesempatan. “Pergantian tampuk kepemimpinan bangsa ini dari SBY ke Joko Widodo harus jadi momentum untuk membongkar berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jangan sampai kelamnya sejarah membebani langkah negeri ini melangkah ke depan,” kata aktifis sejarah Semarang sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid Cempaka ini.

Ada enam tuntutan yang Koalisi ini kejar kepada pemerintah, yakni;
1. Menuntut presiden joko widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus munir
2. Menuntut presiden joko widodo untuk membentuk tim pencari fakta terkait widji tukul dan 13 aktivis 1998
3. Bubarkan ormas radikal yang mengancam kerukunan beragama di Indonesia
4. Menuntut gubernur Ganjar Pranowo untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah
5. Menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang KKR (komisi kebenaran dan Rekonsiliasi)

Koalisi Semarang untuk Munir:
Komunitas Pegiat Sejarah Semarang (KPS), SatjiptoRahardjo Institute (SRI), Sekolah Tan Malaka, StuidoKiri, TIMIKI, Semarang Cartoon Club (SECAC), RumahKartun Indonesia, Rumah Buku Simpul Semarang, Sobokartti, DPC Permahi Semarang, Historia, LBH Semarang, DPM Unwahas, PMII Unwahas, Komunitas Diskusi Payung Exsara Unnes, DPC GMNI Semarang, BEM FH Undip, PMII Undip, PMII Unnes, KP2KKN Jateng, Rumah Buku Ngaliyan, eLSA, Lingkar Belajar Demokrasi Semarang, The Indonesia Heritage Institute (TIHI), Aji Kota Semarang, Teater Emka, Teater Gema, Teater Tikar, Teater Temis, Roda Gila dan Kerlab Kerlip Bersaudara, Teater Beta, TeaterAsa, Swaranabya, Belantara, Babahe feat Tim Iki, Serat Semar, Teater Kandri, Stand Up Comedy Kota Semarang (SUCKS).

Sumber : http://seputarsemarang.com/semarang-peringati-10-tahun-munir/

Iklan

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jawa Tengah Rp25 Juta

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 13 September 2014

SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 akan mendapatkan gaji dan tunjangan minimal Rp25 juta, awal Oktober 2014.

Pendapatan Rp25 juta itu perinciannnya adalah uang representasi Rp2.250.000, uang paket Rp225.000, tunjangan jabatan anggota Dewan Rp3.262.000, tunjangan keluarga Rp315.000, tunjangan komunikasi insentif Rp7.650.000, tunjangan perumahan Rp12 juta, dan tunjangan beras Rp6.000x 40 kg beras.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Tengah Rani Ratnaningdyah mengatakan, sejak dilantik pada 3 September 2014, hak-hak 100 anggota Dewan itu langsung melekat.

“Sehingga pada awal Oktober nanti mereka langsung mendapatkan uang representasi dan tunjangan,” kata dia, Jumat (12/9/2014).

Rani menjelaskan, gaji dengan besaran itu bisa bertambah bila anggota DPRD Jawa Tengah itu menjabat sebagai pimpinan Dewan, pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, maupun pimpinan badan kehormatan (BK).

“Karena alat kelengkapan Dewan ini belum terbentuk, sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan jabatan pimpinan Dewan maupun komisi,” kata dia.

Rani menjelaskan, uang representasi dan tunjangan yang digelontorkan kepada 100 anggota itu berasal dari APBD Jateng 2014. Selain mendapatkan uang representasi dan tunjangan-tunjangan, para legislator itu juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan.

“Untuk tiga bulan ke depan (Oktober, November, Desember 2014), anggota Dewan akan melanjutkan program asuransi seperti yang telah dianggarkan pada APBD Jateng 2014,” ujarnya.

Pada tahun 2014 ini, lanjut Rani, anggota Dewan dan keluarga mendapatkan asuransi kesehatan dari In Health. “Mulai tahun 2015, para anggota Dewan itu asuransinya akan kami ikutkan program BPJS Kesehatan,” kata dia.

Berdasarkan data dari website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Jateng, dengan kode lelang 6100042, belanja premi kesehatan anggota DPRD Jawa Tengah beserta keluarganya tahun anggaran 2014, nilai pagunya Rp2,9 miliar.

Sekretaris Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan, besaran gaji itu sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut dia, gaji Rp25 juta itu harus dibarengi dengan kinerja baik.

“Gaji itu tidak sedikit. Jika anggota Dewan kerjanya hanya tidur, tidak pernah rapat, buat apa mereka mendapat uang sebesar itu,” katanya.

Eko menegaskan, KP2KKN akan terus mengawal kinerja Dewan agar tidak terjadi penyimpangan. Bila dengan gaji sebesar itu nanti mereka masih korupsi, tidak segan-segan ia akan menyeret anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dengan biaya politik yang besar, potensi korupsi anggota Dewan juga masih tinggi.

(zik)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/901052/22/gaji-dan-tunjangan-anggota-dprd-jawa-tengah-rp25-juta

3 Oktober 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

DPRD Kota Semarang Harus Penuhi Mandat Rakyat

WAKTU NEWS – Jum’at, 15 Agustus 2014
 
DPRD KOTA SEMARANG HARUS PENUHI MANDAT RAKYAT

 

Semarang, Waktunews.com : Sejumlah masa yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Semarang Berjuang menuntut anggota DPRD Kota Semarang 2014-2019 agar memenuhi mandat rakyat, berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Juga mau memperjuangkan APBD yang pro terhadap kepentingan rakyat miskin Kota Semarang.

Masa yang datang dari PATTIRO Semarang, KP2KKN Jawa Tengah, KAMMI Semarang, LRC KJHAM, HMI Semarang, LMND Semarang, LBH Semarang, PMII Semarang, PRD Semarang, dan Perantara tersebut melakukan aksi di depan Balaikota Semarang, saat momentum pelantikan anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019, Kamis (14/08).

Koordinasi Lapangan, Jon Arie Nugroho menyatakan pemerintah harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublikasikan absensi dan kegiatan-kegiatan kedewanan.

“ Harusnya pemerintah selalu transparan dalam kinerjanya,” tandas Arie.

Masa juga meminta agar selalu ada pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Semarang dengan sungguh-sungguh.

Apalagi dengan adanya proses pemilu legislatif tahun 2014 yang terindikasi banyak terjadi praktek money politics yang menimbulkan kegelisahan, bahwa anggota legislatif yang terpilih periode 2014-2019 kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“ Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait kinerja wakil rakyat. Sebagai contohnya adalah peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2011 yang akhirnya menyeret Walikota Semarang masuk ke dalam tahanan,”ujarnya.

Selain itu juga adanya kasus asuransi fiktif di periode lawas yang menjadi catatan tersendiri, bahwa kasus-kasus penyelewengan uang negara oleh anggota DPRD Kota Semarang patut menjadi sorotan.

Rakyat Kota Semarang, lanjut Arie, perlu memastikan bahwa fungsi dewan seperti fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi monitoring berjalan dengan baik dan menjadi representasi dari kepentingan rakyat Kota Semarang secara keseluruhan.

“Jangan sampai anggota DPRD melakukan perselingkuhan elit dengan pemerintah Kota Semarang selaku eksekutif yang ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan rakyat Kota Semarang,” katanya.

Menurutnya dua kasus korupsi di atas merupakan sedikit contoh dari perselingkuhan yang dilakukan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah. @Ning.

Sumber : http://www.waktunews.com/component/k2/item/779-dprd-kota-semarang-harus-penuhi-mandat-rakyat

20 Agustus 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Demo Warnai Pelantikan Anggota DPRD Semarang

AKTUAL.CO – Kamis, 14 Agustus 2014

 Demo Warnai Pelantikan Anggota DPRD Semarang : aktual.co

Massa Serahkan Simbol Tugu Muda Semarang (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
 

Pengangkatan anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 yang berlangsung di depan Balai Kota Semarang, jalan Pemuda, Kamis (14/8), sempat diwarnai aksi turun jalan mahasiswa dan masyarakat.

Semarang, Aktual.co — Pengangkatan anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 yang berlangsung di depan Balai Kota Semarang, jalan Pemuda, Kamis (14/8), sempat diwarnai aksi turun jalan mahasiswa dan masyarakat.

Puluhan massa ini terdiri dari KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Berjuang.

Mereka menuntut agar anggota DPRD agar berkomitmen tidak melakukan korupsi uang rakyat. Utamanya menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparani dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa anggota legislatif yang terpilih periode 2014-2019 kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

“Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan,” tandas dia.

Ia mengungkapkan catatan kasus lain berupa asuransi fiktif anggota DPRD pada periode sebelumnya. “Kasus itu menjadi contoh bahwa masih banyak kasus-kasus penyelewengan uang negara oleh anggota DPRD yang patut menjadi sorotan,” ucapnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang. Penyerahan simbolis itu diberikan kepada perwakilan anggota DPRD, usai prosesi pengangkatan DPRD Kota sebagai bentuk komitmen legislatif memenuhi tuntutan massa.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD kali ini menerima tanda simbolis, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

“Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun,” terang dia.

Ia meminta masyarakat tidak perlu lagi demo-demo. Mengingat Kota Semarang sudah kondusif, baik dan tertib. Semua aspirasi bisa disampaikan secara terbuka kepada teman-teman kami.

Aksi turun jalan pun yang dimulai sejak pagi tadi terus dikawal petugas keamanan. Hingga massa pun sebelum meninggalkan lokasi lebih dulu mengakhiri dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia.

Sukardjito –
 

20 Agustus 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ke Mana Mengadu Karena Dipungli Pendaftaran Sekolah?

OKEZONE.COM – Senin, 16 Juni 2014

JAKARTA – Penerimaan Siswa Baru (PSB) sudah mulai dibuka. Masyarakat pun diminta untuk melaporkan jika mereka dimintai pungli untuk pendaftaran sekolah.

Menilik hal ini Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka pos pengaduan PSB bersama jaringan masyarakat sipil hingga 30 September 2014. Namun, ke mana ya harus mengadu?

Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (16/6/2014) memaparkan, ada 18 tempat pengaduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Berikut 18 kontak posko PSB:

1. Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan/Indonesia Corruption Watch, Jl.Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan, (021) 70791221: Jumono (085215327964).

2. Yappika, Jakarta  (Hendrik Rosdinar -021-70966101).

3. Serikat Guru Tangerang, Perumahan Citra Raya, Jl. Irama 8 Blok I.16 No.9 Taman Puspita, Kec. Cikupa Kab. Tangerang-Banten (021) 7062 3749. Agus, (085310138438).

4. Garut Governance Watch (GGW), Jl. Pajajaran Gang Sagaranten No.157, Garut (0262) 237323, Sholahal Ghina (085223950585).

5. Fik Ornop Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Mukmin: 081355338059.

6. Yayasan Kritik Muna-Sultra (asaelan@yahoo.co.id, ) selse, 085299673155).

7. KP2KKN Semarang – Jawa Tengah Oly: 085374788333.

8. MaTA Aceh. Jl. Peuteh Rumah Rayeuk Tempok Teingoh No. 30. Kontak: 0654-43605.

9. Stimulant Institute, Junita W. Radjah (081339449410), Umbu Tamu Kapita (085339534446).

10. SAHDAR Medan alamat di sekretariat Serikat Guru Indonesia Kota Medan Jalan Bilal Gang Arimbi No. 1 Medan Timur, 20238, Kota Medan, Sumatera Utara Telp/Fax. 061-6622132 email : sahdar2003@yahoo.com kontak person : Linda dan Dewi.

11. Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK), Hp : 0852 6178 5854 (muchlis), Email : gasak_bireuen@yahoo.co.id, Jln. Medan-Banda Aceh, Gampong Neuhen, Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen-Prov Aceh.

12. Kantor Pattiro Semarang Jl Wonodri Joho I No 986 G dengan menghubungi 024 8441357, Aryanto: 081326608343 Atau bisa juga ke email: pattiro_semarang@yahoo.com.

13. Pokja 30 Samarinda (contact person: Tuah dengan e-mail carolus_tuah@yahoo.com), tlp: 0541-741052, Acha: 0816457618, Kamto: 081908195002.

14. Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lobar. Jl. Darul Fahur No.5 RT.08 RW.09 Dasan Sari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Telp.(0370) 625525.

15. Sumba Tengah, Desa Mamboru, YWKW
Umbu Sinna: 082146644968, Herman: 081239427790, email: umbu.sinna@yahoo.com.

16. Sumba Barat Daya, Yayasan Sosial Donders Ayub Kiuk: 085239913633, email: ayubkiuk@yahoo.com.

17. Sumba Barat, Yayasan Bahtera, Jl. A. Yani no 145, Rt 10/Rw 04, Kelurahan Mahiti, Kec. Kota Waikabubak. Cosmos Ka: 081339230678, email: cosmoskakbaiya@yahoo.co.id.

18. Wilayah karesidenan surakarta (surakarta, boyolali, sukoharjo, karanganyar, wonogiri, klaten, sragen), YSKK & MPPS (Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta)
MPPS: Adi Cahyo, 0818101205 ; 08122605431, YSKK: Sri Wahyuni (oshin), 085647236447. (ade)

Sumber : http://bewara.co/read/2014/06/ke-mana-mengadu-karena-dipungli-pendaftaran-sekolah/

17 Juni 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

MAJALAH OPINI – Desember 7, 2013 @

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menggelar “Diskusi Pelajar Anti Korupsi”, Sabtu (7/12).

Bertempatan di Gedung Wisma Bakti, acara tersebut dihadiri belasan pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Semarang. Menurut sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto, acara ini bertujuan agar generasi-generasi muda dapat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Disinggung mengenai jumlah koruptor yang semakin banyak, Eko Haryanto menuturkan, “Maka kita lawan dengan cara-cara yang tidak perlu sifatnya keras, tapi bisa yang sifatnya hiburan, diskusi-diskusi ringan dan acara-acara seperti ini salah satunya.”

Acara yang dimulai sejak pukul 8.45 ini, menghadirkan 3 pembicara sekaligus pada sesi pertama. Yakni Drs. Banyumin selaku perwakilan Dinas Pendidikan, Mouna Wasef perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Lia Toriana perwakilan Transparency Internasional Indonesia (TII). Memasuki sesi kedua diskusi, Gubernur Ganjar Pranowo hadir dan menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan para pelajar SMP yang salah satunya berasal dari sekolah difabel, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Semarang.

Kasus korupsi yang dilakukan para politikus di Indonesia nampaknya bukan lagi hal tabu bagi para pelajar SMP saat ini. Hal tersebut terlihat dari beragam pertanyaan yang banyak dilontarkan siswa-siswi tersebut. Melihat hal ini, Mouna Wasef selaku perwakilan ICW berharap melalui acara ini generasi muda mulai mengasah diri mereka untuk selalu bersikap jujur dan menumbuhkan rasa malu mulai dari hal kecil, seperti tidak mencontek dan yang lainnya.

 

Teks & Foto : Nur Fajriani Falah

Sumber : http://www.majalahopini.com/2013/12/07/peringatan-hari-anti-korupsi-sedunia/

7 Mei 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, ARSIP BERITA LAMA KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

ICW Buka Pos Pengaduan Rekam Jejak Calon KASN

SINDO NEWS.com – Selasa, 06 Mei 2014

Sindonews.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka pos pengaduan mengenai rekam jejak calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pos pengaduan ini akan menerima laporan masyarakat melalui telepon maupun laporan langsung ke ICW dan mitra jaringan dibeberapa daerah. Pos pengaduan tersebut akan dibuka mulai 6 – 19 Mei 2014.

“Nantinya informasi yang berhasil dikumpulkan akan diberikan kepada pansel sebagai masukan dalam proses seleksi anggota KASN,” ujar Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2014).

Menurutnya peran serta dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengawal rekam jejak calon anggota KASN. “Agar kandidat yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik dari sisi integritas, independensi dan memiliki pengetahuan mengenai birokrasi dan sumber daya pemerintahan,” terangnya.

Saat ini panitia seleksi KASN menyeleksi 17 calon anggota KASN yang lolos ke tahap tes wawancara. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi swasta, pensiunan PNS dan birokrat. Seleksi diselenggarakan pada 12-13 Mei 2014.

Sekadar informasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Dibentuknya KASN ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

(kur)

Sumber : SINDO NEWS.com

7 Mei 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Politik Uang Masih Nodai Kampanye

Aksi "Tolak Politik Uang" oleh Gerakan Pemilu Bersih, Maret silam.

Aksi “Tolak Politik Uang” oleh Gerakan Pemilu Bersih, Maret silam.

Partai politik peserta pemilu masih marak melakukan politik uang. Hasil pemantauan ICW di 15 provinsi menunjukkan uang, barang, dan jasa, masih dijadikan alat mendulang suara pada masa kampanye.

Pemantauan ICW di 15 provinsi menemukan beberapa jenis pelanggaran politik uang, yaitu: pemberian uang (33 kasus/ 29%), barang (66 kasus/ 59%), jasa (14 kasus/ 12%). Wilayah pemantauan meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari jumlah pelanggaran oleh partai politik, ICW menemukan Partai Golkar menempati urutan tertinggi melakukan politik uang, yaitu 23 kasus, dan disusul Partai Amanat Nasional dengan 19 kasus. Urutan ketiga adalah Partai Demokrat dengan 17 kasus, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan 12 kasus. Berikut tabelnya.

Nama Partai Jumlah Kasus
Partai Nasdem 6
Partai Kebangkitan Bangsa 2
Partai Keadilan Sejahtera 10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 13
Partai Golongan Karya 23
Partai Gerakan Indonesia Raya 8
Partai Demokrat 17
Partai Amanat Nasional 19
Partai Persatuan Pembangunan 12
Partai Hati Nurani Rakyat 9
Partai Bulan Bintang 7
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1

Tabel 1. Partai dan jumlah pelanggaran dalam pemantauan politik uang dalam Pemilu 2014

Besaran uang yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 200 ribu. Sebanyak 11 kasus, besaran uang meliputi Rp 26 ribu hingga 50 ribu. Berikut tabel jumlah pemberian uang dalam rupiah dan jumlah kasusnya.

Jumlah Pemberian (Rupiah) Jumlah

 

0/Tidak diketahui 10
5.000 25.000 6
26.000 50.000 11
51.000 100.000 4
Di atas 200000 2
Total 33

Tabel 2. Jumlah pemberian uang dan jumlah kasus

Bentuk pemberian barang pun bermacam-macam, ada alat rumah tangga, bahan bakar, bahan bangunan, barang elektronik, kitab suci atau buku-buku lain, door prize, hingga kebutuhan pokok.

Sementara itu, politik uang dalam bentuk jasa yang ditemukan adalah hiburan, janji memberikan uang, dan layanan kesehatan.

Ada juga penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara dalam rangka berkampanye demi kepentingan pemenangan pemilu. Mulai dari penyalahgunaan aparat pemerintah, alat peraga, bantuan infrastruktur, gedung pemerintah, kampanye tanpa cuti, mobil dinas dan gedung pemerintah, semuanya tak luput dari penyalahgunaaan.

Berdasarkan tingkatan pencalonan, ICW menemukan pelanggaran politik uang terbanyak pada kampanye memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Tingkat II (kabupaten), yaitu sebanyak 60 kasus. Pada DPRD tingkat I ditemukan 31 kasus, tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditemukan 37 kasus, dan untuk tingkat Dewan Perwakilan Daerah ditemukan tujuh kasus.

Sementara itu, berikut tabel aktor politik uang dan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.

Aktor Politik Uang Jumlah
Aparat Pemerintah 16
Penyelenggara 1
Kandidat 96
Keluarga 1
Partai 3
Tim Kampanye 3
Tim Sukses 49
Media 1
Lain-lain 1

Tabel 3. aktor politik uang dan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara

Rendahnya integritas pemilu disebabkan oleh politik uang yang sudah seperti transaksi jual beli negativf. Selain itu, dana kampanye yang sumbernya tidak sah dan melanggar hukum, yang lazim disebut “dana haram”, juga turut menodai jalannya pemilu. Penggunaan fasilitas negara dan daerah demi kepentingan partai dan kandidat calon legislatif sebagai alat pemenangan juga masih ditemui dalam pemantauan ini, demikian penjelasan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, Minggi (6/4) dalam konferensi pers di kantor ICW.

Hasil pemantauan ini memperlihatkan bahwa partai politik dan kandidat calon legislatif masih menjadikan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara sebagai cara membangun elektabilitas (keterpilihan). Pemberian barang dan uang juga masih menjadi modus “favorit” para pelaku, dan mayoritas pelaku politik uang adalah kandidat dan tim suksesnya. Politik uang juga banyak ditemukan pada pemilu untuk DPRD tingkat kabupaten/ kota.

“Tetapi, Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu masih sangat lemah,” ujar Abdullah.

Mitra pemantauan ICW di 15 daerah adalah: Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Barat (Sumatera Barat), Sahdar (Sumatera Utara), Fitra (Riau), Kabahil (Bengkulu), Mata (Banten), Garut Government Watch (Jawa Barat), KP2KKN (Jawa Tengah), Malang Corruption Watch (Jawa Timur), Fitra (NTB), Bengkel Appek (NTT), Lembaga Gemawan (Kalimantan Barat), Yasmib (Sulawesi Selatan), Puspaham Sulawesi Tenggara, dan UPC (Jakarta).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/politik-uang-masih-nodai-kampanye

17 April 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

Press Release : KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) 2014

KoLePUN (Koalisi LSM Pemantau UN) Buka Pos Pengaduan UN 2014 di 8 Daerah. Kecurangan Diduga Masih Banyak Terjadi

Press Release

Kelompok masyarakat sipil dibeberapa daerah Indonesia akan membuka pos pengaduan terkait dengan penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) 2014 di 7 daerah Jakarta, Medan, Semarang, Garut, Malang, Makassae, Lampung dan Solo. Pembukaan pos ini bertujuan untuk menampung pengaduan publik terkait dengan kecurangan dalam penyelenggaraan UN 2014. Laporan pengaduan dan hasil pemantauan akan disampaikan ke Kemendikbud dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dan jika ditemukan tindak pidana akan disampaikan pada pihak kepolisian.

Pengalaman penyelenggaraan UN pada tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa UN diwarnai berbagai masalah seperti penyelewengan dalam pengadaan dan distribusi naskah soal, beredarnya contekan jawaban dikalangan siswa dan keterlibatan guru, kepala sekolah memberi contekan pada peserta UN. Ditingkat sekolah misalnya, beredar contekan dikalangan siswa baik yang diperoleh oleh siswa itu sendiri ataupun yang disebar oleh kepala sekolah dan guru. Ditingkat pemerintahan misalnya, dinas pendidikan meluluskan peserta UN yang nilainya tidak layak untuk lulus. Penyelenggaraan UN tahun ini telah beredar contekan dikalangan siswa di Jabar dan Surabaya dan masalah lainnya dalam penyelenggaraan UN.

Koalisi masyarakat sipil memandang munculnya masalah dalam penyelenggaraan UN disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, UN masih menjadi penentu kelulusan siswa. UN sebagai penentu kelulusan telah memicu tekanan cukup tinggi pada peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Tekanan ini semakin berat ketika guru dan kepala sekolah menyadari sepenuhnya bahwa murid mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjawab soal-soal yang diujikan dalam UN yang berstandar nasional. Kualitas sekolah mereka masih berada jauh dibawah standar nasional baik dari sisi pengajaran guru maupun fasilitas dan sarana yang serba terbatas. Berdasarkan data Kemdikbud, hampir 80 persen dari seluruh sekolah di Indonesia berada dibawah standar nasional.

Kedua, adanya kepentingan politik nasional dan daerah yang mengharamkan banyaknya siswa yang tidak lulus UN. Ketidaklulusan siswa dalam jumlah besar misalnya sekitar 40 persen ditingkat sekolah, daerah ataupun nasional merupakan aib bagi kepala daerah dan pejabat terkait pendidikan. Publik akan bertanya tentang kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan terutama bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan. Misalnya, publik akan bertanya, mengapa banyak murid tidak lulus UN (sampai 40 persen)? Bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan yang telah lebih dari 20 persen dari total APBN dan APBD? Jangan-jangan dana tersebut dikorupsi sehingga murid disekolah tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik karena dana sekolah telah berkurang karena dikorupsi.

Kondisi ini menyebabkan orang tua, murid, guru dan kepala sekolah berlomba-lomba menyelamatkan diri dan sekolah mereka dari UN. Mereka menggunakan berbagai cara untuk meloloskan murid dari UN yang berada diatas kemampuan mereka ini. Oleh karena itu, wajar jika ada kepala sekolah, guru atau pun murid yang mencari contekan jawaban UN. Kepala sekolah misalnya dengan jaringan Kepala Sekolah berusaha mendapatkan contekan dengan membayar oknum pemerintah untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Begitu juga murid juga mencari jalan pintas dengan mencari-cari dan terkadang membeli contekan dengan harga tertentu.

Pemerintah memang telah membantah bahwa contekan jawaban UN tidak benar. Pernyataan pemerintah seperti ini benar separuh dan salah separuh. Benar separuh bahwa contekan jawaban UN memang tidak sepenuhnya betul 100 persen. Namanya juga contekan, kalau benar 100 persen justru akan terlihat bahwa jawaban murid peserta UN berasal dari contekan tersebut. Pernyataan pemerintah salah separuh bahwa sebenarnya contekan tersebut sebenarnya memiliki kebenaran karena sebagian jawaban dalam contekan jawaban UN yang beredar dikalangan kepala sekolah, guru dan siswa memiliki kebenaran jawaban sampai pada tingkat bisa meloloskan peserta dalam UN.

Kepala sekolah dan guru merupakan mata rantai dari birokrasi pendidikan daerah. Kecurangan UN yang melibatkan mereka seringkali diabaikan karena memang sebagian pejabat pendidikan menutup mata akan kecurangan ini. Lagipula, sebagian daerah juga telah membentuk tim khusus guna meluluskan siswa dalam UN. Oleh karena itu, wajar jika penyelenggaraan UN tahun 2014 ini kecurangan UN tetap terjadi karena panitia dan pengawas UN juga sebagian berasal dari kalangan pendidikan juga.

Oleh karena itu, isu bahwa contekan jawaban UN telah beredar sebenarnya harus disikapi serius oleh pemerintah dan kepolisian. Contekan jawaban yang kebenaran jawabannya diatas 60 persen atau bisa meloloskan siswa lulus UN pantas untuk ditelusuri lebih lanjut. Tidak mungkin seseorang bisa mereka-reka jawaban UN yang menghasilkan 60 persen jawaban benar.

Pengalaman penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi pelapor kecurangan. Sebaliknya, Mendikbud atau pemerintah daerah justru membela sekolah dan guru yang terbukti melakukan kecurangan. ICW pernah mengadvokasi kecurangan UN pada Kemdikbud dan tidak pernah mendapat penjelasan yang meyakinkan bagaimana Kemdikbud melindungi pelapor kecurangan. Kemdikbud dan pemerintah daerah tidak dapat menjamin bahwa setelah melapor dan mengungkap kesaksian kecurangan UN, pelapor akan dijamin masa depan dan karirnya.

Menghadapi hal ini, ICW bersama masyarakat sipil lainnya membuka pos pengaduan UN. Pembukaan pos ini bertujuan untuk mendorong agar penyelenggaraan UN berjalan secara jujur sehingga tidak mencemari karakter siswa. Siswa yang jujur akan bertindak tidak jujur karena kecurangan yang didorong oleh penyelenggaraan UN. Untuk mengantisipasi hal ini masyarakat sipil diberbagai daerah akan membuka pengaduan UN 2014 untuk beberapa daerah seperti :

Sahdar, Medan, (Linda -085277841729)
GGW, Garut, Rudi (085318565830)
MCW, Zakaria (081918196833)
YSKK Solo (Ana Susi Yuniasri -081567682123).
KP2KKN, Semarang (Roni-085641179199, Hanum-081392181771)
Yappika, Jakarta  (Hendrik Rosdinar -021-70966101)
FIK ORNOP, Makassar Mukmin (081355338059)
Dandy Ibrahim, Lampung (081369617555)
ICW, Jakarta (0217901885) Aisy dan Tari.

Jakarta, 15 April 2014

KoLePUN (Konsorsium LSM Pemantau UN)
Contact Person : Febri Hendri A.A (082147502175).

Sumber : http://antikorupsi.org/id/content/kolepun-koalisi-lsm-pemantau-un-buka-pos-pengaduan-un-2014-di-8-daerah-kecurangan-diduga

17 April 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Pantau Pemilu, LSM di Semarang Buka Posko Pengaduan

KOMPAS.com – Rabu, 12 Maret 2014

SEMARANG, KOMPAS.com – Sebuah lembaga swadaya masyarakat di Semarang membuka posko pengaduan dan pemantauan terkait Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2014.

Posko pengaduan akan bekerja 24 jam dengan fokus utama pada pantauan dana kampanye, politik uang dan penggunaan fasilitas publik.

“Kami ingin agar demokrasi berintegritas yang mengandalkan sikap fairness. Kami berharap pemilu berintegitras akan memberi ekspekstasi lahirnya pemerintah bersih,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, di Semarang, Rabu (12/3/2014).

Menurut Eko, pada momentum mendekati pemilu, banyak pelanggaran yang terjadi. Misalnya, soal ketidakpatuhan peserta pemilu melaporkan dana kampanye, money politic, dan tindakan buruk lainnya.

Asumsi tersebut disarikan dari beberapa hasil pemantauan, termasuk kenaikan dana bantuan sosial dan bantuan hibah yang meningkat.

Dalam catatannya, dana bansos Jateng dari Rp 15,3 miliar pada tahun 2013, naik menjadi Rp 31,6 miliar tahun 2014. Kenaikan lebih dari 100 persen ini selalu dikhawatirkan dipakai untuk kepentingan caleg.

“Dana itu yang kerap digunakan untuk kepentingan politik para caleg, baik untuk mencari dukungan suara, atau menjadi sumber pendapatan ilegal kampanye,” bebernya.

Pembentukan posko ini diadakan karena banyak indikasi pelanggaran pemilu. Selain itu, sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya politik uang yang marak terjadi menjelang Pemilu 2014.

“Kami ikut mendorong agar sikap kritis masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Kami membuka selebar-lebarnya untuk menerima pengaduan tiap kejanggalan pemilu,” beber Kordinator Daerah Pemantau KP2KKN, Ronny Maryanto.

Selanjutnya, LSM ini berencana menerjunkan 15 pemantau untuk 4 daerah pemilihan di Jateng dengan enam kabupaten/kota.

Sumber : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/03/12/2256408/Pantau.Pemilu.LSM.di.Semarang.Buka.Posko.Pengaduan

12 Maret 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: