KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengadaan 7 Ribu Lampu Perangkap Hama Diusut

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

  • Rugikan Negara Rp 33 Miliar

JAKARTA – Jaksa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk di antaranya Menteri Pertanian Siswono dalam kasus pengadaan 7.000 unit light trap (lampu perangkap hama serangga) di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini jaksa penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M Adi Toegarisman menegaskan, pihaknya akan menjerat siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa penyidik masih mengembangkan keterangan saksi dan tersangka untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya.

Dikejar Adi menjelaskan, pihaknya belum menerapkan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tersebut. Padahal, salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2013 adalah penerapan UU TPPU dalam kasus korupsi untuk mengejar hasil korupsi.

Seperti diberitakan, 15 tersangka dalam kasus tersangka di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Yang lain, Manager Marketing PT Harif Ikhsan Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agung Wradsongko, Ketua Pokja Pengadaan Alimin Sola, Ketua Panitia Pengadaan Hidayat Abdurrahman, Dirut Formitra Multi Prakasa Agus Irwanto, Dirut PTAndalan Persada Yanuar. Selanjutnya Dirut PT Purna Darma Perdana Amsar Sheba, Dirut PT Farsindo Moh Yamin, Direktur CVHanindra Karya Didit Hanindipti, dan Direktur CVPrima Sejahtera Azi Nurjaman. Light trap merupakan lampu perangkap hama yang menggunakan tenaga surya. Menurut rencana, alat tersebut akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia. (K24-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253288/Pengadaan-7-Ribu-Lampu-Perangkap-Hama-Diusut

21 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nalar Hakim Vs Nalar Petani

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

DIBALIK SIDANG

SUARA Siswanto terdengar gemetar suatu sore di ruang sidang lantai dua Gedung Pengadilan Tipikor Semarang. Ia terbata- bata menjawab pertanyaan Hakim Sinintha Sibarani yang bernada tinggi. Siswanto, petani berumur 38 tahun asal Wonosalam Demak itu kebigungan. Sebelum ditanya hakim, ia tak merasa bersalah telah menandatangani berkas dengan nama orang lain. ’’Karena kalau tidak saya tanda tangani, pinjaman tidak akan cair Bu.

Padahal proposal sudah diajukan,’’ begitu alasan Siswanto saat bersaksi dalam kasus korupsi kredit fiktif PD BPR BKK Wonosalam. LembarIdentitas ’’Lho Anda tidak merasa bersalah membubuhkan tanda tangan yang bukan atas nama Anda? Anda ini orang pinter lho, masa tidak tahu kalau itu salah?” timpal Hakim Sinintha. Segera Siswanto menyahut, ’’Saya tidak tahu Bu Hakim. Katanya tidak apa-apa ya saya tanda tangan,’’ demikian Siswanto. Dalam lembar identitas yang dibaca jaksa awal sidang, Siswanto diketahui lulusan Sekolah Dasar. ’’Anda ini bagaimana, petani punya sawah, berarti kan orang pinter.

Jangan pura-pura tidak tahu, Anda sudah disumpah lho,’’ sekali lagi Hakim Sinintha beradu logika. Nalar hukum Hakim Sinintha tak sepadan dengan nalar hukum Siswanto. Siswanto sama sekali tak paham kalau ia menyalahi hukum. Hingga akhirnya mendapat penjelasan Hakim Sinintha kalau menandatangani berkas yang bukan atas namanya adalah suatu kesalahan. Siswanto belajar banyak dari sidang itu. Semula ia mau saja disuruh oleh Analisis Kredit di BKK Wonosalam, Sugiarto untuk mencari nasabah kredit. Untuk setiap nasabah, Siswanto mendapat upah Rp 100 ribu. Siswanto juga mau saja mengantar nasabah untuk setiap pencairan kredit. Bahkan Siswanto mau menandatangani berkas nasabah yang berhalangan hadir dalam pencairan. Uang-uang pinjaman yang dicairkan itu dipotong, potongannya diberikan kepada Siswanto, dan bermuara di tangan Sugiarto yang saat ini berstatus buron. (Eka Handriana-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253285/Nalar-Hakim-Vs-Nalar-Petani

21 Februari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Penonaktifan Salim Diproses

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

SEMARANG – Bupati Rembang Moch Salim segera berstatus nonaktif setelah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi APBD. Surat penonaktifan sedang diproses Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan, dirinya sudah mendapat laporan dari Biro Hukum terkait status terdakwa Salim. Namun untuk menyusun permohonan penonaktifan, pihaknya harus mendapatkan dokumen register perkara Salim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

”Sudah saya proses hari ini ternyata di Biro Hukum masih memerlukan register, jadi masih nunggu dulu,” katanya, di gubernuran, Kamis (20/2). Jika surat sudah lengkap, gubernur akan mengirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Ganjar berharap proses penonaktifan sekaligus penunjukan Wakil Bupati Abdul Hafidz sebagai Pelaksana Tugas Bupati bisa berlangsung cepat. ”Materi lengkap, langsung kita susun suratnya, kirim ke Mendagri, mudahmudahan bisa cepat,” katanya.

Dinonaktifkan

Bupati Rembang, Moch Salim, terdakwa kasus korupsi APBD 2006-2007, menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (18/2).

Jaksa menjerat terdakwa Salim primer dan subsider melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Eko Haryanto menyatakan, sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang berstatus terdakwa dinonaktifkan. Penonaktifan diputuskan Kemendagri berdasarkan usulan dari gubernur.

Untuk mengusulkan penonaktifan ini, kata Eko, dasarnya adalah bukti perkara persidangan Salim di Pengadilan Tipikor Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Semarang.(H68-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253235/Penonaktifan-Salim-Diproses

21 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dituntut 5 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

  • Korupsi DAK Rembang

SEMARANG- Mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Dandung Dwi Sucahyo dituntut pidana penjara lima tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rembang, Renanda Bagus, menyatakan Dandung terlibat korupsi Dana Alokasi Khusus APBD Rembang tahun 2011.

Perbuatan Dandung dinilai memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU)Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana badan, Dandung juga dituntut membayar denda Rp 200 juta, setara dengan enam bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 4,2 miliar. ’’Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak memenuhinya, maka harta bendanya akan disita.

Jika penyitaan tidak memenuhi, maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara selama dua tahun,’’ kata Jaksa Renanda Bagus dalam sidang Kamis (20/2) di Pengadilan Tipikor Semarang.

Tak Sendiri

Dana Alokasi Khusus tahun 2011 itu digunakan untuk pengadaan buku pelajaran tingkat SD dan SMP. Untuk buku tingkat SD dialokasikan Rp 5,3 miliar dan SMP Rp 2,5 miliar. Pelaksana proyek pengadaan buku adalah CVAneka Ilmu dan PT Begawan Ilmu. Kenyataannya, buku yang diadakan, khususnya muatan lokal, tidak tercantum dalam SK Gubernur tentang Daftar Muatan Lokal yang diperbolehkan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah menilai kerugian atas buku yang tidak sesuai aturan itu mencapai Rp 4,2 miliar. Dalam kasus ini, Dandung tak sendiri.

Sekretaris Dinas Pendidikan Rembang, Bambang Joko Mulyono telah divonis hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta setara dengan dua bulan kurungan.

Bambang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Atas tuntutan tersebut, Dandung didampingi penasihat hukumnya berencana mengajukan pembelaan tertulis. Majelis hakim yang diketuai Hastopo akan mendengarkan nota pembelaam Dandung pada persidangan pekan depan. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253243/Mantan-Kepala-Dinas-Pendidikan-Dituntut-5-Tahun

21 Februari 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kejati Tunggu Putusan Kasasi untuk Penjarakan Titik

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah belum bisa memenjarakan istri Wali Kota Salatiga Yulianto, Titik Kirnaningsih terkait kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga.

Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi menyatakan Titik bersalah dalam kasus tersebut. Namun Kejati belum menerima salinan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. “Salinan putusan kasasinya belum kami dapatkan. Itu untuk dasar eksekusi pelaksanaan putusan kasasi.

Kami sudah surati Mahkamah Agung. Jika sudah dapat salinannya akan langsung kami eksekusi,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, Kamis (20/2). Majelis hakim agung terdiri dari Mohammad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Artidjo Alkostar menolak permoh o n a n kasasi Titik maupun jaksa.

Hakim agung menguatkan putusan banding dan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Titik lima tahun penjara. Dia juga didenda Rp 300 juta setara dengan empag bulan kurungan.

Titik juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 2,5 miliar, subsider dua tahun penjara. Penasihat hukum Titik, Heru Wismanto mengatakan pihaknya belum tahu soal putusan kasasi kliennya itu.

“Kami belum tahu pasti. Informasinya memang begitu, tapi kami belum dapat kepastiannya. Kami juga belum dapat pemberitahuan, kalau eksekusi kan harus ada surat pemberitahuan,” kata Heru kemarin. Korupsi yang menjerat Titik itu adalah proyek JLS pada STA1+800 – 8+350 sepanjang 6,5 kilometer.

Proyek itu dikerjakan tahun 2008. Titik adalah Direktur PT Kuntjup yang melaksanakan proyek tersebut. Ia terbukti melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253240/Kejati-Tunggu-Putusan-Kasasi-untuk-Penjarakan-Titik

21 Februari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Akil Diduga Korupsi sejak di DPR

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

JAKARTA- Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK tak hanya mendakwa Akil Mochtar dengan pasal pencucian uang saat menjadi hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi. Harta yang diperoleh secara tak wajar selama jadi anggota DPR pun disoroti.

Jumlahnya mencapai Rp 20 miliar. Akil duduk di DPR selama dua periode, yakni 1999-2004 dan 2004-2009. Dia kemudian menjadi hakim konstitusi sejak 15 Agustus 2008.

Tim jaksa yang dipimpin Pulung Rinandoro menyoroti harta Akil sejak 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Selama kurun waktu itu, diduga kuat Akil telah mencuci uang dari hasil tindak pidana korupsi senilai total Rp 20 miliar.

”Terdakwa diduga telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan dan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,”jelas jaksa Rini Triningsih.

Sementara itu, Akil akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa KPK. ”Saya akan menggunakan hak saya mengajukan keberatan atau eksepsi, karena itu mohon waktu seminggu,” kata Akil.

Dia juga membantah melakukan pencucian uang hasil korupsi sebagaimana didakwakan jaksa. Dia menyebut hartanya diperoleh dengan sah. (dtc-71)

Sumber :

21 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rebecca Juga Terima Mobil dari Wawan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

image

JAKARTA- Artis yang diduga menerima mobil dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bertambah. Penyanyi Rebecca Sujati Reijman diduga memperoleh mobil dari Wawan, tersangka tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya, penyidik memanggil artis Jennifer Dunn dan Cathrine Wilson. Lembaga antirasuah itu sudah menyita mobil Toyota Vellfire dari Jennifer Dunn.

Sebab, mobil tersebut diduga terkait kasus pencucian uang Wawan. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Rebecca diduga turut menerima mobil dari tersangka Wawan.

”Mobilnya apa saya belum dapat info. Belum ada penyitaan,” katanya di kantornya, Kamis (20/2). Dia mengatakan, Rebecca sudah dipanggil penyidik dan memberikan keterangan. Ditanya kaitan Rebecca dengan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu, Johan enggan menjelaskan.

Dia hanya mengatakan, seorang saksi dipanggil karena dianggap mengetahui, pernah melihat, atau mendengar terkait penanganan perkara. Soal nama-nama artis lain yang disebut-sebut turut menerima aliran dana dari Wawan, Johan menegaskan, KPK tidak pernah merilis nama artis di luar yang selama ini telah dipanggil dan diperiksa. ”Tentu tidak benar info itu dari KPK,” ujar Johan.

Usai diperiksa, Rebecca menegaskan, dirinya tidak terkait dalam kasus ini. ”Saya tidak ada terkait sama kasus ini. Terima kasih,” ujarnya. Dia enggan menjawab saat ditanya barang apa yang diterima dari Wawan.

Rebecca memilih diam dan berjalan menuju mobil Mitsubisi Pajero Sport warna Hitam yang menjemputnya. Sementara itu, penyidik KPK kembali menyita mobil terkait kasus Wawan. Penyidik, kemarin, menyita sebuah Mitsubishi Pajero dari rumah kakak Airin Rachmi Diany.

“Penyidik kembali menyita mobil Pajero dari rumah kakak ipar TCW,” ujar Johan. Mobil B-8341-CW itu kini sudah berada di tempat parkir Gedung KPK. Berjejeran dengan mobil sitaan lainnya.

Dengan demikian, hingga kemarin, sudah ada 41 mobil yang disita KPK terkait pencucian uang Wawan. Jumlah itu tentu bisa bertambah, apalagi diketahui bahwa Wawan juga memberikan mobil kepada artis seksi Rebecca.(J13,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253254/Rebecca-Juga-Terima-Mobil-dari-Wawan

21 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penyelewengan Pengadaan Barang Haji Dibocorkan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

image

JAKARTA- Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo sedikit membocorkan kasus dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji yang sedang diselidiki lembaganya.

”Kan kalau di haji pengadaannya ada pemondokan, katering, transportasi. Nah itu salah satunya sedang ditelusuri,” katanya, kemarin. Namun, dia belum tahu pasti barang atau jasa mana yang sedang disusuri tim penyidik KPK. Yang pasti, kata dia, nilai pengadaannya sangat besar.

”Nilainya lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Johan. Lebih lanjut dia mengatakan, penyelidikan belum mengarah ke dana setoran haji. Penyidik baru sebatas menelisik muasal pengadaan barang dan jasa. ”Tapi bukan berarti KPK tak mengembangkan ke sana (dana setoran haji),” ujarnya lagi.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin menyatakan mempunyai hasil audit dan evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji pada 2012-2013.

Namun menurut Jasin, Inspektorat masih belum mengetahui pengadaan barang dan jasa apakah yang tengah diselidiki oleh KPK. Karena di dalam penyelenggaraan ibadah haji, pengadaan barang dan jasa banyak jenisnya.

”Kalau penyelenggaraan haji itu macam-macam adanya. Mau fokus ke mana, itu kan kami tidak tahu, ada pemondokan ada katering dan sebagainya,” ujar M Jasin di Gedung KPK. Meski demikian, Jasin mengaku siap membantu KPK jika diminta data terkait audit dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji itu.

”Kami punya data atas audit dan evaluasi itu. Apakah itu data yang dikehendaki oleh KPK, kami tidak tahu, kan belum diminta,” ujarnya. Sementara terkait adanya beberapa anggota DPR dari Komisi VIII yang diminta keterangannya terkait penyelidikan KPK, Jasin melihat hal tersebut adalah wajar.

”Konteksnya DPR itu kan sebagai pengawas, jadi termasuk juga pengawas penyelenggara ibadah haji. Jadi kalau KPK memanggil pihak-pihak tertentu yang ada di legislatif atau yang ada di DPR, saya kira ini sesuatu hal yang wajar,” imbuhnya.

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan penyelidikan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012- 2013.

Menteri Agama Suryadharma Ali meminta publik bersabar menunggu hasil penyelidikan KPK. ”Soal dana haji kan sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK. Jadi menurut saya kita menunggu hasil penyelidikan itu,” katanya.

Dia menambahkan, dirinya sudah berkali-klai menyampaikan keterangan kepada media soal haji. ”Dan saya tidak bisa lagi memberikan keterangan yang baru. Jadi silakan tanya kepada KPK atau sumber lain yang telah menyampaikan informasi tentang haji tetapi perlu saya samapaikan disini,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki penyelenggaraan haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama terkait pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp100 miliar. (J13, viva-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253252/Penyelewengan-Pengadaan-Barang-Haji-Dibocorkan

21 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terancam Hukuman 20 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

  • Balikkan Berbagai Hasil Pilkada
image

JAKARTA- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus dugaan menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan sengketa pilkada di lembaga yang pernah dipimpinnya.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana Akil Mochtar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2).

Akil dijerat dengan lima dakwaan. Dia diduga menerima suap dan janji total sekitar Rp 57,78 miliar, 500 ribu dolar AS dan total pencucian uang Rp 161 miliar.

Rinciannya meliputi sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Gunung Mas Rp 3 miliar, Lampung Selatan Rp 500 juta, Kota Palembang Rp 19,866 miliar, dan Kabupaten Empat Lawang Rp 10 miliar plus 500 ribu dolar AS. Selain itu, sengketa Pilkada Kabupaten Buton Rp 1 miliar, Kabupaten Morotai Rp 2,989 miliar, Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar, Jawa Timur Rp 10 miliar, Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga Rp 125 juta dan Banten Rp 7,5 miliar. Dalam surat dakwaan yang dibacakan tim JPU pada KPK, Akil didakwa bersama Chairun Nisa, Susi Tur Andayani dan Muhtar Ependy menerima uang suap tersebut. ”Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji,” kata jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan dakwaan. Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan itu disebutkan, Akil salah satunya menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebesar Rp 7,5 miliar. Pemberian uang itu terkait dengan sengketa Pilkada Banten. Dijelaskan pula, Akil meminta imbalan Rp 10 miliar untuk pemenangan pasangan Soekarwo- Saifullah Yusuf terkait sengketa Pilgub Jatim yang diajukan pasangan Khofifah-Herman. Menurut jaksa Pulung, perbuatan Akil selaku hakim konstitusi menerima hadiah atau janji Rp 10 miliar dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali untuk memengaruhi putusan sengketa pilgub terbukti. Meski pun penyerahan uang tersebut tidak jadi. Sebab, Akil keburu ditangkap KPK lantaran menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas. Uang itu diserahkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa.

Balikkan Keadaan

Dalam sidang itu juga terungkap peran Akil membalikkan keadaan berbagai sengketa pilkada yang ditanganinya. Misalnya, sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan). Akil memutus pemenang calon yang kalah versi KPU setempat setelah permintaan uang dipenuhi oleh pemohon.

Sebelumnya, KPU menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pemenang. Putusan itu kemudian digugat Budi Antoni Aljufri (incumbent). ”Terdakwa (Akil) menelepon Muhtar Ependy agar menyampaikan ke Budi untuk menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan dikabulkan MK,” ujar jaksa Wawan Yunarwanto.

Akil meminta Rp 10 miliar dan 500 ribu dolar AS. Uang tersebut diserahkan Budi kepada Muhtar. Sebanyak Rp 5 miliar dari uang itu diserahkan Muhtar ke Akil di rumah dinasnya. Adapun sisanya disetor ke rekening Muhtar di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta atas persetujuan Akil. Setelah mendapat dana itu, giliran Akil yang bertugas. Seluruh putusan KPU Kabupaten Empat Lawang dibatalkan oleh MK.

Tidak hanya itu, Budi kemudian menjadi pemenang dengan perolehan suara 63.027 dan Joncik 62.051 suara. Hal serupa juga terjadi di Kota Palembang. Romi Herton- Harno Joyo yang kalah hanya selisih delapan suara dari Sarimuda – Nelly Rasdania mengajukan keberatan ke MK.

Akil kembali menghubungi Muhtar Ependy untuk memberitahu Romi mempersiapkan uang jika ingin menang. Romi menyanggupi Rp 20 miliar.

Akhirnya pasangan Romi Herton-Harno Joyo mendapat suara 316.919, sedangakan Sarimuda-Nelly Rasdania jadi turun 23 suara. Modus yang hampir mirip juga terjadi di sengketa Pilkada Lampung Selatan. Calon yang menang meminta agar permohonan calon yang kalah bisa ditolak.

Jadi Perantara

Akil untuk urusan ini hanya mendapat RP500 juta dari Rycko Menoza dan Eky Setyanto. Adapun Akil mencoba tegar dalam menghadapi persidangan pertamanya, kemarin.

Dia mengatakan, kondisinya sehat dan tidak punya persiapan khusus dalam menghadapi sidang tersebut. Pria asal Putusibau (Kalbar) yang pernah menjadi anggota DPR itu mengatakan, tidak masalah dijerat dengan lima dakwaan oleh JPU pada KPK. ”Iya tidak apa-apa. Kita buktikanlah apa betul seperti itu faktanya,” tegas Akil.

Dia mengatakan tidak menawarkan diri lebih dulu untuk membantu mengurus sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, dan lainnya. ”Yang hubungin siapa.

Yang telepon duluan siapa,” katanya. Persidangan Akil menarik perhatian mantan menteri hukum dan hak asasi manusia Patrialis Akbar. Dia menghadiri persidangan tersebut. Dia menyatakan, ingin memantau sidang perdana Akil. Dia berdalih hanya ingin melihat pembacaan dakwaan. ”Saya ke sini mau silaturahmi sama Pak Akil.

Iya mau nonton sidang,” katanya. Dia menampik kedatangannya untuk mempengaruhi jalannya persidangan. Persidangan semestinya berlangsung pukul 15.00 terlambat, karena majelis hakim masih menyidangkan Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau Antun. Sementara itu, Chairun Nisa dicurigai menjadi perantara beberapa sengketa pilkada yang ditangani MK.

Namun, politikus Golkar itu membantahnya. Dia menyatakan, hanya mengurus sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah). Hakim Gosen Butar Butar menanyakan, pesan singkat (SMS) antara Nisa dan Akil. Dia menduga Nisa tidak hanya sekali menjadi perantara perkara yang ditangani Akil.

”Kata-kata ‘minta tolong lagi niy’, dihubungkan ‘seperti biasa diantar ke rumah’, dihubungkan ‘Wali Kota Palangkaraya dua ton’. Saudari pernah melakukan sebelumnya, seperti ini ke Akil?” tanya Gosen.

Jaksa KPK Pulung Rinandoro juga bertanya soal kalimat kata-kata ”seperti biasa kuantar ke rumah ya” yang ada dalam pesan pendek Nisa ke Akil saat memastikan uang Rp 3 miliar yang diminta sudah disiapkan. ”Ya maksudnya kalau misalnya nanti dapat persetujuan dari Pak Hambit mau diantar ke mana,” jelas Nisa.

Nisa didakwa bersama-sama dengan Akil Mochtar menerima uang total Rp 3,075 miliar dengan rincian 294.050 dolar Singapura dan 22 ribu dolar AS, Rp 766 ribu.

Uang ini diberikan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau Antun. Dalam kasus itu, Nisa menerima imbalan jasa sebagai perantara Rp 75 juta. (D3, dtc,viva-25,71)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253255/Terancam-Hukuman-20-Tahun

21 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: