KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi Kejaksaan Akan Periksa Jaksa di Babel

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen memastikan akan menurunkan tim untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bangka Belitung (Babel).

“Saat ini tim kami sedang berada diluar kota. Awal bulan depan tim Komisi Kejaksaan dari Jakarta akan kami turunkan untuk memeriksa kasus yang diduga melibatkan Aspidsus Kejati Babel Ariefsyah Mulia Siregar,” kata Halius Hosen saat dihubungi, Sabtu (22/2) sore.

Lebih lanjut menurut Halius jika memang dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menyatakan tidak ada kerugian negara, seyogyanya Kejati tidak perlu mencari-cari kesalahan seseorang lagi.

“Audit BPK harus menjadi rujukan dalam kinerjanya. Makanya kami turunkan tim untuk mencari tahu duduk persoalannya. Apa benar dia mencari-cari kesalahan disaat BPK sudah menyatakan tidak ada kerugian negaranya,” ujar Halius.

Menurut dia, Komisi Kejaksaan selama ini belum pernah menerima laporan dari masyarakat tentang kasus seperti ini.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta, Jaksa Pengawas (Jamwas) Kejaksaan Agung secepatnya menindaklanjuti adanya kasus yang terjadi Kejati Babel tersebut.

Terlebih lagi diduga melibatkan Aspidsus nya.

“Jamwas tidak perlu menunggu lama untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang bersalah ya bisa segera ditindak dan kalau tidak segera direhabilitasi nama Aspidsusnya. Jangan biarkan ini menjadi polemik berkepanjangan,” kata Eva saat dihubungi, Sabtu (22/2) sore.

( Hartono Harimurti / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192067/Komisi-Kejaksaan-Akan-Periksa-Jaksa-di-Babel

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Inilah Kemunafikan Politik Permainkan Rakyat

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutupi kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR yang tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, kemunafikan politik nyaris sempurna yang mempermainkan rakyat.

“Kami sudah memberi masukan tertulis ke Presiden dan DPR. Apakah mereka (anggota DPR, red) yakin dengan kualitas pembahasan sekarang disaat mereka 80 persen memikirkan nasib hidupnya di DPR (pemilihan legislatif, red),” kata Busyro dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (22/2).

Dia juga menegaskan, jika pembahasan kedua RUU masih terus dilakukan saat anggota DPR RI fokus kepada Pemilu baik Presiden maupun Legislatif maka DPR RI dan juga pemerintah tengah menabuh genderang penipuan kepada rakyat. Busyro khawatir sikap ini akan menimbulkan kekecewaan publik sehingga golput akan melonjak.

“Yang pasti jika Presiden dan DPR RI jujur, sejak awal tidak main di lorong gelap. Bukan jamannya lagi mengulangi rezim orde baru yang main tipu politik. Rakyat sudah makin melek politik,” kata Buysro.

 

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192054/KPK-Inilah-Kemunafikan-Politik-Permainkan-Rakyat

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Minta Ormas Agama Bersuara

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap organisasi kemasyarakatan agama yang cenderung diam terkait polemik revisi KUHP dan KUHAP. Padahal, kedua RUU tersebut berpotensi menghambat pemberantasan korupsi.

“Kenapa kita tidak minta tanggung jawab keagamaan terhadap ormas agama yang anteng, diam,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengomentari soal revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukan DPR dan Pemerintah, Sabtu (22/2).

Padahal, ujar Busyro, korupsi menggerus moral dan umat beragama. “Kok (mereka, red) diam di skandal letusan abu korupsi politik ini,” sindir Busyro.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, dalam revisi KUHP sifat kejahatan luar biasa dari korupsi menjadi tereliminasi dengan dimaksukkannya dalam buku dua RUU KUHP. Begitu pula dengan kejahatan luar biasa lain seperti terorisme narkotika, dan Pelanggaran HAM. “Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang maka konsekuensinya lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II KUHP,” kata Abraham.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa substansi dalam revisi KUHP yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Misalnya kewenangan penyelidikan menjadi hilang padahal dengan adanya fungsi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna. “Begitu juga dengan law full interception yaitu penyadapan dilakukan saat penyeldikan, jadi kalau penyelidikan dihilangkan akan sulit melakukan langkah pemberantasan korupsi,” katanya.

Dia juga menambahkan, ada juga beberapa delik soal penyuapan atau gratifikasi dalam revisi KUHP tidak masuk ke delik korupsi tapi masuk ke delik yang berhubungan dengan jabatan. “Jadi kalau pertanyaannya kalau penyelenggara terima suap maka tidak bisa disidik KPK. Kalau kejahatan suap masuk dimasukkan ke delik tindak pidana jabatan, tidak masuk ke delik korupsi,” ujarnya.

Sementara dalam revisi KUHAP, lanjut Abraham, ada beberapa hal yang bisa hambat pemberantasan korupsi. Diantaranya soal kewenangan melakukan penyitaan yang harus dengan izin hakim pendahuluan. Begitu juga dengan masa penahanan yang diberikan dalam tahapan penyidikan sangat singkat yakni hanya lima hari.

“Anda bisa bayangkan kalau dalam proses tahapan penyidikan KPK diberikan waktu lima hari sebagai kejahatan white colar dan extra akan sulit untuk merampungkan pemberkasan untuk dilimpahan ke penuntutan jadi kalau dipaksakan akan hambat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan,” tegas Abraham.

 

( Mahendra Bungalan / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192064/KPK-Minta-Ormas-Agama-Bersuara

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Calon Wakapolri, Dua Alumni Terbaik Akpol ini Bermasalah?

KOMPASIANA.COM – Sabtu, 22 Februari 2014

Oleh : Karima Zen

Entah mengapa saya ingin menulis lagi tentang calon wakapolri baru, pengganti Pak Oegroseno yang memasuki masa purna tugas. Yang jelas menurut saya, posisi wakapolri menjelang pemilu 2014 ini penting dan krusial. Netralitas, profesionalitas, kinerja, dan “kebersihan” pemangku posisi wakapolri berpengaruh signifikan terhadap pemilu yang aman dan nyaman. Saya kira, kita ingin pemilu 2014 dapat berlangsung tertib dan aman tanpa gangguan berarti. Anak-anak dapat bersekolah tanpa terganggu rusuh, dan pedagang sayur langganan saya tetap berjualan tanpa kekhawatiran.Wakapolri memegang posisi dan peran penting. Wakapolri ini lah yang bertugas untuk mengawasi kegiatan satuan-satuan di Mabes Polri (Adang Darajatun, OkeZoneNews).

Menyambung tulisan Calon Wakapolri Titipan Siapa?, ada satu hal yang menarik. IPW, ini yang banyak dikutip media, menyebutkan dua Perwira Polisi bintang tiga dan empat Perwira Polisi bintang dua berpotensi menggantikan Pak Oegro. Beberapa pihak berpendapat, wakpolri sebaiknya bintang tiga.

Harus Bintang Tiga?

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mendukung Kapolri untuk memilih calon Wakapolri dari Perwira Polisi bintang tiga. Alasannya, bintang tiga yang ada sudah cukup baik (Harian Terbit). Haris Mansyur, tokoh masyarakat Tangerang, beropini bahwa wakapolri harus satu level di bawah pimpinan teratas. Jangan sampai bintang dua yang dikatrol dadakan jadi bintang tiga. Kalangan legislatif umumnya lebih normatif. Anggota Komisi III, Ahmad Kurdi Moekri, berpendapat selain senioritas, syarat menjadi Wakapolri juga harus memiliki prestasi menonjol. Jika bintang dua, justru berpotensi menimbulkan kecemburuan (kabar6.com). Kompolnas sendiri sejauh ini belum memiliki rekomendasi. Dapat dimengerti, bahwa hal ini berada di luar fungsi dan kewenangan Kompolnas. Meskipun sekedar masukan yang tidak mengikat tentu sah-sah saja kan?

Nah, dari beberapa komjen yang ramai diwacanakan publik (atau media?), dua orang diantaranya sudah dekat masa purna tugasnya, beliau adalah Komjen Anton Bachrul Alam (Irwasum, Akpol 1980) dan Komjen Suparni Parto Setiono (Kabaintelkam, Akpol 1980). Sesuai dengan senioritasnya, kedua Perwira ini sudah pasti sarat pengalaman. Profil dan sepak terjang beliau dapat ditanyakan sama Mang Google.

Dua Komjen lainnya, Komjen Anang Iskandar (Kalakhar BNN, Akpol 1982) merupakan pribadi yang unik. Gemar menulis, bahkan punya blog sendiri. Denger2 dari warung kopi, beliau sudah agak lama tidak berada di struktur (internal) Polri. Bisa jadi penerimaan internal kurang solid. Tapi siapa yang tahu pasti? Sedangkan Komjen Suhardi Alius (Kabareskrim, Akpol 1985) merupakan perwira yang cemerlang, melejit sebagai alumni Akpol 1985 yang mencapai bintang tiga. Beberapa pihak menilai, beliau belum tepat menjabat wakapolri karena pencapaian karir sebelumnya sudah sangat cepat. Potensi kecemberuan justru dapat menjadi kontraproduktif dalam pelaksanaan tugas sebagai wakapolri.

Nah, dua Komjen terakhir ini nampaknya menguat sebagai calon wakapolri. Senioritas dan pengalamannya sangat memadai. Coba deh tanya Mamang saya, Mang Google. Komjen Badrodin Haiti (Kabaharkam) adalah lulusan terbaik Akpol 1982. IPW menyebut peluang Pak Badrodin paling besar (Aktual.co). Sedangkan Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol), adalah lulusan terbaik Akpol 1983. Dua Komjen ini dapat dianggap sebagai kader-kader terbaik kepolisian kita. Nampaknya, persaingan kursi wakapolri menguat pada dua perwira ini.

Namun sayang, ada isu-isu miring terkait dengan dua calon terkuat wakapolri terakhir. Pada waktu pemilihan Kapolri tahun kemarin, Komjen Badrodin adalah calon Kapolri terkaya pertama dan Komjen Budi Gunawan adalah calon Kapolri terkaya kedua (sumber: TribunNews). Keduanya disebut-sebut sebagai memiliki transaksi keuangan tidak sesuai profil (Tempo Interaktif), dan dugaan rekening gendut (Aktual.co). Terakhir, LSM Komite Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mempertanyakan kedua Komjen ini (Kedaulatan Rakyat).

Wallahu a’alam! Semoga segera ada respon positif dan terwujud Kepolisian kita yang semakin bersih dan profesional.

Sumber : http://hankam.kompasiana.com/2014/02/22/calon-wakapolri-dua-alumni-terbaik-akpol-ini-bermasalah-633918.html

22 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Calon Wakapolri Titipan Siapa?

KOMPASIANA – Kamis, 20 Februari 2014

Oleh : Karima Zen

Wakapolri Komjen Oegroseno memasuki masa purna tugas. Nama beberapa perwira Polri ramai dikutip media sebagai calon potensial pengganti Pak Oegro. Pendapat, opini, dan spekulasi pun bermunculan. Calon wakapolri dari bintang dua atau bintang tiga pun diperdebatkan. Mengapa banyak Pihak menaruh perhatian pada suksesor wakapolri? Salah satunya karena perhelatan Pemilu 2014, yang dindikasikan akan menghadapi berbagai tantangan berat. Nah, siapa yang akan menjadi wakapolri menjadi lebih menarik didiskusikan. Apakah wakapolri baru lebih mampu mendorong netralitas dan mampu mendampingi Kapolri mengantisipasi berbagai potensi tantangan, khususnya terkaitPemilu 2014?

Diskusi ini lebih menarik, kalau kita berpikir sedikit “konspiratif”. Apakah tidak ada kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang mewacanakan nama-nama calon wakapolri baru? Tidak aneh jika opini siapa yang paling pas menjadi wakapolri baru menjadi acap kali agak berbau “ngotot”. Nah lo! Wakapolri baru nanti titipan siapa?

Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) menegaskan kriteria calon wakapolri baru. “Jelas yang miliki integritas yang baik, miliki prestasi, dan memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat,” (sindonews, 12/02/2014).

Sedangkan IPW menilik enam perwira Polri bintang dua dan tiga yang dianggap cukup potensial: Komjen Badrodin Haiti (Kabaharkam), Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol), Irjen Tubagus Anis Angkawijaya (Aspras Polri), Irjen Pudji Harjanto (Kakorlantas), Irjen Syafruddin (Kadiv Propam), dan Irjen Putut (Kapolda Metro Jaya).

Kapolri memastikan calon pengganti Pak Oegro tetaplah Perwira Polisi bintang tiga (Harian Terbit, 18/02/2013). Pernyataan Sutarman itu didukung pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, menurutnya, sangat tepat jabatan Wakapolri diisi jenderang bintang tiga. Siapa saja Perwira Polisi bintang tiga saat ini? Berikut nama yang beredar: Komjen Pol Anton Bachrul Alam (Irwasum), Komjen Pol Badrodin Haiti (Kabaharkam), Komjen Pol Suhardi Alius (Kabareskrim), Komjen Pol Anang Iskandar (Kalakhar BNN), Komjen Pol Suparni Parto (Kabaintelkam), dan Komjen Pol Budi Gunawan (Kalemdikpol).

Ada irisan antara nama yang disebut-sebut IPW dan Perwira bintang tiga tersebut: Komjen Badrodin Haiti dan Komjen Budi Gunawan. Badrodin adalah lulusan terbaik Akpol 1982, sedangkan Budi Gunawan lulusan terbaik Akpol 1983. Kedua Perwira ini pernah disebut-sebut tersangkut rekening gendut dan “transaksi tidak sesuai tidak sesuai profil” (Tempo Interaktif, 28/06/2010). Isu ini tidak tereskalasi signifikan waktu itu. Kedua Perwira ini langsung merespon dengan melaporkan kekayaannya kepada KPK. Respon yang patut diapresiasi.

Bagaimana dengan bintang 3 yang lain? Komjen Pol Suhardi Alius (Kabareskrim) merupakan alumni Akpol 1985 yang pertama kali meraih bintang tiga. Penunjukkannya sebagai Kabareskim didukung banyak pihak, meskipun banyak juga yang meragukan kemampuannya menuntaskan isu rekening gendut perwira Polri. Bintangnya cukup mencorong, mungkin masih punya banyak waktu ke jenjang berikutnya.

Komjen Suparni Parto (Kabaintelkam), merupakan Perwira Polisi yang berpengalaman di bidang intelkam. Alumni Akpol 1980 ini cukup senior. Kalau tidak salah, beliau juga memasuki masa purna tugas tahun ini. Sama seperti Pak Parni, Komjen Pol Anton Bachrul Alam (Irwasum) adalah alumni Akpol 1980. Profilnya cukup menarik, tiga kali bertanggung jawab sebagai Kapolda dan sering jadi ustadz.

Terakhir, Komjen Komjen Anang Iskandar yang saat ini menjabat Kalakhar BNN. Unik, karena beliau rajin menulis bahkan punya blog sendiri di http://anangiskandar.wordpress.com/. Sudah beberapa buku yang beliau tulis dan terbitkan. Kalau tidak salah juga, beliau sudah agak lama tidak berada di struktural organisasi Polri.

Kalau boleh nitip, saya sih lebih suka Kombes Anton Bachrul Alam. Siapa tahu segera melihat para Polwan berjilbab cantik di sekitar kita. Sayang, beliau juga sudah dekat masa purna tugas. Kalau anda mau nitip silahkan titip langsung ke @SBYudhoyono. Konon jabatan wakapolri harus dengan persetujuan Presiden, jadi titip langsung saja sama Presiden. Barangkali itu gunanya media sosial hehehe…!

Nah, kita lihat titipan siapa yang bakal mendampingi Kapolri!

Yang jelas, siapa pun Wakapolri baru, jangan lupa tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas!

Catatan:

Pofil diperoleh dari berbagai berita dan situs wikipedia:

  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Anang_Iskandar
  2. http://id.wikipedia.org/wiki/Anton_Bachrul_Alam
  3. http://id.wikipedia.org/wiki/Badrodin_Haiti
  4. http://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Gunawan
  5. http://id.wikipedia.org/wiki/Suhardi_Alius
  6. http://id.wikipedia.org/wiki/Suparni_Parto

22 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Saat Ini Pemberi Suap Akil Ketar-ketir Diciduk KPK

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 22 Februari 2014
Saat ini pemberi suap Akil ketar-ketir diciduk KPK
Akil Mochtar, (SINDOphoto).

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menetapkan tersangka baru pada pemberi suap terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (AM).

Pemberian suap itu terkait dengan pengurusan 14 sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang disidangkan di MK.

Dalam sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), KPK sudah menetapkan Bupati Gunung Mas nonaktif Hambit Bintih dan Komisaris PT Berkala Maju Bersama, Cornelis Nalau Antun sebagai tersangka pemberi suap Rp3 miliar.

Kasusnya sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Sementara, dalam sengketa Pemilukada Lebak, Banten, KPK sudah menetapkan dua pemberi suap Rp1 miliar yakni, Tb Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Para pemberi lain berada dalam 14 sengketa pemilukada, seperti tertuang dalam dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK seperti yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 20 Februari 2014.

Mereka yakni, mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah (Pemilukada Lebak), Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri (Pemilukada Kabupaten Empat Lawang dengan Rp10 miliar dan USD500.000).

Kemudian Wali Kota Palembang Romi Herton (Pemilukada Kota Palembang dengan suap Rp19.866.092.800), serta Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan Wakil Bupati Eki Setyanto (Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan, suap Rp500 juta).

Berikutnya, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara Samsu Umar Abdul Samiun (Pemilukada Kabupaten Buton suap Rp1 miliar), Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara Rusli Sibua (Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai dengan suap Rp2.989.000.000).

Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang (Pemilukada Tapanuli Tengah dengan suap Rp1,8 miliar), dan Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilukada Jawa Timur pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa), Zainudin Amali (Pemilukada Gubernur Jawa Timur pemberian janji Rp10 miliar).

Kemudian, Wakil Gubernur Papua 2006-2011 Alex Hesegem (suap Rp125 juta terkait lima sengketa pemilukada di kabupaten atau kota di Provinsi Papua), dan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Wawan (suap Rp7,5 miliar untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur Banten yang diikuti Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno).

Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas menyatakan, ada dua tahap melihat dakwaan KPK terhadap Akil. Termasuk terkait penerimaan suap Rp47,7 miliar dan USD500.000 dari pengurusan 14 sengketa pemilukada kabupaten/kota/provinsi (termasuk sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah) dan penerimaan janji Rp10 miliar dalam sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur.

Pertama, pasti ditangani penyelenggara negaranya dulu. Apalagi Akil adalah mantan Ketua MK. Langkahnya KPK akan fokus ke Akil lebih dulu. Kedua, yang lain yakni, terduga pemberi suap dan janji akan terus diwasi sambil mencermati perkembangan sidang Akil nanti.

Karenanya, KPK tidak akan melepaskan begitu saja para pemberi suap lain. Status tersangka mereka menunggu fakta sidang dan putusan hakim. “Secara prosedural, profesional KPK akan melihat perkembangan sidang AM,” kata Busyro saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Jumat (21/2/14).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, secara umum dakwaan kepada Akil tentu disusun berdasarkan beberapa hal. Pertama, keterangan atau informasi saksi dan tersangka. Kedua, hasil penggeledahan.

Ketiga, data dan bukti yang diperoleh penyidik dalam proses penyidikan kasus Akil, baik dalam kasus dugaan penerimaan suap, penerimaan janji, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Johan, para pemberi suap dan janji yang dituangkan dalam dakwaan tersebut berdasarkan tiga hal itu. Dia memastikan, KPK tidak akan berhenti sampai pada Akil saja.

“Tentu bisa berangkat dari situ (pemberi suapnya). KPK punya buktinya. Tapi kan harus diuji di pengadilan dulu sama hakim. Jadi ini tidak berhenti begitu saja,” kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam melihat kepastian dugaan keterlibatan pemberi suap lain dalam 14 sengketa pemilukada di luar sengketa Pemilukada Gunung Mas, ada dua hal yang digariskan KPK. Pertama, KPK akan mencermati dan menunggu fakta-fakta persidangan Akil yang muncul nanti seperti apa.

Apakah ada fakta-fakta baru yang mendukung pengakuan-pengakuan soal para pemberi suap dan janji tersebut. Kedua, bagaimana putusan hakim nanti terhadap pemberi suap misalnya si A, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk kembangkan kasus sengketa pemilukada terkait Akil. “Bahkan bisa dibuka penyelidikan baru,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, fakta-fakta persidangan dan putusan hakim itu sudah banyak contoh dalam kasus yang ditangani KPK memunculkan penyelidikan dan tersangka baru.

Sekali lagi kata dia, kasus dugaan suap Akil bisa dipastikan tidak berhenti sampai pada titik Akil disidangkan saja. “KPK akan melihat apakah ada dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Siapa pun dia,” bebernya. (maf)

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/21/13/838126/saat-ini-pemberi-suap-akil-ketar-ketir-diciduk-kpk

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengganti Oegroseno Harus Mumpuni

SINDO NEWS.COM – Sabtu, 22 Februari 2014

Pengganti Oegroseno harus mumpuni

Mabes Polri (Kompolnas.go.id)

Sindonews.com – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) pengganti Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno harus sosok yang mumpuni. Jabatan Wakapolri dinilai penting pada tahun politik ini.

“Itu penting, mengingat tahun ini adalah tahun politik,” ujar Pengamat Kepolisian Karel Susetyo dalam rilisnya yang diterima wartawan, Sabtu (22/2/2014)

Dia menambahkan, figur yang pantas menduduki jabatan itu harus memiliki pengalaman yang luas dan luwes. “Itu penting, mengingat tahun ini adalah tahun politik,” katanya.

Karel mengatakan, wakapolri baru harus bisa menjadi contoh bagi penegakan disiplin dan aturan internal polri. “Harus bisa bekerja sama dengan kapolri,” tambahnya.

Secara terpisah, Presedium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, ada enam nama yang berpeluang untuk menjadi wakapolri. “Saya kira harus figur yang bisa diterima oleh internal maupun eksternal Polri. Posisi Wakapolri pasca Oegroseno ini akan lebih strategis,” kata Neta dalam rilisnya.

Neta mengatakan, biasanya setelah pemilu dan pilpres akan diikuti oleh pergantian Kapolri.”Posisi Wakapolri ini tentu sangat startegis. Saya berharap dipilih figur muda punya kapabilitas dan bisa bekerja sama, tentu figur yang energik di era pemerintahan baru,” katanya.

Kepemimpinan Oegro, kata Neta merupakan sesuatu yang positif, dia punya integritas dan komitmen. Tentu ini modal dasar untuk dijadikan visi bagi Wakapolri baru. “Kepemimpinan positif dari Oegro harus diterukan oleh Wakapolri baru, yang nantinya bisa menjadi ujung tombak bagi perubahan Polri di era pemerintahan baru. Wakapolri ini bukan sekadar jabatan nomor dua di Polri, tapi bisa mengatur jalannya organisasi di kesatuan polisi,” tandas Neta.

Sekadar diketahui, sejauh ini berkembang sejumlah nama yang layak menjadi kapolri, di antaranya Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Mabes Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komjen Pol Budi Gunawan, Asisten Prasarana Irjen Pol Tubagus Anis, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Pudji Harjanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Pol Syafruddin dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno. (am)

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/22/14/838256/pengganti-oegroseno-harus-mumpuni

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tak Akan Berhenti di Akil

SINDO NEWS.COM – Jum’at, 21 Februari 2014
KPK tak akan berhenti di Akil

Sindonews.com – Dalam dakwaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, muncul dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah yang diduga ikut memberikan janji atau hadiah kepada Akil.

Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menegaskan, pihaknya tidak berhenti mengusut kasus tersebut, setelah menjerat Akil. Menurutnya, pengembangan terus dilakukan oleh penyidik KPK.

“Apakah kasus ini berhenti pada dakwaan Akil Mochtar tentu tidak, dan akan dikembangkan, makanya kita tunggu dulu persidangan, apakah ada fakta baru,” kata Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2014).

Dijelaskan Johan, tentu masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor, jika ada putusan hakim yang bisa digunakan untuk penyelidikan baru, tentu KPK akan melakukannya. “Kalau ada putusan hakim terbukti bersalah, pasti dikembangkan oleh KPK, tapi ini kan masih belum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Akil didakwa menerima janji atau hadiah terkait kasus penanganan sengketa pilkada di MK, Akil didakwa menerima uang hingga miliaran rupiah. Di antaranya, dalam kasus pilkada Lebak Akil diduga menerima Rp1 miliar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, Akil  Rp3 miliar, sengketa Pilgub Banten, Ratu Atut Chosiyah, Akil disebut menerima Rp7,5 miliar.

Lalu, Akil diduga  meminta Rp10 miliar kepada Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri  dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dalam pengurusan sengketa Pilkada Wali Kota Palembang, Akil meminta disediakan uang Rp20 miliar dari Romi Herton. (maf)

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2014/02/21/13/838089/rekening-mencurigakan-di-polri-kembali-disorot

22 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Tidak Setuju Swastanisasi Pengelolaan Aset Daerah

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 22 Februari 2014

BLORA, suaramerdeka.com – Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah dipastikan hanya seumur jagung. Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) itu, tidak akan terlaksana. Pasalnya, Bupati Djoko Nugroho tidak menyetujui wacana tersebut.

”Pengelolaan GOR Mustika misalnya. Kalau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta tentu akan sangat memberatkan masyarakat,” tegasnya, Sabtu (22/2).

Wacana swastanisasi pengelolaan aset daerah dikemukakan anggota DPRD Blora, Seno Margo Utomo, pekan lalu. Wacana tersebut muncul seiring target PAD yang dikehendaki DPRD Blora tahun ini sebesar Rp 100 miliar. Untuk merealisasikan target tersebut, pemkab diminta melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan PAD. Salah satunya adalah swastanisasi pengelolaan aset daerah dan menerapkan parkir berlangganan.

Bupati didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (sekda), Sutikno Slamet, serta sejumlah pejabat pemkab lainnya menuturkan, selama ini dengan dikelola pemkab saja, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi sewa GOR Mustika ketika akan melaksanakan kegiatan. Padahal harga sewa selama ini relatif tidak mahal. ”Jika pengelolaan GOR diswastakan, tentu tarif sewa akan lebih mahal. Saya tidak ingin terjadi seperti itu,” ujarnya.

Selain untuk tempat olahraga, GOR Mustika selama ini dipakai oleh masyarakat Blora untuk berbagai kegiatan. Bupati menegaskan pihaknya tidak ingin PAD justru memberatkan masyarakat. Bahkan dia menghendaki suatu saat nanti, jika memungkinkan,  pemungutan PAD dari sejumlah pos penerimaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dihilangkan. ”Gali sumber-sumber PAD yang potensial dan yang terpenting tidak memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Bupati lantas mencontohkan sumber PAD yang potensial itu salah satunya adalah pajak pertambangan galian C. Pemkab belum bisa memungut pajak tersebut karena hingga saat ini perdanya belum ditetapkan. Padahal rancangan perda pajak galian C tersebut sudah cukup lama diajukan ke DPRD.

Sumber PAD yang potensial lainnya adalah pajak kendaraan dan pajak perusahaan minyak dan gas (migas) serta perusahaan lainnya. Bupati menghendaki kantor perusahan dan kendaraan operasional perusahaan yang ada di Blora berpelat nomor kendaraan Blora. Sehingga Blora bisa mendapatkan bagian dari pajak tersebut. Tak hanya itu. Bupati berharap banyak  Blora akan mendapatkan bagian dari dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu.

Hingga saat ini perjuangan untuk mendapatkan DBH itu masih terus diupayakan. Jika perjuangan itu berhasil, Blora akan memperoleh dana miliaran rupiah dari DBH tersebut. ”Kalau Blora mendapatkan DBH Blok Cepu, sumber-sumber PAD yang diselama ini dipungut dari masyarakat akan saya hapus,” katanya.

Kepala Inspektorat Blora, Bambang Darmanto, menambahkan pengelolaan aset daerah yang menjadi sumber PAD oleh pemkab, mengemban sejumlah misi. Diantaranya misi atau tugas sosial, ekonomi dan pendidikan. ”Salah satu misi sosial yang menonjol adalah bagaimana PAD itu tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

( Abdul Muiz / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/22/192038/Bupati-Tidak-Setuju-Swastanisasi-Pengelolaan-Aset-Daerah

22 Februari 2014 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

KPU Digugat Di PTUN

SUARA MERDEKA – Jum’at, 21 Februari 2014

GROBOGAN- Caleg DPR RI J Dwi Hartanto belum bisa menerima jawaban dari KPU Grobogan atas penurunan baliho beberapa waktu lalu. Untuk itu Kuasa Hukum J Dwi Hartanto, Mahfudz Ali akan menggugat KPU Grobogan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Jumat (21/2).

Pada Suara Merdeka Mahfudz mengatakan gugatan tersebut sebagai langkah riil atas somasi yang sebelumnya dilayangkan pada KPU Grobogan.

Pihaknya merasa dirugikan atas penurunan baliho di Jalan AYani dan Simpang LIma Purwodadi. “Bukan soal nominal materinya, melainkan kredibilitas Caleg Partai bergambar beringin tersebut,’’ kata dia.

Baliho itu dinilai tidak menyalahi PKPU 15 Tahun 2013. Pasalnya tidak menjelaskan siapa dia dan juga tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon. “Gugatan akan kami sampaikan PTUN Jumat (21/2),î kata Mahfudz, Kamis (20/2).

Lempar Tanggungjawab

Terkait jawaban KPU atas somasi yang dilayangkan Koordinator J Dwihartanto Center, Mahfudz tidak bisa menerimanya. KPU dan Panwas telah saling lempar tanggungjawab.

”Kami mensomasi KPU karena pemberitahuan dan peringatan penurunan baliho merupakan surat keputusan KPU,î katanya. Terpisah Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif justru mempersilakan kuasa Hukum J Dwihartanto menggugat ke PTUN. Pasalnya, KPU tidak pernah mengeluarkan surat keputusan apapun terkait penertiban tersebut.

“Yang ada hanya surat pemberitahuan terjadinya pelanggaran administrasi,’’imbuhnya. Penentuan pelanggaran juga bukan ditentukan oleh KPU melainkan Panwaslu Kabupaten Grobogan. ”Silakan saja ke PTUN. Kami tidak masalah,” kata Afrosin. (H81-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/21/253192/KPU-Digugat-Di-PTUN

22 Februari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: