KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejakti Segera Kirim Permohonan Penahanan Rina Iriani

SOLOPOS.COM – Selasa, 04 Februari 2014

Solopos.com, SEMARANG — Penahanan tersangka korupsi proyek pembangunan Griya Lawu Asri (GLA) yang juga mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, tinggal menunggu waktu. Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng segera mengirimkan surat permohonan penahanan Rina kepada Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, Kejakti Jateng secepatnya mengirimkan surat permohonan penahanan Rina kepada Kejakgung.

”Pak Masyhudi [Asisten Tindak Pidana Khusus Kejakti Jateng] menyatakan segera mengirimkan surat permohonan penahanan tersangka Rina kepada Kejagung,” kata Eko kepada wartawan setelah bertemu Masyhudi di Kantor Kejakti Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (4/2).

Sesuai prosedur, untuk melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi, penyidik kejaksaan perlu mendapatkan persetujuan dari Kejakgung. ”Penyidik Kejakti Jateng ternyata belum mengirimkan surat permohonan penahanan Rina kepada Kejakgung. Tapi tadi Pak Masyhudi menyatakan segera mengirimkan surat permohonan menahan Rina. Jadi penahanan Rina tinggal tunggu waktu saja,” ungkap Eko.

Kedatangan Eko ke Kantor Kejakti Jateng untuk menyerahkan surat KP2KKN Jateng yang mendesak kejaksaan melakukan penahanan kepada mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Pasalnya, Rina Iriani yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan rumah Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp18,4 miliar sampai sekarang belum ditahan.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/02/04/kasus-gla-kejakti-segera-kirim-permohonan-penahanan-rina-iriani-487104

4 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kejakti Tangkap dan Buka Identitas Mr. X

Suasana salah satu sudut perumahan sederhana Griya Lawu Asri di Desa Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, beberapa waktu lalu. Pembangunan perumahan ini terjerat permasalahan berupa antara lain korupsi yang menyeret nama Bupati Karanganyar Rina Iriani. (JIBI/SOLOPOS/Adib Muttaqin Asfar)

Suasana salah satu sudut perumahan sederhana Griya Lawu Asri di Desa Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, beberapa waktu lalu. Pembangunan perumahan ini terjerat permasalahan berupa antara lain korupsi yang menyeret nama Bupati Karanganyar Rina Iriani. (JIBI/SOLOPOS/Adib Muttaqin Asfar)
SOLOPOS.COM – Senin, 03 Februari 2014

Solopos.com, SEMARANG — Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng menangkap dan menahan seorang tersangka lain dalam kasus korupsi pembangunan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Sementara itu, Kejakti juga sedang mengebut berkas salah satu tersangka kasus GLA, Rina Iriani.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejakti Jateng, Masyhudi, mengatakan tersangka yang tertangkap itu adalah Mr. X yang ternyata adalah mantan General Manager Perum Perumnas Regional V Jateng, Sunardi. “Mr. X ternyata bernama Sunardi, mantan General Manager (GM) Perum Perumnas Regional V Jateng yang telah pensiun dan tinggal di Surabaya,” katanya di Semarang, Senin (3/2/2014).

Sunardi yang dijemput paksa penyidik Kejakti pada Rabu (29/1/2014) lalu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Kedungpane, Semarang. Keterlibatan Sunardi dalam korupsi GLA terungkap dari kesaksian mantan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Karanganyar, Handoko Mulyono.
Saat diperiksa sebagai saksi terdakwa mantan Ketua KSU Sejahtera 2006-2007, Fransika Riyana Sari, di Pengadilan Tipikor Semarang, Maret 2010 silam, Handoko menyebutkan adanya bukti pembayaran KSU kepada seorang pejabat Perum Perumnas Regional V Jateng berinsial Mr. X senilai Rp600 juta. ”Kami masih mengembangan penyidikan terhadap keterlibatan pejabat Kementerian Perumahan Rakyat [Kemenpera],” ujar Masyudi.

Sementara itu, Kejakti Jateng juga mengebut penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejakti Jateng, Masyhudi, mengatakan masih ada beberapa penambahan materi untuk penyempurnaan materi BAP.

“Kasus ini [korupsi Rina Iriani] prioritas, karena menjadi perhatian publik, sehingga harus segera diselesaikan [disidangkan],” katanya.
Setelah rampung dan dinyatakan P21, selanjutnya BAP dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dibuatkan rencana tuntutan. Selanjutnya, berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang guna disidangkan. “Target kami secepatnya BAP tersangka Rina rampung. Mudah-mudahan akhir bulan ini [Februari], sehingga bisa segera disidangkan,” tandas Mashudi.
Menurut dia, Kejakti telah menunjuk anggota tim JPU Kejakti yang akan menyidangkan Rina, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan rumah bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. ”Untuk nama-nama anggota tim JPU saya lupa,” imbuhnya.
Mengenai apakah mantan Bupati Karanganyar tersebut akan diperiksa lagi, Masyhudi, menyatakan belum ada rencana dari penyidik. Sebelumnya penyidik Kejakti telah memeriksa Rina sebanyak tiga kali, yakni pada pada Senin (23/12), Senin (30/12), dan Seni (8/1/2014). ”Penyidik belum mengagendakan pemeriksaan Rina,” ungkapnya.
Sumber : http://www.solopos.com/2014/02/03/kasus-gla-kejakti-tangkap-dan-buka-identitas-mr-x-486782

4 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Rina Masih Bebas, KP2KKN Menduga Ada Intervensi

KASUS GLA 

SOLOPOS. COM – Selasa, 04 Februari 2014

Solopos.com, SEMARANG — Masih bebasnya tersangka korupsi proyek pembangunan Griya Lawu Asri (GLA) yang juga mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, diduga disebabkan intervensi terhadap penanganan kasus ini.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, saat menyerahkan surat yang mendesak Kejakti Jateng menahan Rina Iriani. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kejakti Jateng dengan No. 01/SK/KP2KKN/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014. Dalam salinan surat yang dibagikan kepada wartawan, KP2KKN Jateng menyebutkan sikap kejaksaan yang tidak menahan tersangka Rina merupakan pelecehan salah satu asas hukum di mana semua orang sama di muka hukum.

Tidak ditahannya Rina, diduga karena ada upaya dari berbagai pihak, termasuk dari oknum internal kejaksaan yang berupaya mengintervensi penanganan kasus ini sejak awal. Untuk mencegah timbulnya persepsi negatif atau prasangka buruk masyarakat terhadap kinerja Kejakti Jateng dalam penanganan korupsi, maka harus dilakukan langkah penahanan Rina.

KP2KKN Jateng mengancam akan melakukan gugatan hukum pra peradikan kepada Kepala Kejakti Jateng, bila sampai jangka waktu 14 hari ke depan belum juga dilakukan penahanan terhadap tersangka Rina. ”Langkah kami mengirim surat ini sebagai bentuk kepedulian dan kontrol masyarakat guna mendapatkan pelayanan hukum secara benar dan adil,” ujar Eko.

Mengenai alasan Kejakti Jateng tidak menahan Rina, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejakti Jateng, Masyhudi sebelumnya mengungkapkan karena bersikap yang bersangkutan kooperatif. ”Tersangka Rina selalu ada [datang] bila diperiksa kapan pun, sehingga belum perlu ditahan,” kata Masyhudi.

Masyhudi juga tidak merasa khawatir Rina akan menghilangkan barang bukti kasus korupsi atau mengulangi perbuatan lagi. Tersangka Rina, juga tidak mungkin melarikan diri ke luar negeri, karena Kejakti Jateng sudah melakukan cegah dan tangkal ke Kantor Imigrasi.

Sumber : http://www.solopos.com/2014/02/04/kasus-gla-rina-masih-bebas-kp2kkn-menduga-ada-intervensi-487105

4 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Soal Rina Iriani, Kejati Dituding Diintervensi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 04 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Bupati karanganyar Rina Iriani yang telah ditetapkan sebagai terksangka korupsi sejak November 2013 lalu, belum ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Semula, penyidik beralasan karena Rina berlaku kooperatif dan selalu memenuhi panggilan jaksa.

Kejati menilai penahanan terhadap Rina belum perlu. Disamping itu, Rina juga dinilai tidak mungkin melarikan diri, karena telah menyerahkan paspornya ke Kantor Imigrasi setempat. Namun Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Kejati justru tidak menegakkan hukum.

Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto menyebut Kejati membedakan perlakuan antara Rina dengan tersangka kasus yang sama, mantan pejabat Perumnas, Sunardi. Rina tak kunjung ditahan meski berkali-kali diperiksa. Sementara Sunardi, pekan lalu datang sebagai saksi, diperiksa, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan.

“Kok Rina tidak diperlakukan begitu. Padahal hukum berlaku sama untuk semua orang. Rina justru malah pernah mangkir dan malah meminta diperiksa di rumahnya saat masih saksi,” beber Eko Haryanto.

“Istimewa sekali Rina ini. Sejak awal kami sudah menduga bahwa ada intervensi terhadap Kejati dalam penanganan kasus Rina ini,” tandas Eko.

KP2KKN melayangkan surat ke Kejati Jateng, meminta Kejati segera menahan Rina Iriani. Surat bernomor 01/SK/KP2KKN/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 itu diterima oleh Kejati, mellaui Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi.

Menurut Eko, Masyhudi mengatakan pihaknya segera mengirimkan surat permohonan penahanan Rina kepada Kejaksaan Agung. “Terlebih lagi ini. Kenapa tidak dari dulu diajukan? Kenapa untuk tersangka Sunardi kemarin bisa langsung ditahan tanpa surat ke Kejaksaan Agung. Ini jelas Rina diistimewakan,” lanjut Eko.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni mengatakan pihaknya belum bisa menanggapi surat KP2KKN. “Pak Kajati sedang di Pekalongan, ada kunjungan Presiden RI. Jadi belum bisa menanggapi,” kata Eko.

Rina tersangkut korupsi dana subsidi perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2007. Saat itu Kemenpera mengucurkan dana Rp 35 miliar ke Koperasi Serba Usaha Sejahtera.

Diduga, Rina berperan merekomendasikan koperasi itu sebagai lembaga keuangan non bank yang layak menyalurkan subsidi. Dana subsidi digunakan untuk pembangunan perumahan sederhana di Griya Lawu Asri, Dukuh Jeruksawit Gondanglegi, Karanganyar. Selain itu untuk rehabilitasi rumah sederhana yang lokasinya di seluruh Karanganyar.

Sasaran subsidi itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sebanyak Rp 18,4 miliar tidak sampai ke sasaran. Rina sendiri disangka menerima Rp 11,1 miliar untuk keperluan pemenangannya dalam Pilkada Karanganyar 2008, serta untuk keperluan pribadinya.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/04/189778

4 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Denda Rp 2,5 T Dicicil

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01  Februari 2014

  • Kasus Pajak Asian Agri Group

JAKARTA – Asian Agri Group (AAG) akan membayar denda yang diputuskan melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 2,5 triliun dalam kasus penggelapan pajak.

Hal itu menyusul keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku eksekutor yang akan merampas aset-aset AAG untuk dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara jika pada 1 Februari 2014 menolak membayar denda. Kendati demikian, AAG membayar denda tersebut dengan mencicil setiap bulan hingga Oktober 2014.

Padahal, merujuk pada Pasal 273 KUHAP, denda harus dibayar seketika lunas atau tidak dapat diangsur. Apabila tidak dapat melunasi segera, maka aset yang dimiliki dirampas untuk negara.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, pihaknya membolehkan AAG membayar denda dengan cara mengangsur dan tidak merampas aset-aset perusahaan itu. Alasannya, demi keberlangsungan perusahaan yang mempunyai 25 ribu karyawan dan 14 ribu petani plasma itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN berkomitmen mengelola aset AAG jika menolak melunasi denda tersebut. Basrief menyatakan, sudah berkomunikasi dengan pihak AAG untuk membahas mekanisme pembayaran denda, sesuai dengan putusan MA. “Setelah 9 Januari, Asian Agri mendatangi saya dan melakukan pembicaraan.

Mereka sanggup membayar. Tentu saya sambut dengan baik, karena dalam kaitan itu tentu realisasinya membayar denda Rp 2,5 triliun lebih,” jelas Basrief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Kamis (30/1). Menurut dia, AAG tidak bisa membayar tunai denda itu secara sekaligus karena nominalnya besar. Jaksa eksekutor menerima alasan tersebut demi keberlangsungan perusahaan.

Menurut Basrief, penegakan hukum tak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatannya, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit. Jadi, perusahaan tidak terganggu dan negara mendapat pembayaran denda itu. Dia juga mengungkapkan, AAG telah mengangsur denda Rp 719 miliar pada 28 Januari 2014.

Lebihi Kewenangan

Kemudian, AAG akan mengangsur Rp 200 miliar per bulan selama sembilan bulan atau hingga Oktober 2014. Angsuran pertama sudah disetorkan ke rekening Kejaksaan Agung. Basrief tidak menjelaskan detail landasan hukum denda dapat diangsur. “Landasan hukumnya KUHAP,” ujarnya singkat.

Sementara itu, AAG masih ragu-ragu untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA terhadap terpidana mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, yang membebankan denda kepada perusahaan, AAG. Padahal Suwir Laut diadili sebagai pribadi, bukan mewakili perusahaan dan AAG belum pernah diproses hukum atau diadili.

Pengacara AAG Yusril Ihza Mahendra mengungungkapkan, keputusan kasasi MA tersebut janggal dan melebihi kewenangan. Sebab, MA mengadili kasus pajak dengan memutuskan denda dibebankan kepada AAG dalam perkara pidana dengan terdakwa Suwir Laut, serta menghukum AAG yang belum pernah diadili sebagai korporasi.

Yusril mempertanyakan penghitungan denda pajak dalam putusan denda terhadap Suwir Laut yang dibebankan kepada kliennya. “Angka itu dari mana perhitungannya,” ujar Yusril. Ia menjelaskan, pihaknya masih mempertimbangkan upaya hukum luar biasa, PK.

Mengingat, putusan kasasi hanya bisa dibatalkan oleh PK. Kendati demikian, dia menegaskan, AAG tidak bisa mengajukan PK atas putusan kasasi dengan terpidana Suwir Laut. Sebab, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana, keluarga, atau jaksa penuntut umum. Untuk sementara, Yusril menyarankan kliennya mematuhi putusan pengadilan karena telah bersifat mengikat, final, dan berkekuatan hukum tetap.

“Seperti yang diungkapkan Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), benar atau salah, suka atau tidak suka, putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Kalau ada kekeliruan, hanya bisa dibatalkan oleh keputusan baru.”(K24-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251052/Denda-Rp-25-T-Dicicil

4 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ibas Layak Diperiksa

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014
  • Anas: SBY Bisa Antar ke KPK
image

JAKARTA- Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas layak diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Anas berpendapat, Ibas layak diperiksa karena ketika Kongres Partai Demokrat berlangsung pada 2010, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bertindak sebagai ketua steering committee (SC) atau ketua panitia pengarah.

”Jika saya ditanya apakah Mas Ibas layak dimintai keterangan oleh KPK, menurut saya layak,” ujarnya usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (29/1).

Anas menjelaskan, Ibas mengetahui perihal pelaksanaan kongres yang ditengarai bernoda politik uang. Ibas juga merupakan tim sukses calon ketua umum Partai Demokrat. Selain menyebut Ibas, Anas juga kembali menyinggung nama SBY.

”Memanggil seseorang sebagai saksi itu kewenangan KPK. Tetapi, selalu ada alternatif. Alternatif pertama, bisa saja Pak SBY mengantar Ibas ke sini (KPK) untuk dimintai kesaksian atau keterangannya. Alternatif kedua, bisa juga KPK memeriksa Mas Ibas, misalnya di Istana,” ujarnya.

Terkait pemeriksaannya selama tujuh jam sebagai tersangka, Anas mengatakan, intinya adalah pendalaman lebih jauh atas penyidikan pekan lalu. ”Pendalaman itu misalnya, bagaimana soal kongres, bagaimana soal pertanggungjawaban kongres, steering committee- nya.”

Berbeda dari sebelumnya, kemarin pengacara senior Adnan Buyung Nasution bersedia mendampingi Anas. ”Kalau diperiksa untuk (kasus) Hambalang, kami siap mendampingi dan bekerja sama,” ujar Buyung ketika tentang alasannya mau mendampingi Anas. Meski demikian, dia masih mempermasalahkan soal ”proyek- proyek lain” yang disangkakan kepada kliennya.

Setidaknya ada penerimaan dari dua proyek lain selain Hambalang yang disangkakan kepada Anas. Proyek itu adalah pengadaan vaksin di Jawa Barat dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jawa Timur.

Tudingan Nazar

Di sisi lain, mantan bendahara umum Demokrat Nazaruddin kembali bernyanyi. Kali ini yang jadi sasaran Nazar adalah mantan koleganya, Anas Urbaningrum. Nazar menyebut, Anas punya uang Rp 2 triliun yang disimpan di Singapura.

”Kata Nazar memang benar uang itu ada. Nazar dan staf Anas, M Rahmat, ikut membantu menyimpan di Singapura,” ujar kuasa hukum Nazar, Elza Syarief di gedung KPK. Elza menjelaskan, uang yang disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta itu menurut rencana akan digunakan untuk modal pencapresan Anas.

Uang tersebut dikumpulkan Anas dan Nazar dari hasil memainkan berbagai proyek. Antara lain proyek yang kini disangkakan KPK terhadap Anas, yakni pengadaan vaksin di Jabar dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jatim. Ketika dikonfirmasi, Anas membantah. Menurut dia, Nazar menyebarkan berita bohong. ”Itu berita bohong, uang dari mana itu,” ucapnya.

Dia juga menyangkal tudingan Nazar yang menyebutnya mempunyai tambang batu bara di Kalimantan sebagai sumber modal untuk nyapres. ”Ah, ada-ada saja. Emang siapa yang mau nyapres,” ucapnya. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Penyidik telah melebarkan penyelidikan ke tubuh Partai Demokrat.

Salah satu yang menjadi fokus penyelidikan adalah Kongres PD di Bandung pada 2010. Terkait hal itu, KPK telah memanggil sejumlah petinggi Demokrat, antara lain Marzuki Alie, TB Silalahi, Jhonny Allen Marbun, Benny Kabur Harman, Saan Mustopa, I Gede Pasek Suardika, Michael Wattimena, Sutan Bhatoegana, Max Sopacua, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, dan Ignatius Mulyono. (J13,dtc-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250943/Ibas-Layak-Diperiksa

4 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koalisi LSM Ancam Laporkan Bawaslu ke DKPP

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

JAKARTA – Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) bersama Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) akan mengadukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu dilakukan jika Ba­waslu tetap mencairkan uang ne­gara untuk membiayai saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS). Hal tersebut disampaikan KMPD dalam acara di Sekre­tariat Prodem, Jakarta, Kamis (30/1).

“KMPD dan Prodem menolak tegas rencana pembiayaan saksi partai politik sengan uang negara atas dalil apa pun. Kami akan menempuh langkah hukum melalui pengujian peraturan yang dijadikan dasar pengucuran dana tersebut. Kami juga mengadukan Bawaslu sebagai pengelola dana saksi kepada DKPP,” kata Di­rektur Sigma Said Salahuddin saat membacakan pernyataan sikap.

Deklarasi itu ditandatangani tokoh-tokoh LSM yang terga­bung dalam KMPD yaitu Se­bastian Salang (Formappi), Jeirry Sumampow (Komite Pe­milih Indonesia), Said Sala­hudin (Sig­ma), Girindra San­dino (KIPP Indonesia), Ray Rangkuti (Lima Indonesia) dan Firman Tendry (Prodem).

Menurut KMPD, di tengah keterbatasan anggaran negara dan tengah dilanda bencana, maka langkah Bawaslu tersebut sangat disayangkan. Dan KMPD akan terus mengkritisi segala produk hukum atau peraturan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi, dan mengusik rasa keadilan masyarakat.

Hancurkan Parpol

Sebastian Salang menilai kebijakan itu bisa menjerat parpol. Hal ini terkait dengan sulitnya pertanggungjawaban ke­uangan parpol. Langkah itu juga melawan UU Pemilu.

“Ini bisa jadi jebakan. Mung­kin skenarionya partai-partai bersalah semua, maka akan ada permaafan nasional. Permaafan ini nantinya akan membelenggu partai di hadapan penguasa,” kata Salang.

Said Salahuddin menilai potensi masalah dana saksi parpol tampak dari tidak adanya pihak-pihak yang berani mengaku bah­wa dialah yang mengusulkan rencana tersebut.

“Yang ada saat ini kan se­mua­nya saling tuding. Pe­me­rintah mengatakan ini usulan Bawaslu, lalu Bawaslu mengatakan usulan ini dari pemerintah. Ini pertanda tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab,” ujar Said.

Anggota Bawaslu Nasrullah menegaskan bahwa anggaran untuk dana saksi dalam Pemilu 2014 belum final. Perlu ada komitmen antarpartai politik dan harus diselesaikan melalui parlemen.

“Kedua, harus ada payung hukum dalam bentuk peraturan presiden,” jelas Nasrullah. (F4,viva-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251123/Koalisi-LSM-Ancam-Laporkan-Bawaslu-ke-DKPP

4 Februari 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Wonosobo Disidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

  • Kasus Asuransi Fiktif

SEMARANG – Mantan Ke­tua DPRD Wonosobo, Idham Cholied dihadapkan ke meja hijau Pengadilan Tipikor Sema­rang. Dia diduga terlibat korupsi dana asuransi kesehatan, tali asih purna bakti DPRD Wonosobo 2004.

Dia diduga menganggarkan, menyetujui, dan merealisasikan bantuan biaya tali asih dana purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Hal itu diduga dilakukannya saat menjabat Ketua DPRD Wono­sobo periode 1999-2004.

“Terdakwa mengajukan usulan belanja sebesar Rp 2,25 miliar untuk dimasukkan ke Raperda APBD 2004,” kata jaksa Anto Widi membacakan dakwaan da­lam sidang di Pengadilan Tipi­kor Semarang, Kamsi (30/1).

Perbuatan Idham bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabu­paten Wonosobo Nomor 12 T­a­hun 2001 tentang Pokok-Pokok Pe­­ng­­elolaan Keuang­­­an Daerah. Idham juga di­duga me­nunjuk­­ dan membuat per­janji­an ker­­­ja sama dengan ­pihak ketiga, yakni Asuransi Jiwa ber­sama Bumi Putera 1912 dan PT Allianz Life Indonesia.

Meninggal

Menurut jaksa, penunjukkan PT Allianz itu menyalahi Kepu­tusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelak­sa­naan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembayaran premi asuransi kepada PT Allianz Life Indonesia dilakukan Idham ber­sama mantan Wakil Ketua DPRD Wonosobo Supomo, Budi San­toso, dan Mustofa Afifi. Ketiga orang itu diketahui sudah me­ninggal dunia.

Premi dibayarkan untuk dibayarkan untuk asuransi kesehatan, dana tali asih, dan purna bakti. Di akhir masa jabatan, 45 anggota DPRD menerima pencairan klaim asuransi, masing-masing sekitar Rp 80 juta. Padahal, klaim asuransi yang preminya dibayar dengan APBD itu seharusnya kembali ke kas daerah.

Idham terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Atas dakwaan tersebut, Idham di­dam­pingi penasihat hu­kumnya tidak mengajukan keberatan. Hakim lantas me­merintahkan si­dang dilanjutkan de­ngan pe­me­riksa­an saksi dan bukti pa­da­ pekan depan. (H89-71)

Sumber :   http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251125/Mantan-Ketua-DPRD-Wonosobo-Disidang-

4 Februari 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Pejabat Pemprov Diminta Serahkan Gratifikasi

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014
image

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan empat barang ke Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). Hal itu sebagai bentuk komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Dia mengharapkan pejabat di Pemprov Jateng meniru langkahnya untuk menolak pemberian barang bernilai mahal dari pihak lain.

Adapun empat barang yang diserahkan ke KPK itu, yakni piagam yang di dalamnya terdapat ornamen berupa emas 24 karat seberat 10 gram, radio kayu senilai Rp1,5 juta, dan jaket Harley Davidson.

Ganjar menyatakan, dirinya tidak menuding empat barang yang diterimanya sebagai modus untuk kepentingan tertentu. Namun, sebagai kepala daerah, kata dia, berkewajiban untuk menyerahkan barang pemberian itu ke KPK untuk diteliti.

“Saya tidak ingin yang ngasih saya tersinggung. Bukan berarti saya menilai pemberian itu suap atau apa, hanya saja karena itu nilainya mahal maka saya merasa wajib menanyakan ke KPK,” katanya, Jumat (31/1).

Profesional

Setelah ini, Ganjar meminta siapa pun, baik pejabat di Pemprov, pengusaha atau instansi tidak lagi memberinya barang bernilai mahal dengan alasan apa pun. Pejabat Pemprov diharapkan meniru langkahnya. “Saya sampaikan teman-teman yang mendapat, agar mengembalikan. Nanti, pada Lebaran juga, parsel-parsel itu tidak usah,” katanya.

Dengan demikian, hubungan yang tercipta antara bawahan dan atasan atau pejabat dengan klien pemerintah, seluruhnya bersifat profesional. Tidak ada lagi rasa sungkan menolak permintaan pihak luar karena sebelumnya pernah menerima hadiah.

“Jadi kerjanya enak, tidak ada pengaruh mempengaruhi. Kalau ada pejabat datang ya tidak usah sibuk, penyambutan sekadarnya saja,” tegasnya.

Menurut Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Suprapdiono, penyerahan barang itu diberikan oleh staf Ganjar kepada KPK pada 23 Januari. “Untuk piagam dengan emas itu termasuk modus baru gratifikasi,” kata Giri.

Selain itu, satu barang lainnya yang diserahkan oleh Ganjar ialah satu set alat kosmetik yang diterima istrinya dari seseorang. Dia mengatakan, barang-barang itu akan dikaji apakah termasuk gratifikasi atau tidak. “Nanti, kami kaji lagi dan kami teliti lagi. Waktunya selama 30 hari kerja,” ujar Giri.(H68,J17,J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251126/Pejabat-Pemprov-Diminta-Serahkan-Gratifikasi

4 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus Bansos 2010-2011: Penyidikan Diminta Tidak Berhenti pada Tiga Tersangka

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah diminta tidak berhenti pada tiga tersangka dalam penyidikan kasus dana bantuan sosial pada 2010 dan 2011.

Sebab, sejumlah aktor in­telektual diduga masih melenggang, baik di lingkungan Pem­prov maupun DPRD Jateng.

Sebagai upaya pengungkapan lebih lanjut, sejumlah pihak yang patut dimintai keterangan, di antaranya gubernur Jateng, sekretaris daerah, dan kepala Biro Keuangan yang menjabat pada saat kasus dugaan korupsi terjadi.

“Gubernur sebagai penandatangan SK bansos dan hibah. Sekda juga seharusnya tahu karena dia penanggung jawab penyaluran bansos, sedangkan Biro Keuangan yang mempro­ses dan menyalurkan bansos,” kata Sekretaris KP2KKN Ja­teng Eko Haryanto.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD Jateng diduga kuat me­ngetahui penyimpangan penyaluran. Menurut Eko, jalur permohonan dana bansos ada dua, yakni melalui eksekutif dan legislatif. Jika Kejati serius ingin memberantas mafia bansos, menurut Eko, penyidikan tidak bisa berhenti hanya pada tiga tersangka.

Dari penelusuran Suara Mer­deka, Biro Keuangan adalah pengendali penyaluran bansos pada 2011. Adapun Biro Bina Sosial, Bina Mental maupun SKPD penyalur sebagai pengolah data administrasi. Persetu­ju­an pencairan dana ada di Biro Keuangan.

Missing Link

Sementara itu, sejumlah kasus bansos di daerah yang melibatkan anggota DPRD Jateng menjadi bukti adanya koneksi kuat antara bansos dan para wakil rakyat.

“Ada missing link jika hanya Biro Bina Sosial dan Mental yang kena. Sebab yang lebih mengetahui aliran dana masih ada lagi,” kata Eko.

Dalam kasus dugaan penyimpangan dana bansos, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto, ketua Tim Verifi­ka­si Ban­sos Joko Suyanto. Selain itu, penyidik juga menetapkan tersangka dugaan korupsi bantuan sosial kependidikan pada 2010, yakni Muhamad Yusuf, mantan kepala Biro Bina Mental dan Keagamaan Setda Jateng.

Joko Mardiyanto dinilai ber­tanggung jawab pada penyimpangan dana bantuan sosial ke­masyarakatan pada 2011 ketika menjabat Kepala Biro Bina Sosial.

Baik Bansos 2010 dan 2011 diduga disimpangkan dengan modus proposal fiktif dan pemotongan dana setelah cair.

Gubernur Ganjar Pranowo meminta Kejati menelusuri mafia bansos sampai ke akar-akarnya.

“Ditelurusi saja se­mua. Apakah tersangka bertambah atau tidak, serahkan pada kejaksaan saja,” katanya.

Menurutnya, dana bansos sebenarnya tidak salah. Malah sangat dibutuhkan masyarakat untuk percepatan pembangunan di daerah. Namun, banyaknya penyimpangan menjadikan bansos berkesan negatif. Untuk bansos APBD Jateng 2014, Ganjar telah memerintahkan pengetatan verifikasi. Mulai 2012, penyaluran bansos menggunakan sistem by name, by address.

“Proposal harus sudah masuk maksimal 30 Januari, jadi kami punya waktu banyak untuk veri­fikasi. Yang tidak jelas dan fiktif akan konangan,” katanya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono menyatakan, Joko Mardiyanto baru akan dinonaktifkan setelah resmi menjadi terdakwa. Sebagai PNS, dia akan mendapat advokasi dari Korpri.

“Kami punya wadah Korpri, akan diberikan advokasi sebagai bentuk kepedulian dan asas praduga tak bersalah,’’ katanya. (H68,J17)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251128/Penyidikan-Diminta-Tidak-Berhenti-pada-Tiga-Tersangka

4 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: