KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Kades Terduga Korupsi Tewas

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

GROBOGAN – Mantan Ka­des Kemloko Kecamatan Go­dong, Sujanto, dinyatakan me­ninggal di RS Pelni Ambon karena. Sujanto diduga kuat telah menyelewengkan dana APB­Des tahun anggaran 2012 dan 2013 senilai Rp 247,75 juta.

Kades Kemloko saat ini Suyatin mengatakan sudah ada surat dari RS Pelni Ambon yang menyatakan hal tersebut. Sujanto meninggal lantaran jatuh sakit saat berangkat dari Papua menuju Ambon, Rabu (5/2) dan meninggal sehari setelahnya. ’’Surat tembusan dari RS Pelni sudah kami terima,’’ kata Suyatin, Selasa (11/2).

Terpisah Kapolres Gro­bogan AKBP Langgeng Purno­mo melalui Kasat Reskrim AKP Subagyo menjelaskan Sujanto dilaporkan warga setempat karena diduga menyeleweng­kan dana yang sedianya diguna­kan untuk membeton jalan desa.

Untuk itu, pihaknya telah memanggil lebih dari sepuluh saksi semenjak Desember lalu.

Fakta hasil pemeriksaan, uang kas desa yang tersimpan di BKK Cabang Godong telah diambil Kades periode 2007-2013 tersebut. Akan tetapi program betonisasi jalan yang sedianya didanai dari hasil lelang bondo desa sama sekali tidak dijalankan.

’’Dana APBDes 2012 senilai Rp 228 juta dan 2013 senilai Rp 169,75 juta. Dicairkan tapi proyek tidak dijalankan,’’ kata Subagyo.

Disaksikan perangkat desa, Sujanto pernah membuat surat pernyataan awal tahun 2013. Intinya mengaku tidak melaksanakan program APBDes 2012 dan 2013 dan bersedia me­ngembalikan dana maksimal Juli 2013. Jika tidak, maka tanah upah pensiunan akan dilelang untuk membayar dana APBDes.

Kenyataannya, sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pengembalian dana APBDes. Maka tanah pensiunnya dilelang dan terjual Rp 152 juta. Namun Rp 2 juta waktu itu diminta yang bersangkutan.

Sudah Dipanggil

Setelah memanggil puluhan saksi, Sujanto sebenarnya sudah dipanggil penyidik Res­krimsus, namun tidak datang. Yang bersangkutan telanjur pergi ke Papua yang kemudian diketahui pindah menuju Ambon.

Kepolisian saat itu sebenarnya sudah menyiapkan anggota untuk menangkap yang bersangkutan. Hanya saja ma­sih menunggu hasil audit dari BPKP.

’’Kami belum menetapkannya jadi tersangka. Melihat bukti, diduga kuat dia melakukan penyelewengan. Tapi, dia (Su­janto) dikabarkan meninggal di Ambon. Kalau memang benar meninggal maka kasus akan ditutup,’’ kata Subagyo. (H81-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252231/Mantan-Kades-Terduga-Korupsi-Tewas-

12 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Pengumuman CPNS K2 Belum Berani Dirilis

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

DEMAK – Hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori (K2) di 45 kabupaten/kota se-Indo­nesia telah beredar di dunia maya sejak Senin (10/2). Meski begitu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak belum berani merilis pengumuman tersebut.

Plt BKD Demak, Agus Hartono mengaku hingga kini belum menerima berkas salinan secara resmi dari Badan Kepe­ga­waian Nasional (BKN). Selain itu, informasi yang disampaikan BKN bahwa hasil tes CPNS honorer K2 ini akan diumumkan pada 14 Februari mendatang.

’’Kami belum bisa mengomentari benar tidaknya informasi yang beredar di dunia maya. Sebab ada ke­khawatiran jika website Ke­menterian PAN dan RB (Penda­ya­gu­naan Aparatur Negara dan Re­for­masi Bi­rokrasi) diretas hack­er,’’kata­nya, Selasa (12/2).

Pihaknya juga berkali-kali diberondong pertanyaan dari peserta tes CPNS honorer K2. Peng­umuman yang mundur hingga dua kali dari yang dijadwalkan yakni akhir Januari dan 5 Februari lalu, se­makin membuat Pemkab tidak be­rani merilis informasi itu ke publik.

Beberapa Website

“BKD Demak sendiri, sudah membuka beberapa website yang melansir hasil tes CPNS honorer K2 termasuk dari Kementerian PAN dan RB. Dari website itu, 559 orang dari 1.870 orang peserta tes dinyatakan lolos,’’ jelasnya.

Jika diprosentase, lanjutnya, jumlah peserta yang lolos ini sesuai dengan ketentuan dari pusat yakni sekitar 30 persen. Hanya saja, informasi yang terkait by name itu kebenarannya belum bisa dipertaanggungjawabkan.

’’Biasanya sebelum diumumkan ke publik, berkas salinan pengumuman akan diserahkan melalui BKN Regional I atau Pemprov. Kami masih menunggu undangan resmi­nya,’’tukasnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, hasil tes CPNS honorer K2 dari 47 kabupaten/kota di lima provinsi diumumkan di situs Kementerian PAN dan RB, BKN, JPNN, dan Liputan 6.

Se­perti dikutip di website Ke­menterian PAN dan RB bahwa hasil tes tersebut diumumkan secara bertahap. (J9-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252242/Pengumuman-CPNS-K2-Belum-Berani-Dirilis-

12 Februari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Kasus Dana Bantuan Tebu: Kejaksaan Menunggu Berkas dari Polres

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

BLORA – Penanganan dan pengusutan kasus korupsi dana bantuan tanam tebu tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 5,4 Milyar terus berlanjut. Setelah pihak polres Blora menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Blora. Hingga saat ini pihak Kejari menunggu pengiriman berkas sehingga bila itu dikirim maka Kejaksaan akan menahan tersangka kasus tersebut.

“Kami menunggu berkas dari Kepolisian, jika itu sudah dikirim maka akan tersangka  jelas akan kami tahan,” ungkap Kepala Kejari Blora Muhammad Djumali melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Dian Yuli P, kemarin.

Menurutnya, yang baru dikirim adalah SPDP yang menyatakan ada satu tersangka dalam kasus itu. Namun demikian dari Kejaksaan sudah menyiapkan tim jaksa dalam perkasa itu. Personel yang ditunjuk oleh Kajari  untuk kasus bantuan tebu ada tiga, Kasi Intel Tarni Purnomo, Wibowo dan dirinya sendiri. “Tim Jaksa sudah disiapkan,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Blora AKBP Mujiyono melalui Kasubag Humas AKP Suharto mengatakan bahwa saat ini memang Polres belum mengirimkan berkas tahap 1 kepada Kejaksaan, alasannya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Masih menunggu audit dari BPKP, ditunggu saja,” jelasnya.

Untuk Petani

Sebagai informasi, sebenarnya bantuan tebu itu diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang menamam tebu seiring dengan dibangunnya pabrik gula yang ada di Kecamatan Todanan.

Bantuan itu agar petani bisa dengan mudah menanam tebu, bantuan diberikan untuk lahan seluas 30 hektare dan satu hektare-nya mendapatkan Rp 18 miliar.

Bantuan itu sebenarnya diperuntukkan bagi 24 kelompok untuk digunakan sebagai modal untuk tanam tebu.

Beberapa kelompok memperoleh salah satunya adalah Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Blora.

Oleh Polres sudah diperiksa tahun lalu dan ternyata banyak dinikmati oleh kelompok dan perorangan namun tidak digunakan untuk menanam tebu, lahannya ternyata fiktif, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa penerima, satu orang dintetapkan sebagai tersangka.

Beberapa petani tebu yang tergabung dalam APTRI ketika dikonfrimasi enggan berkomentar banyak akan kasus itu. (gie-86)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252278/Kejaksaan-Menunggu-Berkas-dari-Polres

12 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

  • Sidang Kasus Pemilu

PURWOREJO – Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pemilu, Muslikhah (45), guru PNS yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, dijerat pasal berlapis. Surat dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Nurcahya Wijaya dalam sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, kemarin.

Dua pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif itu terdiri atas pasal 278 tentang Keterlibatan PNS dalam Kampanye dengan ancaman hukuman satu tahun kurungan dan denda Rp 12 juta serta pasal 301 dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta. Kedua pasal itu dirumuskan JPU dalam dakwaan alternatif.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Elizoncius Sianipar dengan dua hakim anggota Endi Nurindra Putra dan Dewi Perwitasari itu mendapat pengawalan cukup ketat dari aparat Polres Purworejo.

Penjagaan dilakukan karena ratusan warga Desa Kalijambe juga turut serta menghadiri sidang tersebut. Sidang kasus ini juga dipantau langsung Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo, Panwaskab, dan sejumlah Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purworejo.

Delapan Saksi

Dalam dakwaannya, JPU menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar kedua pasal tersebut. Kasus itu bermula saat 14 Januari 2014 dilaksanakan Posyandu Balita dan Lansia di rumah terdakwa. Dalam kegiatan tersebut dibagikan paket berupa kacamata baca plus, biskuit makanan tambahan ASI yang dipaket dalam kantung plastik yang sudah ditempeli bahan kampanye berupa stiker dengan isi ajakan mencoblos Caleg DPR RI PDIP Dapil VI atas nama Inna Amania.

“Terdakwa yang merupakan seorang PNS memfasilitasi kegiatan kampanye. Sebelum kegiatan pembagian itu, tanggal 8 Januari 2014 terdakwa bersama kader PKK lainnya menerima kehadiran caleg Inna Amania untuk melakukan pengukuran kacamata. Hasil pengukuran kaca mata di­tulis dalam kartu bahan kampanye Inna Amania,” papar JPU Cahya.

Selain barang bukti berupa paket bungkusan itu, JPU juga menyajikan barang bukti berupa video hasil rekaman kegiatan tersebut. Dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa merekam dan memantau kegiatan tersebut, termasuk terlihat barang bukti bungkusan paket.

Dalam persidangan tersebut, JPU menghadirkan delapan orang saksi. Terdiri dari Ketua Panwascam Bener, pelapor Basuki Rahmat, Kader PKK, warga penerima paket bantuan, dan serta salah seorang perangkat desa yang menyaksikan kegiatan tersebut. Majelis hakim sempat geram karena saksi dari kader PKK dan warga penerima berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Bahkan majelis hakim menduga keterangan yang disampaikan dalam persidangan kemarin sudah diskenario bersama-sama, terutama saat majelis hakim menggali informasi keterlibatan terdakwa dalam kegiatan tersebut.

Setelah pemeriksaan saksi secara maraton, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu (12/2) dengan agenda memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan. Setelah itu dilanjutkan pembacaan tuntutan oleh JPU sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis. (H43-78,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252273/Terdakwa-Dijerat-Pasal-Berlapis

12 Februari 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Dua Mobil Ketua Golkar Banten Disita

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

  • Kasus Pencucian Uang Wawan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua buah mobil milik Ketua DPC Partai Golkar Banten Gunawan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Perlu diinformasikan, penyidik KPK pada Senin (10/2) hingga Seasa (11/2) dini hari, telah melakukan penyitaan terkait proses penelusuran aset TCW. Penyitaan itu adalah dua unit mobil masing-masing Toyota Alphard Vellfire dan Mercy tipe C-250 dari rumah Gunawan.

Yang bersangkutan adalah ketua DPC Golkar Pandegelang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Selasa, kemarin. Johan mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran dan penyitaan aset Wawan terkait dugaan TPPU adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Mobil yang telah disita itu diduga diberikan Wawan untuk alat pelicin pembuatan kebijakan anggaran APBD Banten. Selain mobil dari rumah Gunawan, KPK juga telah menyita mobil milik anggota DPRD Banten asal Partai Demokrat Media Warman.

Periksa Airin

Pada Senin (10/2), KPK juga menggeledah rumah Anggota DPRD Banten Thoni Fathoni Mukson di daerah Pandeglang. Terpisah KPK memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi alat kesehatan di Provinsi Banten.

Kasus ini menjerat suami Airin, Wawan, serta Gubernur Banten Atut Chosiyah yang juga kakak ipar Airin. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Airin diperiksa sebagai saksi kasus Atut. “Untuk RAC (Ratu Atut Chosiyah),” ujarnya.(ant-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252172/Dua-Mobil-Ketua-Golkar-Banten-Disita

12 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Heru Cokot Lilik Nuraini

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Fabruari 2014

  • Suap Hakim Tipikor Semarang

SEMARANG – Hakim ad hoc (nonaktif) Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono menyebut Hakim Lilik Nuraini dalam kesaksiannya. Dia menyatakan Lilik Nuraini mengetahui permintaan uang untuk mempengaruhi vonis pidana Mohamad Yaeni. Kesaksian itu dijelaskan Heru dalam sidang kasus penyuapan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/20).

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto. Lilik, hakim di Pengadilan Tinggi Tondano, Sulawesi Utara itu pernah menjadi ketua majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, yang menyidangkan perkara Mohamad Yaeni. Yaeni adalah mantan ketua DPRD Grobogan yang terjerat korupsi dana pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD setempat tahun 2006-2007.

“Saya tegaskan majelis hakim, berdasarkan pembicaraan saya dengan Bu Kartini Marpaung (hakim ad hoc anggota majelis Lilik), Bu Lilik mengetahui semuanya soal permintaan uang itu,” kata Heru, penghubung keluarga dengan majelis hakim yang mengadili Yaeni. Semula majelis hakim diketuai Lilik Nuraini, lalu digantikan Pragsono.

Menurut Heru, ia berhubungan dengan hakim anggota yang mengadili Yaeni, sejak masih diketuai Lilik. “Sebelum ketua majelis diganti Pragsono, saya beberapa kali bertemu Bu Kartini. Katanya ketua majelis bersedia vonis bebas. Untuk itu, Bu Kartini meminta Rp 500 juta. Akan dibagi, Rp 300 juta untuk majelis hakim dan Rp 200 juta untuk panitera dan sebagainya,” terang Heru.

Setelah hakim diganti Pragsono, ujar Heru, Kartini kembali menginformasikan, majelis hakim tak bisa membebaskan Yaeni. Namun dia akan divonis ringan. “Lalu uang terima kasih turun menjadi Rp 150 juta. Mbak Tutik (Sri Dartutik, adik Yaeni) keberatan dan minta Rp 100 juta saja,” ungkap Heru.

Dua Kali Ketemu

Heru mengaku pernah menemui Pragsono dua kali. Sebelum kasus itu terjadi, mereka sudah saling kenal. “Saya minta Pak Pragsono membantu terkait putusan Yaeni, Pak Pragsono bilang, mau dibantu, lanjut Heru.

Sampai saat Heru mendapat informasi terakhir dari Kartini, bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan putusan bebas kepada Yaeni. Namun Pragsono tetap menyatakan Yaeni bersalah dan menghukum setahun penjara. Kartini mengikuti pendapat Pragsono. Namun hakim anggota yang lain, Asmadinata beda pendapat, yakni membebaskan Yaeni.

“Bu Kartini bilang begitu. Pak Pragsono dan Bu Kartini memutus terbukti, sedangkan Pak Asma (Asmadinata-red) akan membebaskan,” terang Heru yang bersaksi untuk terdakwa Asmadinata. Heru mengungkapkan, pernah tiga kali bertemu Asmadinata membahas putusan Yaeni. “Saya bertemu di Gama Resto Semarang dua kali dan di Hotel Agas Solo sekali.

Pak Asma bilang, kalau untuk perkara Pak Yaeni saksinya tidak mendukung dan bisa divonis bebas,” masih kata Heru dalam sidang. Namun Asmadinata membantah. “Saya hanya dua kali bertemu saksi (Heru-red). Dan itu tidak membahas khusus putusan Yaeni, tapi konteksnya diskusi secara umum bagaimana putusan itu,” kata Asmadinata dari kursi terdakwa.

Akhirnya, Sri Dartutik memberi Rp 150 juta kepada Heru untuk diteruskan kepada hakim yang mengadili kakaknya. Namun kesepakatan Heru dengan Kartini adalah Rp 100 juta. Dia sendiri mengambil Rp 50 juta dari uang Dartutik dan disimpannya di dashboardmobil Rp 100 juta akan diberikannya kepada Kartini.(H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252171/Heru-Cokot-Lilik-Nuraini

12 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Sengman Mangkir

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

JAKARTA- Pengusaha Sengman Tjahja mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus impor sapi di Kementerian Pertanian.

Pengusaha yang disebutsebut dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak memenuhi panggilan penyidik. ”Tidak ada keterangan,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat ditanya alasan ketidakhadiran Sengman, Selasa (11/2).

Johan menambahkan, pihaknya belum akan memanggil paksa Sengman. Alasannya, saat pemanggilan pertama, Sengman tidak hadir karena sakit. ”Belum akan dipanggil paksa,” ujar Johan.

Seperti diketahui, nama Sengman muncul di persidangan dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Kala itu, namanya muncul dalam rekaman percakapan Ridwan Hakim dan Ahmad Fathanah yang diputar oleh jaksa penuntut. Saat ini, Sengman diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Perusahaan rekanan Kementan dalam impor daging sapi. Elizabeth diduga berperan sebagai pemberi suap. Penerima suap adalah mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.(J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252170/Sengman-Mangkir

12 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mapna Co Lepas Tangan Kasus Bahalwan

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

JAKARTA- Pemenang tender proyek Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012, yakni perusahaan BUMN Iran, PTMapna Co lepas tangan dari kasus korupsi dalam proyek tersebut.

Padahal kontrak kerja sama proyek tersebut adalah antara PTMapna Co dengan PTPerusahaan Listrik Negara (PLN). Menurut Kuasa hukum PT Mapna Indonesia, Eri Hertiawan, kliennya, yakni Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalwan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek tersebut belum mendapatkan bantuan hukum dari PTMapna Co. Padahal, Bahalwan bekerja untuk Mapna Co selaku penerima pekerjaan dengan PT PLN selaku pemberi pekerjaan.

PT Mapna Indonesia hanya membantu PT Mapna Co mengurus administrasi perusahaan di Indonesia. Menurutnya, sejauh ini pihak Mapna Co baru memberikan dorongan moral atas penetapan Bahalwan sebagai tersangka. ”Mapna Co kaget,” ujar Eri saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Dia menegaskan, Mapna Indonesia tidak ada kaitannya langsung dalam proyek tersebut sehingga Kejaksaan RI telah salah menetapkan Bahalwan sebagai tersangka kasus itu.

Ajukan Gugatan

”Bahalwan sama sekali tidak mempunyai kewajiban dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut karena sama sekali bukan pihak yang terikat kontrak,” ujarnya.

Eri mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan gugatan, praperadilan atas penahanan Bahalwan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi, 08/pid.prap/2014/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Februari 2014. Menurutnya, penetapan Bahalwan sebagai tersangka, prematur karena belum ada kerugian negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Penahanan cacat prosedur karena alasan objektif dan subjektif penahanan tidak berdasar hukum,” ujarnya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi mengatakan, pihaknya menghormati atas upaya hukum, praperadilan yang ditempuh oleh Bahalwan. ”Itu merupakan hak tersangka,” ujar Untung.(K24-25,80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252169/Mapna-Co-Lepas-Tangan-Kasus-Bahalwan

12 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penyeleweng Dana Haji Diminta Dibeberkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

JAKARTA – Langkah Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Mohammad Jasin yang menyebut inisial oknum pegawai Kemenag yang menyalahgunakan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) patut diapresiasi.

Namun demikian akan lebih dapat menyelesaikan benang kusut dana haji yang ditengarai masalah ini sudah berlangsung lama, bila Jasin menyebut secara terang saja siapa oknum yang dimaksud.

”Ya Pak Jasin sebut saja secara terang, siapa nama yang dimaksud agar bisa segera diusut dan dituntaskan permasalahan ini. Pak Jasin jangan ragu karena publik juga menginginkan pengelolaan dana haji makin benar, dan publik juga menginginkan oknum-oknum yang menyelewengkannya harus mendapatkan hukuman setimpal,” kata Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi.

Dihubungi terpisah peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai wajar bila Kemenag dalam kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji selalu disorot publik.

Tidak Tahu

”Dengan posisi yang dirangkap seperti itu, dan dengan adanya dana masyarakat Rp 60 triliun serta mengendap untuk waktu sekian lama, maka wajar bila Kemenag jadi sorotan. Bahkan dari internal sendiri (Itjen) juga ada kegerahan untuk menyelesaikan masalah ini, agar citra institusi tidak semakin terpuruk akibat kasus korupsi dan penyelewengan,” kata Roy.

Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu mengaku tidak tahu mengenai inisial para penyeleweng dana BPIH yang disebut M Jasin. Dia juga mengaku tidak tahu tentang dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada Penyelenggaraan Haji 2012-2013 yang tengah diselidiki KPK.

”Saya tidak tahu, kan Pak Jasin yang mengatakan ya tanya Pak Jasin saja,” kata Anggito singkat di Kemenag, kemarin. (F4-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252196/Penyeleweng-Dana-Haji-Diminta-Dibeberkan

12 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengelolaan BPJS Rawan Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Februari 2014

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan rawan korupsi.

Ada lima titik yang rawan dikorupsi, di antaranya potensi korupsi saat pengalihan aset dan potensi korupsi penggunaan dana operasional. Selain itu, potensi korupsi juga terjadi saat pembayaran fasilitas kesehatan, investasi dana BPJS selaku badan, dan investasi dana jaminan sosial.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, pihaknya juga menemukan potensi korupsi terkait rangkap jabatan yang mungkin timbul setelah badan penyelenggara jaminan kesehatan melebur dalam BPJS.

Dia juga menilai adanya potensi tumpang tindih pengawasan antara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga itu ditunjuk sebagai pengawas eksternal pengelolaan JKN oleh BPJS.

”Agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan, KPK berharap bisa mengawal BPJS karena ada kue yang cukup besar, Rp 40 triliun dikelola BPJS setiap tahunnya. Ini untuk masyarakat, tapi berpotensi dinikmati orang-orang yang tidak berkepentingan,” ujar Adnan dalam jumpa pers didampingi Kepala BPJS Fahmi Idris, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, dan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron dikantor KPK, Selasa (11/2).

Dalam kesempatan itu, Adnan juga mengingatkan, di negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki sistem lebih baik tetap terjadi potensi korupsi. ”Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, negara yang IPK (indeks persepsi korupsi)-nya lebih dari Indonesia, IT nya baik, setiap tahun potensi fraud-nya 10 persen atau sekitar 4,2 miliar dolar AS. Karena itu, untuk menghindari seperti itu, kita mengawal BPJS,” katanya.

Memiliki Sistem

Sementara Fahmi Idris mengklaim, meski baru dibentuk dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014, BPJS kesehatan telah memiliki sistem yang bekerja dengan baik. Menurut Fahmi, pihaknya juga memiliki dewan pengawasan internal BPJS kesehatan untuk memeriksa jika potensi korupsi.
Selain itu, menurutnya, ada juga pengawasan eksternal dari OJK dan DJSN. ”Kami punya satuan pengawas internal, manajemen risiko, menejemen mutu, intinya sudah tertata,” jelas Fahmi.

Meski begitu dia mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada KPK yang mengingatkan potensi korupsi dalam pengelolaan JKN.

Soal potensi tumpang tindih pengawasan eksternal antara OJK dan DJSN, Firdaus menjelaskan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan DJSN yang membagi-bagi bidang pengawasan. ”Kalau OJK lebih kepada bagaimana tingkat kesehatan keuangan BPJS, bagaimana menjalankan programnya, manajemen risikonya kayak apa, potensi sistemiknya kayak apa,” ujarnya.(J13-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/12/252202/Pengelolaan-BPJS-Rawan-Korupsi

12 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: