KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

UII Dorong KPK Usut Dana Haji

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Universitas Islam Indonesia (UII) mendorong KPK untuk membongkar dugaan penyimpangan dana haji. Masyarakat harus memperoleh kejelasan kalau memang benar terjadi penyimpangan agar tidak terjadi fitnah dan pembunuhan karakter.

Rektor UII, Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc menyampaikan hal itu kepada wartawan kemarin. Menurutnya Pemerintah perlu mengelola dana haji secara lebih profesional dan berkala memberikan laporan kepada masyarakat. Dana yang terhimpun jumlahnya sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah.

”Kami mendorong KPK dan PPATK membuka secara gamblang dugaan penyimpangan dana haji sehingga tidak timbul fitnah dan pembunuhan karakter pihak tertentu. Juga supaya tidak menjadi bola panas yang dapat dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab,” tandas Edy.

Ia menambahkan, UII mengapresiasi sikap terbuka dan ketegasan Menteri Agama Suryadharma Ali yang siap bekerja sama dengan KPK. Bahkan ia berjanji pada masyarakat untuk memberikan informasi secara jelas serta mengelola haji lebih baik.

Ketegasan tersebut bagi Edy dapat membuka pintu penyelesaian benang kusut yang masih tersisa dalam pengelolaan haji. Penyelenggaraan haji harus semakin bersih, transparan, akuntabel dan profesional sesuai syariah.

”Namun yang jelas butuh payung hukum untuk mengelola dana haji. Selama ini kementrian mungkin ragu-ragu memanfaatkan untuk umat karena terbentur soal itu. Ketika ada kepastian hukum dan landasan hukumnya, dana haji dapat dikelola lebih baik,” paparnya.

( Agung Priyo Wicaksono / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190559/UII-Dorong-KPK-Usut-Dana-Haji

11 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Beralasan Sakit, Idham Mangkir Pemeriksaan Penyidik

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Februari 2014

Dugaan Korupsi Dana Hibah Persiba

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Bupati Bantul Idham Samawi mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY. Pada Senin (10/2), Idham sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2011.

Pemeriksaan itu merupakan agenda kali keempat. Pada tiga jadwal sebelumnya, Ketua Umum Persiba itu tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik. Menurut penasih hukum, Agustinus Hutajulu kliennya absen dalam pemeriksaan kali ini karena alasan sakit.

“Saya kemari membawa surat keterangan dokter. Sejak semalam, Pak Idham opname di rumah sakit,” kata Agustinus kepada wartawan di gedung Kejati DIY, Senin (10/2).

Dia mengaku kontak terakhir dengan Idham pada Minggu (9/2) malam sekira pukul 20.00 WIB. Saat berkomunikasi via telepon, kliennya terdengar sehat. Namun tak berselang lama, dia mendapat kabar bahwa Idham masuk RSUD Panembahan Senopati Bantul karena mengalami sesak nafas.

Dari informasi yang ia terima, Idham baru saja tiba di Yogyakarta pada Minggu (9/2) siang setelah mengikuti acara di Jakarta. Setiba di Jogja, kliennya langsung menggelar jumpa pers terkait kerusuhan antar supporter saat pertandingan Persiba lawan Persiram yang digelar Sabtu (8/2) malam.

“Sakit yang diderita Pak Idham mungkin juga ada hubungannya dengan persoalan itu. Akibat kejadian itu, psikisnya jadi tertekan,” kata Agustinus.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji membenarkan adanya surat keterangan sakit atas tersangka Idham Samawi.

“Sudah kami verifikasi, dan benar bahwa tersangka sedang dirawat di RS Panembahan Senopati. Sesuai aturan KUHAP, pemeriksaan harus dilakukan saat yang bersangkutan dalam kondisi sehat,” katanya.

Surat keterangan dokter menyatakan rekomendasi masa perawatan Idham selama tiga hari mulai 9 sampai 11 Februari 2014. Rencana, Idham akan kembali diperiksa Kamis (13/2), dan surat panggilannya sudah dilayangkan.

Hari ini, penyidik sedianya meminta keterangan seputar pencairan dan penggunaan dana hibah Persiba tahun anggaran 2010 -2011 senilai senilai Rp 12,5 miliar. Pekan lalu, Idham sudah diperiksa dalam kapasitasnya selaku Ketua KONI Bantul.

Pihak kejaksaan belum bisa memastikan berapa kali lagi Idham akan dipanggil. Sebab, peran tersangka memang cukup banyak. Selain Ketua KONI Bantul dan Persiba, dia juga menjabat Ketua Pengcab PSSI.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/10/190486/Beralasan-Sakit-Idham-Mangkir-Pemeriksaan-Penyidik

11 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Dana ke Perumnas untuk Peresmian GLA

SUARA MERDEKA -Sabtu, 08 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dana yang diterima Mantan General Manager PT Perum Perumnas Regional V Jawa Tengah, Sunardi dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Karanganyar Bersatu tahun 2007 ternyata digunakan sebagai biaya operasional peresmian perumahan Griya Lawu Asri (GLA) di Dukuh Jeruksawit, Gondanglegi, Karanganyar.

Hal itu diungkapkan salah satu penasihat hukum Sunardi, Ernantyo Adi Kusuma usai pemeriksaan kliennya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jumat (7/2). Penyidik memeriksa Sunardi sebagai tersangka sebagai tersangka korupsi subsidi perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008.

Dalam dua tahun itu, Kemenpera mengucurkan dana subsidi Rp 35 miliar. Subsidi dialirkan melalui KSU Sejahtera. Sebagian dana sedianya digunakan untuk rehabilitasi rumah sederhana yang tersebar di seluruh Karanganyar.

Sebagian lagi untuk pembangunan GLA sebanyak 1.003 unit rumah. Pembangunan GLA, dilaksanakan oleh KSU Karanganyar Bersatu dengan dana dari KSU Sejahtera. Pihak Perumnas yang menyediakan lahan untuk pembangunan itu.

Pada Desember 2007, GLA diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saat itu ada presiden dan enam menteri. Sekalian dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Stadion Manahan Surakarta. Mestinya menyambut presiden dan menteri memerlukan dana,” kata Ernantyo.

Perumnas, lanjut Ernantyo hanya memiliki dana Rp 250 juta. Sementara untuk acara peresmian itu membutuhkan dana sekitar Rp 450 juta. Kekurangan dana, menurut Ernantyo didapat dari KSU Karanganyar Bersatu melalui ketuanya Budi Raharjo.

“Klien kami tidak mengetahui uang yang diberikan itu sumbernya dari mana,” kata Ernantyo.

Kasus korupsi ini sudah melahirkan tiga terpidana. Dalam sidang kasus ini 9 Maret 2010 di pengadilan Tipikor Semarangt, Handoko Mulyono mengungkapkan adanya aliran uang Rp 600 juta dari KSU Sejahtera ke pejabat Perumnas. Handoko adalah mantan Ketua KSU Sejahtera tahun 2007/2008.

Diduga pejabat Perumnas itu adalah Sunardi. “Terkait dana itu, klien kami tidak tahu. Pemeriksaan tadi belum sampai kesitu. Kami juga belum ditunjukkan bukti transfer dana dari KSU Sejahtera ke klien kami. Yang jelas kerjasama Perumnas adalah dengan KSU Karanganyar Bersatu, bukan dengan KSU Sejahtera,” beber Ernantyo.

Pihaknya berencana mengajukan saksi meringankan untuk diperiksa penyidik. “ada rencana, tapi belum tahu saksinya dari pihak mana. Sedang dipikirkan. Selain itu ada rencana mengajukan penanggunah penahanan, tapi juga sedang dipikirkan.,” kata Ernantyo.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi mengatakan hal tersebut adalah hak tersangka. “Ya silakan mengajukan, itu hak tersangka. Yang penting kami laksanakan proses hukum sebagaimana prosedurnya,” kata Masyhudi.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/08/190194/Dana-ke-Perumnas-untuk-Peresmian-GLA

11 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Korupsi PLN, Penyidik Minta Keterangan 13 Saksi

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Hampir sebulan melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi anggaran Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah memanggil 13 orang saksi. Sejauh ini, pemeriksaan masih dilakukan terhadap intern perusahaan pelat merah itu.

“Semua saksi masih dari kalangan PLN, belum sampai ke pihak rekanan. Sebagian besar adalah pimpinan rayon,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, Senin (10/2).

Hari ini, penyidik memanggil tiga orang saksi. Masing-masing dari PLN rayon Wonosari, Kalasan, dan Yogyakarta Selatan. Mereka dimintai keterangan seputar pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.

Materi itu sesuai hasil pemeriksaan penyidik yang menemukan dugaan penyimpangan anggaran kegiatan pembangunan dan renovasi gedung PLN tahun 2012 senilai Rp 22 miliar. Pelaksanaan proyek itu tersebar di beberapa lokasi.

“Masih akan ada pemeriksaan lanjutan, tapi kapan jadwalnya saya belum tahu,” imbuh Purwanta.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan satu orang tersangka yakni mantan manajer PLN area Yogyakarta, Nanang Subuh Isnandi. Saat ini yang bersangkutan bertugas di Kantor Distribusi PLN Semarang sebagai pegawai fungsional.

Dari hasil penyelidikan diketahui modus tersangka yakni memark-up harga, dan menyalahgunakan peruntukan dana. Pada tahun 2012, PLN tidak menganggarkan investasi dalam bentuk pembangunan dan pemugaran gedung tapi ternyata dua kegiatan itu direalisasikan.

Mengenai nilai kerugian negara, dia mengungkapkan sampai saat ini masih dilakukan pengumpulan alat bukti. Namun dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan mark up lantaran harga material yang digunakan terlalu mahal, dan tidak sesuai dengan harga pasaran.

( Amelia Hapsari / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/10/190503/Korupsi-PLN-Penyidik-Minta-Keterangan-13-Saksi

11 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Tilap Anggaran Kesenian, 2 Pegawai Disparbud Siap Disidang

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Dua pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Disparbud) Kota Yogyakarta menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana kegiatan atraksi kesenian tahun anggaran 2010-2011.

Berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, dan siap disidangkan pertengahan minggu depan. “Berkas kami terima Senin (3/2) lalu dari Kejaksaan Negeri Yogya. Pengadilan sudah menunjuk majelis dengan hakim ketua Esther Megaria,” terang Humas Pengadilan Tipikor Yogyakarta Toni Pribadi.

Dalam sidang nanti, ada dua orang yang akan didudukkan sebagai terdakwa yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sri Sardono Darmosudibyo, dan tenaga administrasi umum kegiatan, Sardjijana.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Yogyakarta Aji Prasetyo mengungkapkan, penyusunan berkas perkara ini dilakukan secara terpisah sesuai peran masing-masing tersangka.

Surat perintah penyidikan (sprindik) sudah diterbitkan sejak Mei 2013. “Proses pemeriksaan sudah dimulai sejak pertengahan tahun kemarin. Ada 15 orang saksi yang dimintai keterangan,” katanya.

Para pelaku dijerat dengan pasal 2 subsidair pasal 3 UU no 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU no 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 KUHP.

Aji menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka yakni dengan memotong honor seniman pengisi acara atraksi kesenian. Untuk kegiatan itu, Pemkot Yogya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta.

Dari dana itu, Rp 450 juta diantaranya merupakan alokasi honor pentas. Selain itu, tersangka juga melakukan modus daftar nama pelaku seni fiktif. Setelah dicek, seniman bersangkutan ternyata tidak ikut mengisi kegiatan.

Dari hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, nilai kerugian negara mencapai Rp 84.285.000.

( Amelia Hapsari / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/08/190285/Tilap-Anggaran-Kesenian-2-Pegawai-Disparbud-Siap-Disidang

11 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Satu Tersangka Ditetapkan Dalam Kasus Bantuan Tebu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 08 Februari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Satu persatu kasus penyimpangan bantuan keuangan dari Pemerintah mulai diungkap. Salah satunya adalah kasus penyimpangan dalam bantuan tebu tahun 2012 sebesar Rp 5,4 miliar yang berasal dari APBN.

Saat ini Polres Blora sudah menetapkan satu tersangka. “Polres sudah menyerahkan SPDP kepada kejaksaan dan memang ada satu tersangka,” ungkap Kapolres Blora AKBP Mujiyono melalui Kasubag Humas AKP Suharto.

Menurut AKP Suharto, meskipun tersangka telah ditetapkan, tetapi hingga saat ini yang bersangkutan belum ditahan. Polres masih tetap mencari dan mengumpulkan sejumlah bukti bukti baru akan pengusutan dan penuntasan kasus tersebut. “Untuk menjaga iklim kondusif memang saat ini belum ditahan,” jelas AKP Suharto.

Bantuan tebu awalnya diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang menamam tebu, seiring dengan dibangunnya pabrik gula yang ada di Kecamatan Todanan.

Bantuan itu sebenarnya diperuntukkan bagi 24 kelompok untuk digunakan sebagai modal untuk tanam tebu. Beberapa kelompok memperoleh salah satunya adalah Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Blora.

Oleh Polres sudah diperiksa tahun lalu dan ternyata banyak dinikmati oleh kelompok dan perorangan namun tidak digunakan untuk menanam tebu, lahannya ternyata fiktif.

Kepala Kejaksaan Negeri Blora Muhammad Djumali membenarkan bahwa Polres telah mengirimkan SPDP, dan akan segera menindaklanjuti apa yang dikirimkan polres. “SPDP sudah kami terima dan memang ada satu tersangka,” kata Djumali.

( Sugie Rusyono / CN33 / SMNetwork

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/08/190250/Satu-Tersangka-Ditetapkan-Dalam-Kasus-Bantuan-Tebu

11 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Rembang: Kerjasama RBSJ Tak Ditelaah

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi mengakui kerjasama yang dilakukan RBSJ dengan perusahaan lain tidak ditelaah mendalam.

Padahal, dana yang digunakan untuk kerjasama itu mencapai puluhan miliar dan bersumber dari APBD Rembang. Hal itu dikatakannya saat diperiksa sebagai sebagai terdakwa korupsi APBD Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (10/2).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi, Siswadi mengatakan kerjasama RBSJ dilakukan dengan CV Karya Mina Putra (KMP), PT Amir Hajar Kilsi (AHK) dan PT Sabda Amartha Bumi (SAB).

PT KMP dan AHK adalah perusahaan milik keluarga Bupati Rembang, Mohamad Salim.

“Karena saya tahu di perusahaan itu (KMP dan AHK) ada orang-orangnya bupati. Jadi biar mengawasi saya, tidak mentang-mentang saya direktur lalu bisa berbuat semau saya,” kata Siswadi.

Dua perusahaan itu tidak mengajukan proposal kerjasama.

“Kami hanya melihat neraca dan entitasnya. Karena kerjasama dengan Karya Mina bentuknya memberikan modal kerja,” lanjut Siswadi.

Pihaknya memerlukan ahli perkayuan dari KMP untuk menentukan kualitas kayu yang akan dibeli. Sementara, kerjasama dengan AHK berjalan dengan membeli tanah calon SPBU.

RBSJ sekaligus membeli ijinnya. Dana yang digunakan untuk kerjasama dengan dua perusahaan tersebut berasal dari APBD Rembang sebesar Rp 19,5 miliar.

Total dana yang dicairkan dari APBD 2006, adalah Rp 25 miliar.

“Tapi pada saat cair tahun November 2006, saya tidak tahu kalau dananya berasal dari APBD. Dan dana itu sudah bisa dikembalikan pada Desember 2006” ujar Siswadi.

Berdasar fakta yang diajukan jaksa, pembelian tanah calon SPBU itu tidak dilakukan antara RBSJ dengan AHK. Tapi, tanah dibeli dari Rosidah Said.

Pengelola SPBU pun bukan RBSJ, tapi AHK. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, RBSJ menderita kerugian Rp 1,8 miliar.

Kerugian itu merupakan jumlah keuntungan yang seharusnya didapat RBSJ secara proporsional berdasar modal yang disertakan.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190552/-Kerjasama-RBSJ-Tak-Ditelaah

11 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi CSR PT Antam: Suatmaji Catut Nama Atasan

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Asisten Senior Manager Post Minning PT Aneka Tambang (Antam), Suatmaji yang diduga menerima aliran dana coorporate social responsibility(CSR), mengaku diperintah atasannya.

Diperiksa sebagai saksi sidang korupsi CSR Antam, Senin (10/2), Suatmaji menyebut nama Senior Manager Post Minning Antam, Ibrahim.

Sekitar Rp 759 juta dana CSR Antam yang sudah diserahkan ke tim Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mengalir ke rekening pribadi Suatmaji.

Aliran uang itu dalam tiga tahap, seiring tahapan pencairan dana CSR dari Antam ke Unsoed. Pertama, Suatmaji menerima Rp 315 juta, kedua Rp 120 juta dan ketiga Rp 324 juta.

“Saya diperintahkan oleh Pak Ibrahim untuk menerimanya. Katanya untuk pembiayaan proposal dari lembaga yang menerima dana CSR, dan untuk fee manajemen. Katanya lagi, kalau Unsoed tidak mau, maka dana akan dialihkan ke lembaga lain,” kata Suatmaji di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Unsoed sebagai badan layanan umum menerima Rp 5,85 miliar dana CSR dari Antam tahun 2011.

Sesuai kerangka acuan kerja, dana itu pemberdayaan masyarakat di kawasan bekas tambang di Desa Munggangsari Kecamatan Grabag Purworejo, dengan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu.

Dana itu dicairkan dalam tiga tahap. Tapi masing-masing tahap dipotong untuk dikirimkan ke rekening Suatmaji. Menurut Suatmaji, tim Unsoed yang mengirim dana ke rekeningnya adalah dosen Fakultas Peternakan Unsoed Winarto Hadi.

Suatmaji menerangkan, sebagian dari dana yang dikirimkan Winarto itu untuk biaya sewa rumah.

Mantan Rektor Unsoed, Edy Yuwono yang menjadi ketua program pelaksanaan CSR itu, memiliki perjanjian sewa rumah dengan Suatmaji tahun 2011-2014, sebesar Rp 240 juta.

Tapi perjanjian itu menerangkan bahwa kapasitas Edy sebagai Ketua Yayasan Bina Insani.

“Jadi untuk transfer ke rekening saya tahap kedua Rp 120 juta itu pembayaran kontrak rumah. Tahap ketiga Rp 324 juta, itu yang 120 juta diantaranya untuk pelunasan,” beber Suatmaji.

Ia mengaku tak tahu ihwal dana selain Rp 240 juta.

“Sudah saya serahkan ke Pak Ibrahim. Setelah ditransfer Pak Winarto, saya diberi tahu, lalu saya cairkan ke Pak Ibrahim. Untuk tahap ketiga belum sempat dicairkan, karena sudah menjadi kasus yang disidik kejaksaan,” lanjut Suatmaji.

Selain diperintah menerima dana, Suatmaji juga mengaku diperintah Ibrahim untuk membuat perubahan perjanjian sewa rumahnya dengan Edy Yuwono.

Dalam perjanjian perubahan, kapasitas Edy berubah dari Ketua Yayasan Bina Insani menjadi ketua program pelaksanaan dana CSR di Unsoed.

Ia bersaksi untuk terdakwa Edy Yuwono, Winarto Hadi dan Plt Pembantu Rektor IV,Budi Rustomo.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190546/-Suatmaji-Catut-Nama-Atasan

11 Februari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

KPU Terima Surat Aduan soal Pelanggaran APK

SUARA MERDEKA – Senin, 10 Februari 2014

KAJEN, suaramerdeka.com – KPU Kabupaten Pekalongan telah menerima surat aduan dari Panwaskab setempat mengenai banyaknya calon legislatif yang memasang alat peraga secara sembarangan.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mudasir mengakui, surat aduan itu telah diterima menyusul adanya laporan atau aduan pelanggaran pemilu dari panwaslu. “Sudah ada surat dari panwaskab tentang pelanggaran APK yang dilayangkan ke kami,” kata Mudasir.

Anggota KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum Pengawasan Pencalonan dan Kampanye M Ahsin menambahkan, terkait pelanggaran itu, kata dia, sudah ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak Satpol PP setempat.

Menurutnya, per 27 Januari 2014, KPU Kabupaten Pekalongan telah mengirimkan surat rekomendasi ke Satpol PP untuk menindaklanjuti surat aduan dari Panwas dengan tembusan ke Panwaskab setempat.

“Memang dua pekan terakhir ini anggota Satpol PP masih fokus dalam menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Santri. Namun yang pasti surat kami sudah mengirimkan surat rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan adalah peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Adapun untuk calon legislatif, secara aturan tidak diperkenankan. Tapi, di beberapa titik jalan masih ditemukan alat peraga kampanye dari calon legislatif.

Berkaitan pelanggaran pemasangan alat peraga, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan menemukan sejumlah calon anggota legislatif yang  membandel. Sebab mereka masih tetap saja melanggar tentang ketentuan zona kampanye. Padahal, mereka telah beberapa kali mendapatkan pemahaman zona kampanye.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan Idham Mahbub mengatakan, pihaknya masih menemukan caleg membandel. Dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah zonasi kampanye. Padahal Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah beberapa kali melakukan sosialisasi secara intensif kepada partai politik (parpol) maupun caleg bersangkutan soal zonasi kampanye.

Dia mengatakan lebih lanjut, pelanggaran zonasi kampanye yang dilanggar adalah masih banyak alat peraga yang dipasang tidak sesuai dengan zonasi yang ditetapkan, yaitu alat peraga kampanye (APK) di setiap zona.  Dengan jenis pelanggaran APK adalah tempat pemasangan yang tidak sesuai. “Tempat pemasangan APK masih banyak yang melanggar,” kata Idham.

Seperti pemasangan di pohon, baik dengan dipaku atau diikatkan. Pelanggaran pemasangan APK di pohon ini sangat banyak. Bahkan, dia memastikan setiap hari semakin banyak caleg yang memasang APK di pohon. “Mungkin karena tidak ada sanksi berat, jadi banyak yang melanggar,” katanya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pendataan pelanggaran APK. Lantas, pihak satuan polisi pamong praja setempat menindaknya. Penindakan telah dilakukan sebanyak dua kali. Setiap kali penindakan setidaknya 500 APK berhasil ditertibkan. Dengan jenis alat peraga kampanye yang ditertibkan di antaranya berupa banner, spanduk, bendera hingga baliho berukuran besar.

Dia mengatakan, penertiban terhadap alat peraga kampanye itu seharusnya tidak perlu dilakukan jika para caleg memahami ketentuan zonasi. Surat terkait ketentuan zonasi pemasangan APK itu sudah diberikan kepada masing-masing parpol.

( Agus Setiawan / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/10/190490/KPU-Terima-Surat-Aduan-soal-Pelanggaran-APK

11 Februari 2014 Posted by | KAJEN - KAB. PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Terlibat Kampanye Caleg, Empat Kades Disemprit

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Februari 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Empat kades di Kecamatan Prambanan, Klaten diduga terlibat dalam kegiatan partai politik (parpol) dan kampanye calon anggota legislatif, menjelang Pemilu 9 April 2014. Bahkan para kades itu menggunakan kendaraan dinas berplat merah untuk menghadiri acara tersebut.

Menurut Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten, Dedi Wibowo, keempat kades tersebut dipanggil oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Prambanan. Mereka dimintai klarifikasi tentang kedatangan mereka di acara parpol.

”Panwascam Prambanan melaporkan ada empat kades yang datang ke acara parpol dengan mengendarai kendaraan dinas. Mereka sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Panwascam, hasil klarifikasi tersebut masih dievaluasi oleh Panwaslu,” kata Dedi Wibowo, Selasa (11/2).

Sesuai aturan yang berlaku, para kades dan perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam pemilu, seperti pegawai negeri sipil (PNS). Mereka dilarang mengikuti kegiatan parpol atau berkampanye mendukung caleg. Apalagi, untuk menghadiri kegiatan itu mereka menggunakan kendaraan dinas.

”Kedatangan kades dalam acara parpol memunculkan dugaan bahwa mereka terlibat kegiatan kampanye mendukung salah satu caleg parpol tertentu. Itu melanggar aturan, karena kades dan perangkat desa tidak boleh ikut berkampanye baik bagi parpol maupun caleg,” tegas Dedi.

Panwaslu akan memantau pelaksanaan kampanye caleg atau parpol pada malam hari, saat ini banyak kegiatan dilakukan malam hari sehingga rawan pelanggaran. Panwaslu sudah menginstruksikan kepada pengawas lapangan untuk mewaspadai kegiatan yang disusupi kampanye caleg.

( Merawati Sunantri / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/11/190603/Terlibat-Kampanye-Caleg-Empat-Kades-Disemprit

11 Februari 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: