KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengumuman CPNS Honorer Ditunda, Ombudsman Datangi BKD

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Februari 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Ombudsman RI Perwakilan Jateng mempertanyakan penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Pemerintah harus menjelaskan alasannya untuk menghindari kecurigaan kecurangan seleksi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) seharusnya sudah mengumumkan hasil CPNS 2013 tenaga honorer K2 pada Rabu (5/2). Namun situs resmi pengumuman CPNS yang beralamat di http://www.menpan.go.id dan http://www.bkn.go.id tidak bisa diakses.

Keduanya hanya mengeluarkan tulisan ‘database error’ dan ‘502 bad gateway’. Akibat penundaan ini, peserta CPNS dari tenaga honorer K-2 yang berjumlah 40.518 orang, kebingungan.

Dalam rangka mengetahui kejelasan penundaan, Kepala Ombudsman Jateng Ahmad Zaid mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Kamis (6/2) siang. Namun tidak beroleh jawaban pasti karena BKD juga belum mengetahui.

Ketika menerima Ombusdman, Kepala BKD Jateng Suko Mardiono mengatakan, pihaknya hanya mengetahui alasan penundaan dari web BKN dan Kemen PAN-RB. Pada web tercantum surat bernomor B/758/S.PAN-RB/2/2014 yang menyebutkan bahwa pengumuman hasil seleksi CPNS tenaga honorer K-II yang semula dijadwalkan 5 Februari 2014 itu ditunda karena kendala teknis.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Kemen PAN-RB selaku sekretaris Tim Pengarah Panselnas Tasdik Kinanto, tidak menjelaskan kendala teknis dimaksud. Hanya disebutkan bahwa penundaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Kami tidak mengetahui kendala teknisnya apa, yang pasti kami akan menyampaikan hal ini pada kabupaten kota,” kata Suko.

Achmad Zaid mengatakan, pihaknya akan meneruskan ke Ombusdman RI agar diambil langkah konkret. Kemen PAN-RB menurutnya harus segera menyampaikan pemberitahuan lebih gamblang tentang alasan penundaan dan kapan pengumuman bisa dilaksanakan.

“Secepatnya, kalau bisa dalam minggu ini sudah ada pemberitahuan. Kalau kelamaan maka akan muncul kecurigaan di masyarakat,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, dirinya akan menelepon Menteri PAN-RB untuk menanyakan alasan penundaan. “Hari ini saya mau menelepon menteri,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/02/06/190044/Pengumuman-CPNS-Honorer-Ditunda-Ombudsman-Datangi-BKD

6 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Kepala PT KAI Didakwa Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Februari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Mantan Kepala PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daops) 6 Yogyakarta, Yayat Rustandi (53) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Kamis (6/2).

Yayat yang kini menjabat Sekretaris PT KAI didakwa terlibat kasus korupsi kegiatan penataan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta tahun anggaran 2008-2009 senilai Rp 1,9 miliar. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY menyebutkan, temuan kerugian negara dalam proyek ini sebesar Rp 64,9 juta. Selain Yayat, jaksa juga mengajukan David Sianturi (61), Direktur Utama PT Daya Hasta Multi Perkasa Jakarta sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Dalam sidang terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anto D Holyman menyatakan keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU no 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Terdakwa bersama-sama dengan David Sianturi telah melakukan atau turut serta memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Anto.

Dalam dakwaannya, dia menguraikan salah satu unsur melawan hukum lantaran terdakwa Yayat mengeluarkan disposisi pelaksanaan prakualifikasi dengan metode lelang terbatas. Padahal sesuai PP no 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, lelang terbatas hanya dibolehkan untuk pekerjaan tertentu.

Sedangkan proyek penataan Stasiun Lempuyangan ini dinilai oleh jaksa, bukan termasuk dalam kategori pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Proyek itu sendiri meliputi 6 macam pekerjaan yakni persiapan, bangunan hall, ruang loket, area parkir, bangunan pujasera, dan kamar mandi.

“Terdakwa mengeluarkan disposisi itu berdasar surat usulan dari ketua panitia lelang tertanggal 6 November 2008,” terang Anto.

Selain penyimpangan prosedur lelang, tim jaksa juga menemukan unsur penyelewengan lain karena terdakwa menyetujui pembayaran upah bagi rekanan dengan nominal melebihi prestasi pekerjaan. Setelah dilakukan audit, BPKP menemukan realisasi fisik dan kualitas pekerjaan yang lebih rendah. Namun David selaku rekanan tetap menerima pembayaran sebesar Rp 64 juta.

Atas dakwaan itu, Yayat dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi. Menimbang permintaan itu, ketua majelis hakim , Soewarno memutuskan menunda sidang pada Kamis (13/2) pekan depan untuk agenda pembacaan nota keberatan.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/06/190033/Mantan-Kepala-PT-KAI-Didakwa-Korupsi

6 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Terlibat Kampanye, Sekdes Ponggok Terancam Sanksi

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Februari 2014

KLATEN, suaramerdeka.com – Sekretaris Desa (Sekdes) Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Yani Setiyadi (48) terancam sanksi tegas bila terbukti terlibat dalam kampanye salah satu calon anggota legislatif. Sebelumnya, dia telah dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten karena diduga ikut berkampanye.

”BKD menerima laporan dugaan keterlibatan Sekdes Ponggok dalam sosialisasi caleg DPRD Klaten di Desa Gledek, Kecamatan Karanganom, Minggu (2/2). Dia berstatus PNS jadi seharusnya netral dalam Pemilu. Ikut kampanye berarti melanggar disiplin PNS,” kata Kepala Bidang Umum BKD, Joko Purwanto, Rabu (5/2).

Saat ini, BKD masih mempelajari kasus tersebut dan berencana memanggil Sekdes Ponggok. Bila terbukti terjadi pelanggaran, maka dia akan diproses sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

PP itu melarang PNS memihak peserta pemilu, selama dan sesudah masa kampanye. Ada pun kegiatan yang dikatagorikan sebagai kampanye adalah mengikuti pertemuan sosialisasi peserta pemilu.

Selain itu, tak boleh mengajak, himbauan, menyerukan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

”Bila terbukti ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu caleg, maka dia terancam sanksi berat, bisa penurunan pangkat, pemindahan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari PNS, hingga pemberhentian tidak hormat sebagai PNS,” tegas Joko.

Sebelumnya, Yani dipanggil Panwaslu karena dilaporkan Panwascam Karanganom sering menghadiri kampanye salah satu caleg.

Yani Setiyadi membantah dirinya menjadi tim sukses, dia datang karena yang mengundang teman baiknya. Dia mengaku tahu aturan disiplin PNS bahwa PNS harus netral dalam pemilu.

( Merawati Sunantri / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/06/189945/Terlibat-Kampanye-Sekdes-Ponggok-Terancam-Sanksi

6 Februari 2014 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Jika Terbukti Money Politics, Arianti Dewi Bisa Didiskualifkasi

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 05 Februari 2014

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Calon legislatif (Caleg) yang terbukti melakukan pidana pemilu dan sudah ada kekuatan hukum yang tetap, bisa didiskualifikasi dari pencalegan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Abhan Misbah. Usai sepervisi dengan sentra Gakkumdu dan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

“Kalau caleg sudah dinyatakan bersalah melakukan pidana pemilu dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht, red), bisa dibatalkan,” tegas Abhan, Rabu (5/2).

Sebab, pidana pemilu khususnya money politics itu sudah bagian dari pidana pemilu dengan kategori pelanggaran berat. Apalagi money politik itu adalah embrio dari terjadinya KKN.

Terkait dengan kasus Arianti Dewi (AD), salah satu Caleg DPR RI dari Dapil V yang terindikasi melakukan money politik, Abhan mengatakan itu dalam tahap pendalaman. Pihak-pihak terkait akan segera dipanggil. “AD sendiri juga akan diundang untuk diklarifikasi,” ungkapnya.

Yang jelas, ada indikasi awal bahwa caleg yang bersangkutan saat menggelar kegiatan di dukuh Padasan Desa Mranggen, Polokarto melakukan money politik. Sebab di sana ditemukan pembagian sembako yang pembungkusnya tertulis nomor urut caleg serta nama caleg. Selain itu, di tempat yang lain juga ditemukan pembagian gantungan kunci.

“Pembagian sembako di sana itu sudah indikasi awal ada pelanggaran. Secara eksplisit atau implisit, pemberian itu bisa dikategorikan ajakan.”

Pihaknya sebagai pengawal demokrasi tidak mempersoalkan caleg akan melakukan kegiatan, sepanjang tidak melanggar aturan yang sudah ada.

( Heru Susilo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/05/189919/Jika-Terbukti-Money-Politics-Arianti-Dewi-Bisa-Didiskualifkasi

6 Februari 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Berkas Kasus Pidana Pemilu Dinyatakan Lengkap

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 06 Februari 2014

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Penyidik Polres Purworejo bekerja sangat cepat dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Baner, Purworejo. Setelah menetapkan Mus (45) sebagai tersangka, Kamis (6/2), penyidik Polres melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo.

Berkas tersebut diterima Kasipidum Nur Sricahya Wijaya yang bertindak sekaligus sebagai JPU kasus tersebut. Setelah dilakukan penelitian, JPU Kejari menyatakan berkas tersebut P21 alias lengkap. “Berkas sudah kami terima dan dari penelitian kami nyatakan P21 atau lengkap. Pelimpahan dari penyidik tadi sekaligus pelimpahan tersangka,” ujar Cahya yang dimintai konfirmasi mewakili Kajari Purworejo Jasri Umar, Kamis (6/2).

Lebih lanjut diungkapkan Cahya, setelah P21 pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk melengkapi berkas untuk kepentingan penyusunan rencana dakwaan (Rendak). Berkas tersebut tidak akan parkir lama di Kejari karena dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Purworejo.

Cahya menyebutkan, pihak menjadwalkan berkas kasus dugaan tindak pidana pemilu itu rencananya akan dilimpahkan ke PN Purworejo awal pekan depan. Dia yakin setelah berkas tersebut sampai di PN akan segera diagendakan jadwa persidangan mengingat waktu yang tersedia dalam penanganan tindak pidana pemilu memang sangat singkat.

Seperti diketahui, kasus dugaan tindak pidana pemilu itu bermula saat diselenggarakan kegiatan Posyandu balita dan lansia di rumah tersangka pada 14 Januari 2014 lalu. Dalam kegiatan itu, warga yang hadir berjumlah sekitar 80 orang dan diberikan paket yang dibungkus kantong plastik warna putih ditempeli bahan kampanye berupa stiker bergambar caleg DPR RI PDIP dari Dapil VI Ina Ammania. Dalam stiker tersebut juga tertera isyarat ajakan mencoblos sehingga dianggap memenuhi unsur kampanye.

Setiap paket tersebut berisi satu buah kacamata beserta pembungkusnya yang juga tercantum nama caleg, nomor urut, dan partai. Selain itu, juga ada tiga bungkus biskuit makanan tambahan ASI. Seluruh barang bukti tersebut sudah disita penyidik.

( Nur Kholiq / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/06/190039/Berkas-Kasus-Pidana-Pemilu-Dinyatakan-Lengkap

6 Februari 2014 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Rantai Korupsi Birokrasi

SUARA MERDEKA – Senin, 03 Februari 2014

  • Oleh Prasetiyo Ichtiarto

Akhirnya,Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan secara bertahap akan memutus mata rantai korupsi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berisiko atau terindikasi melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Langkah pertama, ia berencana menggarap satker yang menerbitkan izin dan memberikan pe­layanan langsung kepada masyarakat.

Penandatanganan pakta inte­gritas antikorupsi antara Gubernur Jateng dan Deputi Bidang Pen­cegahan KPK di kantor gubernur­an (SM, 17/1/14) diharapkan menjadi momentum strategis bagi jajaran birokrasi, baik di lingkungan pemprov maupun pem­kab/­pemkot, guna mewujudkan slogan ”Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi”.

Jajaran birokrasi selayaknya mengapresiasi langkah Guber­nur, bukan hanya satker yang me­nerbitkan perizinan melainkan juga yang mengalokasikan anggaran pembagunan sangat besar, seperti Dinas Bina Marga, PSDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Per­ikan­an dan Kelautan dan sebagainya.

Di institusi itu biasanya ada interaksi antara organisasi ke­giatan (pengguna anggaran: PA, kuasa PA, PPKom, pejabat pengadaan, dan PPHP) dan pihak ketiga (rekanan) yang akan mengerjakan proyek/kegiatan). Andai para pengampu kegiatan tersebut ku­rang memiliki konsistensi dalam menegakkan aturan, tentu bisa terjerumus pada pelanggaran hukum.

Bagi SKPD yang memiliki ke­wenangan menerbitkan ber­macam izin, interaksi tersebut ini tentu rawan memunculkan terjadinya gratifikasi. Pasalnya, banyak pihak, terutama swasta, yang membutuhkan satker tersebut, baik terkait dengan pengajuan izin baru, perubahan, maupun perpanjangan izin.

Contoh di SKPD yang mengurusi izin lingkungan, yang keluaran produknya meliputi dokumen amdal, UKL/UPL, dan SPPL. Meskipun ada ketentuan PNS satker yang mengeluarkan izin itu tidak diperbolehkan membantu swasta membuatkan dokumen lingkungan (UKL­/UPL/­SPPL), dalam praktik masih ada yang melakukan.

Kerja Sama

Bagi birokrasi, menumbuhkan budaya menolak gratifikasi me­mang dilematis. Hal itu mengingat ada kecenderungan kemelemahan sistem pada SKPD yang bisa mengundang risiko terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Kesalahan bukan semata-mata karena perilaku individu melainkan juga disebabkan prosedur yang melingkupi.

Ide Ganjar mengandeng KPK guna mencegah korupsi berawal ketika ia mendapat plakat yang mengandung unsur emas 10 gr dari seseorang dan ia pula yang berinsiatif menyerahkan ke KPK. Hal serupa juga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang melapor ke KPK mengenai pemberian gitar Ibanez dari personel Metallica, Robert Trujillo, dan kacamata dari pembalap Moto GP asal Sponyol, Jorge Lorenzo.

Langkah Ganjar patut ditiru dan didukung warga Jateng, terutama jajaran birokrasi. Jangan sampai ada kesan program itu hanya formalitas, seremoni se­mata, dan tidak didukung kejelasan konsep operasional. Tanpa ke­seriusan, ujung-ujungnya te­kad itu tidak berdampak positif pada perubahan perilaku peng­am­pu kepentingan.

Butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk memutus mata rantai korupsi di lingkungan birokrasi di Jateng. Tekad itu harus dijabarkan ke semua lini melalui beberapa langkah. Pertama; ada komitmen kuat antara legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum (KPK, Polri, dan kejaksaan) untuk menerapkannya secara transparan dan konsisten.

Kedua; intens melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengendalian  terhadap persoalan hukum di birokrasi, baik pada aras hulu maupun hilir. Ketiga; mengondisikan penguatan kemunculan whistle blower dari jajaran birokrasi terkait indikasi korupsi. Tentu, keberanian menyuarakan spirit antikorupsi harus mendapat dukungan konkret.

Keempat; melakukan program percepatan dalam pengambilan keputusan atas berbagai keme­lemahan sistem dan prosedur yang ada. Upaya itu bertujuan supaya ga­ris kebijakan tersebut bisa menjadi pedoman bagi aparat di ba­wahnya. (10)
— Drs Prasetiyo Ichtiarto MSi, PNS Pemkot Salatiga

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/03/251256/Rantai-Korupsi-Birokrasi

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Koruptor Sebaiknya Dimiskinkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

SURAT PEMBACA

Pemberantasan korupsi di negeri kita ini yang didukung aparat hukum yang cukup memadai, yaitu KPK, ternyata dalam kenyataannya praktik menggerogoti uang negara masih berlanjut di semua bidang kehidupan.

Tidak ada ‘’ewuh pakewuh’’, ketakutan, bahkan tidak ada efek jera para pelaku. Pro dan kontra selalu menghiasi halaman berita di koran tentang pemberian pidana kepada para koruptor, antara lain pidana mati, seumur hidup, dan pidana dimiskinkan.

Usulan pidana tersebut seharusnya ada kriterianya, kalau perlu dipublikasikan. Misalnya korupsi uang negara sekian ratus juta pidananya berupa apa sampai sekian puluh miliar rupiah. Tidak perlu diberi remisi, apalagi pensiun, karena perbuatannya itu sudah direncanakan dan merugikan negara.

Pernahkah KPK yang menangani ratusan koruptor dari tingkat daerah sampai pusat yang melibatkan para penegak hukum, para penguasa negara, menyita uang hasil korupsi atau kekayaan barang bergerak maupun tidak dipublikasikan kepada masyarakat? Daftar nama koruptor lengkap dengan jabatannya, dan besarnya uang yang dikorupsi disertai fotonya yang bersangkutan.

Selanjutnya dimuat di semua harian pusat dan daerah, seperti contoh tiap akhir tahun anggaran Pemda provinsi maupun kabupaten/ kota mengumumkan pertanggungjawaban keuangan pada masyarakat.

Setelah itu harus ada kejelasan dari KPK bahwa uang negara hasil sitaan benarbenar telah dikembalikan ke negara, siapa yang menerima, untuk pos apa dan pernyataan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat. Selama ini, berita di koran hanya penyitaan sekian miliar rupiah dari AM Mohtar, misalnya. Dalam hal ini masyarakat tidak mengetahuinya.

Sebaiknya koruptor memang dimiskinkan. Maksudnya semua kekayaan yang dimiliki harus benar-benar diperiksa dan dinilai harganya. Terutama kekayaan yang didapat dari korupsi dan pencucian uang. Kekayaannya disita menjadi milik negara dan penyitaannya dengan barang bukti dan harus dipublikasikan.

Pemeriksaan dan penyitaan diupayakan pagi hari sampai selesai, agar pada waktu proses berjalan para tetangga maupun keluarga mengetahui, dengan harapan yang bersangkutan (koruptor) malu.

Saya setuju usulan tentang para napi koruptor diberlakukan sama dengan para napi pada umumnya. Disamakan dalam arti ruangan yang ditempati betul-betul ruangan napi tanpa fasilitas apa pun. Mereka harus mau kerja sosial, kerja bakti, tidak perlu diistimewakan.

Pertanyaan saya apakah dengan maraknya para napi kasus koruptor yang jumlahnya semakin banyak, pemerintah sudah menyiapkan bangunan LP yang memadai agar tidak ada perbuatan yang tidak kita kehendaki yaitu membongkar bangunan untuk melarikan diri? Oleh sebab itu diupayakan para koruptor begitu memasuki ruang tahanan tidak boleh membawa HP agar tidak melakukan komunikasi dengan dunia luar. Semoga.

Sri Murni Rahayu Pensiunan Dosen Kopertis Wil VI Semarang Meranti Barat V/231

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251057/Koruptor-Sebaiknya-Dimiskinkan

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Badai Belum Berlalu Dari MK

SUARA MERDEKA – Kamis, 06 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Mahkamah Konstitusi terus diterpa badai yang tak kunjung berhenti. Skandal suap Akil Mochtar seperti membuka kotak pandora, karena setelah itu MK dihujani kritik bertubi-tubi. Lembaga penafsir konstitusi dan penguji undang-undang ini, sebagaimana lembaga tinggi negara yang lain, ternyata tidak luput dari kelemahan manusiawi. Para hakim konstitusi yang diharapkan berfungsi sebagai negarawan, masih harus bertarung melawan kepentingannya sendiri.

Meskipun ada asas hukum universal bahwa hakim tidak boleh mengadili diri sendiri, MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK. Perppu itu antara lain mengatur persyaratan hakim konstitusi yang harus mundur sebagai anggota partai politik minimal tujuh tahun. Ketua MK Hamdan Zoelva dan anggota Patrialis Akbar akan terkena aturan itu jika perppu tersebut tidak dianulir.

Pelolosan uji materi itu yang diduga akan dikabulkan oleh MK, jelas menunjukkan ketidakmampuan MK dalam mengatasi konflik kepentingan diri sendiri. Meskipun hanya dua dari delapan hakim konstitusi yang berkepentingan, hakim yang lain tidak mampu memberikan pendapat atau koreksi atas kebijakan lembaga. Artinya, kepemimpinan MK bukan kolektif kolegial. Dengan skandal Akil, rapat permusyawaratan hakim pun tampaknya didominasi hakim tertentu.

Kondisi internal itu sudah cukup menjelaskan bagaimana respons MK dalam menyikapi badai yang mengguncang dirinya. Mengapa keinginan untuk memulihkan citra dan wibawa MK sulit dikejar, bisa ditelusuri dari kelemahan mekanisme kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalamnya. Kelemahan ini acapkali bersumber dari kepentingan masing-masing pribadi, terutama hasrat untuk mempertahankan jabatan terhormat sebagai hakim konstitusi.

Demokrasi konstitusional meniadakan lembaga tertinggi negara, sehingga yang ada hanyalah lembaga-lembaga tinggi negara yang sama kedudukannya dan satu sama lain saling mengoreksi. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, meskipun dengan kewenangan yang strategis dalam mengawal konstitusi, MK juga harus terbuka terhadap kritik dan koreksi dari lembaga tinggi lainnya. Perppu 1/2013 sebagai hasil kesepakatan pemerintah dan DPR seyogianya dihormati oleh MK.

Badai yang terlalu besar tidak bisa dilawan sendiri. MK membutuhkan masukan, sinergi, dan pengawasan dari lembaga lain. Itulah prosedur tata kehidupan bernegara yang sudah digariskan dalam konstitusi. MK dibentuk untuk mengatasi kelemahan lembaga peradilan umum. Wajar jika masyarakat berharap ia tetap berada di atas wibawa dan kemampuan peradilan umum. MK yang bermartabat, independen, dan berwibawa akan menjamin stabilitas sistem politik

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/06/251648/Badai-Belum-Berlalu-dari-MK

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Rakyat Menyeleksi Pemimpin

SUARA MERDEKA – Rabu, 05 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Rakyatlah yang akhirnya menyeleksi para pemimpinnya. Pemunculan nama Tri Rismaharani, Wali Kota Surabaya bersaing dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam peta elektabilitas survei Political Communication Institute (Polcom), menunjukkan betapa sikap rakyat dipengaruhi oleh kiprah nyata pemimpinnya. Jokowi menunjukkan konsistensi tingkat keterpilihan dalam berbagai survei calon presiden, dan sekarang Risma mengikuti.

Polcom memaparkan, Risma dipilih oleh 19,1 persen responden. Ia disenangi responden karena dinilai berpengalaman dari segi pemerintahan, berkinerja nyata di masyarakat, dan senang blusukan. Tri Rismaharini dominan dikenal oleh kalangan ibu-ibu dan pemilih dewasa. Survei Polcom Institute digelar untuk mengukur siapa saja pesaing Jokowi. Hasilnya menunjukkan, nama-nama itu datang dari kelompok muda partai politik dan tokoh nonpartai.

Dengan tidak mengurangi orbit nama-nama lainnya, kemelejitan dua tokoh tersebut berakar dari performa nyata dalam pemerintahan. Rakyat tahu persis kiprah Jokowi semasa menjabat sebagai wali kota Surakarta, dan kini terkesan pada sepak terjang Risma dalam memimpin Surabaya. Keduanya bukan tipikal pemimpin yang suka berwacana dengan jargon-jargon politik, keberpihakan kepada rakyat ditunjukkan dengan menangani langsung persoalan.

Matra blusukan mungkin akan direspons oleh para pemimpin lain dengan mengatakan, ”Saya pun melakukan, dengan pola dan gaya saya sendiri”. Namun bukankah bisa dirasakan, kepemimpinan Jokowi dan Risma memang memberi nuansa atau ruh kedekatan ke persoalan rakyat, secara menyatu? Melihat, mendengar, dan menyimak secara langsung. Birokrasi yang cenderung lamban disederhanakan untuk tidak menjadi mata rantai yang rumit bertele-tele.

Kepemimpinan memang terkait dengan konteks kebutuhan, yang terkadang menjadi semacam tesis, antitesis, lalu sintesis. Jangan-jangan kebutuhan rakyat saat ini adalah pemimpin dengan model pendekatan langsung, setelah sekian lama merasakan suasana yang beku ”berjarak”. Pada sisi lain, apakah respons rakyat itu merupakan produk dari keberhasilan pembentukan opini pencitraan, sehingga gaya blusukan yang memenangi hegemoni pikiran?

Terlepas dari analisis apa pun tentang daya tarik ”gaya”, yang pasti rakyatlah penyeleksi elektabilitas nama-nama yang sekarang diapungkan dan mengapungkan diri sebagai calon presiden. Kita menangkap, Jokowi dan Risma mendapat angka tinggi dalam survei karena para pemilih berharap model-model kepemimpinan yang bergerak nyata dan solutif  bisa membawa perubahan yang dirasakan. Partisipasi publik pun akan mudah dibangkitkan.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/05/251496/Rakyat-Menyeleksi-Pemimpin

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Caleg Hantu Penunggu Pohon

SUARA MERDEKA – Rabu, 05 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Masa kampanye secara resmi belum dimulai, tetapi aktivitas berbau kampanye semakin kencang berlalu-lalang di hadapan masyarakat. Banyak calon legislatif atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) gencar memperkenalkan diri dan menyapa warga konstituen dengan berbagai cara, namun ada pula yang terpeleset ke ranah kampanye politik dan money politics” yang dilakukan terang-terangan.

Seorang caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten) misalnya, disorot Panwascam Polokarto karena diduga melanggar kampanye dan money politics. Bentuk kampanye yang lebih halus, dengan berkegiatan bakti sosial, bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, atau sosialisasi program politik. juga banyak dilakukan para politikus dan caleg.

Baliho-baliho dan poster-poster di pohon-pohon sepanjang jalan seolah menjadi pemandangan yang biasa. Sebagian besar warga mungkin menganggap biasa pemandangan itu dan malas mempersoalkan, tetapi sebagian warga yang kritis akan menilai itu sebagai bentuk penindasan ruang publik oleh kampanye politik yang belum saatnya. Istilah ”caleg hantu penunggu pohon” populer sebagai sindiran.

Dalam pelesetan itu terkandung makna sinisme, kritik, dan nuansa negativitas terhadap polah-tingkah para caleg yang berlomba-lomba narsis tanpa memperhitungkan etika, kesantunan, dan tata tertib berkampanye. Komunitas Reresik Sampah Visual di Yogyakarta, menyebut peraga-peraga kampanye itu sebagai sampah visual. Segala yang di luar ruang etika dan etis memang berujung sebagai sampah.

Batas antara kampanye politik dan sosialisasi terhadap konstituen menjadi sedemikian kabur sehingga mudah diterobos di sana-sini, yang lebih banyak menghasilkan sampah politik ketimbang pencerahan politik. Jika sebelum masa kampanye resmi saja sudah bertumpuk sampah visual dan sampah politik, bagaimana situasi perlombaan saat peluit start kampanye dibunyikan? Sampah akan menggunung.

Para politikus seyogyianya belajar dari sinisme ungkapan ”caleg hantu penunggu pohon” itu dan dengan kreativitasnya meninggalkan praktik-praktik sosialisasi politik kategori sampah. Pendekatan terhadap konstituen masih bisa dilakukan dengan cantik sekaligus sebagai arena pendidikan politik yang bermutu. Rakyat harus digerakkan untuk membersihkan sampah-sampah politik yang kian meluber.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/05/251495/Caleg-Hantu-Penunggu-Pohon

6 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: