KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mundjirin Dilaporkan Polisi – Gakkumdu Nilai Bagi-bagi Beras saat Kampanye Melanggar Aturan

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

UNGARAN– Bupati Semarang terancam hukuman penjara dua tahun terkait aksi bagi-bagi beras saat kampanye terbuka PDIP di Pasar Bandarjo, Ungaran, Sabtu (22/3) lalu. Tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), yang terdiri unsur Panwaslu, kepolisian dan kejaksaan, sepakat menyatakan unsur pelanggaran bupati layak diproses lebih lanjut ke pidana pemilu.

“Hasil pembahasan tim Gakkumdu telah disepakati, kesimpulannya bahwa dugaan pelanggaran terpenuhi unsur dan kami hari ini (kemarin) sudah meneruskan ke Polres Semarang,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto kemarin. Menurut Agus, proses lanjut dugaan pidana pemilu Mundjirin ini tertuang dalam surat penerimaan laporan dari Polres Semarang nomor STPL/73/III/2014/ Jateng/Res. Semarang. Bupati dilaporkan melanggarPasal 86 ayat 1 huruf j joPasal 301 ayat 1 UU No 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

“Sesuai aturan tersebut, ancamannya penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta,” ujar dia. Menanggapi proses hukum tersebut Bupati Mundjirin menyatakan tidak masalah dan siap menghadapi keputusan tim Gakkumdu. “Saya menghormati keputusan suatu lembaga dan menyerahkan proses (hukum) pada yang berwenang. Ini bagus karena memperlihatkan Panwaslu bekerja profesional,” ujarnya. Yang pasti, kata bupati, jika memang ada indikasi pelanggaran tentu harus dibuktikan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau saya dianggap melanggar, ya dibuktikan.

Itu kan perlu suatu pembuktian. Kan tidak bisa sekedar bukti foto. Bukti foto harus dikuatkan,” ucapnya. Mundjirin menilai apa yang dilakukan Panwaslu bisa menjadi contoh penanganan pelanggaran pemilu lain. Seusai masa kampanye lembaga tersebut akan dihadapkan pada potensi pelanggaran yang lebih berat, di antaranya money politics di masa tenang kampanye dan jelang pencoblosan. “Jangan sampai pelanggaran kampanye ini diproses secara serius namun money politics tidak terkontrol,” tandasnya.

Di satu sisi, Panwaslu diminta bekerja dengan semangat mencegah pelanggaran pemilu. “Jangan sampai seolah-olah menjebak. Kalau dibiarkan saja, bisa saja orang kan tidak tahu pelanggarannya. Jadi saya imbau ke Panwaslu kalau menemukan pelanggaran, seperti saat kampanye, jangan dibiarkan, cuma difotofoto, kemudian diproses. Ini kan tidak mendidik,” tandas dia. agus joko

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378427

30 Maret 2014 Posted by | UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pungli Diduga Kuat Masih Terjadi di Pos Polantas

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

SEMARANG– Spanduk-spanduk larangan memberikan atau menerima pungutan liar ( pungli) yang dipasang di Pos Polisi Lalu Lintas (Polantas) Kota Semarang ternyata belum mampu mencegah terjadinya perilaku koruptif tersebut.

Pungli diduga kuat masih terus terjadi. Dugaan pungli tersebut didasarkan temuan KORAN SINDO kemarin. Di Pos Polantas Jatingaleh yang berada di Jalan Teuku Umar, tepatnya di depan kantor PLN sekitar pukul 10.00 WIB, sebuah truk bak terbuka berhenti dan kernetnya turun-masuk ke dalam pos. Sejurus kemudian, kernet buru-buru kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan masuk ke Kota Semarang. Hal seperti ini kerap terjadi di Pos Polantas Jatingaleh, baik siang hari maupun malam hari.

Pungli dilakukan saat kondisi lalu lintas ramai atau pun banyak pejalan kaki melintas di trotoar di sana. Dikonfirmasi mengenai temuan tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Istu Hari Winarto mengaku akan memanggil Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabes Semarang. “Tentang pungli di pos, nanti Kasat Lantasnya saya panggil untuk menertibkan, terima kasih informasinya,” kata Istu kepada KORAN SINDO melalui telepon seluler, kemarin.

Pengamat transportasi Unika Soegjiapranata Semarang Djoko Setijowarno membenarkan bahwa pungli di Pos Polantas memang kerap terjadi. “Seharusnya dapat ditindak tegas, itu terjadi di muka umum. Polisi juga harus berani bertindak tegas, yang utama adalah penegakan hukum dengan benar,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan langkah Kasat Lantas Polrestabes SemarangWindro AkbarPanggabean memasang spanduk terkait ancaman pungli di pos polantas pada 13 Desember 2013 belum efektif mencegah terjadinya pungli.

Padahal di dalam spanduk jelas diperingatkan bahwa ancaman pidana bagi pemberi dan penerima pungli. Selain itu, Windro juga mencantumkan PIN BlackBerry-nya 282471AC dan nomor ponsel 08156681996 agar masyarakat bisa langsung lapor jika mengetahui ada pungli. eka setiawan

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378429

30 Maret 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejati: Bibit Waluyo Bisa Jadi Tersangka

KORAN SINDO – Sabtu, 29 Maret 2014

SEMARANG– Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng periode 2011-2012 senilai Rp14,5 miliar kepada Yayasan Sam Poo Kong terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan dugaan keterlibatan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo dalam kasus ini dan berpeluang menjadi tersangka.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Masyhudi saat ditemui wartawan, kemarin menyebutkan dugaan keterlibatan Bibit atas pemberian dana hibah itu cukup kuat. “Dalam kasus itu, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo selaku perwakilan pemerintah Provinsi Jateng sudah diperiksa. Mengenai keterlibatannya, bisa jadi dia ikut terlibat. Tergantung, dan sangat mungkin (menjadi tersangka). Tergantung dari hasil penyidikan,” ungkapnya. Masyhudi menambahkan, kapasitas Bibit Waluyo atas kasus tersebut adalah selaku perekomendasi pemberian bantuan hibah.

Saat itu, Bibit Waluyo menandatangani perjanjian pemberian dan pencairan dana hibah dua tahun berturut-turut sebesar total Rp14,5 miliar kepada Yayasan Sam Poo Kong. “Saat itu yang tanda tangan kan gubernur (Bibit Waluyo), jadi dia dipastikan tahu mengenai hal itu. Tergantung perannya nanti seperti apa, yang jelas ini masih diproses,” imbuhnya. Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mengatakan bahwa sesuai ketentuan, satu lembaga tak bisa menerima dana bantuan hibah dua kali berturut-turut.

Menurutnya, hal itu membuktikan jika secara prosedur saja penyaluran dana hibah itu sudah menyalahi aturan. “Dalam Permendagri, satu lembaga tidak boleh terus menerus atau berturut turut menerima dana hibah.” “Secara prosedur saja itu sudah salah, sudah korupsi. Kami meminta Kejati juga memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Pemprov Jateng, yang diduga terlibat,” pinta Eko. Terpisah, saat berusaha dikonfirmasi Bibit Waluyo hingga tadi malam belum bisa dihubungi. Bibit Waluyo telah diperiksa oleh penyidik Kejati Jateng pada Selasa (25/3).

Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Hadi Prabowo. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Tutuk Kurniawan, Ketua YayasanSamPooKong. Pemeriksaan dilakukan terkait pemberian bantuan pemerintah yang diduga tidak sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Keduanya, diketahui bertindak mewakili pemerintah yang menandatangi NPHD tersebut. Kejati menetapakan Tutuk Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah kepada Kelenteng Sam Poo Kong.

Hibah PemprovJatengterjadiduatahap pada tahun 2011sebesar Rp4,5 miliar dan /2012 Rp10 miliar. Berdasar alat bukti, Tutuk diduga menyalahgunakan bantuan hibah tidak sesuai NPHD, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah fiktif. Tersangka menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3,5 M dengan ditransfer ke rekening perusahaan dan pribadi. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/378490

30 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bansos Bukan untuk Kepentingan Politik

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Maret 2014

  • Jelang Pemilu, Rawan Diselewengkan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah dan kementerian agar berhati-hati menyalurkan dana bantuan sosial dan hibah. Jangan sampai pemberian dana tersebut berdasarkan kepentingan politik.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjo­janto menegaskan, pemberian bansos dan hibah tidak diperbolehkan untuk kepen­tingan pribadi atau kelompok, baik dari unsur pemda dan kementerian.

‘’Pemberian bansos dan hibah juga tidak boleh demi kepentingan politik,’’ tegas Bambang, Rabu (26/3).

Dia menambahkan, mekanisme pemberian bansos dan hibah harus selalu berpegang pada keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masya­rakat luas.

Saat ini, lanjut dia, ada indikasi kuat peningkatan penggunaan bansos dan hibah yang melibatkan unsur pemda, dari tahun sebelumnya Rp 55 triliun menjadi Rp 91 triliun.

‘’Pemberian bansos dan hibah di tingkat pemda itu harus mengacu pada Permendagri 32/2011 yang diperbaharui Permendagri Nomor 39/2011. Untuk tingkat Kementerian juga ada indikasi penggunaan bansos yang tidak sesuai dengan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,’’ ujarnya.

Rawan Diselewengkan

Sebelumnya, KPK menyebut menjelang pemilu penggunaan dana bantuan sosial dan hibah rawan diselewengkan. Berdasarkan kajian KPK, ditemukan adanya relasi dana bansos dan hibah APBD terkait dengan pelaksanaan pilkada.

KPK menemukan kecenderungan dana hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan pilkada pada kurun 2011-2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi karena pe­nyalahgunaan kedua anggaran tersebut.

Untuk mencegah terjadi korupsi, KPK mengawali tahun ini dengan meminta kepada jajaran kepala daerah mengelola secara sungguh-sungguh dana tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, KPK juga me­minta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah da­pat berperan secara optimal da­lam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hi­bah tersebut.

KPK juga menyerahkan hasil kajian ini kepada BPK dan BPKP un­tuk dija­dikan bahan peng­awas­an dan audit terhadap penggunaan dana bansos dan hi­bah, khususnya di dae­rah total be­lanjanya be­sar dan lon­jakan da­nanya fan­tastis. (J13-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/27/256990/Bansos-Bukan-untuk-Kepentingan-Politik

28 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Slank Protes, Fotonya Jadi Alat Kampanye

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Maret 2014

JAKARTA  – Grup Band Slank mengajukan protes karena foto Bimbim dijadikan alat kampanye oleh PKS. Foto yang diprotes itu menampilkan Bimbim berpose mengangkat tiga jari menghadap kamera.

Di belakangnya terdapat dinding yang memasang poster dan tulisan Slank besar. Foto itu diedit dengan ditambahi tulisan “Pilih No. 3 jangan golput”.

Melalui akun Twitter resminya, @slankdotcom, Slank membantah Bim­bim menjadi model untuk alat peraga kampanye PKS. Foto itu disebut hasil manipulasi video.

“Slank tidak mengizinkan penggunaan logo, foto Slank dan Bunda Iffet un­tuk kepentingan kampanye caleg/partai baik pilkada maupun pemilu!!” tulis akun tersebut.

PKS menegaskan tidak pernah menggunakan Grup Band Slank atau personelnya untuk kepentingan kampanye.

Munculnya foto Bimbim dengan tu­lisan “Pilih No 3 Jangan Golput” dikla­ri­fikasi tidak dikeluarkan resmi oleh PKS. “Nggak tahu saya soal itu. Ya mung­kin kreativitas orang aja,” kata Pre­siden PKS Anis Matta. (dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/27/256991/Slank-Protes-Fotonya-Jadi-Alat-Kampanye-

28 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Hukuman Fathanah Jadi 16 Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Maret 2014

image

JAKARTA- Majelis Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Ahmad Fathanah menjadi 16 tahun penjara. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman 14 tahun kepada orang dekat mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq itu.

Menurut Juru Bicara Pengadilan Tinggi Jakarta Ahmad Sobari, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada pokoknya mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid. Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 04 November 2013.

”Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar Sobari kepada wartawan, Rabu (26/3).

Sobari mengatakan, dalam majelis banding yang diketuainya dengan hakim anggota Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, M As’adi Al Ma’ruf, dan Sudiro menilai, Fathanah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama Pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor dan dakwaan kedua Pasal 3 UU No­mor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sangat Mahal

Dalam pertimbangannya, lanjut Sobari, ma­jelis menilai per­buatan terdakwa telah me­nyebabkan harga daging sa­pi sangat ma­­hal sehingga me­­rugi­kan dan meresah­kan ma­syara­kat.

”Perbuatan terdakwa juga mengganggu stabilitas kebutuhan pangan masyarakat,” tegas Sobari.

Seperti diketahui, dalam pu­tusan tingkat pertama, Fatha­nah divonis  pidana penjara selama 14 tahun penjara dan denda Rp 1 mi­liar subsider enam bulan kurungan.

Fathanah dinyatakan terbukti bekerja sama dengan mantan pre­siden PKS Luthfi Ha­san Ishaaq untuk mendapatkan ke­un­tungan  Rp 1,3 miliar dari janji  Rp 40 miliar dengan membantu Maria Elizabeth Li­man (Dirut PT Indoguna Uta­ma) mendapatkan tambahan kuota impor da­ging sapi seba­nyak 8.000 ton.

Selain itu, Fathanah juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berupa mentransfer, membelanjakan, mengubah bentuk uang Rp 38.709 miliar dalam kurun waktu 2011 sampai 2013.(J13-25,80)

28 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Marah, Bupati Sragen Blokade Jalan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Maret 2014
image

SRAGEN – Kampanye Terbuka Partai Golkar di Dapil 1 Sragen yang digelar Rabu (26/3), berakhir ricuh. Ketua DPD Partai Golkar Sragen Agus Fatchur Rahman, yang juga menjabat Bupati  memblokade Jalan Sukowati, tepatnya di depan kantor Bupati Sragen.

Hal ini dilakukan Agus karena tidak terima karena simpatisan partainya diperlakukan kasar oleh polisi. Sejak ke­berangkatan menuju Lapangan Nglorog, Sragen, ribuan simpatisan Partai Golkar yang mayoritas menggunakan sepeda motor sudah merepotkan polisi. Polisi harus bekerja keras me­nertibkan massa agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

Bahkan, polisi harus menutup perempatan Serikat Islam bagi pengguna jalan yang hendak ke arah Timur. Pengguna jalan kemudian dialihkan melewati jalan lingkar utara yang tembus di perempatan Pilangsari. Hal ini untuk mengurangi kemacetan, karena simpatisan partai itu menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraannya.

Simpatisan Partai Golkar semakin susah dikendalikan ketika kembali dari Lapangan Nglorog. Puncaknya adalah ketika ratusan massa yang mengendarai sepeda motor datang dari arah Timur hendak melintas perempatan Kantor Bupati.

Menurut Kapolres Sragen AKBP Dhani Hernando, polisi awalnya berusaha menertibkan massa yang menggunakan ja­lur dari arah yang berlawanan. Namun, massa nekat me­ne­­ro­bos penertiban polisi hingga kemudian menabrak be­berapa anggota polisi, salah satunya KBO Satlantas Iptu Har­janto Moekti. Hal ini yang kemudian memicu polisi me­mu­kulkan pentungan kepada beberapa simpatisan Partai Golkar.

Hal inilah yang membuat Agus naik pitam. Dia tidak terima dengan perlakuan polisi terhadap simpatisannya.

Dia langsung mendatangi pos polisi di perempatan Kantor Bupati, dan mencoba meminta penjelasan kepada polisi yang bertugas mengenai alasan pemukulan yang dilakukan terhadap simpatisannya. Kemudian, Agus berusaha mencari polisi yang memukul kadernya. Setelah berhasil menemukan, Agus terlibat adu mulut.

”Harusnya kan bisa diperingatkan dengan baik-baik, tidak perlu pakai main pukul segala. Coba lihat ini kepalanya benjut,” kata Agus sambil menunjukkan kadernya yang terkenal pentungan polisi.

Tidak puas dengan jawaban yang didapatkan dari petugas polisi itu  Agus kemudian bergerak menuju sepeda motor yang dikendarainya. Dia memimpin aksi pemblokadean jalan untuk menunjukkan bentuk protesnya terhadap perlakuan polisi. Aksi blokade jalan tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Polisi terlihat tidak berkutik melihat ulah Ketua DPD Partai Golkar Sragen

Pimpin Aksi

Agus benar-benar marah saat mengetahui sejumlah kadernya diperlakukan kasar oleh polisi. Setelah terlibat adu mulut dengan polisi dia memimpin sendiri aksi pemblokadean jalan selama kurang lebih 15 menit di depan Kantor Bupati.

Agus memarkir motor trailnya di tengah jalan, dan menyalak-nyalakkan  gas motornya. Langkah Agus ini kemudian diikuti oleh ratusan simpatisan lain. Dia tidak peduli terhadap dampak kemacetan yang ditimbulkan oleh ulahnya tersebut.  Tidak puas dengan aksi tersebut, Agus juga sempat menggelar orasi di atas median jalan. Dalam orasinya menyampaikan apa yang telah dialami kadernya sebagai bentuk pengorbanan dalam berjuang.

”Kalian tidak usah takut de­ngan perlakuan-perlakuan se­ma­cam ini,” kata Agus berkobar-kobar. Agus juga menjelaskan kepada simpatisannya agar menerima penilangan yang telah dila­kukan Polisi. Namun, dia menjanjikan denda pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kadernya akan ditanggung.

Setelah berorasi selama lima menit, Agus kembali menyalak-nyalakkan gas motornya. Bah­kan, ketika coba diingatkan oleh Kabag Ops Polres Kompol Sony S, Agus justru kembali marah.

Namun tak lama kemudian, dia memilih pergi. Dalam pernya­taannya kepada wartawan, Agus mengaku tidak masalah jika ka­dernya yang melanggar lalu lintas di­tindak. Ditanya mengenai ke­mungkinan dirinya juga ditilang karena tidak menggunakan helm dan mengganggu ketertib­an, Agus siap jika harus ditilang dan disidang sebagaimana pe­lang­gar lalu lintas pada umumnya.

”Saya siap. Seluruh kader kami pun siap jika dianggap me­la­kukan pelanggaran. Namun, tidak dengan cara mentung-mentungi seperti ini,” kata Agus.

Ditanya mengenai kemungkinan menilang Agus, Kapolres Sragen AKBP melalui Kabag Ops Pol­res Sony S mengaku hal tersebut tidak akan dilakukannya.  ”Ti­daklah saya juga su­dah meminta maaf kepada Bupati.” (aht-nin-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/27/257002/Marah-Bupati-Sragen-Blokade-Jalan

28 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Polisi Bakal Periksa Bupati Sragen

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Maret 2014
  • Agus Fatchur Rahman: Saya Tidak Menyesal
image

SEMARANG – Polisi akan memanggil Ketua DPD Partai Golkar Sragen yang juga Bupati Agus Fatchur Rahman, terkait aksi blokade Jalan Sukowati, depan kantor bupati, saat kampanye terbuka, Rabu (26/3).

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Alloysius Liliek Darmanto mengatakan, pemanggilan terhadap Agus harus dilakukan untuk mengetahui latar belakang tindakannya memblokade jalan. ”Pasti kapolres Sragen akan melakukan langkah tersebut (pemanggilan-Red),” ungkapnya, Kamis (27/3).

Dalam pemanggilan itu, polisi akan mengklarifikasi tindakan Agus, sekaligus menentukan apakah ada pelanggaran yang dia lakukan. ”Kalau melanggar, tentu kami akan menindak tegas sesuai aturan,” tandasnya.

Mengenai sikap kapolres yang meminta maaf kepada bupati, Liliek menilai hal itu dilakukan untuk mencegah situasi semakin panas. Namun setelah itu tetap ada tindakan.

Yang melanggar pasti kena sanksi. ”Sanksi terkait pelanggaran lalu lintas tetap akan dijatuhkan jika terbukti. Tapi kalau sanksi menyangkut kesalahan prosedur kampanye, biar ditangani Bawaslu,” ujarnya. Seperti diberitakan kemarin, blokade itu bermula saat polisi menertibkan simpatisan Golkar yang menggunakan jalur berlawanan saat kampanye.

Namun mereka tetap menerebos hingga menabrak polisi. Untuk menertibkan, anggota Polres Sragen terpaksa memukulkan pentungan ke arah para simpatisan itu. Tindakan tersebut membuat Agus marah. Dia adu mulut dengan sejumlah polisi. Agus lantas menginstruksikan massa agar memblokade jalan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo mengatakan, kejadian di Sragen merupakan peringatan bagi kepolisian agar lebih tegas menindak pelanggar lalu lintas. Situasi tidak kondusif di lapangan harus dideteksi sejak dini. Apalagi, KPU Jateng berdasarkan perintah KPU Pusat telah memutuskan untuk meniadakan zonasi kampanye.

”Potensi terjadi situasi seperti di Sragen sangat terbuka. Sistem zonasi sudah dihapus, sehingga aparat kepolisian harus bekerja lebih keras agar kericuhan tidak terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, berbagai kecaman terhadap Agus datang dari berbagai kalangan. Pimpinan sejumlah partai politik di Sragen bersuara keras mengkritik tindakan arogan sang bupati. Padahal, menurut Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, saat kampanye damai, Sabtu (15/3), semua pimpinan partai politik sepakat mengawal pemilu dengan aman, tertib, dan damai.

”Seharusnya dengan komitmen tersebut semua pihak bisa menjaga sikap, sehingga tidak mengganggu kepentingan yang lain,” kata pria yang juga menjabat wakil bupati itu dalam konferensi pers bersama pengurus PPP, PKB, dan PDIP, kemarin.

Pendapat lebih keras disampaikan Rus Utaryono, ketua DPC PPP. Menurut dia, yang dilakukan Agus Fatchur Rahman merupakan pelajaran buruk bagi masyarakat. ”Mestinya bupati memberi contoh yang baik, ini malah arogan. Sudah tidak pakai helm, memblokade jalan, orasi di tengah jalan pula,” kata Rus dengan nada tinggi.

Pelanggaran Etika

Selain itu, Agus dianggapnya melanggar surat keputusan (SK) yang ditandatanganinya sendiri sebagai bupati. Dalam SK tersebut, Agus menetapkan wilayah di depan kantor bupati masuk dalam white area yang steril dari kegiatan kampanye. ”Seharusnya Panwaslu menindak, tapi malah diam saja,” katanya. Rus juga kecewa pada sikap polisi.

Sebagai penegak hukum, polisi tidak perlu meminta maaf kepada bupati, karena yang dilakukan Korps Bhayangkara adalah dalam rangka menertibkan lalu lintas. Dia juga mempertanyakan sikap polisi yang membiarkan Agus melenggang meskipun tidak menggunakan helm.

Dia menuntut polisi menilang Agus. Hal senada disampaikan Ketua DPC PKB Mukafi Fadli. Setelah konferensi pers, Rus Utaryono mendatangi mapolres untuk meminta polisi menilang bupati. Namun, dia tidak berhasil menemui kapolres atau wakapolres. Kapolres Sragen AKBP Dhani Hernando saat dikonfirmasi via telepon menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta maaf atas penertiban yang dilakukan anggotanya.

Permintaan maaf yang disampaikan adalah atas tindakan kasar yang dilakukan beberapa anggota. ”Partai Golkar juga meminta maaf, jadi kami selesaikan secara kekeluargaan,” kata Dhani. Menanggapi desakan agar polisi menilang Agus, Dhani menyatakan, ia belum menerima permintaan itu.

Dia berjanji akan segera memberikan keterangan setelah mendapat laporan resmi atas permintaan tersebut. Pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dradjad Tri Kartono menilai tindakan Agus merupakan pelanggaran etika pejabat publik dan tak bisa ditoleransi.

”Tindakan Agus sangat tidak menghargai hak publik, yakni masyarakat yang menggunakan jalan raya tersebut. Meskipun sedang cuti sebagai bupati, ia tetap pejabat publik. Hal itu disandangnya 24 jam sehari tujuh hari seminggu tanpa cuti,” kata staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu. Dradjad juga mendukung langkah kepolisian yang akan memeriksa Agus.

”Dia harus dimintai pertanggungjawaban oleh polisi. Jika tidak, akan menjadi preseden buruk atas aksi unjuk kekuasaan,” tandasnya. Pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Joko J Prihatmoko menilai tindakan Agus Fatchur Rahman merupakan bagian dari keinginan untuk memperlihatkan kekuatan partai sekaligus jabatannya sebagai bupati.

Meski hal serupa kerap diperlihatkan semua partai, tindakan Agus jelas salah karena melanggar hukum. Joko bahkan menyatakan bahwa Agus telah memimpin pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap kewenangan polisi. ”Mestinya tanpa delik aduan polisi bisa menindak. Ini bisa jadi preseden untuk partai lain,” tegasnya.

Meski dihujani kritikan, Agus Fatchur Rahman menyatakan tidak menyesal atas tindakannya membokade jalan. Menurut dia, peristiwa tersebut sudah berlalu, sehingga tidak perlu disesali. Dia justru menganggap kejadian tersebut hanya insiden kecil. Fokusnya kini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya agar Golkar memenangi pemilu.

”Saiki wayahe fokus golek biting sing akeh,” kata Agus ketika ditemui di rumahnya. Ketika ditanya alasannya memblokade jalan dilanjutkan orasi, Agus menjawab bahwa itu merupakan aksi spontan. Sebagai pimpinan partai politik, dia merasa perlu melindungi kader-kadernya yang mendapat perlakuan tidak semestinya dari polisi.

”Sebagai pimpinan saya rasa harus seperti itu. Kalau pimpinan melihat anggotanya mendapat perlakuan tidak adil lalu hanya diam, iku pimpinan cap apa (itu pimpinan macam apa),” ujarnya. Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai bupati sejak 2011 ini mengatakan, dia tidak akan membawa kasus dugaan pemukulan oleh polisi terhadap kadernya ke ranah hukum. Dia menganggap permasalahan tersebut sudah selesai.

Kepala Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Golkar Sragen Bambang Widjo Purwanto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada polres, demikian pula sebaliknya. ”Jadi kami sudah saling menyadari kesalahan masing-masing,” kata pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD itu. Dia juga menyebutkan, dalam kejadian tersebut, 30 simpatisan Golkar ditilang.

Ada pula lima orang yang mengalami pemukulan, seorang di antaranya masih dirawat di RSU Sragen. ”Semua akan ikut sidang. Semua denda tilang akan ditanggung partai,” kata Bambang. (H68,J17, K44,H74,G18,aht,nin-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/28/257068/Polisi-Bakal-Periksa-Bupati-Sragen

28 Maret 2014 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Penyuap dan Perantara Akil Dihukum Empat Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 28 Maret 2014
image

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih, terdakwa penyuapan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Hukuman yang sama dijatuhkan kepada perantara suap, Chairun Nisa, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Seorang penyuap lainnya, pengusaha Cornelis Nalau Antun, diganjar hukuman 3 tahun penjara.

Mereka terbukti bersalah menyuap Akil dalam pengurusan penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain penjara empat tahun, Chairun Nisa juga dikenai denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, sedangkan Hambit dan Cornelis masingmasing Rp 150 juta.

”Menyatakan terdakwa Chairun Nisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Ketua Suwidya saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3). Dalam sidang terungkap, Hambit Bintih menyuap Akil menggunakan uang yang disediakan Cornelis.

Hambit meminta bantuan Chairun Nisa untuk menyerahkan uang Rp 3 miliar kepada Akil. ”Hambit Bintih meminta bantuan karena terdakwa (Nisa) mengenal dekat Akil Mochtar,” ujar hakim anggota Alexander Marwata.

Tujuan pemberian uang itu adalah agar MK menolak permohonan keberatan hasil pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong periode 2013-2018 dinyatakan tetap sah. Hambit juga memberikan uang Rp 75 juta kepada Chairun Nisa sebagai imbalan atas jasanya menjadi perantara ke Akil.

Nisa intens berkomunikasi dengan Akil. Dalam komunikasi via pesan singkat (SMS), Akil meminta agar Hambit menyediakan duit Rp 3 miliar. ”Terdakwa 1 (Hambit Bintih) menyetujui pemberian uang Rp 3 miliar,” kata hakim anggota Sofialdi. Hambit lalu meminta Cornelis menyiapkan uang yang diminta Akil.

”Terdakwa 2 (Cornelis) juga diminta menemani Chairun Nisa mengantarkan uang tersebut ke rumah Akil Mochtar,” sebut Sofialdi. Vonis terhadap Nisa lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntut hukuman 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Hukuman empat tahun penjara rupanya tidak memuaskan hati Chairun Nisa. Sambil menangis, dia mengajukan banding. ”Setelah kami berkonsultasi dengan penasihat hukum, saya akan menyampaikan sikap, Pak…,” kata Nisa dengan suara tercekat.

Selama beberapa detik dia berhenti berbicara. ”Mohon maaf Yang Mulia, saya menyatakan akan banding,” kata Nisa seiring dengan suara tangisnya. Adapun Hambit meminta waktu untuk berpikir. Sementara itu, Cornelis langsung menerima putusan. ”Saya langsung menerima,” kata Cornelis. ”Saya berpikir dulu,” kata Hambit sesaat kemudian. (D3-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/28/257069/Penyuap-dan-Perantara-Akil-Dihukum-Empat-Tahun

28 Maret 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tak Terkait Kasus DAK, 11 Kepala UPT Dindik Mundur

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 28 Maret 2014

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Mundurnya 11 kepala unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga, Rabu (26/3) tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan 2012 yang menimpa ketiga rekan mereka.

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Imam Subijakto usai pelantikan sejulah kepala UPT baru dan kepala sekolah di Pendapa Dipokusumo, Purbalingga, Kamis (27/3). “Tidak ada kaitannya dengan kasus yang menimpa teman mereka. Ada alasan lain yang membuat mereka mundur,” katanya kepada wartawan.

Alasannya, katanya, mereka menginginkan menjadi pejabat fungsional. Sebab selama mereka duduk sebagai pejabat struktural, beban kerja oleh mereka dinilai terlalu berat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sehari setelah para kepala UPT tersebut mundur, bupati melantik kepala upt yang baru.

Sekda mengatakan, pelantikan tersebut sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Pasalnya, Baperjakat telah bergerak cepat untuk mengisi posisi itu. “Kan hanya 11 orang. Baperjakat bekrrja cepat meski menyita waktu dan pikiran. Tapi Baperjakat sudah punya pandangan siapa siapa orangnya,” katanya.

Ia menambahkan, mundurnya mereka memang moment-nya tak lama setelah kepala Dindik baru dilantik,menjelang ujian nasional dan setelah divonisnya tersangka korupsi DAK Pendidikan 2012. “Jadi memang tidak ada kaitannya dengan hal itu (koupsi). Digantinya mereka juga tidak ada permainan. Semuanya beres kok,” tegasnya.

( Ryan Rachman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/28/196261/Tak-Terkait-Kasus-DAK-11-Kepala-UPT-Dindik-Mundur

28 Maret 2014 Posted by | PURBALINGGA | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: