KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Wali Kota Jambi Dipenjara

TEMPO.CO – KAMIS, 23 JANUARI 2014

TEMPO.COJambi – Mantan Wali Kota Jambi Arifin Manap, terpidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) 2004, akhirnya dipenjara setelah dijemput tim jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, Kamis, 23 Januari 2014.

Puluhan wartawan menunggu tim jaksa sejak pukul 14.00 WIB. Namun baru sekitar pukul 17.30 WIB, tim jaksa menggelandang Arifin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada putih bernomor polisi BH-9313-YL.

Tak ada sepatah kata pun keluar dari mantan orang nomor satu di Kota Jambi ini. Arifin, yang mengenakan baju hem krem lengan panjang dan tongkat, diam saja tanpa ekspresi memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Saadari Tarigan menyatakan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi Arifin Manap dalam kasus mobil pemadam kebakaran. Oleh MA, Arifin divonis 1 tahun, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dengan uang pengganti senilai Rp 219 juta subsider 6 bulan penjara.

Sederet bekas pejabat di Jambi mengalami nasib sama dalam kasus serupa. Di antaranya mantan Bupati Tebo Madjid Muaz, mantan Bupati Tanjungjabung Timur Abdullah Hick, dan mantan Ketua DPRD Kota Jambi Zulkifli Simad.

Adapun Bupati Batanghari Abdul Fattah kini masih menunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Ia sebelumnya divonis Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara.

SYAIPUL BAKHORI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/058547784/Mantan-Wali-Kota-Jambi-Dipenjara

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pukat UGM Desak Kasus Idham Samawi Segera Tuntas

TEMPO.CO – SENIN, 27 JANUARI 2014

TEMPO.CO, Yogyakarta – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, mendesak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (Persiba). Dia mengatakan penyidikan kasus ini harus sudah tuntas sebelum pemilu legislatif pada 9 April 2014.

“Pernyataan ini murni demi penegakan hukum, tidak ada pesanan kepentingan politik menjelang pemilu,” kata Hifdzil kepada media di Sekretariat Pukat UGM pada Senin, 27 Januari 2014.

Kasus ini harus segera dituntaskan, kata Hifdzil, karena salah satu tersangkanya, Idham Samawi, merupakan calon legislator DPR RI dari PDIP untuk daerah pemilihan DIY nomor urut satu. Peluang Idham untuk terpilih dalam pemilu terhitung besar mengingat PDIP memiliki basis pemilih yang kuat di DIY. “Dampaknya negatif apabila status Idham jadi terdakwa setelah pemilu legislatif,” katanya.

Menurut Hifdzil, jika Idham menjadi terdakwa setelah terpilih sebagai anggota DPR RI, makan akan muncul mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dengan begitu, pengganti Idham merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh partai, bukan melalui proses demokrasi dalam pemilu. “Akan lebih baik apabila peluang posisi itu dimiliki oleh caleg dari partai mana pun lewat pemilu,” kata Hifdzil.

Selain itu, Hifdzil khawatir pelimpahan berkas Idham ke persidangan pasca-pemilu bisa mengundang resistensi dari partai Idham. Ada kemungkinan tekanan politik ke Kejaksaan Tinggi DIY bakal lebih keras dalam kaitan dengan penanganan kasus dana hibah Persiba. “Kalau sekarang pada sibuk mempersiapkan kampanye jelang pemilu,” katanya.

Dia mengatakan perkara duit hibah Persiba merupakan salah satu kasus korupsi strategis selama 2013. Meskipun polanya sedikit berbeda, Hifdzil beranggapan penyebab adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan sosial itu sama dengan perkara di Banten yang menjerat Gubernur Atut Chosiyah. “Problemnya, ada dinasti politik,” katanya.

Koordinator Divisi Investigasi Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono, juga turut mendesak Kejaksaan Tinggi DIY untuk segera menunjukkan hasil penyelidikannya. Menurut dia, Kejaksaan Tinggi DIY bisa menunjukkan kerjanya dengan segera melimpahkan kasus dana hibah Persiba ke pengadilan sebelum pemilu. “Atau menambah jumlah tersangka karena yang berpotensi dijerat masih banyak,” katanya.

Irwan mewanti-wanti Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengabaikan segala bentuk intervensi politik dalam penanganan kasus ini. Dia menilai Kejaksaan tidak perlu bersusah payah mengulur atau malah mempercepat penanganan kasus ini apabila hanya disebabkan oleh intervesi kepentingan politik. “Harus murni demi hukum,” katanya.

 
ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/27/063548852/Pukat-UGM-Desak-Kasus-Idham-Samawi-Segera-Tuntas

8 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Penyidik Kasus Korupsi Persiba Bantul Dipindahkan

TEMPO.CO – JUM’AT, 07 FEBRUARI 2014

Penyidik Kasus Korupsi Persiba Bantul Dipindahkan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.COYogyakarta – Penyidik kasus dugaan korupsi dana Persiba yang melibatkan bekas Bupati Bantul Idham Samawi dipindahkan ke Kejaksaan Agung. “Penggantinya kan juga jaksa yang berpengalaman,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Suyadi, Jumat 7 Februari 2014.

Penyidik yang dipindah adalah Mei Abeto Harahap yang akan bertugas sebagai jaksa pengawas di Kejaksaan Agung. “Pindah tugas itu, kata Suyadi bukan karena ia menangani kasus korupsi Persiba. Tetapi memang Abeto sudah lama tugas di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Suyadi.

Dia juga menepis tudingan bahwa kepindahan Abeto karena tekanan  atas permintaan orang yang berperkara. “Murni karena untuk kebutuhan penguatan organisasi di tubuh kejaksaan,” katanya.

Sebelumnya aktivis meminta KPK mencegah pemutasian jaksa yang menangani kasus korupsi hibah Persiba itu. “Kalau ada penyidik di kasus ini dimutasi, proses penuntasan korupsi hibah Persiba bisa terhambat,” kata Koordinator Divisi Investigasi, Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono, Kamis 6 Februari 2014. KPK selama ini mensupervisi penganganan kasus ini.

Irwan merujuk pada kasus pemutasian Jaksa Abdullah pada September 2013. Abdullah merupakan salah satu tim inti penyidikan kasus korupsi bibah Persiba. Selang tiga bulan setelah peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan di kasus hibah Persiba, Abdullah menerima promosi jabatan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sampang.

Pasca pemutasiannya, banyak aktivis anti korupsi di DIY kecewa karena penyidikan kasus hibah Persiba berlarut-larut hingga lebih dari setengah tahun. “Ini kasus penting, selalu ada kemungkinan banyak kepentingan ikut bermain,” katanya.

Bahkan hingga kini kedua tersangka, Idham Samawi dan bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo tidak ditahan. “Karena belum menyulitkan kami,” kata Suyadi sambil tertawa. Menurut dia, hingga kini kedua tersangka koperatif saat menjalani pemeriksaan.
Di Yogyakarta Idham Samawi dikenal sebagai orang yang berpengaruh. Selain menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan DIY, Idham juga pengurus pusat PDIP dan calon legislatif DPR RI pada pemilu 2014.

MUH SYAIFULLAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/07/063552127/Penyidik-Kasus-Korupsi-Persiba-Bantul-Dipindahkan

8 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

9 Bawahan Jokowi yang Berurusan dengan Hukum

TEMPO.CO – SABTU, 08 FEBRUARI 2014

TEMPO.COJakarta – Penangkapan Lurah Kayu Putih, Rosidah Sri Buntari, oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, menambah panjang daftar pejabat DKI yang ditangkap aparat penegak hukum. Sebelumnya, sejumlah pejabat setingkan lurah maupun kepala suku dinas ditangkap karena sejumlah persoalan. Berikut pejabat-pejabat yang ditangkap pada kepemimpinan Gubernur Jokowi. (Baca: Lurah Kayu Putih Punya 17 Proyek Bermasalah)

1. Mantan Lurah Pulogadung, Tema Yuliman, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Jumat, 25 Oktober 2013. Dia diduga menyelewengkan Rp 600 juta saat masih menjabat. Ketika ditangkap, dia tengah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Protokol Pemerintah Kota Jakarta Timur.
2. Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis, ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena diduga menyelewengkan dana APBD DKI senilai Rp 450 juta.
3. Beni Hari Wibowo, Wakil Lurah Bidaracina, Kampung Melayu, Jakarta Timur ditangkap polisi karena kasus narkoba. Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,3 gram, seperangkat alat hisap dan tiga gulung aluminium foil.
4. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Monggur Siahaan, ditahan Polda Metro Jaya pada 13 Desember 2013 lalu. Kasusnya adalah pembuatan peta topografi skala 1:1000 dalam tahun anggaran 2010. Besar anggarannya mencapai Rp 11,2 miliar.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat berinisial SLMN dan Bendahara Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat berinisial KMH. Keduanya ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat karena diduga korupsi dana BBM untuk mengangkut sampah senilai Rp 18 miliar.
6. Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Mursalin Mahaiyang, ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena diduga korupsi perbaikan dan pemeliharaan listrik di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Proyek itu bernilai Rp 1,3 miliar.
7. Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Susilo Budi Riyanto. Dia juga ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena diduga korupsi perbaikan dan pemeliharaan listrik di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Proyek itu bernilai Rp 1,3 miliar.
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Jakarta Selatan, Yuswil Iswantara, ditangkap karena diduga korupsi dalam pengadaan CCTV untuk Monas di tahun 2010 dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Ridha Bahar. Dia juga ditangkap karena terlibat kasus yang sama dengan Ridha, yakni korupsi pengadaan CCTV di Monas. Saat itu, dia menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

DIMAS SIREGAR

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/08/064552229/9-Bawahan-Jokowi-yang-Berurusan-dengan-Hukum

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lurah Kayu Putih Ditahan di Rutan Pondok Bambu

TEMPO.CO – JUM’AT, 07 FEBRUARI 2014

Lurah Kayu Putih Ditahan di Rutan Pondok Bambu  

Lurah Kayu Putih Pulogadung, Rosidah Sri Buntari. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Timur resmi menahan Lurah Kayu Putih, Rosidah Sri Buntari, di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rosidah diduga melakukan korupsi dalam dokumen pelaksanaan anggaran 2012 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan total Rp 600 juta.

Hari ini, Jumat, 7 Februari 2014, Rosidah diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua bulan lalu. “Ini pertama kali diperiksa sebagai tersangka dan kami berpendapat yang bersangkutan perlu dilakukan penahanan terhitung hari ini,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Silvia Desty Rosalina, di kantornya, Jumat, 7 Februari 2014.

Silvia menjelaskan, Rosidah yang menjadi Lurah Kayu Putih sejak 2011, diduga membuat laporan fiktif pengadaan barang dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam anggaran 2012. “Ada lebih dari 15 kegiatan fiktif dan ada juga yang di-markup,” ujarnya. Akibat perbuatan Rosidah, negara dirugikan sebesar Rp 600 juta.
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjerat Rosidah dengan Pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Korupsi. “Ancamannya maksimal kurungan penjara 20 tahun,” ujar Silvi.

AFRILIA SURYANIS

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/07/064552078/Lurah-Kayu-Putih-Ditahan-di-Rutan-Pondok-Bambu

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Korupsi Bisa Dibongkar dengan Tiga Cara

TEMPO.CO  – RABU, 05 FEBRUARI 2014

TEMPO.COJakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dan ada tiga cara untuk menguak tindak kriminal ini. Pertama, kejahatan korupsi dibongkar oleh orang yang menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. “Jadi dia menyingkir, lalu mengungkap kejahatan itu,” kata Bambang melalui pesan pendek, Rabu, 5 Februari 2014.

Kedua, penetapan standar penyadapan yang ketat. Menurut Bambang, para pelaku kejahatan biasanya mencoba menghindari aktivitas yang bisa terdeteksi penegak hukum. Tapi usaha menghindari itu biasanya dapat terungkap. “Hanya bisa menggunakan sadapan,” ujarnya.

Ketiga, metode investigasi modern. Metode ini, menurut Bambang, belum berkembang di Indonesia. Meski begitu, ia menilai KPK tak bakal bisa berbuat apa-apa kalau regulasi perihal cara pertama dan kedua diubah. “Kalau dua cara itu diubah, sama juga KPK tak akan pernah bisa menangkap koruptor,” kata Bambang.

Kedua cara itu kini menjadi perbincangan dalam kaitan dengan pembahasan naskah Rancangan Undang-Undang KUHAP dan KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan naskah RUU KUHAP dan RUU KUHP kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013. Kedua draf rancangan regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Setelah kedua naskah RUU diserahkan, DPR membentuk Panja Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya dengan 26 orang anggota dari berbagai fraksi. Panja telah memanggil sejumlah pihak, kecuali KPK, untuk membahas RUU KUHAP.

Bambang khawatir hasil pembahasan RUU itu bisa mengubah regulasi yang berkaitan dengan KPK. “Sebagai user, KPK tak pernah dipanggil. Dan kami menilai seluruh proses itu dimaksudkan untuk tak bisa menangkap para tersangka koruptor,” katanya.

MUHAMAD RIZKI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/05/063551323/KPK-Korupsi-Bisa-Dibongkar-dengan-Tiga-Cara

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Pegawai Penilap Honor Seniman Segera Disidang

TEMPO.CO – JUM’AT, 07 FEBRUARI 2014

Dua Pegawai Penilap Honor Seniman Segera Disidang  

Warga melintasi mural bertuliskan Istimewah, Har! buatan seniman di Yogyakarta (17/10). Berbagai karya street art bagian dari Festival Seni Mencari Haryadi ini dipasang sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah Kota Yogyakarta di bawah walikota Haryadi Suyuti. TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.COYogyakarta – Dua pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana anggaran acara atraksi seni. Mereka akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Dua orang sudah menjadi tersangka dan segera disidang, karena berkas sudah P21 (lengkap),” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Aji Prasetyo, Jumat, 7 Februari 2014. Kedua pegawai itu diduga telah menilap dana anggaran acara atraksi seni pada 2010-2011 sebesar Rp 84.285.000.

Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta mengusut dugaan korupsi dana kegiatan atraksi kesenian yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2010-2011. Penyidikan sudah dilakukan sejak Mei 2013.

Dua pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Sri Sardono Darmosudibyo, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan Sardjijana, tenaga administrasi umum kegiatan.

Aji menjelaskan, kegiatan atraksi kesenian itu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp 800 juta. Honor beberapa seniman dijatah Rp 450 juta. Kedua tersangka dengan sengaja memotong honor seniman-seniman pengisi kegiatan atraksi kesenian. “Tersangka juga membuat daftar nama seniman fiktif, diakui sudah dibayarkan. Saat dicek, ternyata seniman itu tidak mengisi kegiatan,” kata dia.

Saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 15 orang, termasuk para seniman yang dicatut namanya. Sayangnya, Aji tidak menyebut nama seniman yang dicatut. Sebab, ia baru dua minggu menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus.

Jaksa mengenakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pihak humas Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang juga menangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Toni Pribadi, menyatakan berkas kedua tersangka sudah diterima pada Senin lalu. “Hakim sudah ditentukan, mungkin sidang dilaksanakan minggu depan,” kata dia.

MUH SYAIFULLAH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/07/058552131/Dua-Pegawai-Penilap-Honor-Seniman-Segera-Disidang-

8 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Banyak Duit Mengucur ke Desa, Berkah atau Laknat?

TEMPO.CO – SABTU, 08 FEBRUARI 2014

Banyak Duit Mengucur ke Desa, Berkah atau Laknat?

Bupati Wonosobo Kholiq Arif (kiri) di Wonosobo, Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.COMagelang – Bupati Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kholiq Arif mengingatkan perangkat desa tidak terbuai dengan kucuran duit dalam jumlah besar setelah pengesahan Undang-Undang Desa pada Desember 2013.Salah satu poin penting undang-undang itu adalah mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari dana transfer daerah.

Kholiq khawatir perangkat desa tidak siap memanfaatkan duit alokasi dana desa berjumlah ratusan juta. Perangkat desa selama ini kerap bingung dengan program pemerintah pusat. Ia mencontohkan desa mendapat kucuran dana hibah “hanya” Rp 100 juta membuat sejumlah perangkat desa masuk penjara.

Ia juga memberi contoh di Wonosobo saat ini ada tiga perangkat desa yang menjadi buron kejaksaan karena dugaan korupsi. “Pengesahan Undang-Undang Desa bisa menjadi berkah. Tapi, bisa juga menjadi laknat,” kata Kholiq pada acara Forum Desa Nusantara di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 8 Februari 2014.

Acara itu melibatkan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Budiman Sudjatmiko, Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Desa Akhmad Muqowwam, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Peneliti Institute for Research and Empowerment Yogyakarta Arie Sudjito, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A Karim.

Bupati yang pernah menjadi tokoh pilihan Tempo ini berharap lahirnya Undang-Undang Desa menjadi berkah buat desa. Ia telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menyambut pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kholiq mengatakan Wonosobo menyiapkan perencanaan untuk menata ulang birokrasi.

Dia akan lebih banyak menaruh pegawai pada tingkat desa dan kecamatan. Sebab, selama ini birokrasi cenderung gemuk di tingkat kabupaten. Ia juga menyiapkan perangkat desa untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. “Ini supaya perangkat desa tidak semena-mena terhadap kucuran uang,” kata dia.

SHINTA MAHARANI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/08/078552352/Banyak-Duit-Mengucur-ke-Desa-Berkah-atau-Laknat

8 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, WONOSOBO | Tinggalkan komentar

17 Eks Dewan Segera Tersangka

KORAN SINDO – Sabtu, 08 Februari 2014

  • KP2KKN Desak Polisi Periksa Sukawi Sutarip terkait Kasus Asuransi Fiktif

SEMARANG – Tersangka kasus korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun anggaran (TA) 2003 bertambah. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes dalam waktu dekat segera menetapkan status 17 mantan anggota Dewan periode 1999- 2003 sebagai tersangka.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus itu. “Sebanyak 17 orang kami pastikan akan menjadi tersangka pada tahun ini. Tinggal menunggu giliran saja, sedang kami proses,” kata dia, kemarin. Dari pemeriksaan yang dilakukan selama ini, lanjut dia, diduga kuat ke 17 mantan anggota Dewan tersebut ikut mengantongi uang dana APBD 2003 yang setidaknya digunakan untuk dana asuransi jiwa seluruh anggota Dewan pada waktu itu.

Dari 45 anggota yang menjabat saat itu, hanya ada satu orang yang tidak menerima. “Uang tersebut digunakanuntuk keperluan pribadi, dari informasi yang kami himpun perorang menerima Rp38 juta. Tahun kemarin (2013) kami sudah menetapkan 15 anggota Dewan sebagai tersangka, tahun ini targetnya 17 tersangka itu,” ungkapnya.

Meski begitu, Wika belum mau membeberkan siapa nama- nama orang yang akan menjadi tersangka tersebut. “Setelah 17 anggota Dewan itu selesai, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap sisanya. Semuanya bisa jadi tersangka karena mereka juga menerima uang tersebut,” tandasnya.

Sekertaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mendesak penyidik tidak hanya memeriksa semua anggota Dewan yang menjabat saat itu. Namun, juga berani mencari aktor intelektual dari asuransi fiktif, termasuk memeriksa mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. “Sebab, sebagai kepala daerah waktu itu dirinya (Sukawi) pasti terlibat, karena untuk mencairkan dana itu memerlukan surat keterangan (SK) wali kota,” tandasnya.

Kasus korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tersebut bermula dari pelaksanaan program asuransi Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota SemarangdanPTPasaraya Life pada tahun 2003. Program tersebut menawarkan premi Rp38,4 juta per orang untuk jangka waktu setahun dengan total premi mencapai Rp1,7 miliar. Namun dalam kenyataannya, implementasi kerja sama premi asuransi tersebut tidak pernah ada.

Akibatnya, negara pun dirugikan hingga Rp1,7 miliar. Kasus ini merupakan pengembangan dari Polretabes Semarang dalam menangani korupsi asuransi fiktif di kalangan anggota DPRD Kota Semarang tahun 1999-2004.

Di mana dalam penanganan jilid I, telah diseret sebanyak sembilan mantan pimpinan dewan dan anggota DPRD Kota Semarang ke pengadilan dan jilid II sebanyak enam tersangka, dimana satu orang yakni Tri Joko Haryanto meninggal dunia. andika prabowo

Sumber : Koran Sindo

8 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: