KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Elite Parpol Mesti Memberi Kesempatan Tunas Baru Tampil

KORAN JAKARTA – Jum’at, 14 Februari 2014

Foto: ILUSTRASI

JAKARTA – Partai politik (parpol) jangan menutup kesempatan figur baru, terutama yang tidak terlibat dosa masa lalu, untuk menjadi calon presiden (capres) pada 2014. Semakin banyak figur baru dan muda yang menjadi pemimpin, Indonesia akan bebas dari kebijakan korup yang berkelanjutan serta keluar dari jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Untuk itu, pendiri dan elite parpol harus memosisikan diri seperti batang pohon yang memberikan kesempatan kepada tunas-tunasnya berkembang. Lagi pula, batang pohon akan semakin besar apabila tunas dan rantingnya subur. Sebaliknya, apabila pendiri dan elite parpol atau batang pohon mau berkuasa sendiri, perlahan-lahan pohon akan mati.

Menurut Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, harapan pada calon pemimpin baru dan muda itu bukan berarti menutup kesempatan bagi parpol yang pernah bermasalah di masa lalu. “Asalkan parpol tersebut memberikan kesempatan kepada tunas baru yang yang jujur, tegas, dan berani, maka akan muncul pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju,” katanya di Jakarta, Kamis (13/2).

Dia menambahkan jika parpol membiarkan kader potensialnya tumbuh, parpol itu akan semakin besar. Itu sebabnya parpol peserta pemilu harus banyak memberikan alternatif capres muda sehingga peluang ke arah perubahan yang lebih baik segera tercapai. “Intinya adalah pemimpin yang dicintai rakyat pasti akan bisa memberantas kebijakan korup dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kroni dan dirinya sendiri.”

Beberapa calon pemimpin baru yang belum terkontaminasi dosa masa lalu yang bisa diberikan kesempatan adalah Pramono Edhie Wibowo, Joko Widodo, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama. “Semakin banyak calon muda yang tidak masuk perangkap dosa masa lalu, semakin besar peluang untuk memperbaiki negeri ini,” kata Ray.

Menurut Ray, regenerasi pemimpin merupakan satu-satunya jalan bagi Indonesia keluar dari kebijakan korupsi yang berkelanjutan. Mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membersihkan korupsi sendirian merupakan hal yang mustahil. Padahal, kalau bisa lepas dari estafet kejahatan, Indonesia bisa lepas dari estafet kemiskinan.

Indonesia juga tidak lagi bergantung pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. “Dengan kondisi seperti itu, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berkualitas, terjadi pemerataan kesejahteraan, dan tidak lagi terbentuk oligarki kekayaan nasional,” pungkas Ray.

Sebelumnya, peneliti Indonesian Budgeting Center (IBC), Roy Salam, mengungkapkan pada kondisi yang mengkhawatirkan ini, Indonesia memerlukan pemimpin yang jujur, tegas, dan berani agar menjadi negara yang lebih kaya daripada sekarang. “Kondisi negara yang mengarah pada terjadinya pelemahan diri sendiri ini mesti segera diakhiri oleh figur pimpinan nasional yang jujur, tegas, dan berani,” kata Roy (Koran Jakarta, Kamis 13/2).

Roy menegaskan figur pemimpin yang jujur, tegas, dan berani itu penting karena sumber dari keterpurukan Indonesia, selama ini, hanya berasal dari tidak lebih dari 10 pejabat korup yang dibantu oleh kroninya. Namun, karena sudah berlangsung lama, 250 juta rakyat Indonesia harus menanggung akibatnya.

Habis untuk Utang
Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, menambahkan korupsi kebijakan yang dilakukan oleh segelintir pejabat berserta kroninya sejak masa lalu telah membuat perekonomian Indonesia keropos. Terbukti, setiap tahun, pemerintah masih menghadapi masalah dalam pengelolaan anggaran sekalipun pendapatan dari pajak rakyat selalu meningkat.

“Ini terjadi karena APBN habis untuk menutupi utang orang kaya melalui pos anggaran yang ditutup-tutupi, yakni pos pembayaran bunga obligasi rekap eks pengemplang BLBI,” katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, Eko berharap pada pemimpin baru yang berani, jujur, dan tegas untuk membersihkan benalu-benalu ekonomi tersebut. Melalui pemimpin baru tersebut, sistem ekonomi menetes ke bawah (trickle down economy), tapi banjir di atas akan diganti dengan sistem pembangunan dari bawah ke atas.

Selain itu, kegiatan pembangunan yang tidak produktif, seperti properti, harus digantikan dengan sektor produktif, yakni pembangunan pertanian guna terciptanya kemandirian pangan. “Apabila produktivitas pangan kita melimpah, maka pendapatan negara bertambah sehingga impor pangan bisa dihapus, utang BLBI dihapus, kemandirian energi bisa hapus subsidi BBM,” Eko memaparkan.

Eko menegaskan apabila Indonesia memunyai fondasi ekonomi yang kuat, terbayangkan betapa besar kemakmuran rakyat yang bisa dicapai dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. “Inilah pentingnya pemimpin jujur, tegas, dan berani sebab pemimpin yang dicintai rakyat pasti bisa memberantas kebijakan korup dan pasti bekerja untuk rakyat, bukan untuk kroni dan dirinya.” nsf/ags/eko/AR-2

Sumber : http://koran-jakarta.com/?5770-elite-parpol-mesti-memberi-kesempatan-tunas-baru-tampil

17 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Demak Diringkus

SUARA MERDEKA.om – Senin, 17 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Buronan, mantan Bupati Demak, Endang Setyaningdyah berhasil ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama tim Kejaksaan Negeri Demak, Minggu (16/2).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, Endang berhasil diringkus di JL S Parman No 70, Semarang, pukul 14.40.

Untung mengatakan, Endang dieksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutusakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi uang bantuan desa Pemkab Demak sebesar Rp 2,1 milyar secara bersama-sama.

“Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,” ujar Untung.

( Nurokhman / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/17/191323/Mantan-Bupati-Demak-Diringkus

17 Februari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Korupsi Asuransi Fiktif Wonosobo, Mantan Legistlator Diperiksa

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Lima mantan anggota DPRD Wonosobo periode 1999-2004, diperiksa sebagai saksi perkara korupsi asuransi fiktif anggota DPRD Wonosobo tahun 2004. Saksi Sutirto, Sudirman, Mochamad Fathurrochman, Imam Supangkat, dan Dedeh Handayani banyak mengaku lupa di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

“Kami lupa, karena kejadiannya sudah lama,” kata Mochamad Fathurrochman, mantan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Suyadi dalam sidang Selasa (11/2).

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan saksi saat penyidikan. Dikatakan Fathurrocman dalam berita acara, asuransi kesehatan, tali asih purna bakti tahun 2004 itu diawali inisiatif legislatif dan eksekturif. Lalu diajukan ke paripurna, ditanggapi fraksi dan masuk pebahasan komisi dan panitia anggaran.

“Tapi pos asuransi tidak disebut secara spesifik, penyebutannya apa saya lupa. Karena sudah terlalu lama,” lanjut Fathurrochman yang masuk dalam panitia anggaran.

Saksi Imam Supangkat tak banyak ingat. Ia mendengar ada pembahasan asuransi di Komisi C. “Tapi apa ada pembahasan di panitia anggaran saya tidak ingat. Saya sudah lupa,” kata Imam.

Begitupun tiga saksi lain, mereka tak banyak memberi keterangan dengan alasan lupa. Kelima mantan legislator itu bersaksi untuk terdakwa Idham Cholied, mantan Ketua DPRD Wonosobo 1999-2004.

Menanggapi keterangan pasa saksi, Idham heran. “Bagaimana bisa lupa. Sebelum dibahas dan diputuskan anggarannya, mereka sudah melakukan kunjungan,” kata Idham dari kursi terdakwa.

Majelis hakim mengorek ihwal inisiatif bersama antara legislatif dan eksekutif terkait asuransi. “Kok bisa, pihak eksekutif memikirkan legislatif yang demikian banyak. Apa mungkin sebelum pembahasan, ada pertemuan antara pimpinan dewan dengan pimpinan eksekutif dulu. Pertemuan untuk mendorong eksekutif mengusulkan asuransi?” tanya Hakim Anggota Kalimatul Jumro. Fathurrachman membenarkan adanya pertemuan itu.

Korupsi ini diduga dilakukan melalui penetapan anggaran asuransi secara terselubung dalam APBD 2002, 2003 dan 2004.

Idham Cholied bersama pimpinan dewan lain diduga menyetujui penganggaran dana purna bhakti, asuransi kesehatan dan tali asih bagi 45 anggota dewan. Masing -masing menerima Rp 80 jutaan. Idham Cholied diduga menunjuk dan membuat perjanjian kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 dan PT Alianz Life Indonesia.

Hal itu dilakukan bersama Supomo (mantan wakil Ketua DPRD Wonosobo), Budi Santoso dan Mustofa Afifi. Ketiganya telah meninggal dunia. Akibat perbuatan itu, kas daerah Wonosobo merugi Rp 4 miliar.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/12/190687/Korupsi-Asuransi-Fiktif-Wonosobo-Mantan-Legistlator-Diperiksa

17 Februari 2014 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Pelanggaran Dana Bencana Dimungkinkan Diproses

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 11 Februari 2014

KUDUS, suaramerdeka.com – Pelanggaran dana bencana dimungkinkan dapat diproses aparat penegak hukum. Seandainya ada indikasi ke arah tersebut, proses hukum sangat mungkin dilakukan.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Paidi, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Selasa (11/2). Ditambahkannya, penyelewengan yang terkait dengan kepentingan dana publik tentu dapat diproses. “Harus ada indikasi awal pelanggaran,” katanya.

Menurutnya, meskipun digunakan untuk dana bencana tetapi pemakaiannya tetap harus mengikuti aturan main yang ada. Bila ditemukan pelanggaran, mekanisme hukum secara normatif yang akan “berbicara”.

Disinggung soal rumor yang menyebutkan pihaknya saat ini sedang meminta keterangan diduga terkait dengan penggunaan dana bencana beberapa tahun yang lalu, Paidi membenarkannya. Hanya saja, dia enggan membeberkannya terlebih dahulu. Menurutnya, masih terlalu dini untuk dapat mengekpos secara terbuka hal itu.

“Saya harus izin Kajari terlebih dahulu,” tandasnya.

Proses masih sangat awal, dan belum dapat disimpulkan adanya pembuktian penyelewengan atau tidak. Namun begitu, ketika dikaitkan pemanggilan sejumlah pihak dengan dugaan awal adanya masalah, lagi-lagi dia enggan berkomentar.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Jumadi, menyatakan soal dana bencana dan bantuan yang diterima selama tejadinya musibah banjir, semuanya tercatat dengan baik. Berapa jumlah yang diterima dan digunakan untuk apa saja, ditegaskan ada bukti-buktinya.

“Ada catatannya dan dapat diakses dengan bebas,” jelasnya.

Satu hal yang pasti, bantuan yang diterima dari pihak manapun telah diupayakan untuk disalurkan dengan baik kepada korban bencana. Bahkan, saat pengungsi pulang mereka juga mendapat bekal sejumlah bahan makanan.

( Anton WH / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190645/Pelanggaran-Dana-Bencana-Dimungkinkan-Diproses

17 Februari 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Kerugian Korupsi Alat Kesehatan Capai Rp 800 Juta

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Hasil audit laporan keuangan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Yogyakarta tahun anggaran 2012 telah keluar. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melansir adanya kerugian negara sekitar Rp 800 juta.

Sebelumnya, penghitungan intern oleh tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menemukan selisih harga lebih dari Rp 1 miliar. Namun audit BPKP menyatakan nilai kerugian kurang dari nominal tersebut.  “Hasil penghitungan sudah kami terima. Dalam waktu dekat, para tersangka akan kembali diperiksa,” kata anggota penyidik, Mei Abeto Harahap, Rabu (12/2).

Dalam kasus ini, penyidik Kejati DIY telah menetapkan dua tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bambang Suparyono, dan rekanan dari CV Jogja Mitra Solusindo, Johan Hendarman. Penyidikan perkara ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Para tersangka menjalani pemeriksaan terakhir pada 24 Desember 2013.

Berdasar penyidikan diketahui modus tersangka yakni memark-up harga. Proyek dikerjakan dengan pagu anggaran senilai Rp 4,5 miliar. Keseluruhan pengadaan berjumlah 13 item untuk alkes di ruang bedah dan ICU.

Sebagian besar peralatan didatangkan dari luar negeri. Namun setelah dicek, harga barang tersebut selisih jauh dari aslinya. Beberapa alat bahkan tidak dilengkapi kartu garansi asli melainkan hanya fotokopi. “Jika berkas sudah lengkap akan segera kami limpahkan ke pengadilan,” ujar Abeto.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji mengatakan, tahapan perkara ini tinggal memeriksa tersangka dan penuntutan. Namun pihaknya tidak mematok target jadwal pelimpahan ke pengadilan.

( Amelia Hapsari / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/12/190731/Kerugian-Korupsi-Alat-Kesehatan-Capai-Rp-800-Juta

17 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Kesenian, Pensiunan Pegawai Disparbud Disidang

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi dana kegiatan atraksi kesenian tahun anggaran 2010-2011 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta mulai bergilir di ranah peradilan.

Kamis (13/2) hari ini, dua terdakwa yakni Sri Sardono Darmosudibyo (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sardjijana (mantan tenaga administrasi umum) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Persidangan dua mantan PNS Disbudpar Yogyakarta itu digelar secara terpisah, namun dengan susunan majelis hakim dan jaksa yang sama.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diliana menguraikan modus para terdakwa yakni dengan memotong honor seniman pengisi pentas pentas acara. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY ditemukan kerugian sebesar Rp 84.285.000.

Namun kedua terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut ke kas negara sejumlah Rp 47,35 juta. Sisanya sebesar Rp 36,75 juta antara lain digunakan untuk biaya kegiatan pisah sambut Walikota, pentas wayang orang, dan bantuan transportasi manusia patung.

Selain itu, uang dipakai untuk membeli keperluan sarpras kantor seperti laptop. Dana kegiatan atraksi kesenian itu sendiri dialokasikan dari APBD senilai Rp 800 juta. Alokasi untuk honor seniman adalah Rp 450 juta. “Atas perbuatan itu terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor,” kata Diliana.

Persidangan kasus yang dipimpin oleh hakim Ester Megaria Sitorus ini akan dilanjutkan pada Selasa (18/2) pekan depan untuk agenda eksepsi. Ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Yusron Rusdiyono mengatakan materi eksepsi akan membuktikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan kantor.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/13/190921/Korupsi-Dana-Kesenian-Pensiunan-Pegawai-Disparbud-Disidang

17 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi Bansos Keagamaan Kendal: Berkas Riska Sampai di Meja Hakim

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 16 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal kembali melimpahkan satu berkas penuntutan dugaan korupsi dana bantuan soaial (Bansos) keagamaan setempat ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Sebelumnya, Kejari kendal telah melimpahkan berkas mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kendal, Abdurrohman dan Bendahara Bagian Kesejahteraah Masyarakat, Siti Romlah.

Keduanya sedang menjalani proses sidang. Berkas ketiga yang dilimpahkan ke pengadilan adalah untuk terdakwa Kepala Sub Seksi Agama Pendidikan dan Budaya Pemerintah Kabupaten Kendal, Riska.

“Ya, belum lama ini kami menerima berkasnya,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Endang Sri Widayanti, Minggu (16/2).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendal, Kirno mengatakan berkas Riska dilimpahkan pekan lalu.

“Ada empat tersangka di kasus ini. Tiga sudah dilimpahkan,” kata Kirno.

Menurutnya, berkas keempat atas nama tersangka Siti Nurmarkesi, mantan Bupati Kendal, sudah dinyatakan lengkap penyidikannya.

“Sudah P21 (lengkap-red) sejak November 2013 lalu,” lanjut Kirno.

Kendati sudah lengkap, berkas Nurmarkesi tak kunjung meningkat ke penuntutan, apalagi ke pengadilan. Kirno enggan membeberkan alasannya.

“Untuk itu silakan tanya ke pimpinan,” katanya saat ditemui di Pengadilan Tipikor Semarang, akhir pekan lalu.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/16/191302/Berkas-Riska-Sampai-di-Meja-Hakim

17 Februari 2014 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur RBSJ Dituntut 3 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 17 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Jaksa menilai Siswadi terlibat korupsi APBD Rembang tahun 2006-2007. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/2).

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001,” demikian Jaksa Febriyanto membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Pasal yang dibuktikan jaksa itu dikaitkan Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan pidana yang dilakukan berama-sama. Selain pidana badan, Siswadi juga dituntut pidana denda sebesar Rp 100 juta, setara dengan enam bulan kurungan.

Atas tuntutan itu, Siswadi mengaku keberatan. Sebab menurutny, ia telah bekerja keras untuk RBSJ. Termasuk dalam mengelola modal yang asalnya dari penyertaan APBD Rembang tahun 2006-2007, totalnya sebesar Rp 35 miliar.

“Saya keberatan, karena saya sudah bekerja keras agar RBSJ tidak rugi. Secara hukum formal saya memang salah, tapi saya tidak punya niat memperkaya diri sendiri. Untuk itu, saya akan mengajukan pembelaan,” kata Siswadi ditemui usai sidang.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_muria/2014/02/17/191416/Mantan-Direktur-RBSJ-Dituntut-3-Tahun

17 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Warga Sepakung Lapor DPRD

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Februari 2014

  • Dana Pembangunan Dipotong

UNGARAN -Warga Desa Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Surat tersebut terkait dugaan pemotongan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2012 senilai Rp 25 juta dari total Rp 250 juta.

Dalam surat yang dilengkapi salinan transaksi bank, dirinya juga memaparkan dugaan penarikan PBB 2012 dari warga yang dipotong Rp 25 juta dari total Rp 46 juta.

Sedangkan pajak Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) tahap pertama 2013 sebesar Rp 3,495 juta juga diduga tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Salatiga.

Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, pihaknya akan menginstruksikan Komisi A dan B DPRD Kabupaten Semarang untuk mengkaji laporan. Selain itu juga memanggil dan meminta keterangan dari pengirim laporan serta pejabat yang diduga terlibat.

“Materi sudah kita serahkan k e Komisi A dan B, keterangan yang dihimpun nanti diharapkan akan menguak apa saja yang telah terjadi,” tegas Bambang.

Ditindaklanjuti

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, dugaan pemotongan dana akan ditindaklanjuti. Langkah yang akan diambil dengan melakukan klarifikasi kepada perorangan dan instansi yang menangani. “Setelah kami klarifikasi ke salah satu anggota DPRD asal PPP ternyata tidak ada setoran dana ke partai.

Semua keterangan akan kita dalami, kalau ada satu laporan tentunya ada kasus yang sama di wilayah atau desa lain,” ungkap The Hok, Kamis (13/2). Menurut dia, laporan pemotongan dana untuk kepentingan partai tertentu sering masuk melalui pesan singkat ponsel. Agar tidak menimbulkan fitnah pihak lain, Ketua DPRD akan menjadwalkan klarifikasi pada, Senin (17/2) depan.

“Pemotongan dana bantuan sangat tidak dibenarkan. Di sisi lain hal itu sudah disorot keras oleh pemerintah karena banyak yang penyimpangan,” ujarnya. (H86-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/14/252436/Warga-Sepakung-Lapor-DPRD

17 Februari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Terbukti Melanggar, Tohirin Dituntut 4 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Februari 2014

GROBOGAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Purwodadi menuntut Mantan Kepala Dinperindagtamben Grobogan Tohirin dengan empat tahun penjara.

Selain itu juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Dalam berkas tuntutannya, JPU Suryadi mengatakan tuntutan tersebut merupakan kumulatif dari dua perkara yang didakwakan.

Yakni memanfaatkan jabatan untuk melakukan pungutan pada pemohon kios dan pungutan uang listrik Kios Mandiri di Pasar Godong dan Grobogan kurun waktu 2009- 2012.

Inisiatif Terdakwa

JPU meyakini jika Tohirin telah terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Memang tidak ada kerugian negara.

”Tapi terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pungutan pada pedagang. Kami berpendapat hal itu tidak ada dasar hukumnya dan merupakan inisiatif terdakwa,”kata Suryadi yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Purwodadi ini, Kamis (13/2). Total ada 35 pemilik kios yang dipungut. Uang digunakan sebagai ìpelicin” agar permohonan calon pemilik disetujui.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kejaksaan, di dua pasar daerah tersebut, tersangka diduga telah menerima uang dari pedagang untuk pembangunan kios yang nominalnya Rp 161 juta. Sementara pungutan uang listrik mencapai Rp 83 juta.

Tohirin yang juga mantan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Grobogan mulai ditahan oleh Kejari pada 24 September lalu. Guna mempermudah proses persidangan, maka dirinya di titipkan di Rutan Kelas I Kedungpane Semarang. (H81- 91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/14/252435/Terbukti-Melanggar-Tohirin-Dituntut-4-Tahun

17 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: