KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Geledah Kantor Kontraktor

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

  • Dugaan Korupsi DPID

DEMAK – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak menggeledah kantor CV Nusa Cipta Utama di Perumahan Indah Nusa Permai D/7 RT 4/RW 2 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kamis (6/2). Penggeledahan tersebut terkait pengumpulan barang bukti kasus dugaan korupsi Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun Anggaran 2011.

CV Nusa Cipta Utama merupakan rekanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak yang mengerjakan dua proyek talut di Dukuh Bogorame dan Dukuh/Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung. Kajari Zairida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto mengatakan, sejumlah dokumen penting terkait kasus tersebut berhasil didapatkan. “Kami menyita dua dokumen kontrak, tiga rekening koran, tujuh lembar kuitansi pembayaran dan satu catatan pengeluaran perusahaan. Dari bukti-bukti ini akan ditelusuri ke mana saja aliran uang tersebut mengalir,” katanya, kemarin.

Ia masih enggan menyebutkan siapa saja yang menerima aliran uang tersebut, meski bisa terlihat dari data administrasi pengeluaran maupun rekening koran perusahaan. Menurut Dafit, informasi tersebut masih dirahasiakan guna kepentingan penyidikan. Berdasar bukti-bukti itu nantinya, kejaksaan akan meminta bantuan BPKP untuk menghitung kerugian negara. Kejaksaan sendiri sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi DPID yang bersumber dari APBD II TA 2011.

Keduanya adalah EM selaku penyedia barang dan jasa (kontraktor) serta HB sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dijelasakannya, nilai anggaran proyek DPID secara keseluruhan mencapai Rp 10 miliar. Ada sekitar 35 paket kegiatan, tapi kejaksaan baru menemukan dua paket yang disinyalir terjadi penyimpangan. Dua paket kegiatan ini adalah pembangunan talud dua perdukuhan di Desa Timbulsloko dengan nilai anggaran masing-mnasing sebesar Rp 423 juta.

45 Persen

“Hasil penyidikan sementara, volume pekerjaan yang belum terselesaikan sekitar 45 persen dari spesifikasi kontrak. Untuk pastinya nanti akan dihitung BPKP,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) meminta Kejari Demak untuk menelusuri dua proyek DPID berupa pembangunan talut penahan gelombang sepanjang 600 meter di Dukuh Timbulsloko dan Bogorame Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung. Penyelidikan kasus tersebut berlangsung sejak November 2013. Pakar konstruksi talut dari Undip yang didatangkan ke lokasi menyatakan, bahwa talut tersebut tidak terdapat pondasi bawah yang berfungsi sebagai penguat.(J9-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251703/Kejaksaan-Geledah-Kantor-Kontraktor

7 Februari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Transparansi di Daerah Masih Rendah

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

  • Oleh Arif Nurdiansa

HASIL penelitian indeks transparansi informasi publik oleh Fitra bersama Partnership for Governance Reform menempatkan Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai tertinggi.

Total nilai agregat Kebumen adalah 48,25 dari skala penilaian 0- 100. Kabupaten di Jateng mendominasi posisi 10 besar terbaik, yaitu berturut-turut setelah Kebumen adalah Jepara, Nagan Raya, Kudus, Labuhan Batu, Purworejo, Sikka, Magelang, Cilacap, dan Pemalang. Penelitian ini dilakukan dari Juni hingga September 2013 di 98 kabupaten yang terletak di 5 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Sumatera Utara melalui metode penelusuran situs (website tracking).

Padahal, Fitra hanya mengukur ketersediaan 6 dari 12 informasi anggaran yang wajib dibuka oleh pemda berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/37. Dokumen tersebut di antaranya RKPD (2012-2013), Raperda APBD (2012-2013), Perda APBD (2011-2013), Raperda Perubahan (2011-2013), Perda APBD Perubahan (2011-2013), dan Audit LKPD (2010-2012).

Kebumen mendapatkan predikat terbaik menurut indeks, karena dalam situs resminya menyediakan kanal khusus yang menunjukkan 6 dokumen yang dinilai. Mereka juga mengunggah dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Namun, faktanya kendati menduduki peringkat pertama, Kebumen hanya mendapatkan nilai di bawah 50, yang berarti masih mendapat kategori rapor merah.

Maka dapat dipastikan bahwa kabupaten lain yang berada di bawah Kebumen tidak memublikasikan dokumen anggaran yang disyaratkan oleh Instruksi Mendagri.

Untuk itu, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah kabupaten terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebab dokumen-dokumen tersebut menurut Mendagri dalam instruksinya, merupakan indikator pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kepatuhan badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga perlu diragukan.

Hal itu mengingat undang-undang ini menjamin publik atas kemudahan mengakses informasi anggaran yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Sementara itu, peran DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan juga selama ini belum maksimal. Terlebih pada tahun politik ini mereka sudah fokus dengan agenda pemenangan pemilu legislatif yang sebentar lagi digelar. Pada akhirnya, publiklah yang harus berperan untuk mengontrol. Namun, bagaimana mungkin? Transparansi saja tidak ada?

Elektabilitas Pemimpin

Pada era pemerintahan modern, tidak hanya publik yang diuntungkan dengan transparansi, tetapi juga pejabat publik dan pemerintah. Karena kecenderungannya, pemimpin yang terbuka kepada publik akan dicintai dan dikagumi, hal ini berimbas pada tingkat elektabilitasnya.

Sebut saja bupati Bantaeng, wali kota Surabaya, gubernur DKI Jakarta dan lainlain, mereka populer di mata publik karena kinerja yang bagus dan memegang prinsip transparansi. Sementara untuk publik, mereka bisa melihat dan mengontrol alokasi anggaran terkait dengan pelayanan dasar.

Misal berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan dalam setahun. Hal ini memudahkan kinerja pemerintah karena mereka tidak perlu repot-repot melakukan sosialisasi secara formal yang cenderung lebih banyak mengeluarkan tenaga dan waktu tapi tidak efektif.

Jika kenyatannya pemerintah belum tertib mengalokasikan anggaran maka publik berhak mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban berdasarkan data konkret dan dapat dipercaya. Hal ini sekaligus meminimalisasi gerakan massa yang terprovokasi akibat adanya hasutan dari kelompok tidak bertanggung jawab yang selama ini terjadi.

Kuncinya, jika publik paham akan anggaran dan pemerintah terbuka maka tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai interaksi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan publik. Sesungguhnya untuk menjadi transparan, banyak cara sederhana yang dapat dilakukan, salah satunya meniru strategi Joko Widodo.

Agar anggaran dapat diakses publik, Pemprov DKI Jakarta menempel APBD di ruang publik, seperti kelurahan, pos ronda, dan kantor pemerintah lainnya yang mudah diakses. Dengan begitu publik menjadi cerdas dan pemerintah pun responsif.

Pada akhirnya, publik dengan alasan apa pun berhak tahu tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya, terlebih anggaran tersebut didapat dari pajak mereka. Kalau bersih kenapa risih? (10)

— Arif Nurdiansah, staf Knowledge & Communication Partnership for Governance Reform, tinggal di Jakarta

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251681/Transparansi-di-Daerah-Masih-Rendah

7 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Emir Rajin Tanya Transfer Uang

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

JAKARTA – Saksi Stevani Waworuntu yang merupakan staf marketing Century menyatakan, Emir Moeis pernah mengontaknya untuk menanyakan kabar kiriman dari Amerika Serikat.

Emir Izedrik Moeis merupakan politikus PDIPyang didakwa menerima uang 423,98 ribu dolar AS dari Alstom dan Pasific Resources Inc terkait tender PLTU Tarahan Lampung.

Pernyataan Stevani Waworuntu itu disampaikan dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/2). Stevani menyebut, berapa kali Emir pernah mengontaknya. Saat itu yang dicek oleh Emir adalah rekening milik perusahaan anaknya Armand Emir Moeis takni PTArtha Nusantara Utama (ANU).

Perusahaan ini dikelola oleh Zuliansyah Putra Zulkarnain atau yang akrab disapa Ican. Uang yang dimaksud Emir adalah uang kiriman dari President Pasific Resources Inc di Amerika Serikat, Pirooz Muhammad Sarafi. ”Karena terdakwa menanyakan saya, maka saya mengonfirmasi ke Pak Ican,” jelas Stevani.

Di lain kesempatan, menurut Stevani, dirinya juga dikontak oleh Emir diminta melakukan pencairan uang. Stevani lupa berapa uang yang diminta untuk dicairkan itu. ”Terdakwa tidak menyebut nominal. Hanya bilang nanti Pak Ican yang akan menyampaikan nominalnya berapa,” tambahnya.

Baru Mengetahui

Emir yang duduk di sebelah jajaran penasihat hukumnya memberikan tanggapan atas kesaksian Stevani tersebut. Menurut Emir, dia baru mengetahui mengenai keberadaan PT ANU berikut rekening perusahaan itu di Century setelah KPK mengusut kasus tersebut. Dalam sidang ini, Emir Moeis didakwa menerima 423,98 ribu dolar AS dari Alstom dan Pasific Resources Inc.

Uang itu dikirim dari dua perusahaan tersebut ke perusahaan anaknya Emir. Uanguang itu dikirim oleh President Pasific Resources Inc di Amerika Serikat, Pirooz Muhammad Sarafi.

Pirooz sebelumnya meminta Emir mempersiapkan perusahaan di Indonesia agar seolaholah terdapat perjanjian bisnis. Hal ini agar pengiriman uang melalui perusahaan di Indonesia seperti terihat sah.

Emir akhirnya mengajukan perusahaan milik anaknya yang bernama Armand Emir Moeis yakni PT Artha Nusantara Utama. Perusahaan ini dikelola oleh Zuliansyah Putra Zulkarnain.( D3-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251697/Emir-Rajin-Tanya-Transfer-Uang

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hambit Tuding Rusli Dapat Jatah Rp 500 Juta

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

JAKARTA- Bupati Gunung Mas nonaktif Hambit Bintih menuding Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Kalimantan Tengah, Rusliansyah sangat berperan dalam penyuapan kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sengketa pilkada Rusli hendak mendapatkan jatah Rp 500 juta. Hambit menyatakan hal tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (6/2). Hambit yang berasal dari PDIP ini mengaku dikontak oleh Rusliansyah.

Keduanya akhirnya bertemu dengan Chairun Nisa di Hotel Sahid Jakarta pada pertengahan Juni. Pertemuan atas inisiatif Rusli. ”Beliau ini yang bilang ke saya bahwa kemenangan saya perlu diurus (di MK).

Beliau kasih contoh di Kapuas. Orang yang awalnya kalah akhirnya dilantik sebagai bupati,” ujar Hambit yang menatap langsung Rusliansyah.

Hambit membantah kesaksian Rusliansyah dalam persidangan hari ini yang mengatakan tidak ikut-ikutan lagi dalam upaya pemberian uang kepada Akil. Menurut Hambit, Ruli terlibat dari awal sampai akhir. ”Jadi tidak benar dia tidak tahu. Dia mau motong Rp 500 juta itu,” ujar Hambit.

Bela Akil

Dalam sidang, Rusliansyah terkesan membela Akil Mochtar. Dia menyatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut enggan mengamankan sebelas sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

Rusli juga menyatakan, tidak tahu terdakwa Chairun Nisa tidak meminta Akil membantu mengurus sengketa pilkada. Rusli mengaku bersama-sama Nisa yang sudah menjabat anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar pernah mengunjungi Akil Mochtar di rumah dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III nomor VII.

Dalam pertemuan itu, dirinya membantah Nisa tidak meminta tolong kepada Akil untuk memenangkan kontestan dari Partai Golkar di pilkada sebelas kabupaten/kota itu. ”Saat itu Bu Nisa cuma bilang, ‘Pak, di Kalteng ada sebelas pilkada kabupaten/kota.’ Pak Akil langsung memotong, ‘Saya ini sekarang orang MK.

Bukan Golkar lagi. Saya berdiri di atas semua partai,” kata Rusli saat bersaksi dalam sidang Chairun Nisa, Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun. (D3-25,90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251696/Hambit-Tuding-Rusli-Dapat-Jatah-Rp-500-Juta

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Uang Wawan Mengalir ke Artis

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014
image

JAKARTA – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya aliran dana dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) ke sejumlah artis. Lembaga tersebut sudah melaporkan hasil temuannya tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Kami sudah melacak, ada beberapa,” jelas Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, Kamis (6/2).

Namun, Agus tak mau membeberkan nama-nama artis yang mendapat aliran itu karena sepenuhnya kewenangan KPK. Lagi pula data itu rahasia penyidikan. Menurut dia, pihaknya kesulitan melacak transaksi ke sejumlah artis.  ”Karena banyak artis namanya berbeda dari nama panggung, sedangkan data resmi memakai nama asli. Jadi nggak kelihatan,” kata Agus.

Dia menyatakan sering kaget saat seorang artis dipanggil KPK. Sebab, data yang ada di PPATK tidak dapat menjelaskan latar belakang atau profesi keartisan seseorang. ”Oh, ternyata orangnya itu. Nama yang di saya lain. Saya juga nggak punya radar,” ujarnya.

Agus mencontohkan, misalnya artis yang dimaksud adalah Aura Kasih. Data rekening yang bersangkutan tentu tidak sama dengan nama populernya. ”Bukan tidak ada, tapi saya tidak tahu (artis atau bukan). Namanya, Aura Kasih. Kalau kita buka rekening kan nama asli bukan nama panggung,” katanya.

Data Lengkap

Meski demikian, Agus menegaskan PPTK memiliki data lengkap transaksi setiap tersangka kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang termasuk Wawan. Hanya saja, PPATK tidak mengonfirmasi pada yang bersangkutan perihal detail transaksinya, untuk apa, dan dikirim ke siapa. Terkait Wawan, Agus menambahkan adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu tercatat banyak melakukan transaksi yang berhubungaan dengan mobil. Untuk besarannya, mencapai miliaran rupiah. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya masih menelaah temuan tersebut. ”Nanti saya coba telusuri datanya,” jelasnya. Dia tak mau berkomentar banyak. Termasuk soal nama-nama yang kabarnya menerima dana. ”Saya masih belum dapat kabar pastinya.”

Ditanya soal dugaan aliran dana Wawan ke beberapa artis, Airin Rachmy Diani, istri Wawan, hanya diam.  Pengacara Wawan, Firman Wijaya menepis hal tersebut. ”Nggak ada, nggak ada itu,” katanya.

Bantahan juga disampaikan pihak Aura Kasih. Dia menyatakan tak tahu menahu dari mana asal kabar tersebut. ”Aura kaget saat saya tanya mengenai kabar itu. Dia terkejut,” kata Heru, manajer Aura Kasih.

Penyanyi dan pesinetron itu, disebut-sebut mengenal Wawan di Klub Mobil Lamborghini. Aura kabarnya sering ikut acara klub tersebut. ”Yang kenal itu bukan Aura, tetapi mantan pacarnya yang terakhir. Mantan pacar yang sebelum sekarang kan anak Lamborghini juga,” kata Heru. (dtc,viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251740/Uang-Wawan-Mengalir-ke-Artis-

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Geledah Lima Lokasi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

  • Kasus Gratifikasi di Kementerian ESDM
image

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Kementerian ESDM di lima lokasi berbeda, kemarin. Hal itu dilakukan dalam rangka mencari alat bukti tambahan terkait tindak pidana yang disangkakan kepada mantan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. ”Penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis (6/2).

Dia mengungkapkan, penggeledahan dilakukan di ruang kerja di Gedung PPBMN, Jalan Pegangsaan I Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, dan kantor Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) di Gedung Plaza Centris, Jalan HR Rasuna Said Kaveling B5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, penyidik menggeledah dua rumah di Jalan Cendrawasih II Blok B I Nomor 13 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, dan Kompleks Perhubungan Jalan Perhubungan X Nomor 74, Rawamangun, Jakarta Timur. ”Penggeledahan juga dilakukan di Apartemen Taman Rasuna Kuningan, tepatnya Tower 9 Unit 10G,” kata Johan.

Ditanya apakah penggeledahan dilakukan di tempat yang dimiliki tersangka Waryono Karno,  Johan menampik. ”Tidak ada yang milik tersangka WK,” ujar Johan.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah di sejumlah ruang dan tempat. Pertama, di ruang kerja anggota DPR Tri Yulianto di DPR di Gedung Nusantara 1 lantai 10, ruang kerja Sutan Bhatoegana di lantai 9 Gedung Nusantara 1, dan ruang kerja Zainudin Amali, lantai 11 Gedung Nusantara.

Upaya penggeledahan di rumah sutan, di jalan Sipatahunan Villa Duta Bogor dan rumah Zainudin Amali jalan Wirabudhi 1 blok 1 Cipinang Melayu. Terkait penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan data elektronik. Namun dia tidak menjelaskan seperti apa data elektronik yang dimaksud. Seperti diketahui, kasus ini bermula saat KPK menangkap mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini atas dugaan menerima 400.000 dolar AS dari Simon G Tanjaya (petinggi perusaan Kernel Oil Private Limited) melalui Deviardi alias Ardi (pelatih Golf). (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251741/KPK-Geledah-Lima-Lokasi

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PPATK Minta Korupsi Kemenag Dibongkar

SUARA MERDEKA – Jum’at, 07 Februari 2014

  • Dugaan Penyimpangan Dana Haji

JAKARTA – Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Agus Santoso berharap dugaan penyimpangan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) segera dibongkar.

Pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan di Kemenag adalah Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurutnya, Menag harus memberikan petunjuk, arahan yang jelas terkait pelaksanaan ibadah haji.
”Dana haji kan dana umat. Jumlahnya besar, mencapai puluhan triliun. Penyimpangannya relatif besar. Dibongkar sajalah,” kata Agus di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (6/2).

Mantan Deputi Hukum Bank Indonesia itu mengungkapkan, modus penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat di Kemenag bermacam-macam, antara lain menggunakan dana haji untuk membeli mobil, dan mebel. ”Tanya KPK, didorong saja, KPK fokusnya ke mana,” imbuhnya.

Agus menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan di Kemenag adalah Menteri Agama Suryadharma Ali. Menurutnya, Menag harus memberikan petunjuk, arahan yang jelas terkait pelaksanaan ibadah haji. PPATK, kata dia, telah melakukan audit terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. PPATK bahkan menemukan ada proses yang tidak transparan dalam pelaksanaan haji.

Untuk penyelidikan kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013, KPK, kemarin, memanggil anggota DPR Jazuli Juwaini. ”Saya bukan saksi. Saya diminta masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

KPK meminta pendapat Jazuli karena dia pernah menjabat wakil ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama. Penyidik KPK, sebelumnya meminta keterangan dari anggota Komisi VIII Hasrul Azwar terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait kasus tersebut dengan memanggil sejumlah orang sebagai saksi.

KPK pernah mengusulkan agar Kementerian Agama menghentikan sementara pendaftaran calon haji. Sebab, saat ini biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sudah mencapai Rp 38-Rp 40 triliun, dengan bunga sebesar Rp 1,7 triliun. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, jika pendaftaran haji terus dibuka, jumlah itu akan terus menggelembung. Dengan demikian, bila dikelola secara tidak transparan dan tak akuntabel, akan berpotensi dikorupsi.

Dipertanyakan

Sementara itu, rencana KPK memeriksa dugaan korupsi pengelolaan dana haji, dipertanyakan Menteri Agama Suryadharma Ali. Menag mempertanyakan hal apa lagi yang dianggap janggal oleh lembaga antirasuah itu. ”Kami selama ini sudah transparan kok. Makanya saya tidak tahu dan balik bertanya, mana lagi yang dianggap janggal,” kata Menag di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, kemarin.

Berkaitan dengan pernyataan Juru Bicara KPK Johan Budi SP bahwa akan ada penyelidikan KPK terkait pengelolaan dana haji, Suryadharma mengatakan, langsung berkoordinasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. ”Dan, Dirjen Haji juga belum bisa memberikan gambaran di mana sebenarnya yang patut diselidiki KPK. Kalau uang dalam jumlah besar dipakai ya memang kami menggunakan uang dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan haji. Sebab, jamaah kami terbanyak di dunia, ya wajar kan,” tambahnya.

Dia menduga KPK mendapatkan masukan dari LSM-LSM yang selama ini mengkritisi pengelolaan dana haji, namun mereka tak punya informasi yang lengkap. Ditanya tentang adanya usulan dari Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa pendaftaran haji yang sudah menimbulkan antrean hingga belasan tahun dihentikan saja, agar terhindar dari risiko pengelolaan dana masyarakat yang begitu besar, Suryadharma mengatakan, tidak sependapat.

”Kenapa harus beralasan takut. Yang penting kan bagaimana manajemen pengelolaannya. Makanya, kami ada Pak Anggito, ya demi meningkatkan pengelolaan dana masyarakat itu.” Sekarang, menurutnya, sudah terlihat bahwa pengelolaan yang baik memberikan manfaat bagi jamaah. ”Sekarang ada biaya yang dulu harus dibayar, tidak dibayar lagi karena adanya optimalisasi setoran awal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf mengungkapkan dana penyelenggaraan haji yang dikumpulkan dari ongkos naik haji setiap tahunnya mencapai Rp 80 triliun. Dari dana sebesar itu, PPATK mencatat bunga sebesar Rp 2,3 triliun. Penyimpangan yang diduga dilakukan penyelnggara haji, di antaranya terkait penukaran valuta asing dalam jumlah besar oleh Kementerian Agama.  (F4,viva-25,71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/07/251743/PPATK-Minta-Korupsi-Kemenag-Dibongkar

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pilkada 2004 dan 2009 Identik dengan Mafia Birokrasi

 LIPUTAN 6.COM – Jum’at, 07 Februari 2014

Pilkada 2004 dan 2009 Identik dengan Mafia Birokrasi
Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso. (Liputan6.com/Rini Suhartini)

Liputan6.com, Jakarta : Penyelewengan dana kampanye parpol dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 yang akan diselenggarakan beberapa bulan lagi akan menjadi target utama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso yang mengunjungi kantor Liputan6.com mengatakan, untuk saat ini pengamatan terus dilakukan terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan jelang pemilu ini.

“Kita masih mengamati. Itu, saya belum bisa menyampaikannya. Masih mengamati. Beberapa laporan kita baru mulai terima terkait LTKM. Kalau ada dana terlapor pasti kita periksa,” katanya, Kamis (6/2/2014).

Namun, menurut hasil riset pemilu legislatif 2004 dan 2009 yang dilakukan PPATK, jika seorang terlapor sebelum Pileg, maka orang itu akan menjadi terlapor hingga masa jabatannya berakhir.

“Hasil riset Piileg 2004 dan 2009, seorang caleg yang terlapor selama periode 2 tahun sebelum pemilihan pasti akan terlapor. Sampai dia menjabat pasti terlapor. Jadi benar ada slogan ‘jangan pilih politikus busuk. Jika di awalnya pencalonan sudah menyimpang, berani korupsi, ya sampai terakhir juga seperti itu’,” katanya.

Namun, lanjut Agus, pola itu berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah, misalnya Gubernur, Walikota dan Bupati. Jika awalnya seorang calon yang bersangkutan berstatus terlapor, tapi saat menjabat pelaporannya menurun atau sudah tidak menjadi terlapor lagi.

“Beda polanya dengan Pilkada. Periodenya sama. 2 tahun. Jika sebelumnya terlapor, namun Gubenur, Walikota, Bupati jika sudah menjabat dia sudah tidak terlapor lagi. Menurun tingkat pelaporannya. Karena dia menggunakan birokrasi di bawahnya. Jika sudah menjabat terjadi tindak pidana korupsi maka akan melibatkan staf di bawahnya. Mereka membentuk mafia birokrasi,” tandasnya. (Dji/Adm)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/820501/pilkada-2004-dan-2009-identik-dengan-mafia-birokrasi

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Lantik 5 Anggota Komisi Informasi Kabupaten

13 Desember 2013

edi (36)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pembangunan dibidang pelayanan informasi publik pada tanggal 6 Desember 2013 Bupati Cirebon melantik 5 orang anggota Komisi Informasi Kabupaten Cirebon periode 2013 – 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1.Walim SH.MH

2.Yusron

3.Drs. Eris Suhendi

4.Mahmud Jawa

5.Iin Mashruchin

Kelima kandidat yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi test and poper test sebelumnya.

Hadir pada kesempatan tersebut.: Anggota DPRD. Muspida Kabupaten Cirebon, para pejabat Pemda, kepala dinas intansi se Kabupaten Cirebon, Camat seKabupaten Cirebon dan sejumlah undangan.

Pada kesempatan tersebut Bupatri Cirebon mengatakan dengan terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten Cirebon diharapkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang informasi dapat segera terlayani dan sengketa informasi dapat teratasi, selain itu di era globalisasi informasi ini tentunya masyarakat dalam mendapatklan informasi dapat dengan mudah namun informasi tersebut belum tentu benar, untuk hal tersebut diharapkan dengan adanya Komisi Informasi Kabupaten permasalahan informasi dapat teratasi

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian selamat dari para pejabat,

(Edy’s,Ben’s-Diskominfo)

Sumber : http://www.cirebonkab.go.id/bupati-lantik-5-anggota-komisi-informasi-kabupaten/

7 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: