KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ormas Keagamaan Harus Dukung KPK

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Februari 2014

  • Tolak Pembahasan RUU KUHP

SEMARANG – Sedikit dukungan menolak revisi KUHP mengundang keprihatinan para pegiat antikorupsi. Komite Nasional Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyerukan organisasi masyarakat keagamaan untuk mendukung langkah yang tengah dilakukan KPK.

Sejauh ini baru Indonesia Corruption Watch (ICW), TII dan lembaga lainnya yang menolak revisi. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto akan menggalang dukungan melawan upaya pelemahan KPK. ”Kalau mau Indonesia bebas korupsi, seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali harus mendukung KPK,” kata Eko kemarin. Menurutnya, mulai dari lembagalembaga antikorupsi, akademisi, termasuk elemen keagamaan harus memberikan dukungan tersebut. ”Karena korupsi juga sudah menjangkiti departemen agama. Terakhir adalah soal dugaan jual beli label halal di Majelis Ulama Indonesia. Elemen keagamaan harus memberi pernyataan sikap. Bagaimana suap itu bisa diusut kalau KPK dilemahkan, sementara kinerja kejaksaan dan kepolisian sendiri belum optimal,” lanjut Eko.

Elemen keagamaan yang dimaksud Eko adalah organisasi kemasyarakatan yang berorientasi agama. Seperti Front Pembela Islam (FPI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan Dewan Gereja. “Lembaga-lembaga itu belum ada yang menyatakan sikap memberi dukungan KPK. Padahal korupsi sangat berbahaya untuk kelangsungan generasi kita,” kata Eko. Revisi Undang-Undang Upaya pelemahan KPK kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kewenangan KPK nyaris dipangkas melalui revisi Undang-Undang KPK, pada 2012. Kali ini melaui RUU KUHAP-KUHP. RUU usulan pemerintah yang diserahkan pada Maret 2013, sekarang ini sedang dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP dari Komisi III DPR yang dipimpin oleh Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Proses pembahasan itu ditargetkan selesai dalam waktu cepat April 2014 atau selambatnya Oktober 2014.

Secara subtansi terdapat 12 hal dalam RUU KUHAP yang berpotensi ”membunuh” KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, dihapuskannya ketentuan penyelidikan, dimana KPK berpotensi kehilangan kewenangan menyelidiki kasus. Penghentikan penuntutan suatu perkara, padahal saat ini KPK tidak bisa menghentikan penyidikan maupun penuntutan. KPK juga terancam tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan. Dalam RUU KUHAPjuga dibahas tentang masa penahanan tersangka yang lebih singkat. Hakim dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan penyidik. Penyitaan dan penyadapan harus seizin hakim. Penyadapan dapat dibatalkan oleh hakim. Serta ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur. Terkait putusan, RUU KUHAP juga bakal melarang upaya kasasi terhadap putusan bebas. Putusan Mahkamah Agung juga tak boleh lebih berat dari Pengadilan Tinggi. (H89-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/26/253826/Ormas-Keagamaan-Harus-Dukung-KPK

26 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Ajaran Anti Korupsi Usia Dini

KOMPASIANA – Selasa, 25 Februari 2014

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Mulai dari petugas pajak, bea cukai, hingga aparat penegak hukum yang seharusnya turut memberantas korupsi pun ikut tergiur dengan perilaku yang banyak merugikan negara ini.

Bagaimana bisa mencegah tindak pidana korupsi jika aparat penegak hukumnya pun ikut korupsi? Tentu akan hilang kewibawaan dari hukum itu sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan aparat penegak hukum di Indonesia telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Akibatnya, masyarakat pun cenderung untuk “meneladani” perilaku para pejabat yang korup ini.

Perilaku korupsi ini sudah menjalar luas ke tingkat masyarakat kita dan ini merupakan kabar buruk bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penanaman kesadaran anti-korupsi dan pendidikan karakter bangsa akan berjalan efektif jika dimulai dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.

Maka dari itu, ada baiknya kita mulai membenahi sistem dari lingkungan masyarakat kita sendiri. Pendidikan anti korupsi sejak dini bisa menjadi jawaban. Peserta didik pendidikan anti-korupsi bisa dimulai dari kalangan siswa sekolah dasar hingga yang berusia sekolah menengah atas (SMA).

Pendidikan antikorupsi ini merupakan proyek jangka panjang menuju pembentukan Indonesia baru. Program pendidikan anti korupsi yang dilakukan di sekolah-sekolah harus dilakukan secara bersama dan konsisten. Program tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi mulai dari KPK, kepolisian, kejaksaan, kementerian pendidikan nasional hingga kalangan masyarakat madani seperti LSM. ormas-ormas, dan lain sebagainya.

Pendidikan anti-korupsi sejak dini tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh berbagai pihak, khususnya dari pihak keluarga. Guru yang paling baik bagi anak-anak adalah lingkungan keluarganya. Program pendidikan anti korupsi sejak dini tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan penanaman kesadaran individu, dan pengembangan karakter serta moralitas yang baik. Kesemua itu adalah peran besar dari sebuah keluarga.

Ketika anak-anak mengikuti pendidikan anti-korupsi di sekolah atau pun di keluarga, anak tersebut akan menuruti nasihat dari para pendidik. Namun, wawasan yang didapat dari pendidikan anti-korupsi tersebut akan sirna jika orang tua atau lingkungan keluarga kita tidak mencontohkan teladan yang baik dalam usaha pemberantasan korupsi.

Ketika anak diajarkan di sekolah untuk tidak menerima gratifikasi dalam hal ini pemberian hadiah yang sederhana, lalu ia pulang ke rumah dan orang tuanya menerima begitu banyak parsel dari koleganya padahal beliau pejabat pemerintah maka kejadian seperti ini akan membekas dalam benak anak tadi, bahwa tindak pidana korupsi itu bisa menjadi legal karena melihat kasus orang tua nya tadi.

Pendidikan anti-korupsi sejak dini pun diharapkan bisa menumbuhkan pemikiran yang kritis bagi anak didiknya. Nantinya diharapkan, anak-anak terdidik ini bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi sejak dini itu penting. Akan tetapi, akan menjadi lebih penting dan powerful jika dibarengi dengan pendidikan agama yang dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu.

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/02/25/ajaran-anti-korupsi-usia-dini-634678.html

26 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Kejati “Hidupkan” Satuan Khusus Tipikor

KORUPTOR INDONESIA.CO.ID – Rabu, 26 Februari 2014

Semarang-KIC: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengaktifkan kembali Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai respons atas banyaknya laporan penyimpangan dari masyarakat.stop korupsi

“Laporan masyarakat sekarang ini cukup banyak dan relatif baik karena sudah dilengkapi dengan data,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi di Semarang, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan satuan khusus ini berjumlah 46 orang jaksa yang bertugas untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan.

Menurut dia, jaksa-jaksa yang ditugaskan ini merupakan rekrutan baru dari luar bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi.

“Ada tujuh jaksa dari daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan dalam penanganan korupsi,” katanya.

Sisanya, lanjut dia, merupakan jaksa fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ia mengungkapkan para jaksa tersebut akan menempati ruang khusus di lantai empat Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Jalan pahlawan Semarang.

Ia menuturkan dengan pengaktifan kembali satuan khusus ini diharapkan penanganan kasus korupsi dapat segara terselesaikan.

“Dengan demikian laporan dari masyarakat ini dapat cepat direspons,” katanya.(ant)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/kejati-hidupkan-satuan-khusus-tipikor/

26 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Tulis Korupsi Pejabat, Rumah Wartawan Dimolotov

KORUPTOR INDONESIA.CO.ID – Selasa, 25 Februari 2014

Yogyakarta-KIC: Kasus teror yang terjadi di rumah wartawan harian Radar Jogja Frietqi Suryawan, di Magelang, diduga karena tulisan wartawan tersebut atas kasus korupsi pejabat daerah sekitar. wartawan-dimolotov

“Saya menulis dugaan kasus korupsi. Sekitar setahun yang lalu, anggota dewan juga sempat dilempar molotov, karena mengungkap dugaan koruspi,” ujar Frietqi, saat dihubungi Sindonews, Senin (24/2/2014).

Pelemparan molotov yang membakar rumahnya pada dini hari, dan yang terjadi setahun yang lalu pada anggota dewan daerah wilayah tersebut, diduga memiliki kesamaan.

Anggota dewan yang dimaksud merupakan salah sumber yang berani membongkar dugaan korupsi kepada Frietqi. Begitupun dengan dirinya yang berani menulis dugaan korupsi salah seorang pejabat tersebut.

Namun begitu, Frietqi tidak sempat membeberkan kasus korupsi oknum pejabat yang ditulisnya. Sebab, disaat yang bersamaan, saluran telepon dengannya terputus. “Sebentar ya mas, saya ada tamu baru datang,” tukasnya. (sindonews/kompas)

Sumber : http://koruptorindonesia.co.id/tulis-korupsi-pejabat-rumah-wartawan-dimolotov/

26 Februari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: