KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Koruptor Sebaiknya Dimiskinkan


SUARA MERDEKA – Sabtu, 01 Februari 2014

SURAT PEMBACA

Pemberantasan korupsi di negeri kita ini yang didukung aparat hukum yang cukup memadai, yaitu KPK, ternyata dalam kenyataannya praktik menggerogoti uang negara masih berlanjut di semua bidang kehidupan.

Tidak ada ‘’ewuh pakewuh’’, ketakutan, bahkan tidak ada efek jera para pelaku. Pro dan kontra selalu menghiasi halaman berita di koran tentang pemberian pidana kepada para koruptor, antara lain pidana mati, seumur hidup, dan pidana dimiskinkan.

Usulan pidana tersebut seharusnya ada kriterianya, kalau perlu dipublikasikan. Misalnya korupsi uang negara sekian ratus juta pidananya berupa apa sampai sekian puluh miliar rupiah. Tidak perlu diberi remisi, apalagi pensiun, karena perbuatannya itu sudah direncanakan dan merugikan negara.

Pernahkah KPK yang menangani ratusan koruptor dari tingkat daerah sampai pusat yang melibatkan para penegak hukum, para penguasa negara, menyita uang hasil korupsi atau kekayaan barang bergerak maupun tidak dipublikasikan kepada masyarakat? Daftar nama koruptor lengkap dengan jabatannya, dan besarnya uang yang dikorupsi disertai fotonya yang bersangkutan.

Selanjutnya dimuat di semua harian pusat dan daerah, seperti contoh tiap akhir tahun anggaran Pemda provinsi maupun kabupaten/ kota mengumumkan pertanggungjawaban keuangan pada masyarakat.

Setelah itu harus ada kejelasan dari KPK bahwa uang negara hasil sitaan benarbenar telah dikembalikan ke negara, siapa yang menerima, untuk pos apa dan pernyataan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat. Selama ini, berita di koran hanya penyitaan sekian miliar rupiah dari AM Mohtar, misalnya. Dalam hal ini masyarakat tidak mengetahuinya.

Sebaiknya koruptor memang dimiskinkan. Maksudnya semua kekayaan yang dimiliki harus benar-benar diperiksa dan dinilai harganya. Terutama kekayaan yang didapat dari korupsi dan pencucian uang. Kekayaannya disita menjadi milik negara dan penyitaannya dengan barang bukti dan harus dipublikasikan.

Pemeriksaan dan penyitaan diupayakan pagi hari sampai selesai, agar pada waktu proses berjalan para tetangga maupun keluarga mengetahui, dengan harapan yang bersangkutan (koruptor) malu.

Saya setuju usulan tentang para napi koruptor diberlakukan sama dengan para napi pada umumnya. Disamakan dalam arti ruangan yang ditempati betul-betul ruangan napi tanpa fasilitas apa pun. Mereka harus mau kerja sosial, kerja bakti, tidak perlu diistimewakan.

Pertanyaan saya apakah dengan maraknya para napi kasus koruptor yang jumlahnya semakin banyak, pemerintah sudah menyiapkan bangunan LP yang memadai agar tidak ada perbuatan yang tidak kita kehendaki yaitu membongkar bangunan untuk melarikan diri? Oleh sebab itu diupayakan para koruptor begitu memasuki ruang tahanan tidak boleh membawa HP agar tidak melakukan komunikasi dengan dunia luar. Semoga.

Sri Murni Rahayu Pensiunan Dosen Kopertis Wil VI Semarang Meranti Barat V/231

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/01/251057/Koruptor-Sebaiknya-Dimiskinkan

6 Februari 2014 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: