KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Korupsi Lahan Makam – KPK Sita Uang 200 Ribu Dolar AS dari PT Bursa Berjangka

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa dokumen dan uang sebesar 200 ribu dolar AS saat menggeledah kantor Bursa Berjangka di Jakarta.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian hadiah atau janji terkait pembelian dan perizinan lahan untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Pengeledahan di PT Bursa Berjangka di Jakarta terkait kasus TPBU Bogor. Penyidik telah sita beberapa dokumen dan senilai USD 200 ribu yang ditemukan di ruangan kepala keuangan,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Jumat (28/2).

Johan mengatakan, pihaknya menduga uang tersebut terkait tindak pidana yang tengah disidik KPK.

Dalam kasus ini, KPK mengumumkan Kepala Bappebti Syahrul R Sampurnajaya sebagai tersangka pada Jumat, 23 Agustus lalu. KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Syahrul sebagai tersangka.

Syahrul disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31/19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diiubah UU nomo 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Dia diduga salah satu pemegang saham di perusahaan yang akan diberi izin yaitu PT Garindo Perkasa.

Seperti diketahui, kasus ini berawal saat KPK menangkap tujuh orang di “rest area” Sentul, Jawa Barat, Selasa (16/4). Dalam penangkapan tersebut KPK menyita uang Rp800 juta sebagai barang bukti.

Ketujuh orang tersebut adalah pegawai Pemkab Bogor Usep Jumeno, pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Wely Sabu bersama sopirnya, pihak swasta Nana Supriatna, Imam, dan Direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo bersama sang sopir.

Ketujuhnya ditangkap karena terkait pengurusan izin lokasi tanah yang berada di kecamatan Tanjung Sari kabupaten Bogor seluas 100 hektare.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/28/192822/KPK-Sita-Uang-200-Ribu-Dolar-AS-dari-PT-Bursa-Berjangka

28 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KPK Hanya Biayai Perawatan Kelas III

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 26 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo membantah tudingan tidak turut membayar biaya perawatan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“KPK bayar juga (perawatan Wawan). Jadi, tidak benar KPK tidak ikut bayar,” tegas Johan, di kantornya, Rabu.

Namun Johan menjelaskan, KPK hanya membiayai perawatan setara dengan biaya perawatan untuk pasien yang dirawat di ruangan kelas 3. Karenanya, jika Wawan di rawat di ruangan kelas 1, menurut Johan, itu atas rekomendasi dari dokter di Rumah Sakit (RS) Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Dokter merujuk kepada yang bersangkutan (Wawan) untuk dirawat ke kelas 1. Tetapi, karena jatah pembiayaan dari KPK adalah untuk kelas 3 atau umum maka kelebihan biaya ditanggung Wawan,” ujar Johan.

Sebelumnya, salah satu pengacara Wawan, Saldi Hasibuan mengatakan, Wawan dirawat di ruang inap kelas I di RS Polri. “Pihak Rumah Sakit mengatakan rujukan dari KPK itu adalah di kelas 1. jadi di pihak kita gak ada minta dikelas mana,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya membiayai sendiri perawatan Wawan. “Kita juga kaget, pada saat mengurus administrasinya itu bu Airin (istri Wawan) sendiri yang mengurus. Kita dibilang harus membayar sendiri, saya juga kaget, saya tanya sama Airin. Kalau bayar sendiri kita minta VIP atau ruangan lain dong, atau rumah sakit lain yg merasa lebih nyaman,” tegasnya.

( Mahendra Bungalan / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/26/192588/KPK-Hanya-Biayai-Perawatan-Kelas-III

28 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang dalam Kasus SKRT

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 27 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan).

MS Kaban dipanggil sebagai saksi dengan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dalam kapasitasnya sebagai Mantan Menteri Kehutanan. ”MS Kaban diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis.

Selain Kaban, lanjut Priharsa, penyidik juga memanggil Muhammad Yusuf yang merupakan supir Kaban. ”Semua diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 11 Februari lalu, KPK mengeluarkan surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama MS Kaban dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Kehutanan. Surat dikirimkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Status cegah berlaku selama enam bulan.

Selain MS Kaban, KPK juga mencegah Muhammad Yusuf yaitu supir mantan Menteri Kehutanan. Yusuf sudah pernah diperiksa KPK pada Jumat (7/1) sebagai saksi pertama pasca penangkapan tersangka Anggoro Widjojo yang ditangkap pada Kamis (29/1) di China.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/27/192649/KPK-Panggil-Ketua-Umum-Partai-Bulan-Bintang-dalam-Kasus-SKRT

28 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Wagub Banten Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 27 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Wakil Gubernur Banten periode 2007-2012, HM Masduki diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus korupsi kucuran kredit dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk (BJB) Tangerang ke PT Primer Agroindustri Makmur (PT PAM) senilai 14 juta dolar AS.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, Masduki diperiksa terkait keberadaan saksi sebagai salah seorang pemegang saham di PT Primer Agroindustri Makmur.

Untung mengatakan, penyidik juga mempertanyakan Masduki terkait dengan pengajuan permohonan kredit ke BJB Tangerang, termasuk penggunaan kucuran kredit sebesar 14 juta dolar AS itu.

“Mengingat terdapat harta milik saksi yang dipergunakan sebagai salah satu dari agunan oleh PT Primer Agroindustri Makmur,” ujar Untung.

Seperti diketahui kredit modal itu diminta PT PAM untuk pengembangan bisnis Crude Palm Oil (CPO), namun belakang bisnis tersebut fiktif sehingga merugikan negara sebesar 9 juta dolar AS.

Selain Masduki, penyidik hari ini juga memeriksa Manager Keuangan PT PAM yakni Abdul Muis. Terhadapnya ditanya soal tugasnya membuat rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan termasuk pembayaran ataupun pembelian Crude Palm Oil (CPO) serta pembuatan pelaporan keuangan.

Saksi yang seharusnya juga diperiksa yakni Amir Hadyi selaku Registered Public Accountans Tax & Management Consultants, namun yang bersangkutan tidak hadir. Dalam kasus ini 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ir R Fathan Kamil selaku Direktur Utama PT Primair Agro Industri Makmur. Dan lima tersangka dari pihak Bank BJB yakni Rubyana Ramdhan bin Sujana selaku Mantan Pimpinan Cab BJB Tangerang.

Enthis Kushendar selaku mantan Direktur Kredit BJB, Agus Ruswendi selaku Mantan Direktur Utama BJB, Galis Prasetya selaku Mantan Analis kantor pusat BJB dan Bangbang Purnama selaku Mantan Pemimpin Divisi Kredit PT BJB.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/27/192729/Mantan-Wagub-Banten-Diperiksa

28 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Dermaga Sabang, KPK Periksa Menteri Azwar Abubakar

SUARA MERDEKA.com – Jum;at, 28 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggro Aceh Darusalam.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini diperiksa sebagai saksi. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (28/2).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Heru Sulaksono dan Ramadhani Ismy. Heru merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

Sedangkan Ramadhani Ismy merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.

Atas perbuatannya, RI dan HS disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

( Mahendra Bungalan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/28/192784/Kasus-Dermaga-Sabang-KPK-Periksa-Menteri-Azwar-Abubakar

28 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pergola

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pergola Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013. Kegiatan pengadaan fasilitas peneduh itu dialokasikan dengan nilai Rp 5,3 miliar bersumber dari APBD II.

Penggunaan dana itu ada dibawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta. Pembangunan fisik pergola dimulai pada Juli 2013 lalu. Dari informasi yang dihimpun, pelaksanaan proyek itu ada di 36 kawasan. Tiap kawasan dibangun 58 unit pergola, masing-masing senilai Rp 147,9 juta.

Namun pihak kejaksaan menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran. “Surat perintah penyelidikan sudah turun bulan lalu. Pemeriksaan kami mulai dari asal-muasal anggaran, nominal, dan pelaksananya,” ungkap Kepala Kejati DIY Suyadi kepada wartawan, Jumat (28/2).

Dari hasil pemeriksaan awal, pihaknya tidak membantah ada indikasi temuan penyimpangan anggaran. Sejauh ini, kejaksaan telah memeriksa 20 orang diantaranya dari kalangan pegawai Pemkot Yogyakarta, dan rekanan pembuat pergola serta penyedia pohon.

Kemungkinan tim juga akan meminta keterangan dari anggota komisi C DPRD Kota Yogya. Namun hingga saat ini belum ditentukan jadwal pemeriksaan bagi kalangan legislatif.

Dari penelusuran wartawan, saat itu sejumlah anggota komisi C juga mengajukan usulan lokasi yang akan dibangun pergola. Sesuai aturan, penentuan lokasi pembangunan pergola harus mengacu beberapa indikator antara lain kualitas udara, dan tingkat kebutuhan penyerapan karbon.

( Amelia Hapsari / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/28/192826/Kejaksaan-Selidiki-Dugaan-Korupsi-Proyek-Pergola

28 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

CBS Bank Jateng Terindikasi Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah belum bisa memastikan waktu peningkatan status penanganan dugaan korupsi pengadaam aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi mengatakan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).

“Kami juga baru tahu saat melakukan penyelidikan, bahwa Bareskrim juga melakukan penyelidikan kasus ini. Nah, berdasar surat keputusan bersama antara kejaksaan, kepolisian dan KPK, jika terjadi seperti itu maka harus koordinasi. Siapa yang akan menindaklanjuti penanganan kasusnya nanti. Agar tidak terjadi tumpang tindih,” papar Masyhudi.

Pengadaan CBS yang dipakai Bank Jateng saat ini dilakukan tahun 2006. Sistem tersebut aplikasi inti, jantung sistem perbankan, untuk memproses loan, saving, customer information file dan layanan perbankan lainnya. Sistem yang dipakai Bank Jateng adalah bancology, Sigma-AlphaBITS Core System, untuk konvensional dan syariah.

Kejati telah selesai melakukan penyelidikan terhadap proyek pengadaan CBS tersebut. “Kami sudah meminta keterangan dari berbagai pihak,” lanjut Masyhudi.  Pihak yang diminta keterangan di antaranya adalah pihak Bank Jateng dan rekanan penyedia sistem.

Pengadaan sistem itu sendiri menghabiskan dana Rp 35 miliar. Diduga, proyek tersebut dipaksakan. Sebab sebenarnya sistem yang lama masih bisa digunakan.

Sigma-AlphaBITS Core System yang dipakai Bank Jateng diduga tidak memenuhi kriteria yang disepakati. Akibatnya, Bank Jateng mengalami kerugian yang sekurangnya mencapai Rp 5 miliar.

( Eka Handriana / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/28/192832/CBS-Bank-Jateng-Terindikasi-Korupsi

28 Februari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Telusuri Dugaan Korupsi, Kejari Panggil Semua Sekolah

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga kembali meneruskan langkah pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang diduga terkait penyimpangan pengadaan alat peraga dinas pendidikan Purbalingga tahun 2012. Namun Kejari belum bisa menetapkan tersangka, karena pekan depan masih dilanjurkan pemeriksaan terhadap rekanan.

Kepala Kejari Purbalingga, Dra Martini SH melalui Kasi Pidana Khusus, Wawan Kustiawan SH menjelaskan, masih membutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikan kasus ini. Pasalnya selain tenaga yang saat itu masih tersita ke kasus Iskhak tipikor Semarang, juga banyak yang harus diperiksa.

“Sekolah saja ada 86 yang kami harus periksa, yaitu sekolah penerima bantuan alat peraga olahraga, seperti bola kaki dan bola voli. Saat ini baru sekitar 10 saksi, ditambah minggu depan akan rekanan yang akan kita undang untuk diperiksa,” jelasnya, Jumat (28/2).

Wawan juga mengatakan, selama ini dari hasil pemeriksaan sementara kepada saksi dari unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten Purbalingga dan pihak terkait lainnya dari sisi administrasi sudah benar. Yang diduga ada penyimpangan justru pada spesifikasi yang ditandai adanya dugaan perbedaan nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) pada bola kaki dan bola voli.

“Kami jelas memerlukan saksi ahli, karena BPKP belum bersedia memeriksa jika belum ada perhitungan angka. Misalnya jika di kroscek harga dan penawaran serta kerugian negara. Disisi lain kami membutuhkan saksi ahli yang mengerti secara teknis spesifikasi alat peraga olahraga itu,” tambahnya.

Melalui upaya pemeriksaan saksi- saksi termasuk sekolah dan rekanan yang melakukan pengadaan, akan didapatkan data letak kesalahan atau temuan adanya dugaan penyimpangan itu. Karena kejaksaan belum menemukan adanya kesalahan atau penyimpangan dari proses pengadaan hingga lelang secara adminsitrasi.

“Jika ketemu ada perbedaan spesifikasi dan menyebabkan harga juga selisih, maka sudah bisa dikatakan ada penyimpangan. Saat ini baru dugaan karena masih mengumpulkan bukti yang lebih mendukung,” rincinya.

Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Purbalingga menilai proses lelang melalui penawaran secara elektronik proyek alat peraga Dinas Pendidikan Purbalingga tahun 2012 sudah sesuai prosedur. ULP melalui kelompok kerja (Pokja) yang ada sudah memfasilitasi dari SKPD bersangkutan untuk dilelang.

Tim dari Pokja 5 ULP Kabupaten Purbalingga, Muslimin mengatakan, ia sempat dipanggil Kejaksanaan Negeri Purbalingga untuk memberikan keterangan terkait lelang. Sampai dua kali pemeriksaan dan berakhir usai lebaran lalu terkait proses lelang alat peraga itu.

“Total pagu alat peraga pendidikan yang dilelang mencapai Rp 4 milyar lebih. Banyak sekali rekanan yang ikut penawaran. Usai didapatkan pemenang lelang, maka ULP menyerahkan kembali kepada SKPD terkait melalui pejabat pembuat komitmen atau PPKom itu. Dalam hal ini Kepala Dindik,” paparnya, beberapa waktu lalu.

( Ryan Rachman / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_banyumas/2014/02/28/192847/Telusuri-Dugaan-Korupsi-Kejari-Panggil-Semua-Sekolah

28 Februari 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

“Serangan Fajar”, Pelanggaran Pemilu, dan Ancaman Golput

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Februari 2014

SEBUAH rekening dengan nilai jumbo masih diingat oleh seorang mantan asisten calon anggota legislatif DPR RI wilayah Jawa Tengah. Jumlahnya sekitar Rp 4,5 miliar. Dana sebesar itu untuk biaya melenggang senayan dinilai wajar, namun pembagiannya yang mengagetkan. “Dua miliar dikhususkan untuk dana serangan fajar,” kata sumber itu, awal pekan ini. Sisanya dua setengah miliar untuk ongkos kampanye mulai atribut sampai hibah ke tokoh tertentu.

Sumber yang terlibat langsung ke caleg itu mengatakan detail hitungan serangan fajar belum dihitung. Seorang sumber lain memperkirakan dana serangan fajar untuk wilayah Pantura Timur Jawa Tengah mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu setiap orang. “Dana itu perkiraan dari Caleg sendiri di tingkat kabupaten atau Jawa Tengah,” ujarnya yang memfasilitasi sejumlah caleg sosialisasi ke desa-desa.

Istilah serangan fajar lazim digunakan untuk menyebut pembagian uang dari caleg atau partai politik pada saat fajar sebelum pencoblosan agar memilihnya. Cara ini dinilai masih efektif, meskipun tidak menjamin seorang caleg atau partai politik menang. Praktik haram ini menurut dua sumber tadi akan tetap berlangsung pada Pemilihan Legislatif pada 9 April mendatang. Ancang-ancang dari para caleg “membeli” suara rakyat direspon serius oleh lembaga pengawas, regulator, pemantau independen Pileg ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo, telah menyadari ancaman demokrasi dengan cara membeli suara. Praktik ini, kata Joko, diprediksi tetap ada dan telah disadari pihaknya. Tetapi secara empiris tidak ada jaminan caleg yang menggelontor serangan fajar lalu menang. “Dulu saya pernah memantau pemilu di Wonogiri yang calonnya memberikan banyak uang bahkan sampai ratusan juta di sebuah desa, tapi ternyata tidak menang,” ujarnya, Rabu (26/2).

Memberikan uang untuk memilih caleg tertentu, menurut Joko, merupakan pelecehan terhadap masyarakat. Slogan yang selama ini dikenal masyarakat adalah “jangan pilih orangnya, terima uangnya”, namun diubah melalui upaya kampanye masif KPU menjadi “jangan pilih orangnya, jangan terima uangnya”.

Sekretaris Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Jawa Tengah, Eko Haryanto, juga telah mengendus geliat para caleg menyiapkan dana serangan fajar. Bahkan cara-cara terselubung yang dilakukan sejumlah caleg dengan pengerahan massa dari basis organisasi yang dipimpinnya. “Pola-pola mendapatkan suara dengan tidak cerdas akan diulangi lagi melalui praktik-praktik kotor. Susah memang berharap caleg baik,” keluhnya.

Dana besar caleg, kata Eko, diduga dipasok dari orang yang punya kepentingan dengan keterpilihannya nanti. Transaksi telah dilakukan saat masa pencalonan. Sebab kampanye memerlukan modal besar. “Untuk DPR RI mungkin bisa sampai belasan miliar,” katanya.

KPK2KKN bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) akan menyebar pemantau masa kampanye hingga pemilihan nanti di Kota Semarang dan sekitarnya. Dalam pemantauan secara independen itu akan dijaring informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran.

Sementara Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Teguh Purnomo, telah mencegatnya dengan pengitensifan pemantauan pelanggaran di setiap tahapan. Tahapan pemantauan dibagi menjadi tiga, yakni masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan atau hari H pencoblosan.

Di dalam masa kampanye, jelasnya, hanya tim yang terdaftar yang akan dipidana jika terbukti memengaruhi pemilih dengan uang. Saat masa tenang, lanjutnya, tim kampanye ditambah orang yang terlibat yang akan kena pidana dan ketika hari H semua orang yang terlibat masuk radar pidana. “Ada yuresprudensi yang dapat diterapkan dari kasus Purworejo pada masa kampanye nanti. Perorangan dapat dipidana di masa kampanye jika terlibat pelanggaran seperti money politic,” katanya.

Pada kasus Purworejo, seorang PNS, Muslikhah dipidana karena terlibat kampanye di luar jadwal oleh caleg DPR RI pada pertengahan Februari ini. Kasus pidana pemilu itu merupakan yang kedua setelah muncul kasus Ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI), Sutiyoso pada akhir tahun 2013 lalu.

Tak Jera

Kasus kedua tersebut menunjukkan belum adanya efek jera dan pembelajaran dari kasus pertama. Pada akhir Januari, Polda Jawa Tengah merilis ada 127 dugaan pelanggaran pemilu. Sebanyak 121 di antaranya terkait adminitrasi, dua kasus pidana kampanye di luar jadwal, empat kode etik, dan satu terkait sengketa pemilu. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno, mengatakan dugaan tersebut dalam penyelidikan dan penyidikan.

Secara mutakhir beragam dugaan pelanggaran Pemilu di seluruh Indonesia dapat dilihat dengan detail lewat situs pengawas pemilu secara online dan transparan di matamassa.com <http://matamassa.com>. Sejak 15 Desember 2013 hingga 7 Februari 2014 ada sebanyak 314 laporan. Terindikasi dugaan tindak pidana pemilu sebanyak lima laporan, sementara 308 laporan lainnya sebatas dugaan pelanggaran administratif, dan satu laporan masuk lain-lain.

Dengan data ini operator dan pengatur Pemilu dapat mengambil kebijakan, tetapi hingga saat ini hanya ada tanggapan-tanggapan klise dan cenderung tidak membuat caleg jera mengotori pepohonan dan tata ruang.

Jauh sebelumnya, “tradisi” pelanggaran pemilu masa Orde Baru dapat dilihat dalam buku “Pemilu Dalam Poster: Jawa Tengah”, 1982 karya Ketut Suwondo, Arief Budiman, dan Pradjarta Ds. Terekam di dalamnya PDI memasang spanduk dari bahan anyaman bambu pada sebuah pohon di Ambarawa (hlm. 31). Spanduk PPP mengantung di sebuah pohon di Yogyakarta (hlm . 37). Spanduk Golkar dan PDI dalam satu pohon di Magelang. Golkar tampak kecil dan rendah (hlm. 38). Spanduk dengan tulisan tidak resmi Golkar pada tiga pohon kelapa di Semarang (hlm. 41). Bendera partai Golkar di atas pohon di Salatiga (hlm. 47). Spanduk tersebut dipasang di area larangan, tetapi tetap berkibar dan terpampang.

Tekan Golput

Berbagai pelanggaran caleg membuat sejumlah kelompok masyarakat apatis untuk memilihnya dan cenderung mengarah ke “memilih untuk tidak memilih” alias golput. Terlebih, masih ada tipe pemilih yang pamrih dengan uang melalui serangan fajar. Dua potensi penganggu alam demokrasi berusaha diatasi oleh KPU dengan kampanye intensif mengenai slogan baru.

Joko mengatakan dahulu slogan utama adalah “memilih dengan nurani”, saat ini digelontorkan dengan “memilih sesuai kepentingan”. “Slogan yang kedua itu memang baru dan radikal. Kita ingin tetap mereka memilih dari hati nurani, tetapi juga untuk memerangi wacana politik uang, maka pemilih diarahkan untuk menganti uang dengan kepentingan,” jelasnya.

Memilih dengan kepentingan, katanya, mengajak pemilih secara rasional. Sebab, pemilu merupakan cara mengonfersi suara rakyat menjadi penyelanggara negara. Pemilih, ujarnya, harus memiliki kepentingan ketika memilih seorang caleg. “Memilih atau tidak caleg tetep akan jadi. Jadi golput bukan solusi. Solusinya ya memilih sesuai dengan kepentingannya. Pilihlah sesuai dengan visi dan misi, kalau tidak sesuai ya yang paling dekat,” paparnya.

Pileg ini, KPU menargetkan mampu menekan angka golput. Sebanyak 75 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) Pileg 2014 di Jateng lebih kurang 27.125.000 orang ditargetkan menggunakan hak pilihnya. Target ini meningkat dari Pemilihan Gubernur Jateng lalu yakni 70 persen memilih, tetapi hasilnya sekitar 50 persen yang menggunakan hak pilih. “Kita optimis dengan target tersebut. Ini didukung dengan relawan-relawan, dana sosialisasi, dan kerjasama dengan sejumlah media,” paparnya.

(Zakki Amali/CN39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2014/02/28/1120/Serangan-Fajar-Pelanggaran-Pemilu-dan-Ancaman-Golput

28 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Proyek Molor Dewan Peringatkan Pemkot

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Februari 2014

SEMARANG- Pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan di tahun 2014, diharapkan bisa tepat waktu dan tak ada penundaan. Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, Rabu (26/2) mengatakan, pemkot harus berkaca pada kegiatan di tahun 2013. Sebab, banyak program kegiatan yang tak selesai.

Bahkan, ada beberapa proyek fisik yang kontraktornya harus diputus. ”Seperti tertundanya penyelesaian pembangunan Jembatan Muktiharjo Lor, hal itu sangat merugikan masyarakat. Kami berharap kasus seperti itu tak terulang di tahun 2014.

Dalam waktu dekat kami juga akan menjadwalkan rapat dengan eksekutif, kaitannya dengan evaluasi kegiatan tahun 2013 sekaligus perencanaan pelaksanaan kegiatan 2014.”

Pemkot perlu belajar dari pengalaman tahun lalu. Jangan sampai mendapat kontraktor yang tidak bertanggung jawab. ”Kalau proyek gagal yang dirugikan masyarakat dan bisa menurunkan citra kerja pemerintah di mata masyarakat,” ujarnya.

Kegagalan pembangunan Jembatan Muktiharjo Lor yang dilaksanakan 2013, membuat masyarakat sekitar kesulitan beraktivitas. Bila hendak melalui jalur Muktiharjo, pengguna jalan harus memutar arah dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Bahkan, beberapa pejalan kaki nekat melewati jembatan rel kereta api (KA) yang berada persis di samping titik jembatan untuk bisa menyebrang anak sungai Kali Banger itu.

Proyek pembangunan Jembatan Muktiharjo Lor, membuat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi gerah. Tahun 2014 ini pemkot kembali mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang penyelesaiannya masih di bawah 50 persen itu. ”Jembatan yang pengerjaannya terbengkalai ini, memaksa masyarakat membuat akses alternatif sendiri.

Sangat memperihatinkan, karena jalurnya tidak sempurna. Sembari menunggu pembangunan, saya minta dinas terkait membangunkan jalur alternatif, sehingga bisa dilewati masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Hendi beberapa waktu lalu. Untuk menyelesaikan pembangunan jembatan, pemkot telah mengalokasikan anggaran Rp 2,2 miliar.

Wali kota meminta pelaksana proyek benar-benar yang berkompeten, bertanggung jawab, mampu menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditentukan tanpa mengurangi spek atau kualitas. ”Selain Jembatan Muktiharjo Lor, kami juga alokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan Deandles.

Tahun ini kami anggarkan Rp 1,7 miliar,” tandasnya. Wali kota juga telah memantau langsung kondisi terakhir Jembatan Muktiharjo Lor. Pantauan lapangan, konstruksi jembatan baru sebatas pemasangan besi landasan jembatan. Itu pun baru separuh dari panjang jembatan.

Sungai di bawah konstruksi jembatan juga terlihat sangat kotor karena dipenuhi sampah. Sejumlah petugas diturunkan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Seperti diketahui, peningkatan jembatan Muktiharjo dikerjakan oleh PT Jaya Sentosa Indah dengan nilai kontrak Rp 2.235.067.000 (pagu anggaran Rp 2.610.319.000).

Masa kontrak pengerjaan 120 hari, atau tepatnya sampai tanggal 17 Desember 2014. Sekretaris Dinas PSDAESDM Kota Semarang Rosid Hudoyo mengatakan, untuk meneruskan pembangunan pihaknya memiliki anggaran sekitar Rp 8 miliar yang seharusnya untuk peningkatan Jembatan Deandles dan sejumlah proyek lain.

Akan tetapi karena sempat gagal lelang, akan dialokasikan untuk meneruskan pembangunan jembatan Muktiharjo Lor. ”Anggaran Rp 8 miliar ini dialokasikan dalam tiga proyek di tahun 2014 ini. Harapannya pembangunan Jembatan Muktiharjo Lor bisa terselesaikan sesuai jadwal. Saat ini sudah memasuki persiapan lelang,” tandasnya. (H71,H35-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/28/253987/Proyek-Molor-Dewan-Peringatkan-Pemkot

28 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: