KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Calon Wakapolri Terindikasi Rekening Gendut

KEDAULATAN RAKYAT.online – Jumat, 21 Februari 2014

Eko Haryanto menunjukkan data sejumlah pejabat tinggi Polri yang terindikasi rekening gendut. (Foto: Chandra)

SEMARANG (KRjogja.com) – Komite Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah melalui sekretarisnya, Eko Haryanto mengkritisi sederetan nama calon Wakapolri yang diduga terindikasi ‘Rekening Gendut’.

“Setelah kami melakukan tracking di situs-situs resmi KPK, kami temukan ada dua perwira tinggi berpangkat Komjen Pol yang masuk dalam daftar rekening gendut. Mereka adalah Komjen Pol Budi Gunawan dan Komjen Pol Badrotin Haiti. Ini kami pertanyakan, mengapa bisa muncul dua nama yang masih dipermasalahkan dalam rekening gendut dalam bursa calon Wakapolri. Kami khawatir ini akan melemahkan semangat institusi Polri dalam membangun sikap anti korupsi”, ungkap Eko Haryanto, Kamis (20/2) di kantor KP2KKN di Jalan Lempongsari Semarang.

Eko menyatakan, KP2KKN tegas menolak munculnya nama pejabat tinggi Polri yang terindikasi rekening gendut tersebut. Alasannya bisa mencederai semangat dan gerakan anti korupsi dalam institusi Polri.

Dalam penelusuran KP2KKN melalui situs KPK, Komjen Pol Budi Gunawan memiliki kekayaan sebesar Rp 4 milyar, sedang Komjen Pol Badrodin Haiti sebesar Rp 2 milyar. Kekayaan tersebut dinilai sangat fantastis dan perlu dijelaskan asal-usulnya.

Pihaknya melakukan penolakan karena merasa khawatir calon Wakapolri ke depan tidak memiliki integritas yang hampir sama dengan Komjen Pol Oegroseno, yang kini memasuki pensiun. “Oegroseno sebenarnya adalah sosok polisi yang bersih dan memiliki integritas serta semangat anti korupsi. KP2KKN berharap ke depan jangan ada kasus-kasus seperti Susno, seorang perwira tinggi Polri diseret ke pengadilan karena teribat korupsi, apalagi bila itu memiliki jabatan Wakapolri”, ungkap Eko Haryanto.

Pihaknya juga sangat menyayangkan KPK terkesan tidak punya nyali untuk mengusut rekening gendut. Dari belasan kasus ini hanya satu kasus yang diungkap dan ditindaklanjuti yakni Susno Duadji.
“Saya rasa masyarakat pun berhak mengajukan keberatan untuk meneguhkan kembali kewibawaan Polri sebagai aparat penegak hukum. Kami pun akan mengajukan petisi untuk menolak itu”, ungkapnya.

Ketujuh perwira tinggi Polri yang disebut calon Wakapolri antara lain, Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno (Kapolda Metro Jaya), Komjen Pol Badrodin Haiti (Kaharkam mabes Polri), Komjen Pol Anton Bachrul Ulum (Irwasum Mabes Polri), Komjen Pol Anang Iskandar (Kalakhar BNN), Komjen Pol A Suhardi (Kabareskrim), Komjen Pol Budi Gunawan (Kalemdikdikpol) dan Komjen Pol Suparni Parto (Kabaintelkam).

Komjen Pol Badrodin Haiti setelah namanya tercantum dalam ‘rekening gendut’ telah melakukan klarifikasi dan Komjen Pol Budi Gunawan sempat membantahnya dan menyatakan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menunjukkan tak ada persoalan dengan rekeningnya. (Cha)

Sumber : http://krjogja.com/read/205695/calon-wakapolri-terindikasi-rekening-gendut.kr

20 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Kota Semarang Terkorup se-Jateng

SINDO NEWS.com – Senin, 06 Januari 2014

Sindonews.com – Kota Semarang menduduki peringkat teratas sebagai kota/kabupaten terkorup selama tahun 2013. Tercatat, sebanyak 16 kasus korupsi terjadi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Hal tersebut dilontarkan Eko Haryanto, selaku Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam laporan akhir tahunnya.

“Dalam satu tahun terakhir, terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng,” kata dia, Senin (6/1/2014).

Sejumlah kasus itu, imbuh dia, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Tercatat sekitar Rp21,63 miliar uang Negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu.

“Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS, diikuti anggota dewan. Sebab, selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan itu,” imbuhnya.

Menempati urutan kedua, lanjut dia, diduduki oleh Kabupaten Demak dengan 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan sembilan kasus, dan Rembang, juga Wonosobo dengan masing-masing delapan kasus.

“Dari total kasus korupsi se-Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus saja,” paparnya.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp110 miliar lebih kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di tahun 2014 ini.

“Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot Semarang telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak mengelak jika ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

“Wali kota kita selalu mengajak jajarannya untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Kota Semarang bersih dari korupsi. Beliau juga selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi dan memberikan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya hal itu kepada jajarannya,” kata dia.

Namun begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang, imbuh dia, menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

“Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, maka sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/06/22/824036/kota-semarang-terkorup-se-jateng

20 Februari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejati Sulsel Optimistis Tangkap 3 DPO Korupsi

SINDO NEWS.com – Kamis, 02 Januari 2014

Sindonews.com – Kejati Sulsel optimistis dalam waktu dekat segera menangkap tiga tersangka kasus korupsi yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tiga DPO tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Perkebunan Negara (PN) XIV periode 2007-2008 Hendra Iskaq, kontraktor pada proyek pengadaan tiang listrik di Kabupaten Selayar 2011 atas nama Sudirman dan seorang warga negara Jepang yang menjabat sebagai Vice President KIFA Yhosimune Yamada.

“Tim sedang bekerja melakukan pengejaran terhadap semua DPO. Kami melakukan koordinasi dengan Kejagung untuk melakukan pelacakan. Juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penangkapan,” kata Kajati Sulsel Muhammad Kohar, kemarin.

Kejati Sulsel mengelak dan membantah lamban dalam melakukan pengejaran terhadap buronan kasus-kasus korupsi tersebut. Diketahui, sepanjang tahun 2013 ini bidang pidana khusus Kejati Sulsel menetapkan tiga orang sebagai DPO dengan berbagai alasan, di antaranya tiga kali mangkir dari panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, tidak memiliki itikad baik dalam menuntaskan perkara yang disangkakan, menghindari proses penetapan pengadilan serta alamat tersangka tidak lagi diketahui.

Tiga DPO tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Perkebunan Negara (PN) XIV periode 2007-2008 Hendra Iskaq, tersangka dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi pabrik gula di Sulsel dengan total anggaran Rp560 miliar diduga telah melarikan diri keluar negeri.

Informasi yang dihimpun SINDO diinternal Kejati Sulsel menyebutkan, Hendra Iskaq memiliki seorang putri yang bermukim di Australia. Informasi SINDO menyebutkan, hingga kini Kejati Sulsel juga belum mengirimkan surat permintaan pencekalan Hendra Iskaq.

Hendra Ishaq diduga bersama mantan Direktur Keuangan PTPN XIV pada periode 2007-2008 Suhardjito ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi pabrik gula di Sulsel, dengan sangkaan secara bersama-sama melakukan pengalihan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan bisnis perusahaan.

Tindakan keduanya yang mengalihkan anggaran dan melibatkan sejumlah perusahaan lain juga menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/02/25/822727/kejati-sulsel-optimistis-tangkap-3-dpo-korupsi

20 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kadinkes Mentawai Tersangka Korupsi Alkes

SINDO NEWS.com – Selasa, 07 Januari 2014

Sindonews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Warta Siritoite sebagai tersangka dalam kasus korupsi alat kesehatan (Alkes).

Dia tak sendiri, tiga pejabat lainnya dari Dinas Kesehatan Mentawai juga bernasib sama dengan ditetapkan sebagai tersangka. “Selain Kadis, ada pula tiga pejabat di Dinkes Mentawai bersama empat rekanan pengadaan barang yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi, Selasa (7/1/2014), di Padang.

Menurut Syamsi, penyidik kini tengah melakukan pengembangan dari kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp800 juta itu.

“Penyidik Direskrimsus juga tengah melakukan pengembangan, adanya tersangka baru sangat terbuka,” ujarnya.

Berdasarkan perintah Kapolda Sumbar, berkas kasus korupsi ini disebutkan harus segera dituntaskan. “Rekanannya juga diperiksa. Beberapa pejabat Dinkes lainnya juga demikian,” kata Syamsi.

Beberapa tersangka selain Kadis Kesehatan, antara lain Pejabat Pemberi Komitmen (PPK) Ger minus Firdaus sebagai PPH; Ikhwan Alhamdiar dari PT Graha Syifaa Mandiri; Reynold dari CV Sinar Kasih Indah; dan Andre Efrinaldo dari CV Zamahra Dinkes Mentawai. Serta, seorang yang berperan sebagai broker yaitu Rizal Efendi.

(rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/07/24/824223/kadinkes-mentawai-tersangka-korupsi-alkes

20 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Normalisasi Sungai, 4 PNS Cilacap Dibui

SINDO NEWS.com – Januari, 08 Januari 2014

Sindonews.com – Enam orang yang diduga melakukan korupsi proyek normalisasi Sungai Sedanangsari dengan kerugian negara hingga Rp300 juta akhirnya ditahan aparat kepolisian dari Polres Cilacap, Jawa Tengah.

Dari enam tersangka, empat di antaranya masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

Penahanan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan pemeriksaan selama 12 jam terhadap enam tersangka. Dalam penyelidikan, mereka terbukti melakukan korupsi secara berjamaah yang menggunakan dana APBD Tahun 2010 lalu senilai Rp1 miliar, dan melakukan korupsi sebesar Rp300 juta.

Empat PNS Pemkab Cilacap yang terlibat dalam kasus tersebut adalah, Aji Sambodo, PNS Dinas Cipta Karya; Muhammad Muslim; Anwar Subianto; serta Bambang Suswanto yang ketiganya merupakan PNS di Dinas Bina Marga dan ESDM. Sedangkan dua orang lainnya yakni Eko Wahyono dan Kusmiharto yang merupakan mantan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum.

“Dalam dugaan korupsi ini, keenam tersangka mempunyai peran masing-masing. Yakni sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, pemeriksa pengawas lapangan, serta panitia pemeriksa keuangan,” jelas Kasat Reskrim Polres Cilacap AKP Agus Puryadi, Selasa 7 Januari 2013, kemarin.

Menurutnya, polisi langsung menahan keenam tersangka ini dengan alasan untuk mempermudah penyidikan serta dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti.
(rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/08/22/824540/korupsi-normalisasi-sungai-4-pns-cilacap-dibui

20 Februari 2014 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Kepsek Diduga Korupsi, Orangtua Larang Anak Sekolah

SINDO NEWS.com – Rabu, 08 Januari 2014
Kepsek diduga korupsi, orangtua larang anak sekolah

Sindonews.com – Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Poso, Sulawesi Tengah, dilarang para orangtuanya untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hari ini.

Sikap itu ditunjukkan lantaran para orangtua merasa kesal dengan ulah kepala sekolah SD tersebut yang diduga kuat telah melakukan tindak korupsi dengan cara memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan pantauan di lapangan, dari 115 siswa, hanya sebanyak 25 siswa saja yang hadir mengikuti KBM. Sedangkan 90 siswa lainnya kompak untuk membolos. Tak pelak, banyak bangku siswa yang kosong melompong.

Salah seorang orangtua siswa, Fauziah, menuturkan larangan bersekolah untuk anaknya akan diteruskan hingga Kepala Sekolah SDN 6 Poso Elsiana Mapeda dipindahkan dari sekolah itu.

“Kami tidak sudi anak kami dipimpin Kelapa Sekolah yang melakukan korupsi. Dia jelas-jelas terbukti korupsi dengan memotong dana BLSM dan BOS. BLSM dari seharusnya Rp425 ribu per siswa hanya dibayarkan Rp400 ribu. Sementara dana bantuan siswa miskin Rp360 ribu persiswa hanya dibayarkan Rp300 ribu,” tegas Fauziah, Rabu (8/1/2014).

Untuk dana BOS, lanjut Fauziah, kepala sekolah itu juga melakukan pemotongan dana dari Rp165 ribu per siswa menjadi Rp65 ribu.

Dikonfirmasi terkait, Kepala Sekolah SDN 6 Poso Elsiana Mapeda membantah tudingan telah melakukan pemotongan. Menurutnya, permasalahan itu sudah selesai di tingkatan komite sekolah. Dia sendiri menyayangkan bila kasus ini kemudian mencuat ke permukaan publik.

“Masalah ini sudah selesai. Sudah dibahas di tingkat komite sekolah, lantas mengapa para orangtua justru mengundang wartawan ke sini,” gusarnya.

(rsa)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/08/25/824647/kepsek-diduga-korupsi-orangtua-larang-anak-sekolah

20 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

2 Pejabat Makassar Ditahan

SINDO NEWS.com – Jum’at, 10 Januari 2014
2 pejabat Makassar ditahan

Sindonews.com – Dua tersangka kasus korupsi dana pengadaan lahan pembangunan Gedung Celebes Convention Centre (CCC) 2005, masing-masing mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Sangkala Ruslan dan mantan Camat Mariso yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Makassar Agus AS, dijebloskan ke dalam penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar.

“Kedua tersangka ditempatkan di Lapas Klas 1 Makassar dan dengan status tahanan titipan kejaksaan,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Makassar Joko Budi Dharmawan, kemarin.

Joko menjelaskan, penahanan terhadap Agus AS dan Sangkala Ruslan dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain mengacu pada pelanggaran Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 yang telah diubah kedalam UU Nomor 20/2001 dengan ancamana hukuman di atas lima tahun penjara, tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta satu tersangka yakni Sangkala Ruslan diketahui tidak berdomisili di Makassar.

“Berdasarkan sejumlah pertimbangan, JPU memutuskan menahan dua tersangka kasus CCC setelah menerima berkas perkara dari penyidik Kejati Sulsel. Penahanan juga dilakukan karena dikhawatirkan keduanya akan mempersulit proses persidangan nantinya karena satu tersangka berdomisili di luar Makassar. Berkas perkara akan segera didaftarkan ke Pengadilan Tipikor,” ungkapnya.

Penahanan itu dilakukan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka kasus CCC ke JPU Kejari Makassar oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Baik Agus AS maupun Sangkala Ruslan datang menghadiri pelimpahan berkas ke JPU sekitar pukul 10.30 Wita dengan didampingi oleh tim penasehat hukum masing-masing.

Selanjutnya, setelah menuntaskan proses administrasi, sekitar pukul 18.30 Wita, Agus yang mengenakan baju berwarna hitam dan Sangkala memakai baju berwana putih digiring ke Lapas Klas 1 Makassar, sambil menunggu proses persidangan digelar.

Penasehat hukum Sangkala Ruslan, Asfah Gau, mengatakan, pihaknya masih mempertanyakan alasan Kejari Makassar melakukan penahanan terhadap kliennya.

Menurut dia, selama proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini, kliennya bersikap kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik.

“Saya mengira JPU saat menerima berkas tidak membaca materi. Apalagi, kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan klien kami tidak diketahui. Penanganan kasus korupsi bukan untuk memenjarakan, bukan mencari tumbal, tetapi mencari kerugian negara. Tapi itulah jaksa dengan segala kewenangannya,” kata Asfah.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/10/25/825242/2-pejabat-makassar-ditahan

20 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hentikan Penanganan Kasus Korupsi, Kejati Sragen Disomasi

SINDO NEWS.com – Jum’at, 10 Januari 2014

Sindonews.com –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sragen, Jawa Tengah disomasi Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sragen terkait penghentian penanganan kasus dugaan korupsi kas daerah (Kasda) Sragen yang diduga melibatkan Bupati Agus Fatchurrahman.

Dalam rilis yang dikeluarkan Kejati Jateng disebutkan alasan penghentian penanganan kasus korupsi kasda, karena Bupati Sragen, Agus Fatchurrahman telah mengembalikan uang yang disebutkan sebagai kerugian.

Ketua LSM Lintas Sragen, Syaiful Hidayat mengatakan terdapat  kejanggalan terkait langkah Kejati Jateng itu. “Kami menilai pernyataan Kajati ngawur dan tidak berdasar. Kami akan mengirimkan somasi,” ujarnya di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2014).

Menurut Syaiful, dasar menghentikan penyidikan karena ada pengembalian uang dinilainya tidak mendasar dan tak masuk akal.

“Mestinya penanganan kasus korupsi tidak bisa dihentikan meski uangnya telah dikembalikan,” tukasnya.

Menurut  Syaiful salah satu  kejanggalan dari pernyataan Kajati adalah
Agus dinyatakan telah mengembalikan uang kasda Rp360 juta ke kas daerah  pada 2010. Padahal tahun 2010, kasus kasda belum muncul dan Agus belum menjabat sebagai bupati.

“Tidak mungkin tahun 2010 Agus punya duit sebesar itu. Saya tahu persis Agus tidak mungkin punya uang pada tahun itu,” pungkasnya.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/10/22/825239/hentikan-penanganan-kasus-korupsi-kejati-sragen-disomasi

20 Februari 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Rina Iriani Lapor ke Polda Jateng Soal Alat Bukti Palsu

SINDO NEWS.com – Senin, 13 Januari 2014
Rina Iriani lapor ke Polda Jateng soal alat bukti palsu

Sindonews.com – Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani melaporkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) ke Polda Jateng atas dugaan menggunakan alat bukti palsu saat melakukan penyidikan terkait kasus korupsi proyek pembangunan rumah bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA).

M Taufik selaku kuasa hukum Rina menduga ada tindak pidana pemalsuan surat yang dijadikan sebagai alat bukti Kejati Jateng dalam memeriksa kliennya.

“Dari 452 alat bukti berupa kuitansi yang digunakan penyidik untuk memeriksa perkara ini, setidaknya kami mencatat ada 62 kuitansi yang jelas-jelas dipalsukan. Untuk itu kami menuntut agar polisi memeriksa siapa dalang di balik semua ini,” ujar M.Taufik, Senin (13/1/2014).

Taufik menduga, pemalsuan surat-surat atau barang bukti tersebut dilakukan oleh oknum dari KSU Sejahtera ataupun oknum lainnya untuk menjerat Rina.

Hal itu dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan milik Rina Iriani yang mengatasnamakan Hj Rina Center, baik dalam kuitansi maupun dalam surat mengenai usulan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) bernomor 518/2050.4 tertanggal 22 Mei 2007.

“Kami meminta pihak penyidik Polda Jateng segera melakukan penyelidikan, baik saksi-saksi ataupun orang yang memberikan alat bukti berupa kuitansi-kuitansi itu, termasuk Tony Iwan Haryono, mantan suami klien kami. Sebab, kami menduga, di antara mereka adalah orang yang memalsukan alat bukti itu untuk menjerat klien kami,” imbuhnya.

Selain itu, Taufik mendesak penyidik Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik terkait tanda tangan yang ada pada alat bukti itu.

“Sudah jelas kok, tanda tangan yang ada di kuitansi-kuitansi itu namanya Hj.Rina Center, padahal klien kami namanya Hj Rina Iriani. Sudah jelas itu ada pemalsuan,” paparnya.

Jika benar dipalsukan maka kasus kliennya harus dihentikan, sebaliknya Kejati harus memeriksa orang-orang yang telah menyerahkan bukti-bukti itu.

“Rina adalah korban, kami yakin ada dalang di balik ini semua. Penyidik Polda harus berani melakukan penyelidikan terhadap pemberi barang bukti berupa kuitansi itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kasie Penerangan Hukum dan Humas Kejati Jateng Eko Suwarni mengatakan, pihaknya belum mendengar soal laporan Rina ke Polda Jateng.

“Kami tidak tahu soal adanya laporan ke Polda dari tersangka (Rina), silakan tanya ke Polda saja,” kata dia.

Eko juga membantah jika mereka menggunakan alat bukti yang palsu atau tidak sah. Menurutnya, alat bukti yang ada saat ini merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara.

“Kejati pada intinya telah melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/13/22/826270/rina-iriani-lapor-ke-polda-jateng-soal-alat-bukti-palsu

20 Februari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kejari Tegal Selidiki Pembangunan Tiga TPST

SINDO NEWS.com – Minggu, 12 Januari 2012

Sindonews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tegal mengendus adanya penyimpangan dalam pembangunan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tiga kecamatan di Kota Tegal yang  menelan anggaran Rp1,2 miliar.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Tegal Bayu Danarko mengungkapkan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pembangunan tiga TPST. “Proses penyelidikannya sudah berjalan sejak awal Desember 2013,” kata Bayu, Minggu (12/01/2014).

Tiga lokasi pembangunan TPST yang tengah diselidiki tersebut berada di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Selatan, serta Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat. “Penyelidikan tiga berkas tapi masih dalam satu kegiatan,” ujar Bayu.

Bayu belum dapat mengungkapkan lebih lanjut dugaan penyimpangan yang tengah ditelisik tersebut dengan alasan prosesnya masih berjalan. Namun dia menyatakan proses penyelidikan sudah mengarah pada penetapan tersangka.

“Sudah mengarah ke tersangka,” tandasnya.

Seperti pernah diberitakan Sindonews, pada 2012 Pemkot Tegal melalui Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru) membangun tiga unit TPST yang berlokasi di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Selatan.

Masing-masing TPST dibangun dengan biaya sebesar Rp400 juta atau total Rp1,2 miliar yang dananya bersumber dari APBN. Selain untuk pembangunan TPST, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan alat pencacah sampah organik dan non organik.

Selain untuk mengurangi volume sampah, pembangunan TPST juga bertujuan untuk menghasilkan produk pupuk kompos yang produksinya diserahkan kepada warga setempat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dibentuk.

(lns)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/12/22/825875/kejari-tegal-selidiki-pembangunan-tiga-tpst

20 Februari 2014 Posted by | TEGAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: