KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejari tahan anggota DPRD Tulungagung

SINDONEWS –  Selasa, 04 Februari 2014
Sindonews.com – Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Edy Tetuko (43) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi dana hibah PSSI sebesar Rp1,7 miliar.Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini diperiksa itensif oleh penyidik. Setelah ditemukan dua alat bukti, Edy akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung.

“Penahanan ini dilakukan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatanya dan tidak menghilangkan barang bukti, “ujar Kasi Pidsus Kejari Tulungagung Wahyu P, SH kepada wartawan, Selasa (4/2/2014).

Menurut Wahyu, dalam pemeriksaan, ditemukan adanya bukti Edy melakukan menyelewengan dana hibah sepakbola (Perseta) tahun 2011.

Sebagai Sekretaris Pengurus Cabang  (PSSI Tulungagung), yang bersangkutan melakukan mark up anggaran.

“Edy juga terbukti membuat laporan kegiatan olahraga  yang tidak pernah ada (fiktif),” imbuhnya.

Atas ulahnya, negara menanggung kerugian Rp750 juta. Sebelumnya penyidik telah menahan Bendahara Pengurus Cabang PSSI Tulung Agung Aang Pungky. Terdakwa Aang telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara.

Penyidik juga menetapkan Ketua Pengurus Cabang PSSI lainnya  Supriyono yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai tersangka.

Hanya saja, Supri yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan hingga kini masih melenggang bebas.

Seperti halnya tersangka Edy Tetuko, Supriyono juga tercatat sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif tahun ini.

Menurut Wahyu, dalam 20 hari pertama penahanan, pihaknya akan melimpahkan berkas secepatnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

“Secepatnya kasus ini akan disidangkan. Kita akan segera limpahkan ke Pengadilan Tipikor, “terangnya.

Dengan dilimpahkanya  berkas tersangka Edy Tetuko, konsentrasi penyidikan akan beralih ke tersangka Supriyono. “Yang pasti kami akan mengusut kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.

Sementara pihak kuasa hukum Edy Tetuko belum bisa dikonfirmasi.

(lns)

Sumber : http://m.sindonews.com/read/2014/02/04/23/832838/kejari-tahan-anggota-dprd-tulungagung

5 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Belum tahan tersangka korupsi, Kejati Jateng disomasi

SINDONEWS –  Selasa, 04 Februari 2014
Sindonews.com – Belum ditahannya tersangka kasus korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar Rina Iriani membuat Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah geram.KP2KKN pun melayangkan somasi kepada Kejati Jateng yang isinya mendesak agar Kejati segera melakukan penahanan terhadap Rina.

Dalam surat somasi yang juga ditembuskan kepada Jaksa Agung RI dan Komisi Kejaksaan itu, KP2KKN menuding Kejati Jateng tidak memiliki nyali menahan mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut.

Selain itu, Kejati juga dinilai melecehkan salah satu azas hukum dengan membedakan penanganan kasus Rina.

“Semua orang itu sama di muka hukum, tapi kenapa untuk penanganan kasus Rina ini, sepertinya Kejati mengistimewakan dengan tidak melakukan penahanan. Padahal, tersangka lain yang terlibat kasus korupsi juga langsung di tahan,” kata Sekertaris KP2KKN Eko Haryanto saat ditemui wartawan usai melayangkan somasi di kantor Kejati Jateng, Selasa (4/2/2014).

Menurut Eko, penahanan Rina merupakan hal yang sangat mendesak dilakukan oleh Kejati. Sebab, selain untuk memudahkan proses penyidikan, penahanan juga mempersempit ruang gerak tersangka untuk menghilangkan barang bukti maupun mempengaruhi saksi-saksi lainnya.

“Selama ini Kejati selalu beralasan jika belum perlu menahan Rina, padahal secara unsur baik objektif maupun subjektif, penahanan sudah terpenuhi,” imbuhnya.

Eko menegaskan, jika somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Kejati selama jangka waktu 14 hari, maka dirinya akan melakukan gugatan hukum atau proses pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang terkait kasus itu.
Sebelumnya, KP2KKN imbuh dia juga pernah melakukan hal yang sama kepada tersangka Rina Iriani dan mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip.

“Proses pra peradilan itu akan kami tempuh jika Kejati tidak mengindahkan somasi kami dengan menahan Rina. Tujuan pra peradilan itu guna mengembalikan penanganan kasus ini sesuai dengan jalurnya,” pungkas Eko.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi yang menerima somasi tersebut mengucapkan terima kasih atas somasi yang dilayangkan KP2KKN itu. Pihaknya berjanji akan menanggapi surat tersebut.

“Belum ditahannya tersangka (Rina) dikarenakan jaksa penyidik belum mengajukan penahanan. Kami akan mendesak agar tim penyidik juga segera membuat surat penahanan terhadap tersangka Rina,” ujarnya.

Menurut Masyudi, pihaknya tetap akan menahan Rina Iriani. Namun waktunya belum bisa disampaikan ke publik. “Tunggu saja, pasti akan kami tahan,” singkatnya.

(lns)

Sumber : http://m.sindonews.com/read/2014/02/04/22/832831/belum-tahan-tersangka-korupsi-kejati-jateng-disomasi

5 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Abdurrahman Indragiri Dihukum 20 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

  • Kasus Korupsi PDAM

SEMARANG – Mantan pegawai bagian pengadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Grobogan, Abdurrahman Indragiri (45) dijatuhi hukuman 20 bulan oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Ia dinyatakan terbukti korupsi pengadaan barang di PDAM Grobogan tahun 2011.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP,” demikian Hakim Suyadi membacakan putusan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (30/1). Selain pidana badan, Indragiri juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta setara dengan hukuman pengganti tiga bulan kurungan.

Tak hanya itu, Indragiri masih dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengganti uang ne­gara sebesar Rp 53 juta. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Ke­uang­an dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

Disimpangkan

Berdasarkan barang bukti dan keterangan beberapa saksi, anggaran ABPD 2011 senilai Rp 1,2 miliar diduga disimpangkan. Sedianya anggaran tersebut digunakan untuk pembelian polyacid chloride (PAC), pipa dan aksesori. Namun setelah di­cek, jumlah barang tidak sesuai kuitansi pembelian.

Berdasar audit internal yang rutin dilakukan di PDAM oleh kantor akuntan publik, terdapat 95 transaksi senilai Rp 1,1 miliar tanpa didukung administrasi memadai.

Setelahnya, pihak inspektorat melakukan klarifikasi dan hanya menemukan 28 transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawab­kan.

Setelah diperiksa, hanya empat transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Total­nya senilai Rp 53 juta.Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut pidana dua tahun penjara. Pihak Indragiri menerima putusan tersebut. (H89-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251086/Abdurrahman-Indragiri-Dihukum-20-Bulan

5 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Calo CPNS Tipu Rp 46 Juta

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

SEMARANG – Calo calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali muncul dan memakan korban. Kali ini korbannya adalah Prawita Sari (24), warga Srondon Kulon, Banyumanik.

Karena tertipu dan tidak jadi CPNS, dia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang untuk melapor atas peristiwa yang menimpanya, kemarin.

Akibat aksi penipuan yang diduga dilakukan AF, warga Jepara, Prawita Sari merugi Rp 46 juta. Kepada polisi, dia mengatakan mengenal AF lewat temannya, Putri Dwi Sundari. Kepada korban, AF menjanjikan bisa membatu Sari masuk menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara. Syaratnya Sari harus menyetor uang Rp 46 juta untuk memuluskan hal tersebut.

“Dia (terlapor-red) bilang dengan uang itu saya bisa jadi PNS tanpa tes syarat,” ungkapnya, kemarin.

Iming-iming itulah yang membuat Sari rela memberikan uang puluhan juta itu, tanpa menaruh curiga sedikitpun.

“Dari omongannya menyakin­kan, jadi saya percaya,” ujarnya.

Uang Rp 46 juta itu diberikan kepada terlapor dengan dua kali tahapan. Penyerahan uang dilakukan korban dengan cara mentransfer ke rekeningnya.

“Kami bertemu di Semarang dan mengirimkan uang tersebut sekitar akhir November,” ujarnya.

Penyelidikan

Setelah uang yang diminta terlapor genap Rp 46 juta, saat itu terlapor menjanjikan kalau Sari bisa melihat pengumuman peneriman CPNS pada 14 Desember 2013. “Tapi saat saya cek, ternyata di DKK Kabupaten Jepara tidak ada penerimaan CPNS,” tuturnya.

Mendapati itu, Sari langsung lemas dan baru menyadari kalau telah menjadi korban penipuan calo CPNS.

Dia kemudian berusaha mencari AF ke berbagai tempat namun tak kunjung ditemukan. Korban akhirnya memutuskan melaporkan penipuan itu ke Mapolrestabes Semarang.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto mengatakan, tidak hanya laporan itu tapi pelaporan kasus penipun CPNS yang telah masuk ke pihaknya akan ditindaklanjuti. “Masih dalam penyelidikan, akan terus kami kembangkan,” ujarnya. (K44,H74-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251105/Calo-CPNS-Tipu-Rp-46-Juta

5 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Komunitas Cilegon Creative (CC): Baru Langkah Awal

 

Usia boleh seumur jagung, namun Komunitas CC tetap berharap, semua programnya bermanfaat bagi masyarakat. Anggota hendaknya tidak cepat berpuas diri.

Mantan Presiden RI pertama, Soekarno pernah berujar bahwasanya jika ia diberikan 10 orang saja pemuda niscaya ia akan bisa mengguncangkan dunia. Ucapan tersebut menggambarkan betapa sangat berpengaruh kehadiran pemuda dan dapat menjadi tonggak sejarah dalam pergantian zaman. Hal itulah yang ingin diimplikasikan oleh sekumpulan pemuda yang berdomisili di Cilegon provinsi Banten, mereka memiliki kepedulian untuk bergerak aktif dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemenuhan pengetahuan masyarakat di sekitarnya.

Komunitas yang berisikan sejumlah pemuda dan pemudi yang mayoritas anggotanya masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa ini, dibentuk berawal dari sebuah grup/perkumpulan yang ada di media sosial. Dalam grup ini ternyata anggotanya sering melakukan share berbagai informasi yang semakin hari semakin beragam. Dengan banyaknya informasi yang di-share tersebut, kemudian tebersit pemikiran bagaimana caranya agar informasi itu bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka digagaslah ide untuk melakukan aksi yang lebih nyata dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, yaitu dengan pembentukan sebuah komunitas yang diberi nama Cilegon Creative (CC).

“Kita sepakat untuk membentuk komunitas ini yang resmi berdiri pada tanggal 13 Mei 2013,” ujar Nurcholis Ketua komunitas CC, kepada Integrito beberapa waktu lalu. Menurut Nurcholis, komunitas CC merupakan sebuah wahana bagi seluruh pemuda yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk lebih mengasah kreativitas dan menunjukkan kepedulian terhadap sekitarnya. Ia mencontohkan banyak orang yang memiliki kekurangan secara fisik malah bisa untuk menginspirasi orang lain, lalu kenapa kita yang normal tidak bisa melakukannya?

Komunitas ini juga bersifat universal dan tidak dibatasi dengan status dan latar belakangnya apakah pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, “sehingga sangat memungkinkan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kreativitas ingin ikut bergabung,” katanya.

Karena belum lama berdiri, komunitas CC pun baru memiliki anggota sejumlah 15 orang. Untuk menambah jumlah anggotanya, komunitas ini aktif melakukan pengkaderan dengan cara jemput bola ke sekolah-sekolah dan berbagai kampus yang ada di Cilegon. Pun tak lupa lewat berbagai media social yang menjadi awal kehadiran Komunitas CC, berbagai cara dilakukan. Walaupun hasilnya belum terlalu menggembirakan Nurcholis dan kawan-kawan tidak patah semangat untuk terus berjuang.

Diskusi dan Sosialisasi

Sebagai sebuah komunitas, CC pun tidak ingin hanya menampilkan nama saja namun juga memiliki berbagai aktivitas agar semakin dikenal secara luas di masyarakat. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya mengadakan diskusi ataupun dalam bentuk sosialisasi melalui kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak. Dalam menjalankan program pertamanya, komunitas CC langsung menggarap tentang pendidikan anti korupsi bagi masyarakat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 juni 2013 bertempat di aula DPRD Kota Cilegon, dengan jumlah peserta yang hadir mencapai 150 orang dari berbagai LSM, OKP, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat umum.

Nurcholis menjelaskan yang salah satu yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan tersebut, karena ditangkapnya mantan Walikota Cilegon oleh KPK yang terseret dalam kasus tindak pidana korupsi. Dari acara tersebut diharapkan adanya output bagi masyarakat agar mengetahui jenis-jenis korupsi dan bagaimana meminimalisir bahkan melawan korupsi. “Pemahaman tentang korupsi ataupun hukum ini sangat penting bagi masyarakat, jangan sampai kita menjadi apatis terhadap masalah-masalah tersebut,” jelasnya.

Untuk menambah wawasan dan pemahaman angggotanya mengenai pencegahan korupsi, komunitas CC juga sering mengikuti berbagai diskusi dan seminar mengenai korupsi di berbagai tempat. Selain itu dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober lalu, anggota CC juga melakukan kegiatan sosialisasi di lampu merah simpang tiga Cilegon dengan membagibagikan sticker dengan berbagai pesan anti korupsi dari KPK di dalamnya.

Selain itu, karena beberapa anggota Komunits CC juga memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan, maka sosialisasi tentang kesehatan pun kerap di lakukan di beberapa sekolah di kota cilegon. Berbagai materi dan pemahaman diberikan kepada para siswa, seperti kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi, sex education, donor darah, dan kepedulian sosial di bidang kesehatan.

Nurcholis menambahkan, karena kota Cilegon yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri, sehingga menjadikan kota ini kehilangan banyak lahan hijau yang berdampak udara semakin panas karena polusi yang tak terkendali. Hal ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, bahkan sebuah media local pernah merilis berita bahwa hampir sekitar 3000 orang di Kecamatan Ciwandan terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

“Menyikapi hal ini, kami tergerak untuk melakukan penanaman pohon bersama dengan mengundang sekolah-sekolah dan organisasi kemahasiswaan yang ada dicilegon untuk aktif menjaga dan lebih peduli dengan lingkungan,” jelasnya. Mengenai budaya, Komunitas CC pun memasukkan beberapa program dalam kegiatannya. Hal ini dilakukan agar budaya asli jangan sampai luntur oleh budaya luar khususnya bagi pemuda dan masyarakat Cilegon secara umum. Perlu sinergitas antara masyarakat, pemerintah daerah dan pusat untuk meminimalisir dampak buruk dari masuknya berbagai pengaruh dari luar kota Cilegon. Ke depan berbagai program telah siap dilaksanakan oleh Komunitas CC, salah satunya mengenai pemahaman tentang empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika) dengan bekerjasama dengan MPR RI.

Walaupun Komunitas CC merupakan komunitas kecil yang baru seumur jagung, Nurcholis berharap semua program yang telah dan akan dilaksanakan komunitasnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia selalu mengingatkan kepada seluruh anggota komunitas agar tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah dilakukan sekarang. “Karena ini hanyalah langkah awal untuk langkah yang lebih besar kedepannya. Pemuda adalah harapan bangsa, untuk itu mari berbuat sesuatu untuk Indonesia yang lebih baik” pungkasnya.

Sumber : http://acch.kpk.go.id/komunitas-cilegon-creative-cc-baru-langkah-awal

5 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Jabatan Kasek Disorot – Jabat Hampir 11 Tahun

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

SEMARANG – Jabatan dua kepala sekolah (kasek) di SMA 3 dan SMK 2 Semarang menjadi sorotan DPRD maupun masyarakat umum.

Alasannya karena posisi kepsek di dua sekolah itu dijabat oleh kepala sekolah yang masa jabatannya telah kadaluarsa (menjabat lebih dari dua periode). Kasek SMA 3 Bambang Nianto dan Kepala Sekolah SMK 2 Edi Drajat Wiarto sudah menjabat sebagai kepala sekolah hampir 11 tahun (keduanya mulai menjabat kepala sekolah di beberapa sekolahan sejak 7 Mei 2003).

Seperti diatur dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah atau Madrasah, jabatan kepala sekolah maksimal hanya dua periode atau delapan tahun (satu periode empat tahun). Dalam Bab V pasal 10 tentang masa tugas, tertulis, kepala sekolah/madrasah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun. Masa tugas diperpanjang untuk satu kali, apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

Penilaian kerja dan standar prestasi istimewa (standar untuk penambahan sesuai ketentuan) juga sudah diatur dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Ma­drasah.

Ketua Komite Pendidikan Anti Korupsi (KPAK) Semarang BS Wirawan menilai mutasi kepala sekolah yang dilaksanakan Pemkot Semarang baru-baru ini belum optimal. ìMasih ada kepsek yang menjabat di atas delapan tahun.

Seharusnya wali kota bisa memperioritaskan mutasi kep­sek yang masa jabatannya sudah melewati periode sesuai aturan yang tertuang dalam Permendikdas.

Bagi kepala sekolah melebihi masa jabatannya, sesuai aturan itu harus kembali menjadi guru atau dapat dipromosikan menjadi pengawas setelah mengikuti seleksi.

Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya,î katanya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Fajar Adi Pamungkas menegaskan, keputusan untuk mengambil kebijakan mutasi atau kebijakan lain berkaitan dengan kepala sekolah ada di tangan wali kota. “Kewenangan Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi tentang nama-nama kepala sekolah yang masa jabatannya sudah kadaluarsa,” tegasnya.

Permasalahan ini, tambahnya, menunjukkan bahwa kaderisasi kepala sekolah di Kota Sema­rang lamban. Diakui, Dinas Pendidikan Kota sering mengadakan tes seleksi calon kepala sekolah. Hanya saja informasi soal seleksi itu tak selalu sampai ke semua guru.

“Jika seorang kepala sekolah menjabat terlalu lama, potensi melakukan penyimpangan besar,” tegasnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengemukakan, penempatan dan pengangkatan kasek telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010.

Peraturan tersebut juga menjadi landasan penugasan tambahan guru sebagai kepala sekolah/madrasah di Kota Semarang.

Menurutnya, sesuai aturan itu kepala sekolah bisa diperpanjang masa jabatannya. Mereka diperpanjang karena pertimbangan prestasi atau kebutuhan. Kendati demikian jabatan tersebut tetap ada batasannya. Jabatan kasek di lingkungan Kota Semarang ada sebagian yang hingga kini memasuki usia 12 tahun. Bunyamin mengatakan, tahun depan mereka yang sudah memasuki usia jabatan maksimal harus diganti.

“Sesuai aturan setelah tak menjabat kasek mereka juga harus tetap menjalankan tugas di sekolah atau madrasah. Bukan­kah kewajiban utama seorang guru adalah mengajar meski suatu ketika bisa mendapat tugas tambahan sebagai kasek,” imbuh Bunyamin.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Semarang kembali me­lakukan mutasi sejumlah pejabat struktural eselon III dan IV. Kali ini mutasi dilakukan terhadap 168 formasi kepala sekolah (kepsek).

Total rotasi pejabat struktural sebanyak 174 formasi dengan rincian delapan formasi kepsek SMA negeri, 24 formasi kepsek SMP, 136 formasi kepsek SD.

Selain itu juga merotasi tiga formasi camat, serta tiga formasi lurah. Tiga formasi camat yakni Camat Candisari, Camat Se­marang Selatan, Camat Tugu.

Sedangkan tiga formasi lurah yang dirombak antara lain Lurah Pandansari Kecamatan Se­marang Tengah, Lurah Pudak Payung Kecamatan Banyumanik, serta Lurah Candi Kecamatan Candisari. (H71, H35,H41-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251110/Dua-Jabatan-Kasek-Disorot

5 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Polisi Kumpulkan Alat Bukti

SUARA MERDEKA – Minggu, 02 Februari 2014

Kasus Penipuan CPNS

SEMARANG – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang masih pengumpulkan alat bukti terkait kasus penipuan bermodus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terus memakan korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBPWika Hardianto mengatakan, penyelidikan terkait kasus tersebut terus dilakukan.

Sejauh ini sejumlah saksi sudah dipanggil dan diperiksa termasuk beberapa terlapor dalam kasus penipuan tersebut. ”Tidak akan berhenti penyelidikan tetap berjalan. Apalagi ada korban baru yang melapor,” ungkapnya, Sabtu (1/2).

Meresahkan Masyarakat

Menurut dia, tidak ada kata berhenti untuk terus mengungkap kasus yang telah meresahkan masyarakat, hingga para calo CPNS yang sudah dilaporkan itu terbukti melakukan penipuan dan pantas untuk dijerat hukum. ”Kami terus telusuri hingga fakta terkait penipuan itu terkuak,” ujarnya.

Tak dapat dipungkiri, lanjut dia, pihaknya butuh waktu untuk membongkar praktik penipuan yang diduga telah mengakar dan melibatkan orang dalam seperti yang terjadi sebelumnya. ”Dari dulu sampai sekarang modusnya sama, tapi yang membuat heran korban masih saja ada,” jelasnya.

Kasus peniupan yang dilakukan para calo CPNS sudah kerap kali dilaporkan ke Mapolrestabes Semarang. Adapun kerugian yang dialami korban juga beragam, dari belasan, puluhan hingga ratusan juta rupiah. (K44,H74-36)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/02/251160/Polisi-Kumpulkan-Alat-Bukti

5 Februari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ade Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Senin, 03 Februari 2014

  • Dugaan Korupsi Proyek Pacuan Kuda

AMBARAWA – Kejaksaan Negeri Ambarawa menetapkan seorang pejabat di lingkungan Pemkab Semarang, Ade Fajar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek lapangan pacuan kuda lengkap dengan fasilitasnya di Desa Tegalwaton, Tengaran, Kabupaten Semarang. Dia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek (PPK) tersebut. Selain itu, dia yang kini bertugas di Kantor DPU itu, pernah menjabat sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporabudpar. Kajari Ambarawa, Sila H Pulungn mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan. ‘’Saat penyelidikan, ada 20 saksi yang sudah dimintai keterangan. Sekarang ditingkatkan ke tahap penyidikan, tersangkanya berinisial AF. Dia pejabat di lingkungan Pemkab Semarang,’’ katanya, didampingi Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambarawa, Agus Darmawijaya, kemarin.

Dari data Kejaksaan diketahui, pembangunan tahap II lapangan pacuan kuda lengkap dengan fasilitasnya itu menelan lebih kurang Rp 12 miliar, dibiayai dengan alokasi dana APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012. Dari nominal tersebut spesifikasi pembangunan fisik diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di kontrak kerja. Hanya saja, sejauh ini kejaksaan belum menyimpulkan adanya unsur penyimpangan. Ahli Bangunan Pasalnya, lanjut dia, penentuan penyimpangan harus dilakukan petugas pemeriksaan yang ahli fisik bangunan. ”Kami tidak mematok target waktu pemeriksaan, tetapi lebih cepat akan semakin baik. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terangnya. Ditambahkan Agus, pekan ini pihaknya akan kembali memanggil sejumlah saksi untuk didengar keterangannya. Menurut dia, jumlah saksi dimungkinkan akan bertambah dari sebelumnya. Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan Ade mengaku belum mengetahui jika dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan. ”Saya justru belum tahu soal itu,” ujarnya singkat. (H86-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/03/251212/Ade-Jadi-Tersangka

5 Februari 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

International Anti Corruption Academy: Akademi Pemberantas Korupsi

Sebagai salah satu founding members, Indonesia memiliki peran besar dalam pendirian IACA. Memiliki hak suara pada proses pengambilan keputusan atau pembahasan isu-isu krusial.

Korupsi merupakan kejahatan internasional, dunia pun bersatu memberantasnya. Semangat itulah yang terjadi pada konferensi internasional, “From Vision to Reality,” awal September 2010. Sekitar seribu peserta dari 120 negara sepakat mendukung pendirian akademi pemberantasan korupsi. Dari kesepakatan tersebut, 36 negara pertama menandatangani perjanjian pendirian akademi dimaksud. Indonesia diwakili Haryono Umar, yang ketika itu menjabat sebagai wakil ketua KPK.

Setahun kemudian, akademi yang diberi nama International Anti Corruption Academy (IACA), itu pun diluncurkan, tepatnya pada 8 Maret 2011. Akademi yang kampusnya terletak di Laxenburg, Austria, ini, merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Austria dan sejumlah mitra, seperti United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC), European Anti- Fraud Office (OLAF), dan Interpol.

Akademi global pertama yang mendedikasikan diri untuk mendidik para ahli di bidang pemberantasan korupsi, tersebut, memberikan pendekatan yang baru dan holistik terhadap pendidikan antikorupsi dan penelitian, memberikan dan memfasilitasi pelatihan antikorupsi bagi para praktisi dari semua sektor masyarakat, dan menyediakan dukungan teknis dan bantuan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Sekarang, tiga tahun berselang, sudah banyak yang dilakukan IACA. IACA memberikan program gelar akademik, melakukan dialog, melakukan berbagai kegiatan benchmarking, dan menjadi think-tank antikorupsi. IACA juga mencari kemitraan yang luas dengan lembaga-lembaga publik dan swasta, organisasi internasional dan non-pemerintah, serta masyarakat sipil.

Selain itu, tak kalah penting, adalah pemberlakuan mata kuliah yang bersifat menyeluruh, lintas disiplin, lintas wilayah, lintas kultural, dan lintas sektor. Berbagai keragaman tersebut menjadi perhatian, karena IACA sadar bahwa korupsi terkait budaya setempat. Dengan demikian, meski bahasa pengantar perkuliahan adalah Bahasa Inggris, namun peluang untuk mempergunakan bahasa lain sangat terbuka. Terlebih, ke depan direncanakan dibuka cabang-cabang IACA di berbagai negara, yang sudah barang tentu akan mempergunakan bahasa setempat.

Dalam kurikulumnya, terdapat beberapa jenjang yang ditawarkan IACA. Yang pertama dalam bentuk pelatihan, Taylor-Made Training. Selain itu, juga dalam program master, seperti Master in Anti-Corruption Studies (MACS) atau Kajian Antikorupsi.

Jenis pelatihan yang dikembangkan dan disampaikan dalam Taylor-Made Trainning tersebut bersifat sangat fleksibel. Artinya, diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Selain itu, metode yang diberikan pun bersifat berkelanjutan dan unik untuk setiap kasus tertentu.

Sementara, melalui MACS, IACA melatih para profesional dari berbagai bidang atau masyarakat untuk lebih memahami fenomena korupsi dan menerapkan perangkat inovatif dalam merancang berbagai strategi berkesinambungan untuk mencegah dan menanggulanginya. MACS merupakan suatu wadah multidisiplin yang memberikan bantuan teknis, pengetahuan, dan kemampuan untuk membangun kapasitas pada bidangnya, dan peralatan untuk membantu menjembatani jarak antara teori dan praktek. MACS menggabungkan pembelajaran jarak jauh dengan tujuh modul on-site. Enam di antaranya bertempat di Laxenburg, Austria, dan satu di Kuala Lumpur, Malaysia. Unsur-unsur vital program akademi tersebut, mencakup kerja tim, pembelajaran interaktif, dan jaringan kerja profesional.

Peran Indonesia

Sebagai salah satu dari 36 negara pertama yang menandatangani perjanjian pendirian IACA (founding members), posisi Indonesia dalam akademi tersebut sangat besar. Dalam pernyataannya saat penandatanganan, Indonesia menegaskan bahwa partisipasi Jakarta dalam pendirian IACA adalah bagian dari political will pemerintah yang secara konsisten berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Dengan menjadi bagian dari “pendiri” akademi tersebut, Pemerintah Indonesia juga menegaskan kebijakan prioritas nasionalnya untuk membangun budaya antikorupsi yang maju dan progresif.

Prakarsa pendirian IACA juga mengirim sinyal kuat Indonesia untuk semakin meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum yang menangani isu korupsi pada tataran nasional. Pada pada tataran internasional, hal itu menunjukkan adanya komitmen kuat untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengimplementasikan UNCAC.

Pengakuan atas peran Indonesia tersebut, ditandai dengan penyerahan piagam Piagam Pengesahan Persetujuan Pendirian IACA, pada September 2013. “Melalui penyerahan Piagam Pengesahan ini, Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara pihak sebagaimana diatur dalam Persetujuan Pendirian IACA, yang akan mulai berlaku 60 hari sejak tanggal penyerahan Piagam Pengesahan,” ujar Dubes RI untuk Austria, Rachmat Budiman.

Menurut Rachmat, penyerahan Piagam Pengesahan tersebut menindaklanjuti berlakunya Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2013 tentang pengesahan Agreement for the Establishment of the Anti-Corruption Academy as an Internasional Organization (Perjanjian Pembentukan Akademi Anti Korupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional), yang menandai selesainya proses ratifi kasi nasional bagi berlakunya Persetujuan Pendirian IACA.

Rachmat melanjutkan, dengan menjadi negara pihak pendiri pada Persetujuan Pendirian IACA, Indonesia memiliki hak suara pada proses pengambilan keputusan atau pembahasan isu-isu krusial dalam pertemuan negara pihak pendiri.

Gagasan InterpolBerbicara tentang sejarah International Anti Corruption Academy (IACA), tak lepas dari ide yang dimunculkan Interpol, khususnya para pakar korupsi yang tergabung dalam Interpol Group of Experts of Corruption (IGEC). Interpol merasa bahwa kerjasama internasional memerangi kejahatan belum efektif, terutama kejahatan yang memerlukan penyidikan administrasi pemerintah maupun lembaga swasta.Apalagi, ketika itu korupsi sudah berkembang menjadi kejahatan yang melintas batas negara. Segera, gagasan tersebut ditangkap Michael Hershman, presiden Fairfax Group. Yakni, lembaga yang bergerak di bidang risiko perusahaan dan etika bisnis, di Virginia, AS. Hershman adalah tokoh penting pemberantasan korupsi. Dia merupakan salah satu pendiri Transparency International. Dalam suatu pertemuan Interpol, Hershman kemudian membeberkan konsep akademi antikorupsi tersebut.

Rupanya gagasan ini menarik pemerintah Austria yang segera menawarkan tempat untuk kampus, yakni sebuah bangunan kuno dari abad ke- 17. Singkat cerita, ide bergulir. Setelah itu, dibentuklah Panitia Pengarah dan Tim Transisi Internasional, yang kemudian membentuk Dewan Senior Penasihat dan Dewan Penasihat Akademi IACA. Pertemuan awal September di Wina, dimana Indonesia juga hadir, adalah hasil kerja Panitia Pengarah dan Tim Transisi Internasional.

Sumber : http://acch.kpk.go.id/international-anti-corruption-academy

5 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Menuju WTP, Diklat Manajemen Aset Digiatkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 04 Februari 2014

DEMAK – Dalam upaya meraih predikat laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Demak mengintensifkan diklat teknis manajemen aset atau barang daerah. Diklat yang dibagi menjadi empat angkatan ini digelar di Kantor Diklat dan Litbang Kabupaten Demak, Senin (3/1).

Bupati Moh Dachirin Said menyatakan, persoalan pengelolaan aset daerah semakin kompleks. Tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas petugas pengelola barang atau aset di masing-masing SKPD.

“Masih sering dijumpai kurang akuratnya data dan informasi aset daerah. Koordinasi di internal SKPD juga masih lemah,” ujarnya, saat membuka Diklat Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Angkatan I dan II 2014, kemarin.

Dari persoalan itu, Pemkab berusaha meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengelola barang atau aset melalui diklat. Bupati berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi teknis aparatur pengelola barang atau aset daerah.

Selanjutnya, Pemkab bisa selalu meraih opini pemeriksaan laporan keuangan dengan predikat WTP, mengingat laporan keuangan selalu dikaitkan degan laporan pengelolaan barang atau aset.

Ke depannya, para peserta diklat ini pun diharapkan bisa mengintervensi para kepala SKPD masing-masing selaku pengguna anggaran agar penggunaan anggaran sesuai dengan pokok kegunaan dan fungsinya.

“Intervensi yang saya maksud ini bukan dalam artian negatif. Namun ke depannya, administrasi keuangan pengelolaan barang di Demak bisa menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.

Perbaikan Manajemen

Terpisah, Kepala Kantor Diklat dan Litbang Kabupaten Demak, Hadi Waluyo menyampaikan, diklat tersebut diikuti 160 orang staf pengurus atau penyimpan barang dan aset daerah.

Target pelaksanaan diklat ini untuk mengejar opini WTP sangatlah beralasan, mengingat administrasi aset dan barang daerah masih sering dijumpai belum sinkron antara yang tercatat di neraca keuangan dengan neraca barang.

“Untuk meraih opini WTP ini perlu dilakukan perbaikan sistem manajemen aset, sehingga laporan barang milik daerah bisa akurat dan akuntabel,” katanya.

Diklat dilaksanakan selama sembilan hari dengan menghadirkan pemateri dari BPKP Jateng. Pada kegiatan itu juga diberikan bimbingan pengasuh yang didatangkan personil dari Kodim 0716/Demak. (J9-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/04/251310/Menuju-WTP-Diklat-Manajemen-Aset-Digiatkan

5 Februari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: