KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bhatoegana, Ngeri-ngeri Suap dan Kawat Gigi

TEMPO.CO – SENIN, 03 FEBRUARI 2014

Bhatoegana, Ngeri-ngeri Suap dan Kawat Gigi

Sutan Bhatoegana. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta – Banyak bicara di media massa, Sutan Bhatoegana, politikus Partai Demokrat yang populer dengan ungkapan “ngeri-ngeri sedap” atau “masuk itu barang!” terlihat lebih kurus dari biasanya. Sejak tudingan kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Rudi Rubiandini mengarah pada dirinya, Bhatoegana lebih banyak diam. (Baca: Kendang Gelap Komisi Energi)

Apalagi KPK sudah menggeledah rumah besarnya di Bogor, Jawa Barat. Juga membawa berkardus-kardus dokumen dan belasan ponsel dari ruang kerjanya di Lantai 9 Gedung Nusantara 1 DPR. (Baca: Rumah Mewah Sutan Bhatoegana Baru Dihuni Setahun)

Bhatoegana yang duduk di Komisi Energi DPR ini dituduh meminta dan menerima sogokan berupa tunjangan hari raya dari Rudi Rubiandini. Tersebutlah pertemuan antara Bhatoegana, Rudi, dan sejumlah pengusaha energi di Klub Bimasena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, beberapa waktu sebelum Rudi dicokok KPK.

Seusai pertemuan, Bhatoegana menyusul Rudi yang pulang ke rumahnya di Jalan Brawijaya. Di situ kabarnya permintaan jatah duit THR untuk 54 anggota DPR dari Komisi Energi diajukan.

Sebelumnya, dalam dokumen persidangan yang dilansir majalah Tempo edisi Ngeri-Ngeri Suap yang terbit Senin, 3 Februari 2014, Rudi menanyakan ke Bhatoegana soal duit US$ 200 ribu yang diserahkan sebelumnya ke Tri Yulianto, anggota Komisi Energi dari Partai Demokrat.

Dan ternyata, jatah itu masih kurang. Rudi terpaksa mencari tambahan US$ 340 ribu lagi. “Saya gundah, sisanya akan diberikan atau tidak,” kata Rudi. Hingga ia ditangkap KPK pada 13 Agustus, tambahan THR belum direalisasikan. (Baca: Rudi Rubiandini: Tunggu Lembaran Berikutnya)

Bhatoegana membenarkan soal pertemuannya dengan Rudi dan pengusaha bidang energi di Bimasena. Namun, kepada Tempo pekan lalu, Ketua Departemen Ekonomi Partai Demokrat ini menyangkal meminta atau menerima duit-duit THR dari Rudi. “Ada info itu, tapi saya enggak tahu,” ujarnya. (Baca: Bhatoegana: Saya Tidak Pernah Meminta)

Kini, ketika kasus ini disidik KPK, Bhatoegana mengaku sedikit kepikiran. Namun, soal berat badannya yang mulai berkurang, Bhatoegana membantah ini terkait dengan urusan kasus sogok. Kali ini politikus Demokrat tersebut memamerkan behel alias kawat giginya. “Tak ada kaitan. Saya kurus mungkin karena sekarang pakai kawat gigi sehingga susah makan,” ujarnya.

Politikus satu ini mengaku memakai kawat gigi sejak setahun lalu. Ini demi merawat dan menyehatkan giginya. “Juga diet, soalnya saya malas makan. Jadinya turun berat badan,” ujarnya.

WDA | ANTON SEPTIAN | RUSMAN P |KARTIKA CHANDRA | KHAIRUL ANAM | BUNGA MANGGIASIH

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/03/063550519/Bhatoegana-Ngeri-ngeri-Suap-dan-Kawat-Gigi

3 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ganjar Pranowo Serahkan Emas dan Jaket ke KPK

TEMPO.CO – MINGGU, 02 FEBRUARI 2014

Ganjar Pranowo Serahkan Emas dan Jaket ke KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.COSemarang-Meski baru menjabat enam bulan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerima empat barang yang diduga sebagai gratifikasi. Sebagai salah satu komitmen pemberantasan korupsi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sudah menyerahkan barang gratifikasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Empat barang yang diduga sebagai gratifikasi itu adalah sebuah piagam yang di dalamnya terdapat ornamen berupa emas 24 karat seberat 10 gram, radio kayu senilai Rp1,5 juta, jaket Harley Davidson dan satu lagi seperangkat alat komestik yang diberikan ke Istri Ganjar Pranowo.

Ganjar merasa empat barang yang ia terima itu bukan sebagai suap.  “Hanya saja karena itu nilainya mahal maka saya merasa wajib menyerahkan ke KPK,” kata Ganjar.

Barang yang diduga gratifikasi itu diserahkan langsung ke KPK oleh staf Ganjar pada akhir Januari lalu. Empat barang yang telah diserahkan akan dikaji KPK apakah termasuk gratifikasi atau tidak. Sesuai aturan, KPK punya waktu 30 hari kerja untuk memutuskan.

Ganjar meminta siapapun tak memberikan barang kepada dirinya. Ganjar ingin agar hubungan dirinya dengan orang lain itu bersifat profesional. “Jadi kerjanya enak, tidak ada pengaruh mempengaruhi. Kalau ada pejabat datang ya tidak usah sibuk, penyambutan ala kadarnya saja,” kata dia.

Ia juga memerintahkan agar jajarannya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berani terbuka untuk menyerahkan barang yang diduga gratifikasi ke KPK. “Kalau ada gratifikasi harus berani menolak,” kata dia.

ROFIUDDIN

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/02/078550257/Ganjar-Pranowo-Serahkan-Emas-dan-Jaket-ke-KPK

3 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Suswono Mengelak Disebut Terima Duit Anggoro

TEMPO.CO – SENIN, 03 FEBRUARI 2014

Suswono Mengelak Disebut Terima Duit Anggoro

Menteri Pertanian Suswono. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta – Menteri Pertanian Suswono menjawab singkat saat ditanya perihal tudingan adanya pemberian uang dari Anggoro Widjojo. Ia membantah pernah menerima uang yang dimaksud. “Tidak benar saya pernah terima uang dari Anggoro Widjojo,” kata Suswono dalam pesan pendek kepadaTempo, Jumat, 31 Januari 2014.

Suswono disebut-sebut menerima uang dari Anggoro sebesar Rp 50 juta. Ketika itu Suswono masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi ini membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Anggoro Widjojo, tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan, sempat kabur ke luar negeri dan berhasil dipulangkan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia ditangkap di Shenzhen, Cina, Rabu, 29 Januari 2014 waktu setempat.

Anggoro disangka memberikan duit sebesar Rp 105 juta dan US$ 85 ribu kepada Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Emir Faishal. Duit tersebut sebagai suap agar anggota DPR menyetujui program revitalisasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan senilai Rp 180 miliar.

Program itu terhenti saat Menteri Kehutanan dijabat oleh Muhammad Prakosa. Namun kembali diteruskan pada 2007 saat Kementerian Kehutanan dipegang Malam Sambat Kaban. Akhirnya, DPR mengeluarkan surat rekomendasi untuk meneruskan proyek itu pada 12 Februari 2007.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga menerima duit suap dari Anggoro. “Pihak-pihak lain itu yang bisa menguatkan pembuktian atas unsur-unsur yang dipersangkakan. Mereka pasti akan diperiksa,” kata Bambang.

AYU PRIMA SANDI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/03/063550506/Suswono-Mengelak-Disebut-Terima-Duit-Anggoro

3 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Bupati Rina Akan Praperadilankan Kejaksaan

TEMPO.CO – SENIN, 03 FEBRUARI 2014

Eks Bupati Rina Akan Praperadilankan Kejaksaan

Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsihi, keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, (23/12). Rina diperiksa kejati atas kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008 senilai Rp 18,4 miliar. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO Jakarta:-Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani terus menunjukkan perlawanan terhadap penegak hukum. Dia sudah melaporkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas dugaan memakai alat bukti palsu untuk menyidik kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan pekerja Griya Lawu Asri.

Dalam kasus tersebut, Rina sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Karanganyar dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013 tersebut diduga menikmati uang korupsi Rp 11,1 miliar dari total kerugian negara Rp 18,4 miliar.

Tak puas hanya melaporkan jaksa ke polisi, kini Rina akan mengajukan gugatan praperadilan. “Melalui pengadilan, kami akan minta agar proses penyidikan dihentikan dulu,” kata salah seorang pengacara Rina, Muh. Taufiq ketika ditemui Tempo di Surakarta, Minggu, 2 Februari 2014.

Dia akan mengajukan gugatan praperadilan pada minggu depan. Karena lokasi penggeledahan dan penyitaan di Karanganyar, gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar. “Tindakan jaksa yang semena-mena menggeledah dan menyita aset klien kami harus dievaluasi. Selain itu jaksa menggunakan alat bukti yang diduga direkayasa untuk menjerat Ibu Rina,” ujarnya.

Menurutnya, jika Rina tidak mengakui bahwa kuitansi tersebut dia tanda tangani, mestinya jaksa menggunakan bukti pembanding. Kalau tidak ada, harus dilakukan cek forensik di laboratorium.

Dia menegaskan tidak keberatan proses penyidikan terhadap Rina diteruskan. Asalkan penyidik Kejati menggunakan cara-cara yang santun, sesuai etika, dan taat aturan. “Kami mendukung proses hukum terhadap Ibu Rina. Karena tidak ada yang kebal hukum di Indonesia,” katanya.

Sedangkan terkait aset-aset Rina yang disita Kejati Jateng, dia mengatakan hingga kini belum ada yang dikembalikan. Menurutnya jaksa sudah menyita secara membabi-buta, karena tidak semua aset Rina terkait dugaan korupsi Griya Lawu Asri.

“Bahkan untuk status tersangka tindak pidana pencucian uang, Ibu Rina belum pernah diperiksa. Tapi asetnya sudah disita,” ucapnya.

Soal perkembangan laporan ke Polda Jateng untuk dugaan pemalsuan alat bukti oleh Kejati Jateng, dia mengatakan Rina sudah diperiksa penyidik Polda Jateng pada Kamis lalu di Semarang. “Baru pemeriksaan perdana. Setelah ini mungkin pemeriksaan saksi-saksi,” katanya.

Dia akan mengajukan saksi dari ahli hukum yang mengetahui secara pasti tentang mekanisme pembuatan surat. Ia mempersoalkan jaksa penyidik yang berpegang pada alat bukti berupa kuitansi dengan tanda tangan Hj Rina Center. “Padahal nama klien kami Hj Rina Iriani,” ucapnya.

Penyidik Kejati Jateng yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Sugeng Riyanta menggeledah dan menyita sejumlah harta benda Rina pada 9 Januari 2014. Di antaranya rumah, tanah, mobil, perhiasan, dan tabungan.

Saat itu Sugeng menyatakan penyitaan dilakukan karena Rina dikhawatirkan akan menyembunyikan harta bendanya. “Penyitaan dilakukan karena jika tersangka terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pengganti, maka barang-barang itu bisa disita dan dilelang jaksa jika tidak bisa membayar,” katanya.

UKKY PRIMARTANTYO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/03/063550451/Eks-Bupati-Rina-Akan-Praperadilankan-Kejaksaan

3 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Tiga Kali Diperiksa, Tersangka Korupsi Persiba Tak Kunjung Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Edy Bowo Nurcahyo, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba kembali dipanggil oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Senin (3/2).

Meski sudah tiga kali menjalani pemeriksaan, mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul itu belum ditahan. Anggota tim penyidik, Mei Abeto Harahap mengatakan, materi pemeriksaan kali ini sudah mengarah proses pencairan dan penyerapan APBD.

Pekan lalu, penyidikan masih seputar pencairan dana hibah. “Tadi ada 20 pertanyaan yang diajukan. Materinya tentang anggaran yang tersedia di APBD termasuk verifikasi pencairan dan penyerapan,” kata Abeto ditemui usai pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap Edy masih akan berlanjut tapi belum dipastikan jadwalnya. Sama seperti agenda sebelumnya, pengumpulan keterangan kali ini juga berlangsung sampai sore hari.  Namun ada perubahan jadwal dalam pemeriksaan ini. Awalnya diagendakan Selasa (4/2), tapi atas kesepakatan semua pihak dimajukan satu hari.

“Hari ini penyidik hanya memeriksa tersangka EBN. Soal pengajuan hari tidak jadi masalah karena sudah disepakati sebelumnya,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji. Sementara untuk jadwal pemeriksaan Idham Samawi masih sama yakni Rabu (5/2) besok.

Sebagaimana diberitakan, Kejati DIY menetapkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2011 senilai Rp 12,5 miliar. Kedua tersangka itu yakni Edy Bowo Nurcahyo dan mantan Bupati Bantul Idham Samawi. Selama pemeriksaan, penyidik telah meminta keterangan setidaknya 70 orang saksi dari kalangan pemerintahan maupun pengurus dan pemain Persiba.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/03/189633

3 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Berkas Rina Masuk Tahap Akhir Penyelesaian

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 02 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Berkas penyidikan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani memasuki tahap akhir penyelesaian. Saat ini, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memperkuat dan melengkapi berkas penyidikan untuk perkara korupsi subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sekaligus berkas dugaan pencucian uang atas korupsi yang membelit Rina itu.

“Sudah finalisasi. Bulan ini semoga bisa selesai dan lengkap. Kemudian bisa dilimpahkan ke pengadilan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi, Minggu (2/2).

Kejati telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset rina terkait dua kasus pidana tersebut. “Nilai aset yang disita masih dihitung. Karena nilainya kan berkembang ya. Misalnya aset itu dulu dibeli seharga berapa, sekarang harganya berapa. Aset tanah misalnya, kan juga tergantung tiap daerah. Di Karanganyar tentunya beda dengan di Semarang,” lanjut Masyhudi.

Terkait penyitaan aset, Rina sudah melaporkan penyidik Kejati Jawa Tengah ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Rina juga mengadu ke Komisi III DPR RI, agar memberi rekomendasi kepada Kejati Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi penyitaan tersebut. Pasalnya, saat penggeledahan dan penyitaan asetnya, Rina mengaku dibatasi haknya sebagai warga negara.

Terkait pelaporan Rina itu, Masyhudi tidak mempermasalahkannya. “Itu merupakan hak yang bersangkutan (Rina-red). Itu justru akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Tapi kalau sedikit-sedikit penegak hukum dilaporkan ya bagaimana mau bekerja,” katanya. Hingga saat ini Kejati belum melakukan penahanan terhadap Rina Iriani.

Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejati untuk segera menahan Rina. “Kalau tidak segera ditahan, suatu waktu bisa saja berlaku tidak kooperatif kan. Kejati juga tidak jelas mengukur pentingnya penahanan. Pekan lalu, mantan pejabat Perum Perumnas baru sekali diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka justru langsung ditahan.
Rina ini sudah diperiksa tiga kali kok belum ditahan. Dasarnya apa?” tandas Boyamin.

Korupsi subsidi perumahan Kemenpera itu terjadi di Karanganyar tahun 2007-2008. Saat itu Kemenpera mengucurkan dana Rp 35 miliar ke Koperasi Serba Usaha Sejahtera. Diduga, Rina berperan merekomendasikan koperasi itu sebagai lembaga keuangan non bank yang layak menyalurkan subsidi.

Dana subsidi digunakan untuk pembangunan perumahan sederhana di Griya Lawu Asri, Dukuh Jeruksawit Gondanglegi, Karanganyar. Selain itu untuk rehabilitasi rumah sederhana yang lokasinya di seluruh Karanganyar.

Sasaran subsidi itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sebanyak Rp 18,4 miliar tidak sampai ke sasaran. Rina sendiri disangka menerima Rp 11,1 miliar untuk keperluan pemenangannya dalam Pilkada Karanganyar 2008, serta untuk keperluan pribadinya.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/02/189522

3 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana LUEP, Nurjanah dan Sugiyana Divonis 1 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Dua terdakwa kasus korupsi dana penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Kabupaten Sleman tahun 2005, Nurjanah dan Sugiyana Wiratna dinyatakan bersalah.

Dalam sidang terpisah di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Senin (3/2), majelis hakim yang diketuai Mochamad Mawardi menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada keduanya. Selain itu, mereka juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor,” urai Mawardi.

Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman masing-masing 2 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Atas vonis itu, pihak terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir.

Dalam sidang terungkap, dua kasus yang merugikan negara Rp 145 juta itu dilakukan dengan modus penyelewengan peruntukan anggaran. Pada Juli 2005, keduanya mengajukan proposal dana pinjaman ke Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman untuk membeli beras dari kelompok tani.

Setelah diverifikasi, Pemkab menyetujui pengucuran dana bagi Nurjanah dan Sugiyana, masing-masing Rp 100 juta dan Rp 45 juta. Tapi ternyata bantuan tidak diperuntukkan membeli beras dari mitra kerja, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sampai jatuh tempo pada 31 Agustus 2006, mereka juga tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut. Dari hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, didapati sejumlah kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa.

Dalam perkara ini terdakwa tidak dijatuhi vonis uang pengganti. Sebab, saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Sleman, mereka sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut ke kas negara.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/03/189611

3 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Mulai Periksa Saksi Korupsi Proyek Pacuan Kuda

SUARA MERDEKA.com – Senin, 03 Februari 2014

AMBARAWA, suaramerdeka.com – Setelah menetapkan satu pejabat di Lingkungan Pemkab Semarang menjadi tersangka, Senin (3/2) Kejaksaan negeri Ambarawa mulai memeriksa saksi terkait dugaan korupsi proyek pacuan kuda di Desa Tegalwaton, Tengaran, Kabupaten Semarang.

Dalam hal ini, penyidik kejaksaan memanggil Kasi Obyek dan Destinasi Tujuan Wisata, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Semarang, Sri Errita untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Tepatnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan tahap II lapangan pacuan kuda dan fasilitas pendukungnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa, Sila H Pulungan, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Agus Darmawijaya menuturkan, yang bersangkutan dimintai keterangan terkait tugas dan kewenangannya sebagai PPTK mulai pukul 09.30 Wib hingga petang. “Lebih kurang ada 30 pertanyaan yang kita ajukan. Diantaranya berkaitan dengan tugas dan kewenangannnya selaku PPTK,” tuturnya.

Penyidik, lanjutnya, berencana akan memanggil saksi di luar pejabat atau staf Pemkab Semarang. Meliputi, rekanan atau kontraktor dalam hal ini pihak PT Duta Mas Harmoni dan PT Harmoni Internasional Teknologi serta PT Tegar Arta Kencana selaku penggarap fasilitas pendukung.

“Pekan ini, rencananya ada tujuh hingga delapan saksi yang kita panggil untuk dimintai keterangan. Kejaksaan juga akan mendatangkan ahli bangunan dalam rangka menguatkan dugaan penyimpangan spesifikasi bangunan dan ahli penghitungan kerugian negara guna menghitung nilai kerugian negara,” paparnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Ambarawa menetapkan seorang pejabat di lingkungan Pemkab Semarang, Ade Fajar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek lapangan pacuan kuda lengkap dengan fasilitasnya di Desa Tegalwaton, Tengaran, Kabupaten Semarang. Dirinya merupakan pejabat pembuat komitmen proyek (PPKom) tersebut. Selain itu, dia yang kini bertugas di Kantor DPU itu, pernah menjabat sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Semarang.

Dari data Kejaksaan diketahui, pembangunan tahap II lapangan pacuan kuda lengkap dengan fasilitasnya itu menelan lebih kurang Rp 12 miliar, dibiayai dengan alokasi dana APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

Dari nominal tersebut spesifikasi pembangunan fisik diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di kontrak kerja. Hanya saja, sejauh ini kejaksaan belum menyimpulkan adanya unsur penyimpangan. Pasalnya penentuan penyimpangan harus dilakukan petugas pemeriksaan yang ahli fisik bangunan.

( Ranin Agung / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/03/189641

3 Februari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejati DIY Bidik 110 Paket Proyek PLN

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 02 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mulai melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Yogyakarta. Dari hasil penyelidikan diketahui ada 110 paket renovasi dan rehabilitasi gedung PLN sepanjang tahun 2012.

Proyek senilai Rp 22 miliar itu dilaksanakan di sejumlah lokasi antara lain Kalasan, Wonosari, Wates, dan Gedongkuning.

Kasi Penyidikan Kejati DIY M Anshar Wahyudin mengungkapkan, awal pekan ini pihaknya telah meminta keterangan dari 4 orang saksi seputar pelaksanaan proyek.

“Saksi yang kami panggil ada empat orang. Tiga diantaranya adalah panitia lelang, dan seorang peneliti barang dari internal PT PLN Area Yogya,” katanya, Minggu (2/2).

Panitia tersebut diketahui Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji menambahkan, semua pihak yang terkait dengan kasus ini akan diperiksa oleh tim penyidik. Penggalian keterangan saksi dilakukan untuk mendapatkan alat bukti.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan seorang tersangka yakni mantan manajer PT PLN Area Yogyakarta, Nanang Subuh Isnandi. Saat ini Nanang bertugas sebagai pegawai fungsional di Kantor Distribusi PLN Semarang.

Kendati tersangka berada di luar Jogja, menurut Purwanta, hal itu tidak jadi masalah. Terkait kemungkinan penahanan, kata dia, penyidik akan mempertimbangkan langkah itu perlu diambil atau tidak.

Sebagaimana diberitakan, sejak pertengahan Januari 2014, Kejati DIY meningkatkan status kasus dugaan korupsi PLN dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil pemeriksaan, modus yang dilakukan tersangka yakni menggelembungkan harga dan menyalahgunakan peruntukan dana.

Pada tahun 2012, PLN tidak menganggarkan investasi dalam bentuk pembangunan dan pemugaran gedung. Tapi dua kegiatan itu ternyata direalisasikan.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/02/189481

3 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Korupsi PDAM Grobogan: Indragiri Dihukum 20 Bulan

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 01 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan pegawai bagian pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Grobogan, Abdurrahman Indragiri (45) dijatuhi hukuman 20 bulan oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Ia dinyatakan terbukti terlibat korupsi pengadaan barang di PDAM Grobogan tahun 2011.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 junctoPasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dab disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, <I>juncto<P> Pasal 64 ayat 1 KUHP,” demikian Hakim Suyadi membacakan putusan.

Selain pidana badan, Indragiri juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta setara dengan hukuman pengganti tiga bulan kurungan. Tak hanya itu, Indragiri masih dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengganti uang negara sebesar Rp 53 juta. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

Berdasarkan barang bukti dan keterangan beberapa saksi, anggaran ABPD 2011 senilai Rp 1,2 miliar diduga disimpangkan. Sedianya anggaran tersebut digunakan untuk pembelian polyacid chloride (PAC), pipa dan aksesoris. Namun setelah dicek, jumlah barang tidak sesuai kuitansi pembelian.

Berdasar audit internal yang rutin dilakukan di PDAM oleh kantor akuntan publik, terdapat 95 transaksi senilai Rp 1,1 miliar tanpa didukung administrasi memadai. Setelahnya, pihak inspektorat melakukan klarifikasi dan hanya menemukan 28 transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah diperiksa, hanya empat transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Totalnya senilai Rp 53 juta.Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut pidana dua tahun penjara. Pihak Indragiri menerima putusan tersebut.

( Eka Handriana / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/02/01/189339

3 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: