KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jawa Tengah Perketat Penyaluran Dana Bansos

JURNAS.COM – Sabtu, 01 Februari 2014

Jurnas.com | PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah akan menerapkan aturan super ketat dalam menyalurkan dana hibah bantuan sosial (bansos) mulai tahun 2014 ini. Tidak hanya dengan verifikasi langsung di lapangan, penyaluran dana bansos bagi perorangan pun ditiadakan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, aturan baru ini harus dia terapkan mengingat alokasi anggaran bansos dan hibah kerap menimbulkan masalah korupsi. Apalagi pada tahun-tahun sebelum dia menjabat sebagai gubernur, dana bansos Jawa Tengah sering disalahgunakan terutama untuk kegiatan poilitik dan pemikat massa.

“Bansos dan hibah adalah dua hal yang sering jadi masalah. Bahkan staf saya di provinsi pun ada tiga yang menjadi tersangka kasus korupsi bansos. Belajar dari pengalaman itu, semua permohonan akan kita verifikasi secara administratif dan lapangan agar kasus semacam ini tidak terjadi lagi,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (31/01) lalu.

Menurut Ganjar, dana bansos 2014 akan lebih difokuskan untuk pembangunan atau rehabilitasi sektor infrastruktur. Apalagi Ganjar telah mencanangkan Program Tahun Infrastruktur Jateng pada 2014 ini. Aturan ini dipastikan telah mendapat dukungan dari sebagian besar kepala daerah di Jawa Tengah.

“Terserah jika aturan ini dianggap mempersulit penyaluran bansos. Tapi yang pasti, penyalurannya akan semakin tepat sasaran dan langsung memberikan manfaat ke masyarakat. Jadi jangan harap bisa memanupulasi dana bansos di masa pemerintahan saya,” ujar Ganjar.

Secara terpisah, Komisi Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengapresiasi aturan tersebut. Pasalnya di masa lalu, modus penyelewengan dana bansos di Jateng sudah terlalu memprihatinkan.

Hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng saja berhasil menemukan 112 proposal pengajuan dana bansos fiktif dari seluruh wilayah di Jawa Tengah. Dari jumlah proposal tersebut, terdapat sekitar 4.000 penerima dana bantuan yang juga fiktif pula.

Kejati Jateng pun menetapkan tiga staf pemerintahan provinsi sebagai tersangka. Mereka adalah Staf Ahli Gubernur Jateng Bidang Hukum dan Politik Joko Mardianto (mantan Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jateng 2011), Staf Biro Bina Sosial Joko Suyanto, dan mantan Kepala Biro Bina Sosial 2010 Mohamad Yusuf.

“Kami mencatat angka penyelewengan sangat fantastis yakni mencapai Rp300 miliar sejak tahun anggaran 2010 dan ada dugaan hingga akhir 2013 lalu pun penyelewengan masih terjadi. Nominalnya sedemikian besar karena penyimpangannya terjadi secara massal di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah,” kata Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto. –

Sumber : http://www.jurnas.com/news/122321/Jawa_Tengah_Perketat_Penyaluran_Dana_Bansos/1/Nasional/Hukum#sthash.cbbT4M4e.dpuf

2 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: