KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Terima Putusan, Sukini Tunggu Eksekusi

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Agustus 2014

SUKOHARJO – Sukini, anggota KPPS TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, yang divonis satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta, tinggal menunggu eksekusi. Sebab, guru di salah satu SD negeri di Kecamatan Mojolaban tersebut tidak mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim PN Sukoharjo pada 13 Agustus lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Choirin Nurwisudarto mengaku belum menerima petikan putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pihaknya juga belum mendapat informasi resmi mengenai tidak bandingnya terdakwa atas putusan hakim. “Kami belum menerima petikan putusan dari PN Sukoharjo. Mengenai tidak bandingnya terdakwa, kami ketahui dari media,” ujar Choirin.

Menurut dia, karena tidak mengajukan banding, artinya terdakwa menerima putusan tersebut. Hanya untuk kapan dilakukan eksekusi, pihaknya masih menunggu dari PN. Sebab, PN nanti yang akan menerbitkan surat putusan yang kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri sebagai dasar dilakukan eksekusi.

Besar Hati

Sutarto, kuasa hukum Sukini, membenarkan kliennya tidak mengajukan banding. Senin (18/8), dia sudah memberitahukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo bahwa kliennya tidak mengajukan banding.

“Ibu Sukini dengan besar hati sudah menerima apa pun putusan Majelis Hakim. Sebagai warga negara yang baik, Bu Sukini siap menjalani hukuman,” ungkap Sutarto. Seperti diberitakan, Majelis Hakim PN Sukoharjo memutuskan Sukini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perusakan suara seseorang, sehingga menjadikan tidak bernilai pada Pilpres 9 Juli lalu di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban.

Atas perbuatan itu, Sukini dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta subsider satu bulan penjara. Hakim menyatakan, hukuman yang dijatuhkan pada Sukini dimaksudkan untuk efek jera dan ke depan kasus kasus semacam itu tidak pernah terjadi lagi. (H46-85,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/20/270731

20 Agustus 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Bawaslu Apresiasi Vonis terhadap Sukini

SUARA MERDEKA – Senin, 18 Agustus 2014

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengapresiasi vonis 12 bulan penjara dan denda Rp 12 juta yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Sukini, terdakwa perusak puluhan surat suara Pemilu Presiden 2014 di TPS 01, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban.

“Meskipun vonis hukumannya minimal dari pasal yang digunakan, namun kami tetap memberikan apresiasi,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Teguh Purnomo.

Menurut dia, apresiasi terhadap PN Sukoharjo patut diberikan karena dari beberapa kasus pelanggaran pidana pemilu di Jateng, hampir semua terbukti dan dihukum. Namun rata-rata hukumannya hanya percobaan.

Dari empat perkara yang terjadi selama Pilpres 2014, dua di antaranya di Kabupaten Sragen berupa penggunaan hak suara lebih dari satu kali diputus hukuman 6 bulan masa percobaan setahun.

Purbalingga

”Yang lebih parah lagi adalah yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berupa kampanye di luar jadwal yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi, ternyata harus kandas prosesnya di Polres Purbalingga. Kami sangat kecewa dengan sikap Kapolres Purbalingga yang justru mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Hal ini telah kami laporkan ke Bawaslu pusat untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Teguh menjelaskan, dalam sidang yang berlangsung Rabu (13/8), majelis hakim menilai Sukini terbukti bersalah melakukan perusakan 34 surat suara. Akibatnya surat suara milik salah satu calon dinyatakan tidak sah. Sukini didakwa melanggar Pasal 234 UU No 42/2008 tentang Pilpres.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang seharusnya menjadi panutan.

“Bawaslu Jateng tetap harus mengusut tuntas siapa orang yang menyuruh dan berada dibalik perusakan surat suara Pemilu Presiden 2014 itu,” ujarnya.(J8,H68-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/18/270575

18 Agustus 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Sunat Dana Siswa Miskin, Divonis 4 Tahun 3 Bulan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 20 Juni 2014

SEMARANG- Mantan Kepala PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Sulistyanto Catur Idnardiarso, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Kabupaten Sukoharjo 2009-2010 senilai Rp 3,4 miliar, divonis empat tahun dan tiga bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6).

Terdakwa juga diputus membayar denda Rp 200 juta dengan ketentuan, jika tak membayar diganti pidana tiga bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Hastopo saat membacakan putusan menegaskan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hakim menjatuhkan pidana empat tahun dan tiga bulan,” ujarnya.

Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo), yakni tujuh tahun dan enam bulan. Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Usai pembacaan putusan, tangis terdakwa pecah. Sulistyanto tak kuasa menahan air matanya di hadapan keluarga yang turut menyaksikan sidang.

Hambat Pendidikan Dasar

Dalam sidang terpisah pada kasus sama, mantan supervisor PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Dyah Kusumaningsih divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta. Jika denda tak dibayar, maka akan diganti pidana tiga bulan kurungan. Sebelumnya, jaksa menuntut Dyah dihukum 7 tahun 6 bulan penjara. Menurut, Hastopo hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya menghambat program pendidikan dasar sembilan tahun.

Hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Kasus ini bermula dari kerja sama antara PT Pos dan Dinas Pendidikan Sukoharjo dalam penyaluran BSM. Kantor Pos bertugas membagikan dana itu kepada lebih dari 4.900 siswa miskin senilai Rp 360 ribu/siswa/ tahun. Dana itu seharusnya diambil langsung siswa dengan menunjukkan kartu sekolah atau dicairkan kolektif dengan kuasa khusus.

Atas permintaan kepala Disdik saat itu Djoko Raino Sigit, kedua terdakwa menyetujui permintaan pencairan tersebut. ’’Dana yang dicairkan itu tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima,” kata Hastopo. Pada 2012, Djoko divonis lima tahun enam bulan penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 3,429 miliar subsider tiga tahun penjara. (J17,J14-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/20/265012

25 Juni 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala dan Bendahara Kantor Pos Divonis 4 Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 24 Juni 2014

  • Korupsi BSM 2009-2010

SUKOHARJO – Mantan kepala Kantor Pos Sukoharjo Tjatur Sulistyo divonis penjara selama 4 tahun tiga bulan oleh Pengadilan Tipikor Jateng. Dia divonis dalam kasus penyelewengan dana bea siswa siswa miskin (BSM) tahun 2009-2010 senilai Rp 3,4 miliar.

Tjatur dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaiamna diatur Pasal 2(1) jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999, jo Pasal 55 (1) KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

“Sidang putusan sudah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jateng Kamis (19/6). Tjatur terbukti melanggar dakwaan primer, karena itu majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun tiga bulan,” terang Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo Ferdinan Cahyadi.

Tjatur juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain Tjatur, mantan Bendahara Kantor Pos Sukoharjo Dyah Kusumaningsih juga divonis pidana penjara selama empat tahun. Selain itu dia juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.
“Dakwaan sama. Yaitu melakukan korupsi bersama sama dan berlanjut. Atas putusan itu, terdakwa pikir-pikir.”

Untuk diketahui, kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo Djoko Raino Sigit. Djoko saat ini telah meringkuk sebagai narapidana di Rutan Surakarta.

Dana BSM 2009-2010 Rp 3,4 miliar diselewengkan. Banyak siswa yang tidak mendapatkan dana tersebut. Kepala Dinas Pendidikan saat itu, bisa mengambil uang ke Kantor Pos Sukoharjo, meskipun tanpa melalui surat kuasa dari penerima. (H46-26,48)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/24/265310

25 Juni 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana BSM Sukoharjo: Sulistyanto 4,25 Tahun, Dyah 4 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 19 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Kepala PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Sulistyanto Catur Idnardiarso yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Kabupaten Sukoharjo 2009-2010 divonis empat tahun dan tiga bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/6). Terdakwa juga diputus membayar denda Rp 200 juta dengan ketentuan, jika tak dibayar diganti pidana tiga bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Hastopo saat membacakan putusan itu menegaskan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hakim menjatuhkan pidana empat tahun dan tiga bulan,” tegasnya.

Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo), yakni tujuh tahun dan enam bulan. Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Usai membacakan putusan, tangis terdakwa pun pecah. Sulistyanto tak kuasa menahan tangis di hadapan keluarganya yang turut hadir dalam persidangan. Dalam sidang terpisah pada kasus sama, mantan supervisor PT Kantor Pos Kabupaten Sukoharjo Dyah Kusumaningsih divonis empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Jika denda tak dibayar, maka akan diganti pidana tiga bulan kurungan. Sebelumnya, Dyah juga dituntut jaksa selama 7,5 tahun.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/19/206449

23 Juni 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Koruptor Berlenggang di Luar Rutan

SUARA MERDEKA – Selasa, 25 Maret 2014

SOLO – Mantan kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, Djoko Raino Sigit yang pada November 2012 divonis lima tahun enam bulan di Pengadilan Tipikor Semarang, dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan bea siswa miskin (BSM), kerap keluar masuk Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surakarta.

Selain divonis penjara, yang bersangkutan juga didenda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar subsider tiga tahun penjara. Menurut informasi yang dihimpun, sudah beberapa pekan lalu, mulai pagi hingga siang, dia terlihat di depan Rutan Jalan Slamet Riyadi, Solo.

Keberadaannya di luar rutan acapkali ditemani petugas. Djoko Raino yang biasanya menutup wajah dengan memakai topi, juga kerap disapa juru parkir, dan pedagang kaki lima yang mangkal di seputar rutan.

Aktivitas Djoko di luar rutan, di antaranya membersihkan lingkungan atau menyiram tanaman. Kadangkala dia terlihat berkomunikasi dengan lawan bicara menggunakan ponsel yang dibawanya.

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan beberapa kali juga ditemui istri atau sanak saudara sambil makan di warung. Hal itu menimbulkan rasa iri dari narapidana lainnnya, yang tidak bisa menikmati suasana bebas seperti yang dialami Djoko Raino.

Sesuai Prosedur

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan juga dikemukakan beberapa sumber, baik dari dalam rutan maupun dari pengunjung rutan yang saudaranya menjalani penahanan di dalam. ‘’Kejadian seperti itu kerap saya jumpai secara langsung,’’ ungkap sumber yang enggan disebut namanya.

Nara sumber itu merasakan adanya ketidakadilan dari pimpinan rutan, karena membedakan perlakuan sesama warga binaan. ‘’Saya tidak habis pikir, kenapa Djoko Raino dengan bebas keluar masuk rutan, sedang tahanan lainnya tidak dapat menikmati hal yang sama,’’ terang nara sumber yang ditemui, beberapa hari lalu.

‘’Hal itu yang membuat saya bertanya- tanya dan sampai sekarang saya belum tahu alasannya, kenapa Djoko Raino terkesan diistimewakan dibanding warga binaan lainnya,’’ungkap nara sumber yang me-wanti-wanti agar namanya tidak disebutkan. Kepala Pengamanan Rutan Kelas IA Surakarta Benny Hidayat, saat dikonfirmasi membantah keras Djoko Raino kerap keluar rutan. (G11-26,88)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/25/256645

3 April 2014 Posted by | SUKOHARJO, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Koruptor Menghilang dari Balik Pintu Pemancingan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 25 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sukoharjo, Djoko Raino Sigit yang ditahan di Rutan Kelas 1 Surakarta dalam kasus korupsi dana bantuan bea siswa miskin (BSM) tahun 2009-2010, kerap berada di luar rutan. Namun hal itu dibantah Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Benny Hidayat, saat dikonfirmasi, Senin (24/3).

Penjelasan Benny Hidayat SH yang menyebutkan Djoko Raino pada Jumat (21/3) keluar rutan karena sedang general ceck up ke RS Dr Oen, kemungkinan tidak sesuai kenyataan. Sebab sejak Jumat pagi hingga siang, Djoko Raino terlihat mondar-mandir di depan rutan sambil menyibukkan diri membersihkan lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon hingga ditemui istrinya di warung soto, tepatnya di sebelah barat rutan.

Dua jam lebih, keberadaan Djoko Raino di luar rutan tidak sendirian. Dia terlihat ditemani beberapa petugas rutan ketika sarapan di warung rawon di timur rutan. Usai keluar warung, Djoko Raino berjalan mengelilingi rutan didampingi petugas rutan berinisial D yang semula menemani di warung rawon.

Sewaktu Djoko Raino berada di luar rutan, Benny Hidayat juga terlihat berjalan kaki dari warung rawon menuju ke selatan lalu ke barat menuju pintu utama kemudian masuk ke dalam rutan. Sumber yang dipercaya menyebutkan ketiganya keluar rutan hampir bersamaan pada Jumat pagi sekitar pukul 08.30 WIB. “Tidak lama kemudian, mereka terlihat berada di warung rawon,” jelas narasumber yang enggan disebut namanya.

Keberadaan Djoko Raino di luar rutan selama beberapa hari sejak Jumat hingga Senin (24/3), tetap dibantah Benny Hidayat. Kepala Pengamanan Rutan itu berdalih bahwa yang bersangkutan meninggalkan rutan harus mendapat izin seperti menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor di Semarang pada hari Kamis (20/3) sebagai saksi atas terdakwa lain yang satu rangkaian dalam kasus serupa yang kini dijalani Djoko Raino. Disamping itu, pada Jumatnya, yang bersangkutan diizinkan keluar rutan untuk memeriksakan diri atas kesehatan jantungnya.

“Jadi tidak benar Djoko Raino berada di luar rutan tanpa ada izin. Bisa dicek di rutan,” kata dia.

Berdasar pantauan terakhir yang diperkuat keterangan saksi, pada Senin (24/3), Djoko Raino keluar dari rutan didampingi seseorang yang diyakini petugas rutan atau sipir. Dia berjalan makin menjauh dari rutan menuju ke arah timur.

Terakhir Mantan Kadisdik Sukoharjo yang divonis lima tahun enam bulan di pengadilan Tipikor Semarang pada November 2012 itu, terlihat di sebelah timur bank swasta. Lalu berjalan memasuki pintu yang terbuat dari seng yang konon di dalamnya terdapat tempat pemancingan. Setelah itu, keberadaan Djoko Raino sudah tidak diketahui.

Selang beberapa menit kemudian, petugas rutan mengenakan baju seragam warna biru yang semula mendampingi Djoko Raino, balik kanan untuk kembali ke rutan yang berjarak ratusan dari lokasi Djoko Raino menghilang.

( Sri Hartanto / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/25/195968/Koruptor-Menghilang-dari-Balik-Pintu-Pemancingan-

28 Maret 2014 Posted by | SUKOHARJO, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Koruptor Keluar dari Rutan, Para Sipir Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Maret 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Keluarnya Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sukoharjo, Djoko Raino dari Rutan Kelas 1 Surakarta sedang diselidiki tim internal.

Penyelidikan dilakukan secara internal lebih dahulu atas permintaan dari Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Depkumham Jateng, Heri Yulianto. Menurut Kepala Rutan Surakarta Sudjonggo, proses investigasi internal sedang dilaksanakan.

”Saat ini, pemeriksaan para petugas atau sipir masih berlangsung,” terang Sudjonggo saat dikonfirmasi, Jumat (28/3).

Pengecekan di internal, lanjut dia, juga menyangkut sisi administrasi dan dari segi fisik. Yang dimaksud dengan pengecekan secara administratif yakni proses keluarnya Djoko Raino dari rutan.

Apakah keluarnya tersebut sudah sesuai prosedur atau melanggar ketentuan. Sedang untuk pengecekan secara fisik, menyangkut keberadaan fisik yang bersangkutan.

”Djoko Raino di luar rutan sedang apa, itu yang kita selidiki, karena sebelum masuk ke Rutan, Djoko Raino memiliki rekam medis kesehatan yang banyak,” jelasnya.

Meski sudah melakukan pemeriksaan secara internal, namun Sudjonggo belum bersedia menjelaskan hasilnya. Alasannya lebih baik nanti yang memberikan statemen dari pihak Kanwil setelah menerima laporan dari Rutan.

Dalam investigasi, rupanya hanya butuh waktu tiga hari untuk menuntaskan pengusutan keluarnya Djoko Raino dari tembok rutan.

Namun, hasil pengusutan belum bisa diumumkan, karena baru diolah dan disusun dalam laporan tertulis untuk diserahkan kepada Kepala Depkumham Jateng, Rinto Hakim.

”Kami sudah merampungkan klarifikasi di lapangan dan tinggal menunggu hasil laporan secara tertulis. Pasti akan diumumkan, karena publik pasti penasaran kalau hasil pengusutan disembunyikan. Jadi tunggu saja, rekomendasinya apakah ada yang salah atau masih sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” jelas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkumham Jateng, Heri Yulianto saat dikonfirmasi salah satu media di Solo, Jumat (28/3).

Keberadaan Djoko Raino yang terkesan bisa bebas di luar tembok Rutan, cepat memunculkan pergunjingan yang ramai di masyarakat maupun sesama narapidana maupun para tahanan.

Apalagi Djoko Raino bukan orang biasa, tetapi merupakan mantan pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi.

( Sri Hartanto / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/28/196355/Koruptor-Keluar-dari-Rutan-Para-Sipir-Diperiksa-

28 Maret 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Pemkab Sukoharjo Akan Gandeng KPK

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 20 Februari 2014

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Pemkab Sukoharjo akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sebab, undang-undang yang salah satu amanatnya mengalokasikan dana besar untuk desa, sangat rawan penyimpangan.

Karena itulah, Pemkab akan memberikan bimbingan agar pengelolaan anggaran tidak berujung pada persoalan hukum.

“Kami akan menggandeng UNS dan KPK untuk memberikan pemahaman apa dan bagaimana mengelola keuangan negara,” ungkap Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dalam acara launching internet untuk desa dan kelurahan di Graha Satya Pradja, Setda Sukoharjo, Kamis (20/2).

Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh kades dan lurah di Sukoharjo itu, Bupati Wardoyo mengatakan, uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Karena itu jika tidak dibekali dengan kemampuan pengelolaan yang baik, potensi terjadinya penyimpangan sangat besar. Apalagi jika berkaca pada banyaknya pejabat terjerat masalah pidana (korupsi).

Pihaknya tidak pernah berharap kades dan perangkat desa khususnya, berurusan dengan aparat karena salah dalam mengelola keuangan.

“Kami akan memberikan bimbingan pada perangkat desa, khususnya Kaur atau bendahara mengenai pengelolaan anggaran bulam Maret. Ini adalah bagian dari tanggungjawab Pemda menghadapi UU Desa No 6 tahun 2014,” tegasnya.

( Heru Susilo / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/20/191786/Pemkab-Sukoharjo-Akan-Gandeng-KPK

12 Maret 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

LKPP Resmi Masukkan PT AS dan DA Dalam Daftar Hitam

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Maret 2014

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi memasukkan PT Ampuh Sejahtera (AS) dan PT Dieng Agung (DA) ke jajaran daftar hitam.

PT AS merupakan pelaksana proyek Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo. Sedang PT DA merupakan konsultan pengawas proyek tersebut.

Berdasarkan data di website inaproc.lkpp.go.id, dua perusahaan itu masuk daftar hitam selama dua tahun. Terhitung sejak 3 Maret 2014 hingga 2 Maret 2016.

PT DA dengan NPWP beralamat di Jl Tumpang IV Nomor 19, RT 06/ RW 05, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sedang PT AS beralamat di Jl Bengawan Solo Nomor 2A, RT 03/ RW 05, Tegalharjo, Sukoharjo.

Sebelumnya di website lpse.sukoharjokab.go.id, dua perusahaan tersebut sudah dimasukkan dalam daftar hitam.

Masuknya dua perusahaan tersebut dalam daftar hitam sesuai dengan salah satu rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas proyek Pasar Ir Soekarno.

Sekda Sukoharjo Agus Santoso mengatakan dengan masuknya dua perusahaan tersebut dalam daftar hitam, berarti tidak bisa mengikuti lelang-lelang proyek pemerintah.

“Sesuai rekomendasi BPK Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu, kami mengirimkan surat ke LKPP,” ujar Agus.

( Heru Susilo / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/12/194294/LKPP-Resmi-Masukkan-PT-AS-dan-DA-Dalam-Daftar-Hitam

12 Maret 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: