KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Minta Pemerintah Tidak Panik

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Februari 2014

  • Revisi KUHP dan KUHAP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak panik menyikapi kritikan terhadap revisi Undang-undang RUU KUHP dan KUHAP.

Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang menyebut KPK melakukan ‘megafon’ diplomasi ke media terkait revisi kedua UU tersebut.

‘’Diusulkan tidak perlu panik dan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran untuk merespons suatu proses yang keliru,’’ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto kepada wartawan, Kamis (27/2).

Yang terpenting, menurut dia, materi draf perundangan tidak bertentangan dengan filosofi dan politik yang ditetapkan TAP MPR yang menjadi pegangan politik penegakan hukum selama ini,’’kata Bambang Widjojanto. Dia menambahkan, pihaknya mendengar pemerintah akan menerapkan open goverment dalam sistem pemerintahan untuk memperkuat proses good governance yang sudah ada.

‘’Salah satu syarat untuk itu setiap perubahan atau pembuatan UU yang menyangkut hidup rakyat banyak harus bersifat terbuka dan mengundang partisipasi publik yang luas,’’katanya.

Tak Dilibatkan

Namun, Bambang menegaskan selama ini KPK juga tidak pernah dilibatkan pada penyusunan naskah akademik dan perumusan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP. Pihaknya juga sudah membuat surat yang isinya pokok pikiran kepada DPR, Presiden, dan Komisi III.

Menurutnya, surat itu belum pernah dijawab kecuali oleh Menteri Hukum dan HAM. KPK, lanjutnya, juga sudah dua kali melakukan diskusi dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana.

Terpisah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah, John Richard Latuimahalo mengatakan KPK dipreteli kewenangannya agar menjadi macan ompong melalui revisi KUHP.

”KPK memang punya aturan sendiri dalam undangundangnya, tetapi pihak yang tidak suka mengebiri melalui revisi KUHP yang secara teori hukum lebih tinggi dari undangundang,” katanya.

Undang-undang pemberantasan korupsi, lanjut advokat ini, tidak diotak-atik karena akan langsung menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Dewan dan pemerintah, sehingga sasarannya KUHP.(J13,H74-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/28/254005/KPK-Minta-Pemerintah-Tidak-Panik

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Akil Serang Mahfud – Anggap Bertanggung Jawab

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Februari 2014

  • Hambit-Cornelis Dituntut 6 Tahun, Nisa 7,5 Tahun
image

JAKARTA-Terdakwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyampaikan nota keberatan (eksepsi) pribadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2).

Kesempatan itu dia gunakan untuk menyerang bekas koleganya, Mahfud MD. Akil menyatakan, dirinya bukan anggota panel hakim dalam perkara sengketa Pilkada Banten 2011.

Ketua panel hakim adalah Mahfud MD. Ia mempertanyakan surat dakwaan jaksa yang tidak mencantumkan nama Mahfud. ”Saya bukan ketua ataupun anggota panel hakim MK yang mengadili perkara tersebut, melainkan Mahfud MD. Tidak ada relevansinya, transfer ke CV Ratu Samagat dengan permohonan perkara Pilkada Banten di MK,” katanya.

Akil menganggap Mahfud turut bertanggung jawab dalam memutus perkara itu. ”Kenapa jaksa penuntut umum tidak berani sampaikan Mahfud MD sebagai (ketua) panel (hakim) Pilkada Banten? Ada apa gerangan?,” ucapnya.

Akil membantah terlibat langsung dalam perkara tersebut. Menurutnya, justru Mahfud yang mengadili perkara itu dan tahu apa yang terjadi. Dalam kasus ini, Akil didakwa menerima fee Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten.

Duit itu diterima dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut. Pada Pilkada Banten 2011, KPU Banten menetapkan pasangan Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun kemenangan Atut dan Rano digugat ke MK. Permohonan gugatan ke MK diajukan oleh ketiga pasangan lain yang kalah.

Wawan kemudian menghubungi Akil, meminta agar Atut dimenangkan dengan janji imbalan miliaran rupiah. Wawan beberapa kali mentransfer uang ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang dikelola istri Akil, Ratu Rita.

Transfer dilakukan beberapa bawahan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pada 2011. Pada bagian lain, Akil juga menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menyatakan kaget dengan dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif. Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada dan pencucian uang itu menganggap surat dakwaannya terasa ”meriah”.

Dia kaget karena dijerat banyak tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak disangkakan kepadanya. Dia juga menuding, sejak penangkapannya terjadi sejumlah kejanggalan. Akil didakwa dengan enam pasal dakwaan. Empat dakwaan terkait suap dan dua soal pencucian uang.

Uang suap yang diduga diterima Akil lebih dari Rp 160 miliar. Dalam beberapa kali kesempatan, Mahfud MD membantah terlibat kasus suap sengketa Pilkada Banten. Menurut Mahfud, Akil bermain sendiri.

Pilkada Gunung Mas

Sementara itu, dalam kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dua penyuap Akil dituntut pidana masing-masing enam tahun penjara. Keduanya adalah Bupati Gunung Mas (nonaktif) Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau Antun. Mereka juga dituntut pidana denda masing-masing Rp 200 juta setara tiga bulan kurungan.

Menurut Jaksa Ely Kusumastuti, Hambit bersama Cornelis yang merupakan Komisaris PT Berkala Maju Bersama terbukti menyuap Akil dengan uang Rp 3 miliar melalui anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa.

Jaksa Surya Neli menambahkan, suap itu diberikan untuk mempengaruhi Akil dalam memutuskan perselisihan Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diajukan pasangan Alfidel Jinu-Ude Arnold Pisi dan Jaya Samaya Monong-Daldin.

Lebih lanjut Jaksa Ely memerinci, Hambit yang ditetapkan sebagai bupati Gunung Mas periode 2013-2018 bersama Cornelis menyuap Akil dengan uang 294.050 ribu dolar Singapura, 22 ribu dolar AS, dan Rp 766 juta atau total senilai Rp 3 miliar, serta Rp 75 juta melalui Chairun Nisa. Menurut Ely, pada 19 September 2013 Hambit menemui Chairun Nisa di sebuah restoran di Hotel Sahid, Jakarta.

Hambit meminta Nisa membantu mengurus sengketa pilkada dan dipertemukan dengan Akil Mochtar. Nisa kemudian menghubungi Akil. Pada 20 September 2013, Hambit menemui Akil di rumah dinas ketua MK di Kompleks Widya Chandra III Nomor VII, Jakarta Selatan.

Tiga hari setelah pertemuan dengan Hambit, Akil menetapkan majelis hakim panel. Akil menjadi ketua merangkap anggota, Anwar Usman dan Maria Farida Indrati sebagai anggota. ”Pada 24 September 2013, Akil mengirim pesan singkat kepada Chairun Nisa berisi, ”Besok sidang. Kemarin pemohon sudah ketemu saya langsung. Si Bupatinya.

Tapi saya minta lewat bu Nisa saja’,” sambung Jaksa Sigit Waseso. Akil lantas meminta Chairun Nisa menghubungi Hambit agar menyiapkan dana Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Pada 26 September 2013, Hambit dan Cornelis menemui Nisa di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat itu, Nisa memperlihatkan pesan singkat dari Akil, yang isinya minta imbalan Rp 3 miliar dalam bentuk dolar. Hambit dan Cornelis menyanggupi.

Hambit kemudian meminta Cornelis menyiapkan uang. Pada 30 September 2013 Hambit mengontak Nisa dan menyatakan dana untuk Akil sudah siap. Pada 2 Oktober 2013, Chairun Nisa mengontak Akil dan akan memberikan duit suap itu. Akil menyanggupi akan menerima duit itu di rumah dinasnya.

Chairun Nisa datang bersama Cornelis membawa uang suap itu. Tak lama kemudian ketiganya disergap tim KPK. Dalam sidang terpisah, terdakwa Chairun Nisa dituntut hukuman tujuh tahun enam bulan penjara. Jaksa menyatakan, Nisa terbukti menjadi perantara pemberian suap Rp 3 miliar dari Hambit dan Cornelis kepada Akil.

”Menuntut, supaya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Chairun Nisa dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan dikurangi masa tahanan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan terhadap Nisa. Jaksa juga menuntut pidana denda Rp 500 juta. Jika tidak dibayar, Nisa dihukum enam bulan kurungan.

Menurut Jaksa Pulung, Nisa terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama. Yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam analisis fakta persidangan yang dibacakan Jaksa Olivia Sembiring, Chairun Nisa bersama Akil Mochtar didakwa menerima suap 294,050 ribu dolar Singapura, 22 ribu dolar AS, dan Rp 766 juta atau total setara Rp 3 miliar, serta Rp 75 juta dari Hambit Bintih dan Cornelis. Rp 75 juta merupakan fee untuk Nisa atas jasanya menjadi perantara Akil dengan Hambit dan Cornelis. (D3-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/28/254012/Akil-Serang-Mahfud

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

21 Buron Masih Berkeliaran

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Februari 2014

  • Yanuelva Paling Dicari

SEMARANG – Dua puluh satu terpidana berbagai kasus, termasuk korupsi, hingga kemarin masih bebas melenggang. Di antara para buron tersebut, Direktur CV Enhat Semarang Yanuelva Etliana merupakan orang yang paling dicari oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Yanuelva adalah terpidana korupsi kredit berjaminan fiktif di Bank Jateng. Ia dihukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta serta wajib mengganti kerugian negara Rp 39 miliar. Yanuelva dinyatakan buron sejak November 2012. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan jajaran kejaksaan seluruh Jawa Tengah.

Selain itu, kami berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung untuk mencari Yanuelva,”kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, kemarin. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang sebagai jaksa eksekutor atas Yanuelva juga telah menyebarkan informasi melalui berbagai media.

“Kami mengharapkan media massa membantu menyiarkan daftar orang-orang yang kami cari agar masyarakat yang mengetahui bisa menginformasikan kepada kami,”kata Kepala Kejari Semarang Abdul Azis. Pihaknya juga telah memasang foto para buron di laman situs Kejati Jawa Tengah.

Masyarakat yang mengetahui keberadaan buron tersebut bisa menghubungi nomor telepon 024-8413985 atau langsung mendatangi kantor kejaksaan terdekat.

Bambang Guritno

Buron lain yang sudah bertahuntahun tak pernah ditemukan adalah mantan bupati Semarang Bambang Guritno. Ia merupakan terpidana kasus korupsi buku ajar tingkat SD/MI Kabupaten Semarang 2004.

Dalam kasus ini, Bambang dijatuhi hukuman setahun penjara. Sejak putusannya berkekuatan hukum tetap pada 2009, Bambang tak pernah memenuhi panggilan Kejati untuk melaksanakan putusan hakim. Tahun 2010, nama Bambang Guritno masuk daftar pencarian orang (DPO).

Nama lain di antaranya Prawoto Saktiari yang dipidana satu tahun penjara atas korupsi APBD Jawa Tengah tahun 2003 dan Agus Soekmaniharto, terpidana kasus ganti rugi tanah Perhutani untuk lahan tol di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

“Dalam empat bulan ini, kami sudah melakukan eksekusi terhadap 18 terpidana yang buron, termasuk mantan bupati Demak Endang Setyaningdyah. Terakhir, pekan lalu kami berhasil menangkap dua buron, Ashar Astika dan Fuad Riyadi,” beber Masyhudi.

Selain melacak terpidana, pihaknya juga sedang memburu tersangka korupsi yang belum bisa disidangkan. Di antaranya adalah mantan kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Tembalang Any Utaminingsih serta mantan kepala Desa Jatirunggo Indra Wahyudi. Keduanya tersangkut kasus korupsi ganti rugi lahan Perhutani untuk tol Semarang-Ungaran di Jatirunggo. Kasus itu merugikan negara Rp 12,1 miliar. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/28/254011/21-Buron-Masih-Berkeliaran

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Polisi Disarankan Cari Mantan Bupati Lewat Paranormal

BANGKA POS.COM – Kamis, 27 Februari 2014

BANGKAPOS.COM, UNGARAN – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak penegak hukum serius dalam mengejar BG, buronan kasus korupsi buku ajar tingkat SD/MI Kabupaten Semarang 2004 senilai Rp 3,3 miliar.

Penelusuran mantan Bupati Semarang periode 2005-2010 itu bisa dilakukan dengan cara menyadap telepon genggam keluarganya. “Kalau perlu Hp seluruh keluarganya disadap. Masak BG tidak pernah telepon keluarganya,” kata Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto, Rabu (27/2/2014).

Bahkan jika upaya itu tidak berhasil, Eko menyarankan, polisi maupun jaksa bisa menggunakan jasa paranormal. “Kalau perlu minta bantuan orang pintar. Sudah biasa kan polisi mencari penjahat dengan minta tolong orang pintar,” katanya.

Kaburnya mantan orang nomor satu di Kabupaten Semarang itu, menurut Eko, tidak lepas dari peran pengacaranya yang mengupayakan pembantaran BG. “Semestinya sejak awal pengacara jangan memberikan masukan untuk dibantarkan,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Semarang, AKBP Augustinus Barlianto Pangaribuan mengungkapkan, saat ini pihaknya terus meningkatkan pengintaian terhadap keluarga Bambang Guritno. Pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan BG, kata Kapolres, terancam dipidana.

“Kalau misal tidak sedarah tentu ada ancamannya. Tapi kalau sedarah, sesuai undang-undang dia tidak bisa dipidanakan,” kata Kapolres.

Sumber : http://bangka.tribunnews.com/2014/02/27/polisi-disarankan-cari-mantan-bupati-lewat-paranormal

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejari Geledah Kantor DPRD Batubara

 SINDO NEWS.com – Kamis, 27 Februari 2014
Kejari geledah Kantor DPRD Batubara

Tim Satuan Khusus Kejari Limapuluh membawa dokumen dari Kantor DPRD Batubara (Foto:Khairul Indra/Koran SINDO)

Sindonews.com – Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Limapuluh mengeledah Kantor Sekretariat DPRD Batubara.

Dalam operasi itu, aparat kejaksaan melakukan penyitaan terhadap sejumlah besar dokumen penting yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di DPRD Batubara tahun anggaran 2013.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Limapuluh Hopplen Sinaga mengungkapkan, tindakan penggeledahan yang dilakukan terkait dengan proses penyidikan dugaan terjadinya korupsi senilai Rp680 juta di Sekretariat DPRD Batubara.

“Hari ini kami melakukan full bucket, dokumen akan kami bawa untuk diperiksa. Ini alat pendukung kita untuk melakukan pembuktian,” ungkap Hopplen.

Namun, sekalipun mengakui telah mengantongi sejumlah nama yang masuk dalam incaran, Hopplen belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi tersangka utama dalam kasus penggelapan dana rakyat tersebut. “Yang berpotensi (untuk jadi tersangka) sudah ada. Tapi belum ditetapkan,” timpalnya.

Wakil Ketua DPRD dari PDI Perjuangan, Suwarsono mengaku terkejut dengan penggeledahan yang membawa semua berkas penting di sekretariat oleh satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Limapuluh tersebut.

“Saya (sebelumnya) tidak tahu penggeledahan itu. Belakangan saya ditelepon Ketua (DPRD). Tapi saya mendukung terhadap upaya penegakan hukum,” kata Suwarsono. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/27/24/839792/kejari-geledah-kantor-dprd-batubara

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Minta Uang Kasus Korupsi, Nama Kajari Kudus Dicatut

SINDO NEWS.com – Selasa, 25 Februari 2014

Sindonews.com – Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Amran Lakoni dicatut  pihak tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Oknum tersebut memanfaatkan nama Amran dalam kasus dugaan penyimpangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Jawa Tengah yang kini disidik Kejari Kudus.

Pencatutan nama Kajari Kudus dalam kasus tersebut diungkapkan Kepala BPBD Kudus, Djumadi. Menurut Djumadi sudah ada dua orang yang menghubunginya dengan maksud meminta uang agar kasus dugaan penyimpangan di BPBD Kudus tidak diteruskan ke proses yang lebih lanjut.

“Dua orang itu bernama Agus dan Heri. Mereka mengaku staf Kejari Kudus yang diperintahkan  Kajari untuk meminta uang padanya,” kata Djumadi, Selasa, (25/2/2014).

Dugaan penyimpangan ini bermula dari pengadaan logistik BPBD tahun anggaran 2012, atau  awal terbentuknya instansi yang bertugas melakukan penanganan bencana di Kota Kretek ini. Meski tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Kudus,  numun ada oknum yang tetap menganggarkan pengadaan logistik tahun 2012 senilai Rp100juta.

Kejari Kudus sudah memanggil tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di BPBD terkait kasus ini. PNS yang dimintai keterangan tersebut terdiri dari tiga kepala seksi (Kasi) dan empat staf BPBD Kudus. Hingga kini, aparat Kejari Kudus masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

Alasan yang digunakan oleh Heri dan Agus saat meminta uang, kata Djumadi hampir sama. Yakni pihak Kejari Kudus akan kedatangan tamu dari jajaran di atasnya. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk menjamu pejabat dari Kejati Jateng dan Kejaksaan Agung tersebut.

“Salah seorang sudah menyebut nominal awal yakni sebesar Rp10 juta. Uang tersebut diminta di antar ke halaman Kejari dan di sana sudah ada staf yang siap menerima,” jelasnya.

Tentu saja, Djumadi juga tidak mau ceroboh. Dia justru balik meminta agar orang yang menghubunginya datang ke Kantor BPBD Kudus.Djumadi berjanji akan langsung memberikan uang yang diminta jika mereka datang ke kantornya.

“Tapi ternyata mereka tidak berani datang. Alasannya macam-macam bahkan meminta transfer. Saya jadi tambah yakin jika mereka hanya ingin memeras saja,” ucapnya.

Djumadi menegaskan pihaknya akan menaati proses hukum yang hingga kini masih berjalan. Djumadi sendiri mengaku tidak mengetahui secara persis terkait kasus ini. Sebab waktu itu, dia belum menjabat sebagai Kepala BPBD Kudus.

“Memang logistik yang diadakan itu tidak langsung dibawa ke gudang BPBD, tapi dititipkan di toko. Maksudnya jika sewaktu-waktu ada bencana maka bisa langsung digunakan. Lagipula soal gudang penyimpangan logistik ada aturannya sendiri jadi tidak bisa sembarangan,” sebutnya.

Sementara itu, Kajari Kudus Amran Lakoni menyangkal pernah memerintahkan pihak tertentu untuk meminta uang kepada Kepala BPBD Kudus. Pihaknya justru meminta agar pihak tak bertanggungjawab tersebut ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

“Saya sudah kirim surat ke seluruh instansi di lingkup Pemkab Kudus terkait hal ini,” paparnya.

Disinggung soal penanganan kasus BPBD, Amran menegaskan prosesnya masih terus berlanjut. Pihaknya masih mengumpulkan berbagai data untuk menentukan status kasus dugaan ini lebih lanjut.

“Kalau memang indikasi penyimpangannya kuat akan langsung kita naikkan statusnya ke tahap penyidikan,” tandasnya. (ilo)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/25/22/839076/minta-uang-kasus-korupsi-nama-kajari-kudus-dicatut

27 Februari 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Buronan Kasus Korupsi Alkes Kediri Tertangkap di Sleman

SINDO NEWS.com – Kamis, 27 Februari 2014

Sindonews.com – Dian Nurwahyuni (59), terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Rumah Sakit Panti Kusta Kediri Jawa Timur, tertangkap di rumah kontrakan, Jalan Seturan 1, Blok B No.17, Depok, Sleman.

Wanita yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Kediri, Jawa Timur, ini sudah menjadi buronan sejak tiga tahun lalu. Dia dipidana satu tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 335K/pid.sus/2010 tanggal 12 Agustus 2010. Dia menjadi DPO, karena kabur saat menjalani hukuman.

“Terpidana (Dian Nurwahyuni) ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2011. Semalam kita tangkap di wilayah Depok, Sleman,” kata Kepala Seksi Penerangan Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, kepada wartawan, Kamis (27/2/2014).

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kejari Kediri. Malam itu juga, tim dari Kejari Kediri dipimpin langsung Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Sundaya menuju Sleman untuk menjemput Dian dan mengeksekusinya ke lembaga pemasyarakatan di Kediri.

“Langsung dibawa ke Kediri guna menjalani hukuman,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, Dian adalah pemilik Apotek Dianita Kediri, pihak suplayer swasta RS Panti Kusta saat pengadaan alkes dan obat-obatan pada tahun 2006.

Dia terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pengadaan alkes itu, negara mengalami kerugian keuangan hingga Rp35 juta lebih. Selain Dian, MA juga memutus bersalah dua orang lainnya yang turut terlibat kasus ini. (san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/27/22/839764/buronan-kasus-korupsi-alkes-kediri-tertangkap-di-sleman

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Penyelidikan Rp3 miliar, Eks Kajari Ditahan

SINDO NEWS.com – Kamis, 27 Februari 2014
Korupsi dana penyelidikan Rp3 miliar, eks kajari ditahan

ilustrasi (Sindonews.com)

Sindonews.com – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wamena I Putu Suarjana dan bendaharanya Firman Rahman sebagai tersangka korupsi dana penyelidikan di Kejari Wamena tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp3 miliar.

Kedua tersangka diduga mencairkan dana penyelidikan dengan memanipulasi data kasus yang ditangani.

Firman yang datang dari Wamena langsung diperiksa tim Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (27/02/2014). Setelah diperiksa selama dua jam, Firman yang merupakan mantan bendahara di Kejari Wamena langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 2A Abepura guna kepentingan penyelidikan.

Anggota tim penyidik Kejagung Firdaus mengatakan, bahwa kedua tersangka kini telah dibebas tugaskan dari jabatannya untuk proses penyidikan. Namun untuk mantan Kajari Wamena sudah dimutasi ke Kejagung.

Kasus ini terungkap ketika Kejaksaan Tinggi Papua, Oktober silam turun ke Kabupaten Wamena dan melihat kasus-kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Wamena tidak berjalan, padahal dana sebesar Rp3 miliar lebih telah dicairkan.

Kedua tersangka ini dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU korupsi dengan ancaman pidana hukuman penjara 20 tahun. (sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/27/26/839752/korupsi-dana-penyelidikan-rp3-miliar-eks-kajari-ditahan

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa KPK Diperintahkan Usut Keterangan Palsu Hakim Kartini Marpaung

SINDO NEWS.com – Selasa, 25 Februari 2014
Jaksa KPK diperintahkan usut keterangan palsu hakim Kartini Marpaung

Hakim Kartini Marpaung (Foto:Dok Koran SINDO)

Sindonews.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut adanya dugaan keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan Kartini Juliana Mandalena Marpaung.

Karena Kartini yang juga mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, dianggap berbohong dan menutup-nutupi fakta dalam persidangan.

Permintaan tersebut diajukan Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang Dwiarso Budi Santiarto yang menyidangkan kasus terdakwa Asmadinata.

“Saya perintahkan jaksa KPK menindaklanjuti, untuk diproses hukum. Saksi (Kartini Marpaung) memberikan keterangan di bawah sumpah, jika berbohong bisa dipidana. Keterangan atau sumpah palsu,” kata Dwiarso Budi Santiarto, Selasa (25/2/2014).

Saksi Kartini, kata Dwiarso Budi Santiarto, dinilai menutup-nutupi fakta. Berulangkali Kartini yang statusnya terpidana itu, diperingatkan saat memberikan keterangan. Karena keterangan palsu bisa dijerat pidana.

Hakim anggotanya, Erentuah Damanik, berkata senada. Dia memberi contoh kasus yang menimpa Said Faisal, ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang ditahan KPK karena sumpah palsu dalam sidang.”Ada ancaman pidananya,” tambahnya.

Jaksa KPK, Surya Heli, menyatakan akan melaksanakan perintah majelis hakim.
“Kami akan laporkan dulu ke pimpinan KPK. Jika cukup bukti, maka tentu naik penyidikan dan ditetapkan tersangka, agar nantinya disidang perkara sumpah palsu,” jelasnya.

Pada persidangan itu, Kartini menyatakan tidak pernah menjanjikan vonis bebas ataupun satu tahun penjara saat menangani mantan Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Termasuk menyangkal tidak pernah meminta uang Rp500 juta ataupun Rp150 juta.

“Yang mulia, saya tidak pernah janjikan ataupun terima suap,” kata Kartini.
Kartini malah menuduh hakim Pragsono yang meminta uang kepada Heru Kisbandono. Ia beralasan, sebagai hakim anggota, tidak punya kewenangan memutus perkara.

Kartini juga mengaku tidak mengetahui rencana Heru Kisbandono untuk menyuap Pragsono, ataupun membawa uang Rp150 juta.

(sms)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/25/22/839135/jaksa-kpk-diperintahkan-usut-keterangan-palsu-hakim-kartini-marpaung

27 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip Segera Diperiksa

SINDO NEWS.com – Kamis, 27 Februari 2014

Sindonews.com – Penyidik Polrestabes Semarang akan memanggil mantan Wali Kota Semarang periode 1999-2004 Sukawi Sutarip terkait dugaan korupsi asuransi fiktif anggota DPRD Kota Semarang.

Hal ini dilakukan setelah penyidik memeriksa Suhadi selaku Mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Semarang periode sama.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto saat ditemui wartawan di kantornya mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memintai keterangan mantan orang nomor satu di Kota Semarang itu.

“Minggu-minggu ini kami akan memanggilnya untuk dimintai keterangan, surat pemanggilan sudah kami layangkan,” kata dia, Kamis (26/2/2014).

Pemanggilan itu lanjut Wika sebagai langkah untuk melengkapi alat bukti terhadap 28 mantan anggota dewan yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara mengenai status Sukawi, ia mengaku hanya sekadar saksi.

“Pemanggilan terhadap Sukawi hanya sebatas saksi, mengenai apakah dia terlibat atau tidak, kita belum tahu. Nanti kita lihat saja bagaimana kesaksiannya,” imbuhnya.

Menurut Wika, sebagai Walikota waktu itu Sukawi dinilai tahu mengenai aliran dana dalam kasus asuransi fiktif tersebut. Sebab saat itu, selaku kepala pemerintahan di Kota Semarang, ia dinilai mengetahui pos-pos anggaran  yang ia berikan, termasuk anggaran untuk asuransi yang ternyata fiktif.

“Dia pasti tahu, karena dia  yang memberikan anggaran itu, jadi keterangannya sangat dibutuhkan,” paparnya.

Disinggung terkait 17 mantan anggota DPRD periode 1999-2004 yang segera ditetapkan sebagai tersangka, Wika masih belum mau memberikan identitasnya.

Yang jelas 17 mantan anggota DPRD periode itu pasti akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Tunggu sajalah, pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Nanti kalau sudah fix akan kami ekspos, tidak sekarang karena dikhawatirkan mereka pergi,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang.

Menurutnya, pemanggilan Sukawi Sutarip merupakan langkah yang benar untuk mengungkap kasus tersebut dari akar-akarnya.

“Ini langkah yang memang harus dilakukan, saya yakin ada actor intelektual dalam kasus ini, 45 mantan anggota DPRD waktu itu hanya sebagai pengguna, ada actor lain. Dan saya yakin Sukawi Sutarip pasti terlibat,” kata dia.

Untuk itu, Eko mendesak agar penyidik Polrestabes Semarang segera memeriksa Sukawi Sutarip terkait kasus itu. Jika tidak, maka menurutnya penyelidikan kasus tersebut akan mengambang.’

“Kami mendesak Sukawi Sutarip segera diperiksa, untuk menjaga agar lingkaran kasus ini tidak terputus,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tersebut bermula dari pelaksanaan program asuransi Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota Semarang dengan PT Pasaraya Life pada tahun 2003.

Program tersebut menawarkan premi Rp38,4 juta per orang untuk jangka waktu setahun dengan total premi mencapai Rp1,7 miliar.

Namun dalam kenyataannya, implementasi kerja sama premi asuransi tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, negara pun dirugikan hingga Rp1,7 miliar.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/02/27/22/839776/mantan-wali-kota-semarang-sukawi-sutarip-segera-diperiksa

27 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: