KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

RUU PILKADA: Demo di Berbagai Kota, SBY Cari Solusi

SOLOPOS.COM –  Senin, 15 September 2014

Solopos.com, JAKARTA — Polemik terkait Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) membelah dua elite politik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tengah mencari solusi atas polemik sistem pilkada tersebut.

Seperti diberitakan Solopos.com, sebagian elite politik mewacanakan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara perwakilan melalui DPRD. Di sisi lain, sebagian lain elite politik ingin mempertahankan pemilihan langsung dengan pemungutan suara seluruh rakyat.

Di sisi lain, kampanye penolakan yang dilakukan sebagian elemen masyarakat atas pengembalian pilkada secara perwakilan diklaim meluas. Bahkan pada hari libur, Minggu (14/9/2014), unjuk rasa difelar di berbagai daerah di Indonesia.

“Saya tengah bekerja dan menyelesaikan suatu hal yang ditunggu oleh rakyat atau pun yang tengah dibicarakan di tingkat politik nasional, yaitu terkait sistem pilkada,” kata SBY dalam pengantarnya sebelum rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

SBY mengatakan, Jumat (12/9/2014), dirinya sempat berdiskusi soal RUU Pilkada dengan Mendagri, Gamawan Fauzi, dan Menkopolhukam, Djoko Suyanto. “Mendagri melaporkan situasi politik yang berkaitan di parlemen, berkaitan dengan sistem pilkada di masa mendatang,” ucapnya.

Saat ini, kekuatan politik terbelah menjadi dua akibat polemik RUU Pilkada yang tengah digodok DPR. SBY juga mengakui dirinya saat ini diharapkan terlibat untuk mencari solusi terkait polemik RUU Pilkada. “Saya bekerja untuk membangun opsi itu,” tegasnya.

Semangat Reformasi
Dalam 10 tahun masa pemerintahannya, SBY telah melaksanakan proses pelaksanaan pilkada yang dianggap sebagai amanat Reformasi. Dalam masa itu, terlihat keunggulan dan juga efek dari pemilihan langsung kepala daerah, karena itulah SBY mengajak semua pihak melihat kembali ke semangat reformasi dalam menentukan sistem pilkada ke depan.

Menurut SBY, ketika bangsa ini dihadapkan pada situasi harus menetapkan sistem yang paling tepat maka semangat reformasi harus dilihat kembali. Namun demikian, dia mengingatkan pentingnya melihat ekses atau penyimpangan yang terjadi. “Itulah yang harus diletakkan dalam suatu zona untuk mendapatkan kira-kira apa opsi atau solusinya yang akan kita tuangkan dalam sistem dan kemudian UU yang berlaku ke depan,” ujar SBY di Kantor Presiden.

Di tempat terpisah, Koalisi Kawal RUU Pilkada yang antara lain terdiri atas JPPR, Perludem, TI Indonesia, IBC, Fitra, Correct, dan KIPP Jakarta mengadakan aksi serempak di Jakarta, Bandung, Makassar, Banda Aceh, dan Semarang untuk menolak pilkada oleh DPRD.

“Kami dari gerakan masyarakat ingin pilkada dilakukan secara langsung,” kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz saat aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu.

Mereka meminta dukungan masyarakat agar pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dengan menggalang suara masyarakat baik secara langsung maupun dengan menandatangani petisi dalam jaringan di situs change.org. Menurut Masykurudin, petisi mereka menolak RUU Pilkada di situs change.org sudah ditandatangani oleh 50.000 orang.

Unjuk Rasa di CFD
Dalam aksi di Semarang, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Demokrasi (KSUD) juga menggelar demonstrasi menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Demonstrasi itu mereka gelar di kawasan tempat sosialisasi warga, arena Car Free Day (CFD) Kota Semarang di ruas Jl. Pahlawan.

Unjuk rasa pada hari libur itu mereka isi dengan penandatanganan petisi dukungan pilkada langsung. Orang-orang yang berada CFD mereka minta mendukung petisi dengan membubuhkan tanda tangan pada selembar kain putih.

Koordinator aksi, Muhtar Said, menyangka pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota melalui DPRD sebagai langkah mundur. Dia langsung menghubung-hubungkan pilihan sistem pilkada itu dengan suasana terkait Pilpres 2014.

”Partai Koalisi Merah Mutih yang meminta pilkada melalui DPRD lebih mementingkan kekuasaan semata. Mereka tidak konsisten dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia,” tuduhnya, “jangan sampai kepentingan sesaat sebagian partai politik [koalisi Merah Putih], malah mengebiri partispasi dan kedaulatan rakyat.”

Penolakan pilkada melalui DPRD juga disampaikan Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto.

Senada, Koalisi Masyarakat Kota Bandung juga menggelar aksi menolak pilkada oleh DPRD. Aksi digelar di kawasan Dago. Koordinator aksi, Sely Martini, mengatakan aksinya itu digelar dengan cara mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat Bandung sebagai bentuk dukungan menolak disahkannya RUU Pilkada dipilih oleh DPRD.

“Aksi ini sebagai bentuk mencari dukungan masyarakat yang menolak pilkada dipilih oleh DPRD,” katanya. Ia mengungkapkan dukungan dari masyarakat yang menolak RUU tersebut cukup banyak.

Aksi penolakan itu cukup mendapatkan respons dari masyarakat yang beramai-ramai memberikan tanda tangan dukung penolakan pilkada oleh DPRD.

Bahkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang hadir dalam acara hari bebas kendaraan itu membubuhkan tanda tangan pada kain putih yang dibentangkan sepanjang jalan kawasan Dago. (Insetyonoto/ JIBI/Solopos/Antara/Detik)

Sumber : http://semarang.solopos.com/2014/09/15/ruu-pilkada-demo-di-berbagai-kota-sby-cari-solusi-536123

Iklan

3 Oktober 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Jual Beli Faktur Pajak Fiktif, Pengacara Diadili

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melasanaan sidang putusan atas tindaan pidana di bidang perpajakan atas tersangka berinisial MK alias ET yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Karena dituduh sengaja melakukan tinda pidana di bidang perpajakan via PT. MSL dan PT. CBK. Dengan menggunakan identitas diri fiktif. Yang ditaksir telah merugikan negara sebesar Rp. 22.356.018.222.

Seperti dikatakan Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan Bambang Trimulyajanto, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak “Membayar pajak adalah kewajiban dalam bernegara,” katanya di Jakarta, Jum’at (29/8).

Dia menambahkan, setiap warga negara diwajibkan memberikan kontrobusi untuk membayar pajak. Karena hal itu sudah termaktub di dalam UUD 1945

Terbongkarnya perkara ini sudah cukup lama telah ditelusuri, sebelum terungkap oleh para penyidik yang dibentuk Kanwil Pajak Jaksel. Kasus ini diharapkan Dirjen Pajak dapat terpublikasi secara umum sehingga dapat membuat ditterent effect atas wajib pajak lainnya.

( Benny Benke / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/29/214877/Jual-Beli-Faktur-Pajak-Fiktif-Pengacara-Diadili

30 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Parpol, Merebut Kekuasaan untuk Memperbaiki Keadaan

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Untuk mendorong kerjasama partai politik dan masyarakat dalam meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia, maka yang diperlukan masyarakat adalah terlebih dulu mengerti arti konteks dari parpol.

“Bahwa parpol adalah sarana atau salah satu cara untuk memperbaiki sistem demokrasi,” tutur Dedi Gumelar, politisi PDIP saat dihubungi, Rabu (27/8).

Menurutnya politik bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat, “kalau tidak ada politik, maka jalan yang menghubungkan Jakarta – Semarang tidak akan terbangun,” imbuh Dedi yang akrab pula disapa Miing.

Ia menilai, masyarakat sudah telanjur menaruh rasa tidak percaya pada wakil rakyat, apalagi jika wakil rakyat tersebut terlibat korupsi. “Jangan mengeluh jika ada wakil rakyat yang tidak seperti yang kita harapkan, misalnya terlibat korupsi. Mengapa? karena kita seperti sudah dibeli. Wani piro,” jelasnya.

Parpol menurut Miing memiliki tujuan yakni merebut kekuasaan untuk memperbaiki keadaan. Namun, hakekatnya Indonesia yang menjalankan sistem demokrasi, di mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Untuk itulah dirinya berharap agar perlu ada pembenahan di lembaga perwakilan rakyat dan partai politik, “itulah kunci dari kualitas demokrasi kita,” pungkasnya.

( Maya / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214615/Parpol-Merebut-Kekuasaan-untuk-Memperbaiki-Keadaan

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kritisi Polisi, Komisioner Kompolnas Diperiksa

 

SUARA MERDEKA.COM – Rabu, 27 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Salah satu komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala diperiksa Bareskrim Polri atas pernyataan kritisnya terhadap institusi Polri saat wawancara dengan sebuah televisi swasta nasional terkait kasus Perwira Polda Jabar, AKBP MB yang diduga menerima suap dari bandar judi. Adrianus diperiksa atas laporan sejumlah mantan Kapolri dan perwira tinggi Polri.

 

Kapolri Jendral Sutarman, mengatakan pihaknya memeriksa Adrianus karena sejumlah mantan Kapolri tidak terima pernyataan Adrianus. Pernyataan itu dinilai telah merugikan Polri dan sejumlah jenderal purnawirawan jenderal.

 

“Semua tidak terima. Bahkan senior-senior saya mantan-mantan kapolri tidak terima,” ujar Sutarman, di Polda Metro Jaya, Selasa (26/08).

 

Kendati demikian Sutarman tidak nama mantan Kapolri yang melapor. Sutarman mengatakan, langkah pihaknya mempidanakan Adrianus bukan berarti Polri anti kritik “Kritik boleh. Sampaikan pendapat didepan umum boleh. Sampaikan kalo itu fakta kita terima. Jangan hanya berdasar analisis yang merugikan institusi,” ujarnya.

 

Sutarman menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap orang-orang yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap polri. Hal itu diharapkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang melayangkan tudingan tanpa bukti.

 

“Selama ini Polri kan ngalah terus, selama ini polisi dihujat terus, silahkan kalau hujatan itu fakta yg disampaikan kita akan terima,” ujarnya.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/27/214558/Kritisi-Polisi-Komisioner-Kompolnas-Diperiksa

27 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina

SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Agustus 2014
 
Melawan Godaan Harvard dan “Sapi Perah”
image

Di tengah hiruk pikuk isu politik mengenai gugatan hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), publik dikejutkan dengan berita mundurnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Sebab, saat kariernya bersinar dia justru hengkang dan lebih tertarik menerima tawaran mengajar di salah satu universitas paling bergengsi di AS, Harvard.

SOSOK Karen memang fenomenal. Dia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai pemimpin perusahaan migas BUMN dalam sejarah Indonesia. Wanita kelahiran Bandung, 19 Oktober 1958 inilah yang berhasil membongkar tradisi bahwa industri tambang, apalagi di perusahaan sebesar Pertamina, lebih pantas disandang kaum pria.

Wanita bernama lengkap Galaila Karen Kardinah itu sudah malang melintang di industri migas sejak 1984. Setelah menamatkan sarjana ilmu teknik fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978-1983, Karen langsung memulai karier di industri migas berga­bung dengan MobilOil Indonesia, menjadi analis dan programmer dalam pemetaan sistem eksplorasi selama 1984-1986.

Posisi Karen meningkat men­­jadi seismic processor and quality controller MobilOil Indo­ne­sia untuk beberapa proyek seis­mik Rokan, Sumatera Uta­ra, dan Madura pada 1987-1988.

Selanjutnya, 1989-1992, karier Karen naik saat ditugaskan MobilOil Dallas ke AS, menjadi seismic processor dan seismic interpreter untuk beberapa proyek di mancanegara. Pada 1992-1993, Karen kembali ke Tanah Air menjadi project leader di bagian eksplorasi MobilOil yang menangani seluruh aplikasi studi G & G dan infrastruktur.

Pada 1993-1994, Karen sempat meninggalkan dunia migas saat mengikuti suaminya, Herman Agustiawan (anggota Dewan Energi Nasional dari unsur konsumen) untuk meng­ambil program doktoral di Southern Methodist University, Dallas, AS. Sepulang dari negeri Paman Sam, ia kembali masuk ke MobilOil Indonesia untuk meneruskan tugas sebagai pimpinan proyek di bagian eksplorasi dari 1994-1996. Setelah itu, pada akhir 1996, Karen keluar dari MobilOil Indonesia yang kini sudah diakuisisi Exxon dan bergabung menjadi ExxonMobil Oil Indonesia.

Pada 1998, Karen ditarik sebagai Product Manager G&G And Data Management Appli­cations di CGG Petrosystems Indonesia. Ia bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan pemasaran perusahaan-perusahaan migas, termasuk Perta­mina. Setahun kemudian berga­bung Landmark Concurrent Solusi Indonesia sebagai spesialis pengembangan pasar dan integrated information management (IIM).

Pada 2000, Karen diangkat menjadi business development manager untuk beberapa klien, seperti ExxonMobil, Pertamina, BP Migas, dan Ditjen Migas Departemen ESDM. Pada kesempatan ini Karen sukses menjalankan beberapa studi eksplorasi untuk beberapa unit bisnis Pertamina, antara lain di Jambi, Cepu, dan Prabumulih. Keberhasilan tersebut membuatnya dipercaya perusahaan konsultan migas Halliburton Indo­nesia untuk mengisi posisi Commercial Manager for Con­sult­ing and Project Mana­gement pada 2002-2006. Dia bertanggung jawab melakukan pembinaan hubungan dengan De­partemen ESDM, BP Migas, dan Ditjen Migas, termasuk Perta­mina. Jabatan ini membuatnya lebih mengenal para pejabat tinggi di sektor migas.

Terpikat dengan pengalaman dan prestasi Karen yang cemerlang, Dirut Pertamina waktu itu, Ari H Soemarno menariknya sebagai staf ahli pada Desember 2006. Dua tahun kemudian, pada Maret 2008, pemerintah mengangkatnya sebagai Direktur Hulu menggantikan Sukusen Soemarinda.

Belum setahun menjabat direktur hulu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil meng­angkatnya sebagai Dirut Perta­mina sejak 5 Februari 2009, karena Karen dinilai cukup kompeten untuk menduduki jabatan tersebut. Sofyan menyatakan dari uji kompetensi maupun interview terhadap beberapa calon, hanya Karen yang memenuhi kriteria. Terlebih Karen juga memiliki track record yang lumayan bagus.

Dongkrak Produksi

Sebelum pilihan jatuh ke tangan Karen, bursa calon Dirut Pertamina diramaikan sejumlah nama. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka ada Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal, Direktur Umum dan SDM Waluyo, mantan wakil ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan mentamben Kuntoro Mangkusubroto, dan mantan Senior VP JP Morgan Indonesia Gita Wirjawan.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang kali pertama mengusulkan nama Karen meng­ungkapkan, sejak awal pihaknya selaku kementerian teknis memang ingin Pertamina dipimpin orang-orang yang mengerti betul sektor migas. Dengan latar belakang pengalamannya di sektor hulu, diharapkan Karen bisa mendongkrak produksi migas Pertamina.

Pilihan pemerintah terbukti. Selama menjabat, Karen berhasil mendongkrak kenaikan laba Pertamina dua kali lipat dari Rp 17,1 triliun (2007) menjadi Rp 35,77 triliun (2013). Ia juga berhasil membawa Pertamina masuk dalam jajaran perusahaan Fortune Global 500 pada 2013, peringkat 122. Selain itu, pada 2014, Pertamina juga berhasil bertahan di daftar Fortune Global 500, yakni pada peringkat 123.

Karen tercatat dua kali dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pelaku bisnis wanita berpengaruh se-Asia. Namanya disejajarkan dengan menteri keuangan yang kini menjabat Managing Director IMF, Sri Mulyani Indra­wati, dan Siti Hartati Murdaya yang masuk dalam majalah For­bes. Selama masa jabatannya, Pertamina telah mengakuisisi beberapa blok migas di luar ne­geri, termasuk di Aljazair dan Irak.

Dia juga mengawasi usahanya untuk membeli distributor gas nasional Indonesia, Peru­sahaan Gas Negara. Pertamina memiliki pendapatan sebesar 52,6 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama pada 2013. Angka ini sekitar 80 persen dari target dan berharap meningkat­kan menjadi 79 miliar dolar AS pada 2014.

Kesuksesannya mengelola BUMN tak membuat Karen kehilangan kodradnya sebagai wanita. Dalam surat pengunduran dirinya, Karen memberikan alasan yang sifatnya pribadi, yakni ingin mengurus keluarga dan dirinya sendiri untuk mengajar di Universitas Harvard, Boston, Amerika.

Pada awal Ramadan tahun lalu, ia dihadapkan pada situasi yang sulit, antara perannya sebagai ibu sekaligus istri dan perannya sebagai pimpinan sebuah BUMN. Pasalnya, Karen memiliki tradisi pada hari pertama puasa wajib dijalani dengan buka bersama keluarga dan salat Tarawih berjamaah.

Saat itu, bertepatan dengan jadwal pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di sebuah hotel. Tak ingin meninggalkan komitmennya bersama keluarga, dia membawa keluarganya ke pertemuan tersebut, termasuk sang suami.

Tidak Nyaman 

Sekali pun mengendalikan perusahaan sebesar Pertamina merupakan tantangan besar yang berhasil ditundukkannya, rupanya memimpin BUMN paling ”basah” yang kerap dija­dikan ”sapi perah” para pe­nguasa dan politikus di DPR membuat Karen tidak nyaman. Apalagi ketika dirinya harus berurusan dengan Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) karena urusan perah-memerah ini.

Tahun lalu, Karen dimintai keterangan penyidik KPK tentang aliran dana ke Komisi VII DPR terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pernah meminta Karen agar Pertamina ikut patungan untuk memberikan uang kepada Komisi VII yang sedang membahas APBN Per­ubahan 2013.  Karen ikut diperiksa karena adanya rekaman pembicaraan telepon dengan Rudi yang menyebut-nyebut istilah ”tutup kendang-buka kendang”. Namun Karen menolak tegas permintaan itu.

”Saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Saya ingin tegaskan ke seluruh wartawan bahwa tidak sepeser pun uang saya berikan untuk THR ke Komisi VII. Selama saya menjadi Dirut itu tidak akan terjadi. Dan, BUMN tidak akan dijadikan sapi perah selama saya menjadi Dirut Perta­mina,” tegasnya.

Meski bebas dari jeratan KPK, Karen mengaku sempat nervous saat memasuki gedung KPK. ”Orang profesional kaya saya, masuk ke KPK itu agak ngeri ya. Grogi Pak. Saya tidak tahu apa yang mau ditanya. Saya tidak tahu apa itu saksi, bagai­mana fungsinya. Pertama-tama saya dikasih tahu tapi nggak begitu jelas maksudnya. Lama-lama mengerti,” tandasnya.

Selain tawaran mengajar di Universitas Harvard berbekal pengalamannya segudang di dunia migas yang cukup ber­gengsi, boleh jadi ketidaknyamanan menghadapi upaya politikus menjadikan BUMN sebagai ”sapi perah” inilah yang mendorong dia buru-buru angkat koper dari Pertamina. (Fauzan Jayadi-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/21/270965/Melawan-Godaan-Harvard-dan-Sapi-Perah

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Dicopot, Sembilan Penyelenggara Pemilu

SUARA MERDEKA – Jum’at, 22 Agustus 2014
 
  • Langgar Kode Etik

JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sembilan penyelenggara pemilu, karena terbukti melanggar kode etik dalam proses Pemilu 2014.

”Jadi ada 9 orang yang diberhentikan, 30 orang diberi peringatan, dan 20 orang tidak terbukti,” kata Pimpinan Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, kemarin. Tujuh di antaranya terkait pelanggaran kode etik pelaksanaan Pilpres 2014, sedangkan dua lainnya terkait pelaksanaan Pileg 2014.

Adapun kesembilan penyelenggara pemilu yang diberhentikan tersebut adalah Ketua KPU Dogiyai Didimus Dogomo dan empat anggotanya, Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou. Selain itu, Ketua KPU Kabupaten Serang Lutfi dan anggotanya Adnan Hamsin (terkait penyelenggaran pileg). Kemudian, Ketua Panwaslu Banyuwangi, Rorry Desrino Purnama dan anggota Panwaslu Totok Hariyanto.

Selain itu, sebanyak 30 orang lainnya diberi peringatan, yaitu lima orang yang terdiri dari Ketua KPU DKI dan anggota, 5 orang (Ketua KPU Jaksel dan anggota), 5 orang (Ketua KPU Jakut dan anggota), 5 orang (Ketua KPU Jaktim dan anggota), 5 orang (Ketua KPU Jakpus dan anggota) dan 5 orang dari KPU RI. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan yang bersifat pembinaan kepada KPU terkait instruksi pembukaan kotak suara setelah penetapan hasil rekapitulasi pilpres, namun belum ada perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Majelis Hakim DKPPValina Singka Subekti mengatakan, pihaknya menilai walaupun KPU melanggar etik, namun punya motivasi yang baik berupa pelibatan seluruh pihak. Lagi pula, dari segala bukti yang diajukan tidak dapat diambil kesimpulan terjadi kesalahan secara masif dan terorganisasi dengan motif untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon secara diskriminatif.

Tidak Melanggar

Di sisi lain DKPP mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Subakti A Sidik Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo dalam menanggapi kecurangan pemilu dan mengajukan pemungutan suara ulang. DKPP bahkan menganjurkan Subakti perlu diberi penghargaan atas langkah cepat yang diambil.

Usai mengikuti sidang, komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya bisa menerima sanksi peringatan yang diputuskan DKPP. Hadar bersyukur DKPP memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana yang diadukan oleh pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam pertimbangannya yang dibacakan Valina Singka, terbukti Hadar hanya bertemu dengan Trimedya selama 40 detik di Restoran Sate Senayan di daerah Menteng.

Berkaitan dengan hal tersebut, DKPP meminta nama baik Hadar dipulihkan. Dalam kesempatan yang sama Mahendradatta dari hukum Prabowo-Hatta mengatakan, walaupun DKPP hanya memberikan sanksi peringatan untuk Ketua KPU dan enam komisionernya, tapi DKPP mengakui jika pembukaan kotak suara tanpa adanya putusan MK adalah ilegal.

Dengan demikian ketua dan komisioner tetap bersalah melakukan pelanggaran kode etik. ”Atas dasar itu, maka tim Prabowo-Hatta akan melanjutkan putusan DKPP itu dalam laporan pengaduan yang telah dilayangkan ke Mabes Polri sebelumnya,” katanya. (F4,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/22/271038/Dicopot-Sembilan-Penyelenggara-Pemilu

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Jokowi Ultimatum Birokrat

SUARA MERDEKA – Sabtu, 23 Agustus 2014
 
  • Mulai Dikawal Paspampres
image

JAKARTA – Kalangan yang kali pertama mendapat sorotan tajam dari Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah aparatur birokrasi. Dia memberi peringatan keras kepada aparatur negara untuk bekerja sungguh- sungguh.

Di depan seribuan sukarelawan yang berasal dari 40 kelompok di JIExpo, Jakarta, Jumat (22/8), Jokowi meminta segala tindak tanduk aparatur birokrasi di pemerintahan pusat maupun daerah yang menyimpang untuk segera dilaporkan.

’’Kalau ada pungutan liar, melayani tidak baik atau mengurus izin terlalu lama, sampaikan pada kami. Suatu saat kantor itu akan saya datangi,’’ ucapnya. Bahkan, ia pun mengancam akan mengganti seluruh aparatur PNS termasuk mencopot kepala dinasnya. ’’Kalau bisa saya ganti. Saya copot saat itu juga,’’ ujar dia disambut tepuk tangan seluruh sukarelawan. Mereka meneriakkan nama Jokowi berulang kali.

Jokowi menegaskan, pelayanan birokrasi di Indonesia harus lebih baik dari sebelumnya. Partisipasi publik untuk melaporkan adanya kejanggalankejanggalan seperti itu, lanjutnya sangat dibutuhkan. Jokowi tidak mau laporan yang diberikan kepadanya terkesan baik-baik saja.

’’Jangan laporan yang sampai ke saya yang baik-baik saja. Laporan yang tidak baik juga. Itu supaya bisa kami perbaiki,’’ ujar Jokowi. Acara halalbihalal itu sendiri dihadiri oleh Jusuf Kalla, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PKPI Soetiyoso, dan Ketua Tim Pengarah Relawan Jokowi-JK, Luhut Pandjaitan.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar para sukarelawannya tidak membubarkan kantor-kantor sukarelawan yang sudah terbentuk. Ini karena Jokowi ingin agar mereka tetap bekerja memberikan informasi mengenai adanya kecurangan atau hal yan tidak baik di suatu daerah.

’’Saya dengar ada beberapa kantor sukarelawan yang sudah mau membubarkan diri, jangan dulu. Masih ada tugas yang lebih besar untuk bangsa ini,’’ ujar Jokowi. Mantan wali kota Solo itu mengingatkan kepada relawan untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Diharapkan, semua permasalahan yang ada dapat dilaporkan kepadanya.

Sementara itu, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, perlu adanya komunikasi dengan parpol lain. Karena menurutnya segala permasalahan bangsa bisa dipecahkan dengan melakukan kerja sama, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu golongan.

Tak Banyak Berubah

Sementara itu soal komposisi kabinet, Wapres terpilih Jusuf Kalla menyatakan susunan kabinet mendatang tak akan banyak berubah. Perubahan yang terlalu banyak akan memakan waku berbulan-bulan. ’’Menghabiskan waktu hanya untuk urusan organisasi. Di mana kantornya, siapa dirjennya, siapa direkturnya. Yang sekarang ini toh sudah berjalan,’’ kata JK.

Menurutnya, ide merampingkan kabinet dianggap tak tepat. Ia menganggap perampingan itu sebenarnya tidak akan membuat negara menjadi hemat. Ide merampingkan kabinet itu, kata Kalla, sebenarnya mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia. Negara-negara itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 20-an.

Namun, kabinet yang ramping dinilai tak cocok diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang terlalu besar. Kalla juga tak sependapat dengan wacana menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan seperti dulu. Kata dia, ide penggabungan dua kementerian itu sebenarnya meniru Jepang. Oleh karena itu, saat menjadi wakil presiden di kabinet yang dipimpin SBY pada 2004-2009, Kalla memisahkan dua kementerian itu.

Tujuannya agar sektor industri menjadi perhatian. Hingga saat ini Tim Transisi masih menggodok jumlah pos kementerian yang ideal di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jumlah kementerian seharusnya tidak dipersoalkan tapi tetap memprioritaskan efektivitas kerja. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima keputusan MK. ’’Secara hukum dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Seluruh warga negara dan penyelenggara negara agar mematuhi keputusan MK dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab’’.

Pernyataan itu disampaikam oleh Pimpinan Muhammadiyah yang ditandatangani oleh ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sedangkan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Muhammadiyah tetap menghormati kenegarawanan kedua orang tersebut yang telah menempuh perjuangan konstitusional dan cara cara damai dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden. “ Mengajak seluruh masyarakat agar melakukan rekonsiliasi sosial, bersatu padu, dan bekerjasama memajukan bangsa dan negara,” pinta Din.

Blusukan

Di pihak lain, mulai kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara resmi menyerahkan tugas pengamanan dan pengawalan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Papampres).

Dalam acara serah terima di KPU yang dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Darmanto dan Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel (Inf) A Budi Handoyo, perwakilan Polri, Ketua KPU Husni kamil Manik memberikan apresiasi yang besar kepada jajaran Polri yang telah memberikan pengawalan kepada Jokowi-JK selama ini.

Menurut Budi Handoyo, pihaknya akan cepat menyesuaikan untuk mengamankan Jokowi terkait dengan aktivitas blusukannya. Prinsip pengamanan yang dilakukan paspampres menurut Budi adalah menerapkan standar keamanan maksimum, namun tetap memberikan kenyamanan kepada Jokowi. ’’Keamanan maksimum tapi tetap memberikan rasa nyaman bagi Presiden untuk menjalankan aktivitasnya termasuk blusukan.

Demi keamanan dan kenyamanan bisa kita lakukan pengamanan yang tak terlihat misalnya dengan personel yang berpakaian preman, dan banyak cara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan,’’ kata dia. Sementara itu, menurut Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksma Darmanto, pihaknya akan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Presiden terkait aktivitas yang akan dilakukannya.

Bila dirasa kondisinya tidak aman bagi Presiden untuk melakukan aktivitas yang lebih dekat kepada rakyat, maka Paspampres demi keamanan presiden, tentu akan menyarankan Presiden tidak melakukan aktivitas tersebut. Tim pengamanan pengawalan Polri yang sebelumnya bertugas terdiri dari berbagai latar belakang kesatuan dan kemampuan individu masing-masing.

Mereka antara lain pengawal depan sepeda motor, pengawal mobil, pengawal pribadi, mobil VIP capres-cawapres, mobil cadangan, pengamanan penyelamatan, pengawalan penutup, food security dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri, pengawalan Polwan untuk istri kandidat, tim ahli dari Gegana Brimob Polri, serta ada juga dari unsur Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri. Jumlah personel yang bertugas untuk masing-masing kandidat mencapai hingga sekitar 60 orang.(K32,bn,F4,K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/23/271144/Jokowi-Ultimatum-Birokrat

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Agent of Changes Bikin Hukum Tak Lagi Menakutkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 26 Agustus 2014
image

SUASANA pengadilan hampir selalu tegang. Berlapis-lapis pasal, bertumpuk-tumpuk berkas per­kara dan buku undang-undang membuat ruang sidang terasa menakutkan dan dihindari orang-orang.

Lantas, bagaimana membuat orang tertarik mempelajari hu­kum, setidaknya memahami proses persidangan? Empat mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) menawar­kan solusi. Shara Primanda Saputri, Nuur Annisaa, Maria Yohana Lintang, dan Annisa Awalinna menciptakan permainan kom­puter tentang edukasi hukum. Per­mainan yang menyenangkan bernama Agent of Changes.

Game ini memperkenalkan proses peradilan dan berbagai profesi penegak hukum yang menjadi perangkat sidang. ”Kebanyakan masyarakat enggan datang ke peng­adilan. Sidang pembunuhan, pencurian, penipuan, siapa yang mau lihat? Padahal kebanyakan sidang terbuka untuk umum. Masyarakat berhak mengawasi,” kata Shara, sang ketua tim.

Tim Shara menciptakan game tersebut melalui Program Kreati­vitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) Undip Tahun 2013.

Game itu baru dirilis tahun ini dan diikutkan dalam Pimnas 27.

”Permainan dimulai dengan memilih profesi penegak hukum, baik pengacara, jaksa, maupun hakim. Kemudian peserta diajak mendalami peran-peran tersebut dalam persidangan,” tambah Shara.

Permainan itu bisa dimainkan tua dan muda. Timnya terus mengumpulkan saran dan kritik dari masyarakat yang telah menjajal game ini dalam versi beta.

Pertama di Indonesia

Agent of Changes diklaim sebagai game edukasi mengenai per­adilan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

”Kami tidak menyangka, petugas Ditjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) mengatakan baru kali ini ada game edukasi mengenai peradilan di Indo­nesia,”  kata Maria.

Cukup mengejutkan pula, karena bahasa pemrograman game yang penuh kode itu disusun oleh mahasiswa hukum.

”Banyak yang tidak menyangka game ini buatan mahasiswa Fakultas Hukum,” imbuhnya.

Di dalam tim itu memang tak ada satu pun yang berlatar belakang ilmu komputer. Namun mereka berhasil meramu pemrograman menggunakan Ruby Gaming Scripting System 3 (RGSS3).

RGSS merupakan turunan dari bahasa pemrograman ruby, platform multimedia yang pengembangannya sederhana, mudah, dan fleksibel.

Kelebihan lain, sumbernya terbuka, bisa digunakan dengan bebas. Bahkan bebas disalin untuk dimodifikasi menjadi karya  paten dan bisa disebarluaskan lebih lanjut. Salah satunya dikembangkan menjadi ruby­game dengan tampilan gambar bergerak nan memikat.

Bahasa rubygame bisa digunakan untuk memvisualkan data ilmiah menjadi lebih luwes dan indah. Juga dapat dipakai untuk alat pembelajaran dan pelatihan seperti yang diterapkan tim Shara cs.

”Game ini diujikan secara langsung kepada pemain, se­hingga didapatkan satu alternatif pe­rangkat lunak permainan yang sesuai dengan kebutuhan pema­kai. Ini akan menambah minat masyarakat Indonesia mengenai hukum,” kata Shara.

Dengan cara itu, belajar hukum diharapkan tak lagi kaku dan menegangkan. Hukum bisa dimengerti dengan menikmati permainan persidangan. (Eka Handriana, Hari Santoso-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/26/271464/Agent-of-Changes-Bikin-Hukum-Tak-Lagi-Menakutkan-

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Nazarudin Dilaporkan ke Polda

 

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 26 Agustus 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Gerah dengan ucapan Nazarudin sebagai saksi  saat sidang kasus Hambalang terdakwa Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu, Nova Rianti Yusuf akhirnya mendatangi Polda Metrojaya, Selasa (26/8).

 

Anggota Dewan dari partai demokrat ini melaporkan Nazaruddin dengan tuduhan fitnah karena disebut sebut sebagai istri kedua ketua partai Demokrat Anas Urbaningrum.

 

“Saya datang karena apa yang dikatakan pak Nazaruddin tidak benar,” ucap Nova sesaat sebelum memasuki Gedung Polda Metrojaya.

 

Wanita berdarah Palu Sulawesi Tengah ini datang ke polda dengan membawa bukti bukti media massa cetak dan elektronik serta dua orang saksi. Dan menurutnya ini semua tinggal tergantung bagaimana pihak kepolisian menanggapi laporan

 

“Saya rasa materi yang saya bawa cukup untuk melaporkannya. Ini tinggal niat baik dari petugas,” ujarnya.

 

Gara gara pernyataan Nazarudin ini, Nova mengaku kredibilitasnya sebagai perempuan dan sebagai wakil rakyat terzholimi. Bahkan dia membuat laporan ini mendapat dukungan dari keluarga dan teman temannya. Terlebih pihak keluarga merasa tuduhan ini menjadi aib. 

 

“Ini sangat merugikan diri pribadi dan nama keluarga besar. Dan saya harus berani melawan,” tuturnya.

 

Di satu sisi, penulis buku 30 hari mencari cinta dan Betina ini, berharap masih ada keadilan hukum di Indonesia ini.  Dirinya malapor bukan karena ingin menuntut macam macam. Tetapi lebih pada agar ke depan orang tidak berpikiran negatif soal dirinya gara gara pernyataan tidak benar tersebut.

 

“Saya melapor bukan karena saya menuntut macam macam. Tapi karena saya merasa bahwa hal ini tak boleh dibiarkan. Dan saya  harus berani melapor,” ujarnya.

( Nurokhman / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/26/214538/Nazarudin-Dilaporkan-ke-Polda

26 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Tanpa Transparansi Total BLBI, APBN Sulit Dibenahi

KORAN JAKARTA – Selasam 19 Agustus 2014

Keuangan Negara | Terjadi Estafet untuk Menutup Data Kasus BLBI

JAKARTA – Anggaran negara yang selalu berada pada posisi defisit bakal sulit dibenahi apabila pemerintah tidak melakukan transparansi total penanganan megaskandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kondisi perekonomian nasional juga akan terancam kolaps karena, selama ini, pemerintah menutupi beban akumulasi bunga-berbunga utang obligor BLBI itu dengan menambah utang baru.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, mengatakan beban utang obligor BLBI dan KLBI merupakan biang kerok dari kesulitan yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. “Ini terjadi karena, selama ini, pemerintah menutup-nutupi beban utang BLBI dengan menambah utang baru. Akibatnya, pemerintah baru nanti akan mengalami defisit APBN yang lebih besar dari yang sebenarnya,” kata Fahmi ketika dihubungi, Senin (18/8).

Dia menambahkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat itu tentu saja akan membuat masalah lebih besar lagi, menjadi menggunung, akibat ditutup-tutupi oleh pemerintah sebelumnya. “Kondisi ini yang diwariskan kepada pemerintah baru,” tegasnya.

Menurut Fahmi, pemerintah baru nanti akan mengalami kesulitan anggaran dengan defisit yang lebih besar dari angka yang diumumkan pemerintah sebelumnya karena yang benar 6 persen dan ditempatkan tahun depan sebagai kewajiban yang berjalan atau sengaja diselipkan. Artinya, angka defisit dikecilkan hanya untuk APBN, padahal kondisi riilnya jauh di atas itu. Belum lagi soal kredit bank yang kebanyakan digunakan untuk kredit konsumtif bukan untuk sektor riil dan pembangunan pertanian.

Dijelaskan Fahmi, apabila pemerintah tidak transparan sehingga kemudian sampai pada titik kritis karena hanya mengurusi administrasi BLBI semata, masyarakat tidak menyadari betapa gawatnya Indonesia saat ini. “Karena tidak transparan, kita hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kolaps. Padahal, sudah jelas, bahwa beban utang BLBI tidak ada kontribusi untuk pembangunan dan ekonomi rakyat.”

Estafet Menutup Data

Dihubungi terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengatakan data dan dokumen BLBI sebenarnya lengkap di pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. “Namun, karena terjadi kroniisme dalam penyelenggaraan negara, terjadi estafet untuk menutup data tersebut. Bahkan, pernah beredar kabar data-data tersebut sempat akan dibakar,” katanya.

Eko menegaskan pemerintah baru nanti bisa menggunakan data dan dokumen asli lengkap yang tersimpan di instansi yang pernah mengurus BLBI dan KLBI (lihat infografis). Selain itu, pemerintah baru juga bisa berpatokan pada Undang-Undang No 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 jo 36 yang menyebutkan kewajiban di atas 100 miliar rupiah harus persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Utang BLBI itu bisa dihapus begitu saja karena kalau ini dilakukan sama saja melanggar undang-undang dan cacat hukum,” katanya.

Dijelaskan Eko, inpres tentang Release and Discharge dan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dibuat pemerintah tidak bisa menjadi alasan untuk membebaskan obligor BLBI dari kewajiban membayar utang. Presiden pun tidak bisa menghapus piutang negara tanpa persetujuan DPR. “Makanya, jika hak tagih terhadap obligor BLBI tidak dilaksanakan, akan menjadi tanda tanya besar karena skandal BLBI jelas-jelas merugikan negara, merongrong APBN, dan memiskinkan ratusan juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Eko kemudian mengingatkan bahwa UU Propenas telah mengamanatkan seluruh kewajiban pengemplang BLBI harus dilunasi dan tidak ada pengecualian dan bila dilunasi 100 persen, kasus perdatanya bisa dikesampingkan. “Namun, pada kenyataannya, penanganan kasus BLBI selama belasan tahun sangat buruk. Aset yang pernah diserahkan ke negara pun bisa kembali dikuasai pengemplang BLBI dengan cara berkolusi dengan pejabat BPPN kala itu,” paparnya.

Diungkapkan Eko, hak tagih negara bukan hanya seumur hidup, tapi juga sampai ke anak-cucu yang menikmati harta negara tersebut. Demi keadilan kepada pembayar pajak, hak tagih negara mesti dilaksanakan karena jika seseorang memiliki utang pajak dia tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya sebelum melunasi utang pajak. “Padahal, pemerintah memiliki hak tagih BLBI yang lebih besar haknya ketimbang utang pajak. Jadi mesti ditagih.

Ke depan, Eko berharap segala upaya yang menghambat pencegahan korupsi harus dilawan. Skenario ini, yakni menutup-nutupi skandal BLBI, hanya akan mengorbankan rakyat. “Kita harus mendukung kepemimpinan Jokowi memberantas korupsi, terutama korupsi BLBI,” tegas Eko. SB/YK/eko/ers/AR-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?18344-tanpa%20transparansi%20total%20blbi,%20apbn%20sulit%20dibenahi

19 Agustus 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: