KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi : Segera Periksa Hamid Awaluddin

RANDOM POST – 19 September 2006

Setelah tertunda beberapa waktu dan mendapatkan ijin dari Hakim Pengadilan Tipikor dan KPK akhirnya Daan Dimara pada hari kamis, 14 September 2006 telah melaporkan Hamid Awaluddin, mantan anggota KPU yang saat ini menjabat sebagai Menhukham kepada Polda Metro Jaya. Hamid dilaporkan atas tuduhan telah memberikan keterangan atau sumpah palsu dalam persidangan perkara korupsi pengadaan segel surat suara tahun 2004 di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Daan Dimara. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Hamid Awaluddin membantah bahwa dirinya ikut hadir dalam rapat dan menentukan harga segel surat suara dalam Pemilu 2004. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Daan Dimara di Pengadilan Tipikor, menyebutkan Hamid hadir dalam rapat dan terlibat langsung dalam pengadaan proyek tersebut yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,27 miliar.

Langkah Daan Dimara yang melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya tidak saja harus segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan oleh pihak Kepolisian namun juga oleh KPK sebagai institusi yang menangani perkara korupsi KPU. KPK seharusnya menjadikan laporan tersebut untuk meningkatkan status pemeriksaan terhadap Hamid pada tahap penyidikan karena bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan mantan anggota KPU ini dalam pengadaan tersebut. Tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk menunda-nunda penuntasan perkara dugaan korupsi KPU khususnya yang diduga melibatkan Hamid karena sejauh ini KPK praktis tidak mengalami hambatan baik secara politis maupun kewenangan yang diberikan berdasarkan UU. Kekhawatiran adanya dukungan secara politis terhadap Hamid pada akhirnya terbantahkan setelah Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak melindungi Hamid Awaluddin.

Selain itu UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK juga telah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Berlarut-larutnya penanganan perkara yang melibatkan Hamid justru akan menimbulkan kesan negatif di masyarakat bahwa KPK telah bertindak tebang pilih atau diskriminatif. Berdasarkan uraian itu untuk itu kami meminta:
1. Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya Menindaklanjuti laporan Daan Dimara atas dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Hamid Awaluddin di Pengadilan Tipikor.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Melanjutkan pemeriksaaan terhadap Hamid Awaluddin dalam dugaan perkara korupsi segel surat suara Pemilu 204 dengan meningkatkan status pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Jakarta, 19 September 2006

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi
1. Teten Masduki (Indonesia Corruption Watch)
2. Arif Nur Alam (Seknas FITRA)
3. Asfinawati (LBH Jakarta)
4. Firmansyah Arifin (KRHN)
5. Rizal Malik (TI Indonesia)
6. Syaiful Aris (LBH Surabaya) Jawa Timur
7. Hasril Hertanto (MAPPI FH UI)
8. Dwi Saputra (KP2KKN Semarang)
9. Afridal Darmi (LBH Banda Aceh) NAD
10.Nurkholis (LBH Palembang) Sumsel
11.Alfon (LBH Padang) Sumbar
12.Charles (Badan Anti Korupsi) Sumbar
13.M Sidik (Fakultas Hukum Univ. Muhamadiyah Malang) Jatim
14.Pujono (Fakultas Hukum Univ. Diponegoro Semarang) Jateng
15.Akhiruddin (GERAK Aceh) NAD
16.Denny Indrayana (Indonesia Court Monitoring) Yogyakarta
17.Denny Indrayana (Pusat Kajian Korupsi FH UGM Yogyakarta)
18.Sarah Lerry Mboeik (PIAR) Kupang NTT
19.Putu Wirata Dwikora (Bali Corruptioan Watch) Bali
20.Gde Bakti Yasa (Masyarakat Anti Korupsi) Bali
21.Arief Furqon (SANKSI BORNEO/Korda TII Kalsel) Kalsel
22.Huisman Brant (LPSHAM) Palu Sultra
23.Agus Sugandi (Garut Goverment Watch) Jawa Barat
24.Lely Hidayati (GEMAWAN) Kalbar
25.Hermawanyah (Pokja Anti Korupsi) Kalbar
26.Andriani ( Kontak Borneo) Kalbar
27.Chaerul Imam (Lembaga Pencegah Korupsi)
28.Tandiono Bawor Purbaya (LBH Semarang) Jawa Tengah
29.Faizal Riza (LPS Air) Kalbar
30.Firanda (KOMPPAK) Kalbar
31.Kaharal Bacri (POKJA 30) Samarinda Kaltim
32.M. Asram (Perak Institute) Sulsel
33.Adnan Aba ( YLBHM) Sulsel
34.Bivitri Susanti (PSHK) Jakarta
35.Otto Pratama (IMPARSIAL) Jakarta
36.Usman Hamid (KONTRAS) Jakarta
37.Saldi Isra (Akademisi FH Univ. Andalas) Sumbar
38.Aminuddin (SOMASI) Blitar Jawa Timur
39.Yulianti Hendayani (SITAS DESA) Jawa Timur
40.Winarto (PPAB) Blitar Jawa Timur
41.Ali DM (GESPER) Blitar Jawa Timur
42.Yahya Karomi (Awasi APBD) Cilacap Jateng
43.A. Waidl (P3M) Jakarta
44.Yusuf (FORMASI) Kebumen Jawa Tengah
45.Dahlan (FITRA Tuban)
46.Safriatna (SOLUD) NTB
47.Pitoyo Japar (FITRA) Palembang
48.Aki Imam Faryadi (KONTRA) Bekasi
49.Ajat Zatnika (FITRA) Sukabumi
50.Sri Nilawati (FITRA) Riau
51.Elizabeth Koesrini (FORMAPPI)
52.Tauhid (FITRA Sumut)
53.Roy Prigina (KOMDAK) Depok
54.Ervin Kaffah ( SOMASI) NTB
55.Nasrudin (Gerak Aceh Besar) NAD
56.Teuku Minjar Nurlizali (Kumpulan Gaseu) NAD
57.Teuku Neta Firdaus (SUAK Meulaboh) NAD
58.Arif Sawitra (Jarak Aceh Selatan) NAD
59.Zaerahim Zein (Saksi Simeulue) NAD
60.Jojo (KIPP Nasional)
61.Alfian (Mata Lhokseumawe) NAD
62.Irianto (KIPRAH) Jayapura Papua
63.Andi Azis Paturungi (YASMID) Sulsel – Sulbar
64.Siti Maimunah Corona (KPPA )
65.Lili Djonaan (Suara Parampuang) Sulut

Sumber : http://propublik.blogspot.com/2006/09/koalisi-masyarakat-anti-korupsi-segera.html

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Pengusutan Korupsi Jangan Diulur

SUARA MERDEKA – Sabtu, 29 Oktober 2005

SEMARANG – Komisi Ombudsman Nasional (KON) Perwakilan Jateng-DIY, berencana meminta kejelasan kepada BPKP Jateng, terkait dengan audit dugaan korupsi dobel anggaran mantan DPRD Kabupaten Kendal Rp 6,8 miliar yang ditangani Kejari Kendal.

“Beberapa waktu lalu kami telah menerima surat pengaduan dari Kejari Kendal agar mendesak BPKP perihal audit yang mereka minta. Surat itu disampaikan Kajari saat memberi penjelasan kepada kami mengenai penanganan dugaan korupsi di sana,” kata Asisten Komisi Ombudsman Muhadjirin, kemarin.

Atas surat itu, pihaknya akan mempertanyakan mengapa audit yang diajukan tidak muncul-muncul. BPKP seharusnya tidak berlama-lama dan terkesan lamban dalam mengaudit kasus korupsi. Sebab, pengusutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), sudah semestinya jangan diulur-ulur.

Sebagaimana diberitakan, belum turunnya audit BPKP kasus dugaan korupsi mantan DPRD Kendal yang diajukan Kejari lebih dari tiga bulan lalu, membuat Kejati Jateng dan Kejari Kendal resah.

Kasus Buku

Muhadjirin mengatakan, selain menanyakan perihal audit kasus mantan DPRD Kendal, Ombudsman juga akan meminta kejelasan mengenai audit dugaan korupsi dalam pengadaan buku sekolah SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/SMK/MA di Kabupaten Grobogan, yang sejak lama telah diajukan Polda Jateng.

“Tanpa aduan, Ombudsman bisa saja meminta kejelasan. Sebab sesuai dengan UU tentang pemberantasan korupsi, persoalan tipikor harus diutamakan pengusutannya. Apalagi, kasus buku di Grobogan ini menjadi perhatian publik,” papar dia.

Pihaknya berharap LSM sebagai lembaga yang bisa mengawal kinerja aparat penegak hukum, juga memantau kasus korupsi. Ombudsman tentu dalam memantau kinerja aparat Kejaksaan atau Kepolisian dalam mengusut korupsi, bisa bersinergi dengan kalangan LSM antikorupsi.

“LSM pelapor bisa saja sebenarnya langsung bertanya ke BPKP atau melapor ke Ombudsman, agar kami juga tahu apa kendala di lapangan dan akan meminta kejelasan,” tuturnya.

Sementara itu, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, akan menyurati Kapolri, perihal dugaan korupsi buku sekolah SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/SMK/MA senilai Rp 7,6 miliar di Salatiga yang ditangani Mabes Polri.

Koordinator KP2KKN Dwi Saputra kemarin membeberkan, pihaknya menerima laporan sinyal adanya pihak-pihak yang melakukan upaya agar kasus tersebut dihentikan penyidikannya.

Di pihak lain, Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) LSM Jateng-DIY mengungkapkan, pelapor kasus buku di Sleman dan Pemalang, bersiap-siap untuk melaporkan dugaan korupsi buku di Boyolali Rp 18,5 miliar dan Magelang Rp 11 miliar ke Kejaksaan setempat.

Sekjen KPK LSM Triyandi Mulkan mengatakan, dugaan korupsi buku di Magelang dan Boyolali itu dalam pengadaan barangnya adalah penerbit yang sama dengan di Salatiga dan Grobogan.

Sekjen Masyarakat Antikorupsi (Maks) Jateng Boyamin mengatakan, pihaknya akan mendesak Kejari Wonogiri untuk membuka kembali dugaan korupsi pengadaan buku sekolah di Wonogiri senilai Rp 7,2 miliar.

Dari Kejati dikabarkan, modus operandi dugaan korupsi yang dilakukan sebuah perusahaan BUMN di Jateng, baik di Salatiga, Grobogan, Boyolali, Magelang, Wonogiri maupun kabupaten/kota lain adalah serupa, yaitu diawali dengan penawaran oleh seorang broker (pencari order) yang berinisial MI, yang mengaku sebagai kepala pemasaran BUMN tersebut di Jateng-DIY-Bali.

“Data yang kami miliki jelas MI bukanlah pegawai BUMN tersebut. Dia hanya seorang broker yang diberi kuasa untuk memasarkan, tetapi berperan aktif selayaknya pejabat BUMN. Dalam struktur organisasi, jelas tidak ada nama dia dan kami menemukan barang bukti surat kuasa yang diberikan BUMN kepada MI ini,” kata narasumber di Kejati. (yas-37s)

Sumber : Sumber: Suara Merdeka, Sabtu, 29 Oktober 2005; http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=795&l=pengusutan-korupsi-jangan-diulur

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

65 Organisasi Nonpemerintah Desak Hamid Diperiksa

SUARA PEMBAHARUAN - Rabu, 20 September 2006

[JAKARTA] Sebanyak 65 organisasi nonpemerintah (ornop) di seluruh Indonesia, Selasa (19/9),
mengeluarkan pernyataan sikap mendesak kepolisian segera memeriksa mantan anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin terkait keterangan palsu di
pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain desakan kepada polisi, mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan
pemeriksaan terhadap Hamid dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara Pemilu 2004 dengan
meningkatkan status pemeriksaan pada tahap penyidikan. 

"Langkah Daan Dimara melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya terkait keterangan palsu di pengadilan tidak
saja harus segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan oleh pihak kepolisian, namun juga oleh KPK
sebagai institusi yang menangani perkara korupsi KPU," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch
(ICW), Teten Masduki dalam pernyataan sikap bersama di Jakarta, Selasa (19/9). 

Selain Teten, pernyataan sikap itu juga ditandatangani wakil dari 64 ornop lainnya. Seperti Arif Nur Alam
dari Sekretaris Nasional FITRA, Asfinawati (LBH Jakarta), Firmansyah Arifin (KRHN), Rizal Malik (TI
Indonesia), Syaiful Aris (LBH Surabaya), Hasril Hertanto (MAPPI FHUI), Dwi Saputra (KP2KKN Semarang),
Afridal Darmi (LBH Banda Aceh), Nurkholis (LBH Palembang), Alfon (LBH Padang), Charles (Badan Anti
Korupsi Sumbar). 

Kemudian M Sidik dari FH Universitas Muham- madiyah Malang, Pujono (FHUndip), Akhiruddin (GERAK Aceh),
Denny Indrayana (Indonesia Court Monitoring/Pusat Kajian Korupsi FHUGM Yogyakarta), Sarah Lerry
Mboeik (PIAR Kupang), dan sejumlah aktivis ornop lainnya. 

Teten melanjutkan, KPK seharusnya menjadikan laporan Daan itu untuk meningkatkan status pemeriksaan
terhadap Hamid pada tahap penyidikan. Sebab, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada sudah
cukup membuktikan keterlibatan mantan anggota KPU ini dalam pengadaan segel surat suara. 

Dikatakan, tidak ada alasan apapun bagi KPK untuk menunda penuntasan perkara dugaan korupsi KPU
khususnya yang diduga melibatkan Hamid. Karena sejauh ini KPK praktis tidak mengalami hambatan baik
secara politis maupun kewenangan yang diberikan berdasarkan UU. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK juga telah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap
KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Menurut Teten,
berlarut-larutnya penanganan perkara yang melibatkan Hamid justru akan menimbulkan kesan negatif di
masyarakat bahwa KPK telah bertindak tebang pilih atau diskriminatif. 

Sementara itu Kuasa Hukum Daan Dimara, Erick S Paat kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (19/9) menyambut
baik keputusan Mabes Polri menarik perkara laporan Daan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. "Itu
tindakan yang bijak. Kami berharap kasus ini dapat dituntaskan," ujar Erick. [Y-4] 

Sumber :
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/09/20/index.html

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

KP2KKN Belum Berani Sebut Nama Politisi Busuk

detikNews – Selasa, 13 Januari 2004Semarang – Sekretaris KP2KKN yang juga Sekretaris Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk (GTPPB) Dwi Saputra SH mengatakan, pihaknya belum berani menyebut nama-nama politisi busuk. Pasalnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu di cek silang sebelum diumumkan.

”Kami berkeinginan bila sudah mengumumkan nama-nama bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga jika ada reaksi balik dari pihak yang masuk daftar nama politisi busuk, pihaknya tidak keteteran,” katanya kepada SM CyberNews, malam ini.

Dia mengakui, GTPPB yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat sudah siap bila menghadapi gugatan dari pihak yang namanya disebutkan. Kendati demikian, penyebutan nama-nama politisi busuk tidak akan terburu-buru, karena datanya harus matang.

Sebelumnya, salah seorang anggota gerakan tersebut, Boyamin menjanjikan akan mengumumkan nama-nama para politisi busuk. Dia juga mengatakan sudah mengantongi sejumlah nama.

”Tetapi setelah diadakan rapat GTPPB, penyebutan nama disepakati menunggu pengumuman daftar caleg dari KPU. Itupun harus dilakukan cek silang terlebih dahulu.”

Sejumlah nama calon legislatif yang telah diajukan ke KPU, beberapa waktu lalu dikembalikan karena persyaratan administrasinya belum lengkap. Hal itu memungkinkan jumlah caleg berkurang, seperti yang sudah terjadi di Kota Semarang.

”Makanya kami baru akan menyebut nama kalau mereka benar-benar masuk daftar caleg. Namun masih bisa elastis, artinya dapat diumumkan lebih awal juga dapat diumumkan agak terlambat,” ujar Dwi.

Aktivis LBH Semarang ini menambahkan, pihaknya memiliki kriteria yang digunakan untuk menilai seseorang sebagai politisi busuk. Yaitu orang yang bermental korup dan melakukan korupsi atau penjarah harta rakyat, pelanggar HAM, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku kejahatan seksual, pengguna narkoba, pelaku pembohongan publik.

”Yang dimaksudkan pembohongan publik adalah mereka yang sering mengumbar janji, tetapi jarang ditepati.”

Sementara itu, Ketua Divisi Investigasi dan Monitoring KP2KKN Jateng Boyamin menyatakan, secara pribadi dirinya berkeinginan menyebutkan nama-nama para politisi busuk. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, maka penyebutan nama ditunda untuk waktu yang belum bisa disebutkan. ”Ya hanya menunggu waktu yang tepat saja,” tandasnya.

Selain itu, pengumuman nama politisi busuk diharapkan tidak kontraproduktif. Artinya kalau sudah diumumkan, tidal menimbulkan reaksi yang kurang mendidik.

”Karena itu kemasannya juga dituntut lebih baik dan bisa dipahami oleh semua pihak. kami juga mengimbau, mereka yang sudah merasakan dirinya sebagai politisi sebaiknya tidak perlu melanjutkan pencelagen,” kata dia.

Sebagaimana diketahui sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam GTPPB adalah KP2KKN Jateng, FSBI Pusat, ORTAJA, Lespi, KPI Cabang Semarang, LRC KJHAM, FKS, KMPP, LBH Semarang, HMI FISIP Undip, Jari Simpul Semarang, Pattiro, Mak’s Solo, YP4K, YASBI, BEM Undip, KAMMI Semarang, Rumpun Karang, HMI Komisariat FH Undip, Pelopor Penguatan Rakyat, LP2I, BEM Unissul, BEM UWH, JPPA, JAMAS.

Enam Kriteria Politisi Busuk Versi GTPPB
1. Bermental korup dan melakukan korupsi atau penjarah harta rakyat
2. Pelaku pelanggar HAM
3. Pelaku kejahatan lingkungan
4. Pelaku kejahatan seksual
5. Pengguna narkoba
6. Pelaku pembohongan publik. (Toto W/Hasan/Cn08)

Sumber: detikcom ;  http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=general&y=cybernews|0|0|4|3842

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Enam Ruang Panas Korupsi di Dewan

SUARA MERDEKA – Jumat, 28 Mei 2004


BEDAH BUKU: Muhadjirin SH (kiri), Dwi Saputra SH, Drs Amirudin MA, dan Drs Andreas Pandiangan MSi dalam diskusi dan bedah buku Tiada Ruang Tanpa Korupsi.(69e)

TIADA Ruang Tanpa Korupsi. Itu merupakan judul sebuah buku yang diterbitkan Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Buku itu berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh anggota KP2KKN dan telah dimuat di berbagai koran yang terbit di Jateng dalam rentang 1993-2003, termasuk di harian Suara Merdeka.

Buku itu juga berisi hal-hal yang dipublikasikan melalui debat publik dan seminar. Selain itu juga berisi hasil penelitian LSM tersebut. Buku tersebut kemarin di ruang Serbaguna Gedung Berlian dibahas dalam kemasan diskusi sekaligus bedah buku yang berisi tulisan kontribusi dari Dwi Saputra, Jabir Al Faruqi, Joko J Prihatmoko, Mahfudz Ali, Muhadjirin, dan Novel Ali. Acara itu dihadiri sejumlah LSM, mahasiswa, dan pers, serta menghadirkan tiga pembahas, yakni Muhadjirin SH (KP2KKN), Drs Andreas Pandiangan MSi (dosen Unika Soegijapranata), dan Drs Amirudin MA (dosen Komunikasi FISIP Undip).

Buku setebal 179 halaman itu lebih banyak mengungkap berbagai ”praktik korupsi” di lembaga legislatif. Legislatif sebagai pihak yang ikut menentukan penggunaan APBD bersama eksekutif malah ”menjarah” uang rakyat. Di lembaga legislatif, Amirudin mencatat ada enam ruang panas yang berpeluang terjadi korupsi. Yakni, pembentukan dan rapat pansus, pembahasan raperda, pilkada, penyusunan dan penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban akhir tahun, serta laporan akhir masa jabatan.

Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, dia menyarankan agar terus dijaga intensitas komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Selain itu, juga perlu peningkatan kontrol publik dan status Sekretariat DPRD. (Setiawan HK, Agus Toto W-69e)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/28/nas11.htm

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Tugas KP2KKN Sudah Membawa Hasil

SUARA MERDEKA – Jumat, 13 Agustus 2004


SM/Sutomo BERTEMU KP2KKN: Pemimpin Umum Suara Merdeka Ir H Budi Santoso kemarin menerima anggota KP2KKN di ruang kerjanya Jl Pandanaran 30 Semarang. Pertemuan itu membicarakan berbagai hal, termasuk komitmen untuk membangun bangsa dengan pemberantasan korupsi.(79)

SEMARANG-Pemimpin Umum Harian Suara Merdeka Ir H Budi Santoso berpesan kepada KP2KKN untuk tetap menjaga integritasnya. ”Sekali saja ada anggota yang bermain-main, integritas dan kredibilitasnya akan hancur di mata masyarakat. Sebab, kenyataannya sekarang tidak sedikit LSM yang bermain-main. Tampaknya sangat lantang menyuarakan pemberantasan korupsi, ternyata di belakang mencari keuntungan sendiri,” katanya ketika menerima LSM itu di ruang kerjanya, Jalan Pandanaran 30 Semarang, kemarin.

KP2KKN diwakili Dewan Etik Drs Novel Ali, Koordinator Muhadjirin, Koordinator Divisi Investigasi dan Monitoring Boyamin, dan Sekretaris Dwi Saputra. Sedangkan Ir H Budi Santoso didampingi Pemimpin Redaksi Sasongko Tedjo dan Kepala Biro Kota Agus Fathuddin Yusuf.

Menurut Budi, tugas LSM antara lain menyampaikan wacana kepada masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Hal itu sudah baik dan membawa hasil.

”Buktinya, dari gerakan itu banyak pos anggaran yang akhirnya dikepras, bahkan dibatalkan. Menurut informasi, mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Jadi, sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya temuan-temuan itu diserahkan saja sepenuhnya kepada pihak yang berwenang menangani, dalam hal ini kejaksaan,” katanya.

Dia menyarankan KP2KKN untuk tidak memakai target minimal atau maksimal dalam setiap gerakannya. ”Tidak usah pakai target, misalnya anggota DPRD harus masuk (LP) Kedungpane. Tidak perlu itu. Serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan. Apa pun hasil keputusannya, harus kita terima secara baik,” paparnya.

Apabila gerakan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan demo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Jateng itu khawatir domainnya akan bergeser dari hukum ke politik.

Buktinya, ketika LSM menggelar demo antikorupsi, tak lama kemudian muncul suara ada demo tandingan dari kaukus partai politik. ”Massa parpol jelas akan lebih besar, dan tidak seimbang. Dan yang paling sulit adalah bergesernya domain dari hukum ke politik.”

Novel Ali menjelaskan, pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi. Budi Santoso dipandang tak hanya sebagai tokoh pers, tetapi juga tokoh masyarakat yang terpilih sebagai anggota DPD.

Muhadjirin dan Bonyamin pun menyambut positif langkah yang disampaikan Budi Santoso. Terutama langkah-langkah untuk all out menciptakan perbaikan bangsa. KP2KKN insya Allah tetap menjaga integritasnya, sejak awal hingga tahun-tahun mendatang. Bahkan, anggota komite yang sebagian berprofesi sebagai pengacara, berkomitmen untuk tidak menjadi penasihat hukum bagi seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi. (B13,G1-69t)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/13/nas09.htm

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

DIREKTUR KP2KKN JAWA TENGAH ; Korupsi Berdampak Kemiskinan

WARTA DIGITAL – Sabtu, 21 Juli 2007

BOROBUDUR – Dari hasil kajian Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, korupsi membawa dampak pada kemiskinan. Sehingga, sikap permisif masyarakat terhadap korupsi, harus diubah agar kemiskinan tidak berkepanjangan. Demikian dikemukakan Direktur KP2KKN Jateng Dwi Saputra dalam Seminar dan Workshop tentang Hasil Temuan dan Investigasi Layanan Pemerintah Dalam Sektor Pertanian di Hotel Pondok Tingal, Borobudur, kemarin.

Dikatakan, dewasa ini, tindakan korupsi tidak saja ditemui di kalangan elite namun telah merambah di kalangan grass root. Penyimpangan KUT/KUD, subsidi bibit atau pupuk, beras raskin dan yang lain adalah contohnya. Tak terkecuali penyimpangan penyelenggaran negara dalam layanan sektor pertanian. “Korupsi di wilayah itu, kami pandang sebagai petit corruption atau korupsi yang bersifat kecil-kecilan. Namun demikian tetap berdampak pada kemiskinan,” ujarnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Serikat Tani Merdeka (SeTAM) diikuti oleh perwakilan dari LSM se-Kedu dan Banyumas. Sedang nara sumber yang hadir selain dari Dwi Saputra dari KP2KKN adalah Ketua Umum SeTAM Chabibullah. Sedang nara sumber dari Pemprop Jateng dan Pemkab Magelang berhalangan hadir.

Lebih lanjut dijelaskan Dwi, dari beberapa kasus korupsi yang selama ini terbongkar, kebanyakan hanya yang nilainya besar diatas satu miliar. Padahal, bila ditelusuri lebih jauh, kasus korupsi yang nilainya kecil-kecilan justru lebih banyak terjadi dan belum banyak yang terungkap.

Pada dasarnya, pihaknya mendukung masyarakat agar berani melaporkan kasus korupsi kecil-kecilan semacam itu. Namun demikian, laporan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Masyarakat harus diajak berani menolak memberi ‘sumbangan’ ilegal kepada aparat sekaligus sebagai gertakan bagi aparat yang mengutip sumbangan tersebut. Masyarakat juga perlu diajak memantau serta melakukan investigasi kasus korupsi. Tak kalah pentingnya adalah melakukan advokasi dan kampanye melawan korupsi di tingkat akar rumput,” jelasnya.

Terpisah, Chabibullah mengatakan hasil investigasi yang dilakukan oleh SeTAM di sejumlah daerah telah menemukan adanya penyimpangan oleh aparat pemerintah dalam layanan sektor pertanian. “Meski nilainya tidaklah besar, namun tindakan korupsi semacam itu hampir merata di daerah-daerah,” ujarnya.

Beberapa temuan itu, kata Chabibullah, di antaranya dugaan penyimpangan pengelolaan alokasi dana Desa Ngargoretno Kecamatan Borobudur, dana nelayan P3EMDN dan dana balita korban Tsunami di Desa Karangbolong, Buayan Kebumen.

Kemudian dugaan korupsi penjualan tanah kas desa di Cilacap, bantuan traktor dan bantuan pompa air di Klaten, bantuan benih jagung di Boyolali serta sindikat penipuan sertifikat tanah di Karanganyar.(yud)

Sumber :  http://wartadigital.wordpress.com/2007/07/21/direktur-kp2kkn-jawa-tengah-korupsi-berdampak-kemiskinan/

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Kejati Cuma Gertak Sambal; KP2KKN: Itu Sama Saja dengan Bohongi Publik

JAWA POS – Senin, 27 Desember 2004

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng ternyata Cuma bisa gertak sambal, terkait pengembalian uang koruptor. Sebab,ancaman penyitaan harta para tersangka dugaan korupsi APBD Jateng 2003, bila tak mengembalikan uang negara yang diterimanya sampai Jumat 24 Desember lalu, ternyata hanya omong kosong.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN (KP2KKN) Jateng Dwi Saputra, masih banyak anggota DPRD Jateng yang belum mengembalikan uang hasil korupsi ternyata tak diapa-apakan. Salah satunya, mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo yang perkaranya segera dilimpahkan ke PN Semarang dan belum melunasi uang negara saja tak ada tindakan dari kejati.

Kalau tak ada pelunasan hingga batas akhir pengembalian, kejati seharusnya langsung menyita aset tersangka. Apalagi nilai yang belum dibayarkan itu cukup banyak, ujar mantan aktivis LBG Kota Semarang ini kepada Radar Semarang (JPNN), tadi sore.

Bahkan, kata dwi, bila kejati tidak menyita aset para tersangka mantan dewan setelah batas akhir pengembalian, berarti instansi itu telah membohongi masyarakat. Kita tidak tahu kenapa, kejati sampai sekarang terkesan mengulur waktu. Mereka nggak cepat melakukan tindakan. Kalau perlu mereka (eks dewan) ditahan, tandasnya.

Dwi menilai, Mardijo tidak memiliki itikad baik untuk melunasi uang negara. Karena itu, tambah dia, Kejati harus mengambil tindakan tegas terhadap mantan ketua DPD PDIP Jateng tersebut. Daripada mengulur waktu seperti selama ini. Mereka memberikan contoh tidak baik bagi institusi kejaksaan sendiri, terangnya.

Bukankah ada ancaman tuntutan berlapis? Dwi menyatakan, tuntutan berlapis tersebut sulit diwujudkan dalam waktu cepat. Sebab, harus menunggu keputusan hukum yang tetap. Sedangkan para tersangka tersebut, tentu akan melakukan banding dan kasasi setelah perkaranya divonis tingkat PN.

Tuntutan berlapis itu jarang dilaksanakan dalam proses hukum. Karena dalam praktiknya sulit dilakukan. Justru ada baiknya, kalau pengembalian uang itu dilakukan secara langsung sekarang ini, paparnya.
Sementara itu, kuasa hukum Mardijo, Saksono menegaskan, kliennya itu memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara. Tapi, kata dia, karena jumlahnya sangat besar, kliennya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang bermasalah tersebut.

Sebelumnya, Mardijo baru mengembalikan Rp 200 juta dari total kewajiban pengembalian sekitar Rp 600 juta lebih. Sekarang uangnya belum ada. Dan Pak Mardijo sekarang belum ada duit segitu, dan baru mencari uang, ucapnya.

Nggak takut ancaman kejati yang akan menyita aset Mardijo? Saksono menyerahkan hal itu kepada kejati. Itu terserah pada kejati. Tapi sebetulnya, Pak Mardijo telah punya itikad baik untuk mengembalikannya, katanya.

Ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) KejatiJateng, Slamet Wahyudi, mengaku belum bisa memberikan keterangan. Maaf saya sedang sibuk, kilahnya.

Meski begitu, Aspidsus mengakui akan meminta persetujuan penyidik terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan harta milik para tersangka. Karena batas akhir pengembalian itu Jumat, pihaknya terhalang hari libur Sabtu dan Minggu kemarin.

Liburan kemarin kan bertepatan dengan hari Natal juga, ujarnya. (ida)

Sumber: Jawa Pos, 27 Desember 2004

19 Februari 2014 Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN | Tinggalkan komentar

Rina Iriani Diduga Sembunyikan Harta

SUARA MERDEKA – Kamis, 20 Februari 2014

SEMARANG – Mantan bupati Karanganyar Rina Iriani diduga menyembunyikan harta hasil korupsi dana subsidi perumahan yang berasal dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi menengarai hal tersebut berdasarkan hasil penyitaan. Harta Rina yang disita kejaksaan, kata dia, tidak pernah disampaikan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. ”Kekayaan itu diduga sebagai hasil kejahatan yang disembunyikan,” kata Masyhudi, Rabu (19/2).

Penyitaan tersebut, selain terkait dugaan korupsi, juga terkait dugaan pidana pencucian uang. Rina dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Patut diduga, harta-harta Rina selama menjabat sebagai bupati, merupakan hasil kejahatan yang disamarkan,” tandas Masyhudi.

Sementara, terkait penyidikan kasus korupsi subsidi perumahan itu, dia menyatakan, hampir rampung. Pihaknya tinggal melakukan konfirmasi terhadap para saksi. “Sudah 80 persen,” ujarnya.

Tak Ditahan

Meski demikian, kejaksaan tak kunjung menahan Rina. Masyhudi berdalih tengah menunggu pendapat penyidik, dan mengatakan hal tersebut sebagai strategi penyidikan. Sekretaris Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menilai Kejaksaan Tinggi tidak serius menangani kasus Rina. “Kalau serius, mestinya segera dilakukan penahanan. Supaya kasusnya cepat dibawa ke pengadilan. Seperti ini malah menunjukkan perlakuan berbeda di mata hukum,” kata Eko.

Seperti diberitakan, kasus itu bermula dari pengucuran subsidi perumahan dari Kemenpera ke Kabupaten Karanganyar pada 2007-2008. Total yang diberikan Kemenpera saat itu mencapai Rp 35 miliar. Lembaga yang ditunjuk menyalurkannya adalah Koperasi Serba Usaha Sejahtera. Suami Rina saat itu, Tony Iwan Haryono duduk di kursi dewan pengawas koperasi tersebut. Diduga tidak semua dana itu digunakan sesuai peruntukan. Sekitar Rp 11,4 miliar dinyatakan menyimpang. (H89-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/02/20/253134

19 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KY: Banyak Hakim Nakal Dilaporkan Tanpa Bukti Kuat

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 19 Februari 2014

JAYAPURA, suaramerdeka.com – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman mengungkapkan masih ada hakim yang suka minta-minta, termasuk yang menerima cenderamata dari kepala daerah.

Eman mencontohkan seperti terjadi kepada seorang hakim di Manado, Sulawesi Utara yang berkelakar di sebuah kantin. “Eh kalau mau bagi-bagi uang jangan mereka saja, bagi semua,” kata Eman mencoba menirukan perkataan seorang hakim di Manado yang diadukan oleh pelapor, saat dihubungi di Jayapura, Rabu (19/2).

Kasus itu akhirnya belum bisa diproses karena hakim yang bersangkutan membantah. Dan panitera yang saat itu ada di kantin juga mengaku tidak mendengar, hanya ada bukti dari aduan pelapor, jadi tidak kuat.

Eman menyayangkan, ada banyak laporan yang masuk tentang hakim nakal, namun tidak disertai bukti kuat. “Inilah titik lemahnya. Di Papua juga ada, malah kami minta agar aduan hakim yang nakal disertakan bukti tapi sampai sekarang tidak ada balasannya, itu ada di Sorong, Merauke dan lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, “Ini termasuk ada hakim yang menerima cenderamata dari para kepala daerah setempat. Saya tidak mau sebutkan, nanti jika bermasalah akan saya tanyakan itu,” katanya tanpa menyebutkan berapa jumlah hakim yang nakal di Papua.

Ia berharap ke depannya ada dukungan Pemerintah Pusat untuk membuka kantor penghubung Komisi Yudisial di Papua. Sejak Selasa (19/2) pagi, Eman Suparman mantan ketua Komisi Yudisial itu berada di ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura untuk menjadi salah satu pemateri dalam seminar transparansi yang diselenggarakan oleh The Jawa Pos Institute of pro Otonomi (JPIP) yang disponsori oleh Usaid Indonesia.

Acara itu sendiri ditujukan kepada insan pers di Kota Jayapura dengan tujuan memberikan pemahaman yang baik dan benar soal transparansi daerah soal pembangunan di segala bidang dan kebijakan lainnya dari lembaga tatau instansi pemerintah yang menggunakan APBN atau APBD.

( Ant / CN19 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/19/191620/KY-Banyak-Hakim-Nakal-Dilaporkan-Tanpa-Bukti-Kuat

19 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: