KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Belanja Bansos Menggelembung Jelang Pemilu

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kalangan pemantau pemilu menengarai adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) jelang pemilihan umum.

Indikasinya, pos belanja bansos pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggelembung jelang pemilihan umum.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 menemukan penggelembungan itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tengah menghadapi pemilihan kepala daerah.

Tahun anggaran 2012, anggaran bansos nasional naik dari Rp57 triliun ke Rp75 triliun, dengan satu kriteria menjelang pilkada suatu tempat itu (anggaran) cenderung meningkat.

Biasanya menjelang pilkada, postur alokasi APBD itu meningkat. Secara nasional juga begitu. Anggaran bantuan sosial ditengarai digunakan pihak yang punya akses untuk kepentingan politiknya.

Komite Independen Pemantau Pemilu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2014, mengungkapkan bahwa dana bansos selama ini kerap diselewengkan pejabat untuk kepentingan politik.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Girindra Sandino dalam deklarasi Maklumat Bersama Pemilu Jujur Adil, Damai, dan Bebas Korupsi di Jakarta, Kamis (6/2).

Modus penyelewengan distribusi dana bansos ada berbagai macam, mulai sunat anggaran hingga pemberian untuk organisasi ‘siluman’ yang tak jelas keberadaannya.

Ihwal ini, Anggota BPK Ali Masykur Musa, saat berkunjung ke kantor VIVAnews awal bulan lalu, mengungkapkan sejumlah modus penyelewengan dana bansos berdasarkan temuan audit lembaganya.

Modusnya ada tiga. Pertama, dalam bentuk fiktif atas usulan yang ada karena di biro dinas sosial setempat ada yang disebut biro jasa membuat proposal. Kedua, diterima tapi tidak sesuai dengan besaran yang ada, karena dipotong oleh aparat yang ada di depan.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan sebaiknya program bansos itu dikembalikan pada peruntukannya, untuk stabilisasi masalah sosial kemasyarakatan atau raskin yang memang betul-betul masyarakat butuhkan.

Menurut Ali, sekarang ini nomenkelatur bansos tidak hanya dalam bentuk belanja di anggaran Kementerian sosial, tapi ada juga di kementerian lain.

Menurut Ali, kalau melihat postur anggaran 2013, jumlah anggaran bansos nasional memang turun. Tetapi, 2014, nomenkelatur bansos masih muncul.

( vvn / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/07/190085/Belanja-Bansos-Menggelembung-Jelang-Pemilu

24 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penggunaan Dana Bansos Rp 1,3 Triliun Tak Jelas

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

BANDUNG, suaramerdeka.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa penggunaan Dana Bansos Rp 1,3 triliun sepanjang 2012 tidak jelas. Celakanya, penggunaan itu terkait erat dengan ritme politik sebuah daerah yakni bertepatan dengan hajatan Pilkada.

Demikian Anggota BPK, Ali Masykur Musa di sela-sela memberikan materi pada Kuliah Umum di Kampus Universitas Parahyangan Bandung, Senin (24/2). “Pada 2012, Dana Bansos mencapai Rp 1,3 triliun. Itu dicairkan tapi tidak disalurkan. Kalau tidak ketahuan BPK, berarti bisa masuk ke kantongnya masing-masing,” katanya.

Temuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, imbuhnya, menegaskan bahwa Bansos memang banyak disalahgunakan. Semakin terbukti, ujar Ali Masykur, karena sebanyak 315 kepala daerah sudah berurusan dengan aparat penegak hukum. Diantaranya karena tersangkut penggunaan kasus Bansos.

Menurut Capres Konvensi Partai Demokrat itu, berdasarkan temuan BPK pada tahun tersebut, anggaran Bansos secara nasional mencapai Rp 75,7 triliun. Jumlah sebanyak Rp 1,3 triliun, katanya, merupakan bagian dari jumlah dana Rp 9,3 triliun yang dibelanjakan tidak tepat sasaran.

Penjejakan BPK atas penggunaan Dana Bansos itu juga menunjukan bahwa kondisi tersebut cenderung berhubungan dengan ritme politik sebuah daerah. “Di mana ada kegiatan Pilkada, postur anggaran Bansos cenderung tinggi,” katanya.

Terkait dengan temuan tersebut, BPK meminta penggunaan dana tersebut dilakukan secara hati-hati terlebih dengan masuknya tahun politik yakni pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014.

BPK merekomendasikan agar kuantitas dan kualitas anggaran Bansos dikembalikan ke fungsinya di antaranya guna mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat yang rentan. “Bukan macam sekarang seperti sinterklas yang dibagi-bagi, tahunya masyarakat itu uang calon, atau bupati atau gubernur, padahal sesungguhnya uang rakyat,” katanya.

( Setiady Dwi / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/24/192299/Penggunaan-Dana-Bansos-Rp-13-Triliun-Tak-Jelas

24 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati DIY Telisik Skandal SP3 Korupsi Pupuk

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY serius memproses skandal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi pupuk subsidi tahun anggaran 2008 di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Pada Senin (24/2), tim penyelidik memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Salah satunya mantan pengacara tersangka Edi Sumarno, Susantio.

Ditemui di sela pemeriksaan, Susantio menyatakan meski statusnya sebagai penasihat hukum, tapi dirinya tidak pernah mendampingi tersangka secara langsung. Pada 2009, Edi mengganti susunan tim pengacara.

Setahun kemudian, tepatnya bulan Juni, muncul surat kematian atas nama tersangka. Mengacu surat itu, Kejati kemudian mengeluarkan SP3 pada 2012. Namun di kemudian hari diketahui bahwa tersangka Edi masih hidup. Sehingga pada Oktober 2013, Kejati membuka kembali penyidikan perkara tersebut.

“Saya sama sekali tidak tahu sama soal munculnya surat kematian palsu. Saat itu saya sudah tidak menjadi pengacaranya,” kata Susantio.

Sebelumnya pernah ada tudingan bahwa penerbitan surat kematian itu ada tudingan kaitannya dengan seorang pengacara. Namun anehnya, pengacara yang dimaksud sudah meninggal pada April 2010, sedangkan surat kematian palsu terbit pada Juni di tahun yang sama.

Kasus itu kemudian diselidiki oleh tim intern kejaksaan lantaran diduga ada keterlibatan orang dalam. Guna diketahui, saat SP3 itu diterbitkan, Kepala Kejati DIY dijabat oleh Ali Munthohar, sedangkan Kepala Seksi Penyidikan dijabat Dadang Darussalam.

Dari informasi yang dihimpun, tim kejaksaan telah memanggil 3 orang saksi dalam kasus skandal SP3 ini yakni Damanhuri (Kades Sinduadi yang saat itu menjabat), adik tersangka Edi, dan ketua RT lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan.

Di interen kejaksaan, penyidik telah memintai keterangan Dadang Darussalam yang kini bertugas di Kejaksaan Agung. “Keterangannya belum cukup, masih akan diperiksa lagi,” kata anggota penyidik yang enggan disebutkan namanya.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/24/192305/Kejati-DIY-Telisik-Skandal-SP3-Korupsi-Pupuk

24 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejari Dalami Dugaan Pungutan Sertifikat Prona

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

GROBOGAN, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi tengah mendalami dugaan pungutan pada program sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) Kabupaten Grobogan tahun 2014. Jaksa telah mendatangi sejumlah kelurahan untuk meminta data alokasi dan nominal uang yang disetor oleh masyarakat.

Hasilnya, diketahui setoran uang dari pemohon sertifikat pada perangkat desa tiap-tiap wilayah berbeda-beda nominalnya. Ada yang Rp 500 ribu, Rp 700 ribu dan bahkan ada yang mencapai Rp 1 juta. Padahal, semestinya biaya tersebut hanya digunakan untuk pengadaan patok tanah dan materai.

Lantaran prona merupakan program nasional dengan biaya APBN dan pemohon tidak dipungut biaya asalkan semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Melihat besarnya nominal uang yang disetor oleh pemohon, diduga bukanlah sukarela. Melainkan ada tarif yang telah ditetapkan oleh petugas.

“Tanda terima dari perangkat desa ke pemohon ada. Tapi kejelasan uang itu untuk apa saja, tidak ada. Hal ini lah yang sedang didalami,” kata Kajari Purwodadi Sinarta Sembiring, Senin (24/2).

Setelah barang bukti dirasa kuat, maka pendalaman selanjutnya akan difokuskan untuk mengetahui aliran uang setoran tersebut. Apakah ada pejabat dinas terkait atau ada pihak luar yang ikut menikmati uang rakyat tersebut.

Persoalan setoran uang prona ini sendiri sudah sejak lama menjadi kasak-kusuk di tingkat masyarakat. Bahkan pada Januari lalu, Komisi A DPRD Grobogan harus memanggil dan mempertemukan BPN dan warga desa di Kecamatan Gubug lantaran ada aduan pungutan.

Pada tahun ini Kantor Pertanahan Grobogan dijatah membuat 20 ribu sertifikat Prona. Di Grobogan masih ada  321.437 bidang tanah yang belum bersertifikat. Diharapkan pengurusannya rampung antara 15 hingga 20 tahun ke depan.

( Hanung Soekendro / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/02/24/192309/Kejari-Dalami-Dugaan-Pungutan-Sertifikat-Prona

24 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Dilaporkan ke Tipikor, Dugaan Penyelewengan Banpol Hanura

SUARA MERDEKA.com – Senin, 24 Februari 2014

UNGARAN, suaramerdeka.com – Sejumlah kader Partai Hanura Kabupaten Semarang mendatangi Unit Khusus Tindak Pidana Korupsi Polres Semarang untuk melaporkan adanya dugaan penyelewenangan dana bantuan partai politik (Banpol).

Pengurus PAC Partai Hanura Kecamatan Bandungan Is Suparmin menjelaskan, penyelewengan Banpol terjadi sejak 2010 hingga 2012. Besaran Banpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang per tahunnya Rp 52 juta. “Total yang sudah diterima Rp 177 juta. Dalam penggunaannya tidak sesuai, ini kami temukan dalam laporan pertanggungjawaban yang diserahkan di Kesbangpolinmas. Ada penggunaan dana yang dilaporkan tidak sesuai penggunaannya,” ujar Is Suparmin saat ditemui di Mapolres Semarang, Senin (24/2) siang.

Suparmin menyontohkan, dalam LPJ yang diserahkan ke Kesbangpolinmas disebutkan ada kegiatan pembekalan kader dan pendidikan politik. Tetapi, menurut dia, tidak ada kegiatan seperti yang dilaporkan oleh DPC kepada kader.

Bahkan dalam laporan lengkap yang disampaikan oleh Kesbangpol terdapat tandatangan pengurus PAC yang dipalsukan. “Kami juga telah melaporkan masalah ini ke DPP dan DPD Partai Hanura, tapi hingga saat ini belum ada tanggapan secara lisan dan tertulis,” jelasnya.

Suparmin bersama penggurus lain yang mengaku peduli dengan Partai Hanura menginginkan adanya tranparansi dalam pelaporan keuangan partai, terlebih dana bantuan partai politik ini bersumber dari APBD Kabupaten. “Dana ini sumbernya dari uang rakyat. Maka dari itu jika ada penyelewengan dana rakyat merupakan bagian dari korupsi. Maka dari itu kami melaporkan ke Polres Semarang untuk dapat ditindak lanjuti,” tandasnya.

Dalam laporan itu juga diserahkan beberapa dokumen-dokumen berupa lembaran yang memuat tandatangan palsu serta dokumen penunjang perihal pengucuran dana dan laporan bantuan parpol 2010-2012.

Laporan mereka pun diterima oleh Kepala Unit Khusus Tindak Pidana Korupsi Polres Semarang Iptu Sigit. “Dokumen sudah saya terima, tetapi masih ada kekurangan perlu dilampirkan adanya hasil audit akuntan publik,” kata Iptu Sigit.

( Muhammad Syukron / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/02/24/192298/Dilaporkan-ke-Tipikor-Dugaan-Penyelewengan-Banpol-Hanura

24 Februari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal

Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal

Kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia.

Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Mohamed El-Mouelhy, menuturkan siapa saja yang ingin mendapatkan lisensi itu harus membayar sejumlah uang ke MUI. Tak hanya membayar “donasi”, para pengusaha halal ini juga wajib membiayai perjalanan pejabat-pejabat MUI dan rombongan mereka ke Australia.

“Saya harus membayar semuanya mulai dari makan, pesawat, hotel, dan uang saku,” katanya kepada majalah Tempo di Melbourne awal Februari lalu. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)

Walaupun sudah membayari pelesiran para pejabat MUI, El-Mouelhy tetap tak mendapatkan lisensi halal. Ia juga mengaku tak pernah dikabari soal alasan MUI tak menerbitkan lisensi itu. Padahal sebelumnya ia adalah pemegang lisensi halal untuk produk yang diekspor ke Indonesia.

Tak hanya El-Mouelhy. Seperti dilansir majalah Tempo “Astaga Label Halal” yang terbit pekan ini, Manajer Operasi Al-Iman Islamic Society Amer Ahmed juga mengaku tak pernah mendapatkan kembali lisensi halal yang pernah dipegang oleh perusahaannya. Padahal, bersama El-Mouelhy, ia sudah urunan Aus$ 4.000 untuk membiayai petinggi MUI dan rombongan saat berkunjung ke Australia. (baca:Transaksi Mahal Label Halal)

Tudingan itu mengarah pada Ketua MUI Amidhan Shaberah. Apalagi salah satu pengusaha menunjukkan bukti-bukti transfer ke sejumlah rekening Ketua Majelis Ulama Indonesia. Besarnya bervariasi, ada Aus$ 3.000 ke rekening Amidhan di Commonwealth pada 27 maret 2013. Jumlah terbesar Aus$ 10 ribu atau sekitar Rp 105 juta. Uang itu diberikan agar MUI tak mencabut izin Australian Halal Food Services.

Amidhan membidangi urusan ekonomi dan sertifikasi halal di MUI. Bersama Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, tanda tangannya tercantum pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin jika perusahaan dianggap melanggar peraturan MUI.

Amidhan menyangkal menerima setoran. Menurut Amidhan, meski ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok bersama tiga orang lainnya. Di antaranya Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

AW | KARTIKA CHANDRA | BAGJA HIDAYAT

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/24/173556947/Ada-Petinggi-MUI-di-Balik-Patgulipat-Label-Halal

24 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Calo PNS Ditangkap – Korban Bayar Rp 45 Juta

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Februari 2014

KENDAL – Dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal ditangkap jajaran Polres Kendal. Mereka berurusan dengan polisi karena menjadi calo CPNS. Dua tersangka yakni M Ashari (38) yang bertugas di Dinas Kesehatan Kendal dan Yakobus Edi Priyatno (50) yang bekerja di staf Kecamatan Patebon. Sementara satu pelaku yang diduga juga turut menjadi komplotan tersangka, Agung Budi yang berdinas di Satpol PP Kendal masih dalam pengejaran petugas. Modus yang dilakukan tersangka dengan menjanjikan bisa membantu menjadi PNS.

Kapolres Kendal AKBP Harryo Sugihhartono mengatakan, terbongkarnya kasus penipuan setelah korban Haryono (48) melapor ke polisi. Kasus penipuan terjadi pada 2011. Ketika itu tersangka menyatakan bisa membantu anak korban menjadi PNS di Kendal asalkan mau menyerahkan uang Rp 45 juta. Korban yang tergiur janji tersangka, menyanggupi dan menyerahkan uang Rp 45 juta. Tersangka M Ashari bersama Agung Budi datang ke rumah korban dan menjanjikan anaknya bisa menjadi PNS.

Amankan Bukti

”Namun setelah dua tahun anak korban tidak menjadi PNS sesuai yang dijanjikan. Korban yang merasa tertipu melaporkan kasus itu ke polisi,” kata Harryo, kemarin. Kapolres menjelaskan, selain menangkap dua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu lembar kuitansi yang dibuat Agung Budi sebesar Rp 45 juta kepada Sri Rahayu binti Suparjan. Slain itu juga satu lembar kuitansi senilai Rp 50 juta dipegang M Ashari, serta satu lembar kuitansi Rp 40 juta dibuat Yakobus Edi Priyatno yang dipegang Ashari.

”Tersangka saat beraksi bersama pelaku lain memakai pakaian lengkap PNS. Hal itu untuk meyakinkan korbannya.” M Ashari menyatakan, tidak memiliki orang dalam yang mampu menjadikan PNS saat menjalankan aksinya. Dia mengaku hanya melakukan penipuan dan meyakinkan korban, jika dirinya bisa membantu memasukkan menjadi PNS. ”Uang hasil penipuan kami bagi tiga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Harryo menambahkan, pihaknya menduga korban tersangka calo CPNS tersebut banyak.  (H36-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/24/253481/Korban-Bayar-Rp-45-Juta

24 Februari 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

6.000 Baliho Caleg Rusak Wajah Kota

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Februari 2014

  • Melanggar Peraturan KPU No 15/2013

SEMARANG – Mendekati   Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, persaingan calon legislatif (caleg) semakin ketat. Persaingan merebutkan suara konstituen ini tak hanya di wilayah kampanye langsung ke daerah pemilihan (dapil), tapi juga persaingan dalam hal pencitraan dan pengenalan diri.

Salah satu metode yang jamak dilakukan adalah pemasangan gambar diri dalam bentuk baliho, sapanduk atau alat peraga kampanye lain di titik-titik strategis kota. Permasalahannya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan para caleg seakan tak lagi peduli dengan estetika wajah kota. Meski ketentuan pemasangan ATK telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 maupun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30A/2013, para caleg masih nekat memasang di titik larangan. Parahnya, beberapa APK itu terpasang di pohon-pohon dengan dipaku di batang pohon. ’’Selain melanggar aturan, baliho caleg ini juga merusak wajah kota. Kami sudah merekomendasikan soal penertiban, tapi belum ada tindak lanjut dari Pemkot,’’ kata Muhammad Ichwan, anggota Panwaslu Kota Semarang.

Dari data Panwaslu Kota Semarang, total ada 32 baliho dan 5.974 APK nonbaliho, yakni berupa spanduk, poster/banner maupun bendera yang dipasang di titik-titik larangan.  Satpol PP sendiri, sebagai aparat penegak perda, seakan tak punya taring untuk menertiban. Bahkan, ada beberapa caleg yang diduga memanfaatkan titik baliho aset Pemkot untuk berkampanye.

Anggota Panwaslu Kota Semarang lain, Muhammad Amin mengatakan, Kesbangpol sebagai penanggung jawab urusan politik Pemkot, berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran pemasangan APK yang telah dua kali disampaikan Panwaslu. ’’Data pelanggaran APK yang telah direkomendasikan Panwaslu ada 32 baliho dan  5.974 APK nonbaliho. Kini saatnya segera ditertibkan,’’ ujarnya.

Amin berharap Pemkot melibatkan parpol dan para caleg dalam penertiban ini. ’’Agar menjadi kegiatan bersama, kami harap Pemkot menyurati parpol dan caleg untuk dilibatkan dalam penertiban,’’ tuturnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sendiri telah menjadwalkan penertiban alias razia Alat Peraga Kampanye (APK) dua kali dalam Februari. Direncanakan, razia akan digelar pada 24 dan 28 Februari, dengan Satpol PP sebagai eksekutornya. Adapun penertiban pada Maret dijadwalkan tiga kali, namun tanggal pelaksanaannya belum ditentukan.(H71,H35-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/24/253570/6.000-Baliho-Caleg-Rusak-Wajah-Kota

24 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Mantan Anggota DPRD Ditangkap

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Februari 2014

  • Dua Tahun Buron

SRAGEN – Terpidana kasus korupsi dana purnabakti DPRD Sragen, Ashar Astika yang kabur saat akan dieksekusi kejaksaan Kamis 10 November 2011, akhirnya ditangkap. Mantan Ketua Komisi C itu ditangkap Tim Monitoring Centre Kejagung bekerjasama dengan aparat intel Kejari Bantul di sebuah rumah kos di Dukuh Tanjung, Bangunharjo, Sewon, Bantul. ‘’Pelaku dua tahun lebih kabur dan dalam pencarian,’’ tutur Kasi Pidsus Kejari Sragen Jasin Joko Pratomo SH, kemarin.

Terpidana AsharAstika (55), pukul 04.00 kemarin langsung dimasukkan ke LP Sragen. Dia adalah satu dari 14 anggota Panitia Anggaran DPRD yang menjadi terpidana kasus korupsi dana purnabakti Rp 2,25 miliar. Setelah vonis MA yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jateng turun, seharusnya dia menjalani pemidanaan satu tahun pidana, denda Rp 50 juta, serta mengganti kerugian negara Rp 43 juta subsider delapan bulan penjara. Namun sewaktu Ashar Astika diantar anaknya ke Kejari Sragen 10 November 2011 lalu, dia kabur. Sejak itu dia masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. Ashar Astika juga tidak muncul saat Lestariningsih (52), istrinya warga Banaran RT 03 RW 09, Sambungmacan, Sragen, meninggal selang beberapa hari sejak kepergiannya.

Naik Bus

Ashar Astika saat ditanya jaksa Jasin Joko Pratomo SH mengatakan, semula dia memang berniat menjalani panggilan Tim Eksekutor Kejari Sragen. Namun saat turun di depan Kantor Kejari Sragen pukul 07.30 pagi, teman-teman sesama terpidana anggota DPRD periode 1999 – 2004 yang akan dieksekusi, belum nampak hadir. Kebetulan di tepi jalan Raya Sukowati berhenti bus jurusan Sragen- Solo. Dia pun seketika terbersit keinginan untuk kabur dengan menumpang bus. ‘’Pelaku menumpang bus kearah Solo, kemudian kabur,’’ tutur Jasin Joko Pratomo.

Gatot Gunarto saat masih menjabat Kajari Sragen bersama tim jaksa eksekutor, pernah mendatangni rumah Ashar Astika dan ditemui Lestariningsih (kini sudah meninggal) istrinya, dan dua anaknya yaitu Lugra serta Alvin Winoto. Gatot mengimbau agar terpidana saat itu menyerahkan diri. Namun ditunggu dua tahun, pelaku tak kunjung menyerah. Sampai akhirnya pelaku tertangkap di sebuah rumah kos di Bantul, Sabtu (22/2) pukul 18.45. Terpidana yang dijemput tim jaksa setibanya di Sragen Minggu pagi langsung dijebloskan ke LP. (nin-26,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/24/253501/Mantan-Anggota-DPRD-Ditangkap

24 Februari 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Berkas Tersangka Pupuk Bersubsidi Dilimpahkan

SUARA MERDEKA – Senin, 24 Februari 2014

BLORA – Polres Blora menetapkan tiga tersangka pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi, yakni H Moh Iskun (51) warga Dusun Sendangsari, Desa Sedangmulyo, Kecamatan Ngawen Blora, yang merupakan pengecer pupuk resmi toko Barokah. Marni (42) Dukuh Cangkaan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Kunduran, Blora dan H Mualimin (42) Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Bojonergoro.

Berkas ketiga tersangka itu sudah di terima oleh Kejaksaan Negeri Blora dan segera dilakukan pengecekan terhadap berkas perkara tersebut.
“Berkas sudah dilimpahkan ke kami  dan akan diperiksa apakah sudah lengkap atau belum,” kata Kepala Kejari Blora Muchamad Djumali melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Dhian Yuli Prasetyo, kemarin.

Menurutnya, berkas tersebut displit menjadi dua berkas untuk tiga tersangka. Setelah berkas itu diperiksa, kalau masih ada kekurangan maka dikembalikan ke Polres untuk dilengkapi, sehingga perkara tersebut segera disidangkan. Dari berkas yang dikirimkan, lanjut Dhian, ketiga tersangka tidak ditahan dan barang bukti berupa 105 zak pupuk urea bersubsidi dan 45 zak ZA bersubsidi berada di Polres Blora. “Saat ini masih kami periksa sebab berkas kami terima baru tanggal 18 Februari 2014,” jelasnya. Dalam berkas itu disebutkan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap tangan petugas Resmob I Polres Blora karena truk mereka bermuatan pupuk bersubsidi. Setelah dihentikan dan diperiksa truk warna kuning S-8191-UA ditemukan pupuk urea bersubsidi dan ZA tidak dilengkapi dokumen resmi.

Truk itu dihentikan saat melints di jalur Blora-Cepu Km 5 tepatnya di depan Kecamatan Jepon, Blora pada 16 Januari 2014. Dalam berkas itu juga disebutkan pupuk tersebut merupakan milik H Mualimin warga Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pupuk itu dibeli dari seorang perantara Marni. Marni membeli pupuk itu dari tersangka lainnya H Moh Iskun pemilik Toko Barokah yang juga sebagai pengecer pupuk resmi.  (gie-45,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/24/253500/Berkas-Tersangka-Pupuk-Bersubsidi-Dilimpahkan

24 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: