KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dikecam Karena Gunakan APBD untuk Wartawan, Ini Reaksi Ganjar

VIVA NEWS – Kamis, 09 Oktober 2014

VIVAnews – Rencana Gubernur Jawa Tengah memberangkatkan lima jurnalis ke Jerman dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah menuai kecaman dari Aliansi Junalis Independent (AJI) Semarang. AJI beranggapan, sikap pemprov yang akan memberangkatkan wartawan untuk mengikuti pelatihan jurnalistik menggunakan dana rakyat (APBD) telah bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Terkait kecaman tersebut, Ganjar menyesalkan pernyataan AJI Semarang. Politisi PDI Perjuangan itu beranggapan rencana itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

“Saya mempunyai rewards (hadiah) untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah,” kata Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis 9 Oktober 2014.

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar wartawan yang mengikuti nantinya bisa bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

“Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional,” terang Ganjar.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mengatakan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, termasuk pelatihan wartawan ke Jerman itu. Menurutnya rencana itu masih perlu dirembukkan lagi dengan berbagai pihak.

“Ini karena sistem kita sangat terbuka. Jadi sangat mungkin pro dan kontra. Tapi secara filosofinya ada rembuk,” jelasnya.

Kendati demikian, Heru mengaku belum mengetahui pasti teknis mengenai kebijakan memberangkatkan lima wartawan ke Jerman tersebut. Namun, jika itu terjadi, akan dikelola oleh Dinas Pendidikan.

“Saya belum paham teknisnya. Tapi pastinya kita dorong anak-anak yang pintar dan secara selektif kita bantu, ” tuturnya.

Dikecam karena gunakan APBD

Ketua AJI Kota Semarang, Rofiudin mengatakan, Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman. Sehingga, pihak yang wajib memberikan pelatihan kepada wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

“Oleh karenanya, kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, wartawan adalah profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik, ” kata dia kepada VIVAnews di Semarang.

Dikatakan, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. “Sehingga segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi tetap dilarang,” kata dia.

AJI mendesak agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran-anggaran yang tidak pro publik. Hal ini sesuai dengan janji Ganjar-Heru dalam kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu.

“Dari pada memberangkatkan wartawan ke Jerman lebih baik anggarannya untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan di Jateng, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain-lain,” ujar dia.

Masih menurut AJI, jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, maka ada yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan adalah dengan memperthatikan kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan mereka tak mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain.

“Jika kondisi tenaga kerja sektor media masih belum mengembirakan lalu dimana peran pemerintah untuk hadir menegakan aturan ketenagakerjaan,” tegas Rofiudin.

Senada dengan AJI, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan pelatihan yang hanya diikuti beberapa wartawan dianggap tidak efektif dan efisien. Karena jumlah wartawan yang sangat banyak.

“Ganjar harusnya hati-hati dengan anggaran. Jika memang ingin mengadakan pelatihan dengan ilmu dari luar negeri, lebih baik memanggil pematerinya ke Indonesia sehingga wartawan lain juga bisa mendapatkan pelatihan, ” ujar dia.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546469-dikecam-karena-gunakan-apbd-untuk-wartawan–ini-reaksi-ganjar

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penjarakan Aktivis, Wali Kota Tegal Dikecam

KORAN TEMPO – Sabtu, 11 Oktober 2014

TEGAL – Jalur hukum yang ditempuh Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno untuk meredam kritik di media sosial menuai kecaman dari kalangan aktivis dan akademikus. “Jawablah kritik dengan kinerja yang baik, bukan dengan melapor ke polisi,” kata Direktur Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, kemarin.

Kamis lalu, dua aktivis Kota Tegal, Agus Slamet dan Komar Raenudin, ditangkap Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Agus adalah Koordinator LSM Humanis. Sedangkan Komar merupakan Koordinator LSM Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK).

Menurut Eko, Siti mesti belajar kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Ganjar itu di-bully terus. Tapi dia paham, menjadi pemimpin tidak akan pernah lepas dari kritik,” ujarnya.

Keduanya diduga mencemarkan nama baik Siti di Facebook. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Liliek Darmanto, mengatakan Siti melapor ke Kepolisian Resor Tegal Kota pada 2 September. “Laporan itu dilimpahkan ke Polda karena masuk ranah Dit Reskrimsus,” kata Liliek saat dihubungi Tempo.

Namun Liliek belum tahu kalimat apa yang ditulis kedua aktivis itu sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Selain karena ada laporan, polisi berani menahan karena sudah ada bukti,” ujarnya.

Di Facebook, Agus pernah menulis status: “Saran go (untuk) wali kota boneka, sekiranya Anda gak mampu memimpin lebih baik mundur, lebih terhormat daripada di-lorod (diturunkan)”. Status yang disertai dengan foto Siti itu diunggah pada 1 September lalu, sehari sebelum Siti melapor ke Polres Tegal Kota.

Sejak dilantik pada 23 Maret lalu, Siti sering menuai kritik. Pertama, wali kota asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu dianggap sebagai turis karena menginap di hotel berbintang tiga selama rumah dinasnya direnovasi. Siti, yang sejak kecil mengenyam pendidikan di luar negeri, juga pernah dikritik karena dituding hendak mengubah tradisi penggunaan bahasa Jawa dialek Tegal dalam upacara hari jadi Kota Tegal menjadi bahasa Indonesia.

Saat dimintai konfirmasi, Siti mengaku tidak pernah melaporkan Agus dan Udin ke kepolisian. “Silakan ditanyakan ke Polres,” kata Siti melalui pesan Blackberry Messenger. DINDA LEO LISTY

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2014/10/11/354108/Penjarakan-Aktivis-Wali-Kota-Tegal-Dikecam

10 Oktober 2014 Posted by | ARTIKEL, KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

Wali Kota Tegal Dikecam karena Penjarakan Aktivis  

TEMPO,CO – Jum’at, 10 Oktober 2014

TEMPO.CO, Tegal – Jalur hukum yang ditempuh Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno untuk meredam kritikan di media sosial menuai kecaman dari kalangan aktivis dan akademikus. “Jawablah kritikan dengan kinerja yang baik, bukan dengan melapor ke polisi,” kata Direktur Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto, Jumat, 10 Oktober 2014.

Pada Kamis lalu, dua aktivis Kota Tegal, Agus Slamet dan Komar Raenudin, ditangkap Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Agus Slamet adalah Koordinator LSM Humanis, sedangkan Komar alias Udin adalah Koordinator LSM Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK). (Baca juga: Wali Kota Tegal Dituding Boros Anggaran)

Keduanya diduga mencemarkan nama baik Siti di Facebook. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Liliek Darmanto mengatakan Siti melapor ke Kepolisian Resor Tegal Kota pada 2 September. “Laporan itu dilimpahkan ke Polda karena masuk ranah Dit Reskrimsus,” kata Liliek saat dihubungi Tempo.

Namun, Liliek belum tahu kalimat apa yang ditulis kedua aktivis itu di Facebook sehingga diduga melanggar Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Liliek, selain karena ada laporan, polisi berani menahan karena sudah ada bukti.

Hingga berita ini diturunkan, Siti belum bisa dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut. Pesan pendek maupun pesan lewat BlackBerry tidak dijawab Siti.

DINDA LEO LISTY

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/10/058613330/Wali-Kota-Tegal-Dikecam-karena-Penjarakan-Aktivis

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

AJI Kritik Pemda Jateng Biayai Wartawan ke Jerman

TEMPO.CO – Rabu, 08 Oktober 2014

TEMPO.CO, Semarang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menentang rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan untuk pelatihan jurnalistik ke Jerman yang dibiayai APBD. Alasannya, Pemerintah Provinsi tak wajib mendidik wartawan. Sebaliknya perusahaan media dan organisasi profesi wartawan lah yang wajib mendidik wartawan. “Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan,” kata ketua AJI Semarang, Rofiudin, Rabu 8 Oktober, 2014.

Menurut Rofiudin, pemberangakatan jurnalis yang biasa meliput di gubernuran akan menggangu profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik. “Pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi,” kata Rofiudin menegaskan.

Ia menilai rencana pengiriman jurnalis oleh pemerintah provinsi Jateng itu mencerminkan sikap pemerintah yang tak mau menegakkan etika jurnalistik. “Kebijakan itu tak sesuai dengan komitmen pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo yang sebelumnya menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan,” ujar Rofiudin.

Dengan begitu AJI mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro public, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota. “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.

Persoalan pengupahan jurnalis yang tak sesuai dengan UMK itu dinilai menjadi tangung jawab pemerintah daerah di sektor perburuhan, minimnya upah yang diterima jurnalis itu akan berpengaruh suap dan budaya menerima amplop wartawan, sehingga mempengaruhi independensi dalam membuat menyajkan informasi ke publik.(Baca: AJI Bandung Imbau Tidak Suap Wartawan)

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto juga menyayangkan rencana pengiriman wartawan ke Jerman dengan alasan untuk pelatihan itu. “Tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Saya justru khawatir memberangkatkan wartawan ke Jerman akan membungkamkan Jurnalis untuk kritis,” kata Eko Haryanto.

Ia mencurigai upaya pemerintah Jateng hanya mengajak wartawan tertentu ke Jerman yang pro kebijakan pemerintah atau untuk membungkam jurnalis kritis. Selain itu Eko menuding alokasi anggaran untuk wartawan ke Jerman rawan disalahgunakan. “Dana belanja daerah untuk organisasi wartawan selama ini tak digunakan sesuai kebutuhan dan cenederung dihamburkan,” katanya. Dia menyarankan:
“Sebaiknya pangil saja pemateri dari asing agar melatih jurnalis di dalam negeri.”

EDI FAISOL

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/058612835/AJI-Kritik-Pemda-Jateng-Biayai-Wartawan-ke-Jerman

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Sayangkan Penangkapan Dua Aktivis LSM di Tegal

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 10 Oktober 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto,  prihatin terhadap penangkapan dua aktivis  LSM  di Tegal, kemarin.
Menurutnya, penangkapan ini sebagai bentuk upaya pemimpin daerah setempat untuk membungkam kritik.
“Pemimpin itu harus siap dikritik, tidak boleh cepat panas telinganya,” ujar Eko, Jumat (10/10).
Dia menilai, model kepemimpinan Masitha yang anti kritik ini seperti model pemerintahan era Orde Baru. Disampaikan, seharusnya pimpinan daerah tersebut menjawab kritik melalui kinerja yang baik, dan program pro-rakyat.
“Kritik-kritik sepedas apa pun, harusnya dijawab dengan kinerja yang baik, bukan dengan cara seperti ini,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikannya, terlebih yang digunakan untuk menjerat dua aktivis itu adalah UU ITE. Menurutnya, banyak pasal jebakan dalam undang-undang tersebut.
“KP2KKN dan teman-teman yang lain siap mem-back up. Asal, yang mereka kritik adalah benar-benar terkait kinerja,” ujarnya.
Di samping itu, Eko pun sangat menyayangkan langkah kepolisian yang menahan mereka. Menurutnya, polisi tebang pilih dalam penegakan hukum. “Untuk kasus-kasus korupsi yang menonjol saja, polisi terkesan takut-takut, lha ini kasus yang jeratannya pasal karet langsung sigap,” keluh Eko. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/10/10/kp2kkn-sayangkan-penangkapan-dua-aktivis-lsm-di-tegal

10 Oktober 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, TEGAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: