KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Iqbal Wibisono Kembali Mangkir

SUARA MERDEKA – Kamis, 28 Agustus 2014

  • Tersangka Bansos, Terancam 20 Tahun

WONOSOBO- Tersangka kasus Bantuan Sosial (Bansos) kembali mangkir setelah Kejaksaan Negeri Wonosobo melakukan pemanggilan untuk kali kedua.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini terancam dijemput paksa. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonosobo, Anto Widi SH, Selasa (26/8) mengatakan, tersangka Iqbal sudah dipanggil dua kali, yakni pada Selasa (19/8) dan Senin (25/8).

Dari pemanggilan itu tersangka tidak datang dan tidak melakukan pemberitahuan alasan mangkir. ”Ya benar sudah kami panggil dua kali, namun tersangka IWtidak datang,” katanya. Dengan kondisi itu, pihaknya masih menunggu petunjuk dari atasan untuk melakukan upaya lain, termasuk penjemputan paksa. Pihaknya juga saat ini sudah menerjunkan tim untuk melacak keberadaan tersangka.

”Dulu pernah kami panggil dalam kapasitasnya sebagai saksi juga tidak datang. Saat ini kami panggil sebagai tersangka. Kami masih menunggu petunjuk atasan untuk langkah selanjutnya,” katanya. Anto menjelaskan, status perkara sudah naik ke penuntutan, sehingga tersangka bisa langsung ditahan di Rutan untuk mempermudah proses penyidikan.

Dia juga mengatakan, berkas sudah lengkap meski dalam beberapa kali pemeriksaan yang bersangkutan mangkir. Anto Widi mengatakan, rangkaian penetapan tersangka Iqbal, berawal dari tertangkapnya mantan anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Partai Golkar Gatot Sumarlan. Gatot yang menerima gelontoran bantuan dari Iqbal yang kala itu menjadi anggota DPRD Jateng. Keduanya kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana Bansos pada tahun 2008, meski dalam waktu terpisah. Modusnya, tersangka diduga telah memotong dana bantuan sebesar Rp 80 juta dari total anggaran dari Pemerintah bantuan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 200 juta.

Proses penanganan kasus Iqbal ini tergolong alot dibanding dengan tersangka Gatot, karena ditahan. Penahanan itu sudah sesuai prosedur hukum yang ada. Tersangka Iqbal dijerat Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Semua proses sudah kami lalui. Total bantuan yang dipotong tersangka sebesar Rp 80 juta,” terangnya. Anto mengatakan, kasus ini akan diselesaikan secara serius, karena laporan masyarakat yang masuk sebenarnya sudah cukup lama. “Kasus ini perkara lama, sehingga sudah kami selesaikan secepatnya,” terangnya.(H67-32,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/28/271591

30 Agustus 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

C1 Janggal di Wonosobo Karena Salah Tulis

SUARA MERDEKA.com – Senin, 14 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dokumen C1 dari TPS 10, Desa Pacekalan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo yang dinilai janggal itu dikarenakan salah tulis. Suara untuk Prabowo-Hatta seharusnya 65, namun di C1 scan tertulis 605.

Anggota KPU Jateng Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi KPU setempat. Hasilnya, suara untuk Prabowo-Hatta yang benar adalah 65, Jokowi-JK 160. Sehingga total suara sah adalah 225.

Kekeliruan tersebut dipastikan tidak terjadi dalam perhitungan manual di tingkat TPS dan jenjang di atasnya. “Penjelasannya C1 yang di-upload itu ada kekeliruan, tapi sekarang sudah dibetulkan dan di-upload lagi,” katanya, Senin (14/7).

Menurut Wahyu, kebijakan meng-upload dokumen C1 dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan menghadirkan fungsi kontrol masyarakat. Ia meminta jika masyarakat menemukan kejanggalan dalam dokumen C1 scan di website KPU, jangan langsung diartikan sebagai bukti kecurangan.

“Justru kalau menemukan ya segeralah melapor agar bisa dicek di dokumen aslinya,” katanya.

Sebelumnya, formulir C1 di salah satu TPS di Wonosobo ini sempat menjadi kontroversi. Pasalnya, jumlah surat suara masuk tidak sinkron dengan jumlah pemilih di lokasi tersebut.

Temuan pada C1 yang diupload di website KPU bukan ini saja. Belasan kasus serupa terjadi di TPS-TPS di beberapa daerah di Indonesia.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/14/209484

14 Juli 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dana PNPM Untuk Bayar Utang

RADAR SEMARANG – Kamis, 03 Juli 2014

SEMARANG– Terdakwa kasus korupsi penyimpangan dana simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo 2011-2012, Marliyah ternyata telah diajak musyawarah secara kekeluargaan. Sehingga penyelesaikan masalah tersebut tidak dilakukan melalui jalur hukum namun yang bersangkutan tidak mengindahkannya.
Hal tersebut diungkapkan sekretaris UPK Muslim saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara Marliyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (1/7) kemarin.
“Berdasarkan audit telah diketahui adanya penyimpangan dana yang dipinjam. Terbukti dana tersebut mengalami tunggakan dan macet karena telah jatuh tempo,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Rusmini dari Badan Kerjasama Antar Desa. Ia mengaku telah memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut saat mendengar ada penyelewengan dana yang dilakukan terdakwa.
“Dalam rapat kelembagaan, diketahui bahwa masih ada tunggakan sekitar Rp 94 juta sebelum terdakwa mengembalikan uang senilai Rp 23 juta. Kami membentuk tim penanganan masalah (TPM) untuk menyelesaikan kasus itu,” bebernya di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.
Sementara itu, saksi ahli Asmoro yang merupakan penanggung jawab operasional PNPM di Kabupaten Wonosobo mengungkapkan, ketika dana PNPM yang digulirkan untuk pemberdayaan masyarakat ini tidak dikembalikan atau bermasalah maka masyarakat desa yang akan dirugikan.
“Dana PNPM merupakan cost sharing yang berasal dari 95 persen APBN dan 5 persen APBD yang dipakai untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik, ekonomi serta peningkatan kualitas hidup,” ungkapnya.
Seperti diketahui, terdakwa diduga telah menikmati sekitar Rp 94 juta dari dana kelompok simpan pinjam perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat. Modus yang ia lakukan dengan meminjam nama serta tidak menyerahkan setoran yang telah dipinjam untuk sejumlah kegiatan.
Terdakwa sendiri mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi rumah tangganya tanpa diketahui suaminya yang juga mantan kepala desa. Uang itu diakui terdakwa untuk membayar utang dan menambah biaya pencalonan kembali suaminya menjadi kades.
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Yakni dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU yang sama sebagai dakwaan subsider. (fai/lis)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/03/dana-pnpm-untuk-bayar-utang/

3 Juli 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Polda Selidiki Korupsi Jalan di Wonosobo

SUARA MERDEKA – Sabtu, 07 Juni 2014

SEMARANG -Penyidik Polda Jateng mendalami dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Wonosobo.

Sebanyak lima kontraktor dan seorang pejabat di Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Wonosobo diduga terlibat.

Modusnya mengurangi bahan untuk perbaikan jalan sehingga tidak sesuai spesifikasi sebagaimana dalam kontrak.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Djoko Poerbo Hadijoyo mengatakan, indikasi kuat keterlibatan mereka didapat dari audit BPKP yang menyebutkan sembilan proyek perbaikan jalan senilai Rp 9 miliar terindikasi korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 1 miliar.

’’Ada satu paket proyek berisi sembilan perbaikan senilai sekitar Rp 9 miliar dengan delapan kontraktor dan satu pejabat pembuat komitmen. Tiga kontraktor jadi tersangka. Sisanya dimungkinkan akan menyusul jadi tersangka,’’ kata Djoko, Kamis (5/6).

Pejabat di DPU, kata Djoko, bisa menjadi tersangka apabila unsur-unsurnya memenuhi. Saat ini, pejabat yang namanya dirahasiakan penyidik itu statusnya masih saksi, namun tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka.

Dana perbaikan jalan di sejumlah wilayah di Wonosobo merupakan bantuan dari APBD Perubahan Provinsi Jateng pada 2011. Dari pengerjaan tahun itu telah ditetapkan tiga tersangka, yakni Musholeh (CV Giat Perkasa Wonosobo), Domaeri (CV Mitra Usaha Mandiri), dan Agus Pujiantoro.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Agus Setyawan mengatakan, dari hasil gelar perkara menunjukkan sejumlah kontraktor terlibat dalam kasus tersebut.

Modusnya dengan mengurangi bahan campuran asphalt traeted base (ATB) dan hote rolled sheet (HRS) tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Cek Anak Buah

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wonosobo Supriyanto membenarkan adanya sejumlah proyek jalan yang sedang disidik oleh penyidik Polda. Namun, dia tidak tahu jika ada dua pejabat di dinasnya yang dibidik. ’’Ya memang ada penyelidikan terkait proyek itu,’’ katanya.

Supriyanto mengatakan, pihaknya akan mengecek dan mengumpulkan sejumlah pejabat yang dimaksud. ’’Besok kami akan mengklarifikasi kepada pihak yang terkait mengenai masalah ini,’’ ujarnya. (H74,K44,H67-71 )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/07/263726

2 Juli 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Wonosobo Divonis 4 Tahun Penjara

SINDO NEWS.com – Selasa, 20 Mei 2014

SEMARANG – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 Idham Cholied, terdakwa kasus korupsi asuransi fiktif sebesar Rp 2,25 miliar divonis empat tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Dalam persidangan yang digelar Selasa (20/5/2014), Idham dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta atau empat bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp23 juta.

Jumlah ini merupakan sisa dari uang yang belum dikembalikan kepada negara, dari total kerugian negara yang dinikmati terdakwa dari hasil program asuransi kesehatan dan tali asih purna bhakti DPRD Wonosobo tahun 2004.

Ketua majelis hakim Suyadi juga mengultimatum Idham Cholied segera melunasi uang pengganti selama satu bulan setelah putusan majelis hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dilakukan penyitaan harta milik terdakwa guna dilelang untuk menutupi kerugian negara.

“Jika harta benda yang disita negara tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan,” papar Suyadi.

Putusan majelis hakim dinilai lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menghukum terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp200 juta setara tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan, program pemberian asuransi kesehatan tali asih yang merupakan kerja sama pihak ketiga menyalahi ketentuan karena tidak ada payung hukum yang jelas.

Meski demikian, anggaran yang tidak sah tersebut tetap diberikan berupa premi kepada 45  anggota DPRD periode 1999 2004, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80 juta untuk setiap anggota dewan. Akibatnya, negera mengalami kerugian sebesar Rp2,25 miliar.

Menurut majelis hakim, pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi perekomomian negara.

Tindakan terdakwa juga dinilai meresahkan masyarakat. Sementara hal meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggung jawab keluarga.

Atas putusan ini, terdakwa menyatakan pikir-pikir. “Masih pikir-pikir yang mulia,” ujar kuasa hukum terdakwa Idham Cholied, Heru Wismanto.

Seperti diketahui, Idham Cholied mengajukan usulan belanja sebesar Rp2,25 miliar untuk dimasukkan ke Raperda APBD Wonosobo tahun 2004.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo No 12 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, dia juga diduga menunjuk dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan asuransi) untuk melaksanakan program tersebut. Dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada Kas Daerah, karena bersumber dari APBD Wonosobo.  (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/05/20/22/865604/mantan-ketua-dprd-wonosobo-divonis-4-tahun-penjara

2 Juni 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Dampingi Caleg Kampanye, PNS Dituntut Hukuman Percobaan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

WONOSOBO – Terdakwa Agus Hermawan, guru BK SMA 1 Sapuran yang berstatus PNS, oleh jaksa KN Kusuma dalam sidang di Pengadilan Negeri Wonosobo, Kamis kemarin, dituntut hukuman empat bulan kurungan dengan masa percobaan enam bulan.

Guru PNS itu dinyatakan terbukti pada 16 Maret 2014 mendampingi caleg Eko Purnomo di lokasi kampanye Partai Demokrat, di lapangan Tanjungsari Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Wonosobo.

Saat itu, terdakwa Agus Hermawan diketahui membantu membeli 10 duz minuman mineral, membagikan kaos bergambar Presiden SBY, naik panggung dan semobil bersama caleg Eko Purnomo.

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 278 juncto Pasal 86 ayat 3 Undangundang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Majelis hakim yang memeriksa kasus ini diketuai Femina Mustikawati dengan anggota Mulyadi Aribowo dan Wahyu Bintoro, didampingi panitera pengganti Wahyuni Sri Rejeki dan Tyas. Jaksa penuntut umum KN Kusuma dan M Riza.

Keterangan Saksi

Dalam persidangan didengar keterangan saksi Ketua Panwaslu Wonosobo, Eko Vivin Haryati, Ketua Komisioner KPU Wonosobo, Ngarifin Shidiq, Ketua Panwas Kecamatan Sapuran Arif Budiman, anggota Panwascam dan PPLSapuran. Terhadap keterangan saksi Cholil, Miskur dan Eko yang mengetahui terdakwa Agus membagi kaos, guru berstatus PNS menyangkal. Namun para saksi tetap pada keterangannya.

Saksi Cholil pun sempat memotret saat Agus memberikan kaos pada orang lain. Saksi Karyono mengaku, bukti dalam foto adalah terdakwa Agus Hermawan. Terdakwa yang berstatus sebagai guru BK telah mengabdikan diri sejak 2013 di SMA1 Sapuran. Mengenai netralitas PNS dalam Pemilu, Karyono menyebut telah berulang kali menyosialisasikan kepada para guru/karyawan di lingkungan SMA1 Sapuran.

Pada kesempatan untuk melakukan pembelaan, terdakwa Agus Hermawan mengakui kesalahannya, yaitu sebagai PNS saat itu berada di lokasi kampanye Partai Demokrat, mendampingi Eko Purnomo.

Atas kesalahannya, dia menyesal dan minta hukuman yang seringan-ringannya. Untuk memberi kesempatan pengadilan menjatuhkan putusan, sidang ditunda pada Senin (14/4) mendatang. (P55-78,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/11/258277

2 Mei 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Ditemukan, Penggiringan Suara di TPS

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 April 2014

  • Sejumlah Caleg Tuntut Pileg Diulang

WONOSOBO – Sejumlah caleg menuntut adanya pemilu ulang di daerah yang diduga melakukan kecurangan.

Mereka berkumpul di Kantor Kecamatan Wadaslintang Selasa (15/4) menunggu rapat pleno dan membuat tulisan berisi sejumlah nama caleg yang diduga meng­gelembungkan suara. Selain itu, di bilik suara juga ditemukan ada petugas yang menunggu untuk melakukan penggiringan.

Koordinator aksi para caleg Dapil 2 Kalibawang, Kaliwiro, Wadaslintang, Slamet Tiyono Dumbo mengatakan, dia mendesak agar pelaksanaan pileg di dapil yang terdapat kecurangan agar diulang. Menurutnya, pemilu harus berjalan secara demokratis, jujur dan adil. ”Kecurangan sudah kami laporkan ke Panwas namun belum ada kejelasan. Pemilu harus jujur dan adil,” katanya.

Slamet menambahkan, selain adanya politik uang dari temuannya juga ada kecurangan penggiringan dan manipulasi suara. Dia mencontohkan, di Kecamatan Kalibawang yaitu di Desa Dempel dari 1.626 suara, caleg DPRD Par­tai Golkar Khamim mendapat 1.438. Di Desa Pengarengan dari 447 suara, caleg Khamim kembali mendapat 400 suara dan caleg dari partai lain dapat satu suara secara merata.

Menurutnya, di Desa Dempel juga disinyalir ada caleg dari PDIP Edi Sutoto yang menang mutlak mendapat 725 dari 736 suara. ”Ka­mi mempunyai bukti-bukti di lapangan dan saya minta penegak hukum untuk memperhatikan laporan pelanggaran ini agar pemilu benar-benar demo­kratis,” ujarnya.

Satu Kecamatan

Dia mengatakan, akan terus mengawal proses penindakan kecurangan sampai ditemukan keadilan untuk masyarakat. Me­nurutnya, proses pemilihan yang kotor akan menghasilkan pemim­pin yang kotor pula, karena yang dipakai merupakan cara-cara yang licik. ”Baru kali ini di Indonesia terdapat caleg yang dalam satu kecamatan satu orang sebagai pemenang,” katanya. Slamet adalah ca­leg dan ketua PAC Partai Gerindra Wadaslintang yang tidak lolos.

Ketua Panwascam Kalibawang Zuhdi membenarkan ada temuan penyuluh lapangan Panwas di Desa Dempel terdapat upaya pengiringan suara ke salah satu caleg Partai Golkar Khamim. Bahkan, imbuhnya, di belakang bilik suara ditunggui oleh satu orang yang bertugas untuk mendikte warga untuk memilih Khamim. (H67-42,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/16/258961

2 Mei 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

KPU Jateng: Coblos 40 Suara Adalah Pelanggaran Pidana Berat

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan, tindakan anggota KPPS di TPS 8 Desa Kalikarung, Kecamatan Kepil, Wonosobo, termasuk pelanggaran pidana berat. Pihaknya sudah meminta KPU dan Panwaslu berunding untuk memutuskan langkah strategis selambatnya hari ini, Selasa (15/4).

Menurut Joko, surat suara yang ilegal dan legal tidak bisa diidentifikasi karena bercampur dalam satu kotak. Maka, opsi terbaik adalah menggelar PSU dengan membentuk KPPS baru karena kelompok lama sudah tidak independen.

PSU dilaksanakan untuk empat lembaga yakni DPRD Wonosobo, DPRD Jateng, DPD, dan DPR RI. “Kita tidak tahu yang dicoblos ilegal yang mana, maka harus diulang keempat-empatnya lembaga,” katanya.

Anggota KPPS berinisial M tersebut diduga secara sengaja membuka kotak suara sebelum pemungutan 9 April dimulai kemudian mencoblos 40 surat suara. Kasus ini ditangani Panwaslu Wonosobo berdasarkan aduan seorang saksi dari PDI Perjuangan.

Oknum KPPS berinisial M tersebut telah diperiksa Panwaslu pada Senin (14/4) bersama Ketua KPPS setempat. Dalam pemeriksaan, oknum tersebut menyatakan perbuatannya diketahui Ketua KPPS dan anggota yang lain antara lain A dan N. Ia melakukannya atas pesanan untuk memenangkan beberapa caleg Partai Golkar baik DPRD kabupaten, provinsi, maupun DPR RI.

“Pelakunya cuma satu, tetapi diketahui dibiarkan oleh ketua KPPS dan anggota lain. Katanya tindakannya dibolehkan asal dirancang yang rapi,” kata Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Selasa (15/4).

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/15/198549/KPU-Jateng-Coblos-40-Suara-Adalah-Pelanggaran-Pidana-Berat-

15 April 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Anggota KPPS di Wonosobo Coblos 40 Surat Suara

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Seorang anggota KPPS di TPS 8 Desa Kalikarung, Kecamatan Kepil, Wonosobo, diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu berat. Dia secara sengaja membuka kotak suara sebelum pemungutan dimulai, kemudian mencoblos 40 surat suara.

Kasus ini ditangani Panwaslu Wonosobo berdasarkan aduan seorang saksi dari PDI Perjuangan. Oknum KPPS berinisial M tersebut telah diperiksa Panwaslu pada Senin (14/4) bersama Ketua KPPS setempat.

Dalam pemeriksaan, oknum tersebut menyatakan perbuatannya diketahui Ketua KPPS dan anggota yang lain antara lain A dan N. Ia melakukannya atas pesanan untuk memenangkan beberapa caleg Partai Golkar baik DPRD kabupaten, provinsi, maupun DPR RI.

“Pelakunya cuma satu, tetapi diketahui dibiarkan oleh ketua KPPS dan anggota lain. Katanya tindakannya dibolehkan asal dirancang yang rapi,” kata Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Selasa (15/4).

Hal itu membuat Panwaslu memeriksa lima anggota KPPS lain pada Selasa (15/4). Jika terbukti, anggota KPPS tersebut dan oknum lain yang terlibat terancam dijatuhi pidana penjara. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dari Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR dan DPRD.

Jerat pertama ialah Pasal 310 tentang pelanggaran mencoblos berulang-ulang atas nama orang lain dengan ancaman pidana 1,5 tahun dan denda Rp 18 juta. Kedua, Pasal 309 tentang perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak dinilai dengan ancaman pidana 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

Ketiga, Pasal 321 yang menerangkan jika pelanggaran pidana dilakukan penyelenggara pemilu maka hukuman diperberat sepertiga dari ketentuan. “Masih ada jeratan pasal pelanggaran membuka kotak suara sebelum waktunya,” kata Teguh.

Karena ada 40 surat suara ilegal yang bercampur ke kotak suara hasil pemungutan legal, Bawaslu Jateng sedang mengkaji untuk menyikapinya. Menurut Teguh ada dua opsi yakni dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) atau seluruh suara caleg Partai Golkar di TPS tersebut dinyatakan tidak sah. “Kita punya waktu 10 hari untuk menentukan, dari laporan tanggal 9 berarti waktu tinggal empat hari,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/15/198547/Anggota-KPPS-di-Wonosobo-Coblos-40-Surat-Suara

15 April 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Idham Cholied Dituntut 6 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 April 2014

  • Korupsi Asuransi Fiktif

SEMARANG- Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 Idham Cholied dituntut hukuman pidana enam tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anto Widi, di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Anto menilai Idham terbukti bersalah dan memenuhi dakwaan primer yang diajukan jaksa.

Dia terlibat dugaan korupsi dana asuransi kesehatan, tali asih purna bakti terhadap sejumlah anggota dewan setempat. Idham juga dituntut denda Rp 200 juta setara dengan tiga bulan kurungan. Tak hanya itu, jaksa masih menuntut pidana tambahan berupa pengembalian uang negara Rp 21 juta.

Jaksa menilai perbuatan Idham Cholied memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasangon Anggota

Kasus itu terjadi saat Idham Cholied menjabat Ketua DPRD Wonosobo tahun 1999 hingga 2004. Dia bersama pimpinan dewan lain, Supomo (mantan wakil ketua DPRD Wonosobo, almarhum), Budi Santoso (almarhum) dan Mustofa Afifi (almarhum), didakwa menyetujui penganggaran dan merealisasikan bantuan dana tali asih purna bhakti untuk pimpinan dan anggota DPRD saat itu.

Tiga mata anggaran yang ditetapkan adalah dana purna bhakti, asuransi kesehatan dan tali asih DPRD diberikan kepada 45 anggota dewan. Masing-masing mendapat sekitar Rp 80 juta. Cholied didakwa menunjuk dan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera 1912 dan PT Alianz Life Indonesia.

Hal itu bertentangan dengan keputusan Presiden 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Peraturan Daerah 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keungan Daerah.

Akibat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan itu, APBD Wonosobo merugi Rp 4 miliar. Atas tuntutan itu, Cholied didampingi penasihat hukumnya, Yohanes Winarto berencana mengajukan pembelaan. Menurut pihak Cholied, seluruh mantan anggota dewan turut dalam pembahasan penganggaran tersebut. Jadi merupakan keputusan bersama. Sementara uang yang diterima Cholied dinilai sah. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/11/258337/Idham-Cholied-Dituntut-6-Tahun

12 April 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: