KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejati Bidik Tersangka Kasus Bansos Lain

KORAN SINDO – Kamis, 30 Januari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah meyakini ada tersangka lain dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Jateng periode 2010 dan 2011.

Sebab, penerimaan dana bansos tersebut tersebar ke seluruh daerah Jawa Tengah. Hal tersebut dikatakan Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi di kantor Kejati Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, kemarin. “Saat ini, kami masih terus mendalami kasus ini hingga tuntas,” kataya, kemarin.

Saat ini Kejati Jateng telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos ini, Rabu (22/1) lalu. Mereka adalah Staf Ahli Gubernur Jateng Joko Mardianto (mantan Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jateng 2011), Staf Biro Bina Sosial Joko Suyanto, dan mantan Kepala Biro Bina Sosial 2010 Mohamad Yusuf. “Terhadap ketiganya, kami telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, mereka sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

Meski begitu, Kejati belum dapat memastikan berapa kerugian keuangan Negara yang disebabkan ketiga tersangka. Pihaknya saat ini masih menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara itu. Menurut Masyhudi, alokasi dana bantuan sosial dan hibah 2010 mencapai Rp214 miliar. Adapun alokasi dana bansos untuk 2011 sebesar Rp26 miliar.

Sementara itu, Kasie Penerangan Hukum dan Humas Kejati Jateng Eko Suwarni menambahkan, ketiga tersangka sebelumnya sudah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi. “Sudah banyak saksi yang diperiksa dalam kasus ini, ada 20 lebih saksi,” ujarnya. Kasus dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada pos anggaran bansos 2010 dan 2011.

Dari penyelidikan kejaksaan, ditemukan adanya sejumlah proposal fiktif. Hingga saat ini terdapat 112 titik proposal fiktif di Jateng dengan penerimanya fiktif pula. Dari jumlah itu, ada sekira 4.000 penerima dana bantuan sosial itu. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/363017

30 Januari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Eks Direktur Perumnas Jateng Ditahan

KORAN SINDO – Kamis, 30 Januari 2014

SEMARANG– Mantan Direktur Korporasi dan Perumahan Perum Perumnas Regional V Jawa Tengah Sunardi akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam kasus dugaan penyelewengan subsidi perumahan Griya Lawu Asri Karanganyar senilai Rp18,4 miliar.

Sunardi ditahan usai menjalani pemeriksaan sekitar lima jam di Kejati. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan. Sebelum diperiksa, tersangka dijemput paksa oleh penyidik dari kediamannya di Surabaya, Jawa Timur. ”Sudah beberapa kali dipanggil tetapi tidak hadir,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Mashyudi, tadi malam.

Menurut dia, mantan petinggi di Perum Perumnas tersebut dibawa dari kediamannya di Surabaya. Sunardi diduga menerima aliran dana korupsi proyek perumahan dengan tersangka mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani itu. ”Bukti awal sudah cukup, diduga yang bersangkutan menerima aliran dana,” katanya.

Sunardi, lanjut dia, diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi perumahan GLA Karanganyar tahun 2007-2008 senilai Rp18,4 miliar itu. Pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti kuat yang mengarah kepada keterlibatan Sunardi. ”Kami sudah memiliki bukti kuat, saat ini kita sedang periksa apa perannya dalam perkara tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, nama Mr X sering disebut-sebut oleh terdakwa dalam persidangan kasus korupsi GLA Karanganyar, Fransiska dan Wahyono pada persidangan 9 Maret 2011 lalu. Dua mantan ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karanganyar tahun 2007 dan 2008 itu menyatakan, ada aliran dana sebesar Rp600 juta kepada Mr X yang belakangan diketahui bernama Sunardi.

Dengan diperiksanya Sunardi, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus itu. Saat ini, Kejati Jateng sudah menetapkan beberapa tersangka termasuk Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani. Bahkan, Kejati juga menjerat Rina dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus yang sama.

Sementara itu, Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, Kejati harus segera memeriksa Mr X. Jika terbukti, maka Kejati harus menahannya agar tidak mempengaruhi orang lain dan menghilangkan barang bukti. andika prabowo/ ant

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/363066

30 Januari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Indra Wijaya Kasi Pidsus Kejari Salatiga

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

TINGKIR – Selamet Indra Wijaya menjabat sebagai kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga menggantikan Ridho Setiawan. Pria asal Palembang itu, sebelumnya menjabat kepala Seksi Intelejen Kejari Pemalang.

Indra merupakan alumnus Pendidikan Pembentukan Jaksa 2005 gelombang dua, pernah juga bertugas di Kejati Jateng. Sementara, Ridho yang menjadi Kasi Pidsus Kejari Salatiga sejak Agustus 2012, dipromosikan menjadi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Batam, Kepu­lau­an Riau. Sebelumnya, ia juga pernah berdinas di Kejari Batam, menjadi Kepala Subsek­si Sosial Politik. Lepas sambut pejabat lama dan baru dilaksanakan di Kejari Salatiga, Rabu (29/1).

‘’Di Salatiga, saya ingin melanjutkan program yang sudah berjalan dalam bidang pidsus terutama pemberantasan tindak pidana korupsi,’’ ujar Indra.

Mohon Maaf

Ridho mengucapkan terima kasih kepada semua komponen masyarakat atas kerja sama dan koordinasi yang baik selama bertugas di Salatiga. Tidak lupa ia juga memohon maaf bila selama di Salatiga, ada kesalahan maupun koordinasi yang kurang tepat.

Sebagai catatan, Seksi Pidsus Kejari Salatiga kini menangani beberapa penyi­dikan kasus dugaan korupsi. Di antaranya adalah dugaan kasus korupsi pengadaan meterisasi dan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2009, pembangunan gedung Instalasi Gawat Daru­rat dan poliklinik RSUD Sala­tiga tahun 2004-2005, serta pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga tahun 2010.

Meski disidik lama, hingga kini belum ada tersangka da­lam kasus-kasus itu. (J21-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250981/Indra-Wijaya-Kasi-Pidsus-Kejari-Salatiga

30 Januari 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Turun Jabatan Kades Masuk Bui

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  • Diduga Tilap Proyek Jalan

GROBOGAN – Sebulan setelah masa jabatannya sebagai Kades Ketangirejo, Kecamatan Godong habis, Daryo (50) menjadi tahanan penyidik Polres Grobogan. Hasil audit BPKP Semarang, menyatakan, tersangka telah menyelewengkan APBDes 2012 dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp 81,6 juta.

Dalam berkas pemeriksaan disebutkan pada 2012, Ketangirejo memiliki rencana membangun jalan beton di dua titik dari dana APBDes. Yakni, jalan Dusun Ketangi-Karanganyar dengan anggaran Rp 100 juta dan jalan Dusun Ketangi-Glonggong dengan anggaran Rp 70 juta.

Faktanya, jalan yang dibangun di Ketangi-Karanganyar memang lebih 61 meter dari 210 meter sebagaimana yang direncanankan. Jalan ini selesai Desember 2012.

Sebaliknya, hingga akhir tahun 2012 jalan Dusun Ketangi-Glonggong sama sekali belum dikerjakan. ”Jalan baru dibangun pada Maret 2013. Itu menyalahi aturan karena sudah beda tahun anggaran. Pengerjaan jalan itu pun setelah adanya proses penyelidikan dari Polres,” kata Kapolres Grobogan AKBP Langgeng Purnomo didampingi Kasat Reskrim AKP Subagyo, Rabu (29/1).

Hingga Maret itu, lanjut Langgeng, panjang jalan yang dibangun juga tidak sesuai rencana. Semestinya, 110 meter ternyata baru terealisasi 50 meter. Dalam pelaksanaannya, tersangka ternyata rangkap jabatan, yakni menjadi penanggungjawab, pelaksana, dan pengelola keuangan tanpa melibatkan perangkat desa.

Mengelak

Daryo mengelak dakwaan tersebut saat diperiksa. Menurutnya, keterlambatan pembangunan dikarenakan sumber dana belum cukup lantaran belum masuk masa panen. Tapi di sisi lain, dirinya mengaku jika ada sebagian dana yang digunakan bukan peruntukannya.  ”Memang ada yang saya gunakan untuk kebutuhan keluarga. Ada juga yang saya gunakan untuk nalangi pajak dulu. Karena ada warga yang nunggak. Tapi jumlahnya berapa, sudah lupa,” kata Daryo.

Subagyo mengatakan, perkara ini sudah dilaporkan warga setempat pada Januari 2012. Namun lantaran harus menunggu proses audit BPKP, maka tersangka baru ditahan sepekan lalu.

Penyidik polres juga telah memanggil Sekretaris Desa, Catur Kurniawan dan pegawai BPD setempat, Suparlan. ”Ada indikasi jika mereka bekerja sama. Tapi untuk lebih pastinya, kami menunggu audit BPKP lagi. Sementara saat ini Catur dan Suparlan sebagai saksi,” kata Subagyo. (H81-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250975/Turun-Jabatan-Kades-Masuk-Bui

30 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Kesejahteraan Perangkat Desa Membaik

SUARA MERDEKA – Kamis, 30  Januari 2014

PURWOKERTO – Tingkat kesejahteraan aparatur desa secara perlahan di semua daerah termasuk di Banyumas kini terus membaik. Diperkirakan kurun waktu 2-5 tahun ke depan, jika Undang-Undang (UU) Desa beserta Peraturan Pemerintah (PP) efektif diberlakukan, mereka bisa menikmati kesejahteraan sesungguhnya.

Hal itu tak ubahnya seperti perjuangan kalangan pendidik, khususnya guru PNS dan sebagian honorer wiyata bakti yang sudah meningkat dengan berbagai tunjangan, utamanya sertifikasi.

Jika tuntutan kesejahteraan sudah naik, mau tidak mau, kinerja pelayanan dan kualitas sumber daya manusia selaku aparatur pemerintahan desa atau pelayanan masyarakat terdekat tidak bisa ditawar lagi.

Kepala Bapermas PKB, Taefur Arofat, mengatakan salah satu kewajiban pemerintah adalah mendorong perangkat organisasi hingga di desa berjalan ekfetif. ”Untuk bisa bekerja efektif dan maksimal melayani masyarakat, salah satunya kinerja harus dihargai dengan cara ada peningkatan kesejahteraan,” katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, alokasi untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat di an­tara­nya sudah masuk dalam kom­ponen alokasi dana desa (ADD).

”Tahun ini ADD naik menjadi Rp 29.504.900.000 atau naik sekitar Rp 3,5 miliar dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar Rp 26 miliar,” jelasnya.

Kepala Sub Bidang Kelem­ba­ga­an Desa dan Kelurahan Ba­per­mas PKB, Timbul Sutejo, mengatakan kesejahteraan pe­rangkat yang mulai meningkat ha­rapannya mereka dalam bekerja lebih maksimal.

”Imbas pelayanan harus optimal lagi. Untuk menilai ada ukuran kinerjanya, misalnya untuk kelurahan dan desa adminsitrasi harus lebih tertib,” kata dia.

Komponen peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan kelembagaan sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, di antaranya diatur bahwa DAU untuk kabupaten/kota dikurangi belanja pegawai, ketemu angka 10 persen, dialo­kasikan untuk ADD.

Penggunaan dana ADD, kata­nya 70 persen untuk pemberdaya­an masyarakat dan 30 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD.

”Yang dapat operasional adalah kelembagaan desa yang masuk perangkat desa. Pos bantuan itu diambilkan dari yang 70 persen penggunaan ADD,” terangnya.

Pos kelembagaan desa yang mendapat bantuan adalah penghargaan RT dan RW Rp 1,54 miliar atau per RT mendapat Rp 100.000. Kemudian operasional BPD untuk 331 sebesar Rp 450 juta atau satu desa dialokasikan Rp 1,449.500.

Selain dari APBD melalui ADD, tahun ini provinsi ada bantuan ke­uangan bagi sarana prasarana lingkungan. Untuk desa miskin tinggi sebesar Rp 100 juta, dan di Banyumas ada 60 desa. Untuk de­sa miskin sedang 70 desa masing-masing Rp 70 juta, serta desa miskin rendah Rp 40 juta untuk 147 desa.

”Bantuan provinsi itu ada biaya operasional 5% dari jumlah dana yang diterima. Kalau kecamatan Rp 5 juta,” katanya.G22-17,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250962/Kesejahteraan-Perangkat-Desa-Membaik

30 Januari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Police of the Month

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

  • Oleh Herie Purwanto

Salah satu wujud penghargaan atas kerja anggota polisi di jajaran Polres Pekalongan Kota adalah dengan memberikan penghargaan ”Police of the Month”.

Penghargaan ini diberitakan kepada polisi yang memiliki dedikasi, loyalitas dan disiplin, ketakwaan, serta menguasai dan mempraktikkan bidang tugasnya dengan baik. Ada tiga kategori, yaitu polisi terbaik bulan ini dengan kategori pembinaan, fungsional dan Bhabinkamtibmas.

Hadiah langsung diserahkan oleh Kapolres Pekalongan Kota AKBP Rifki SIK SH pada saat upacara 17- an. Di samping piagam, ada uang pembinaan. Ritual yang kelihatan sepele, sederhana, namun punya dampak psikologis besar bagi organisasi. Lebih-lebih organisasi tersebut adalah institusi kepolisian.

Mengapa? Pertama; profesionalisme, loyalitas, disiplin, dan ketakwaan sejatinya merupakan kewajiban yang harus dipelihara tiap anggota polisi. Doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya merupakan tuntunan dan pedoman kerja tiap anggota polisi. Karenanya, sudah menjadi keharusan ketika polisi melaksanakan empat hal yang jadi parameter dalam penilaian tadi.

Dengan mendasari paramater itu apakah telah terjadi hal yang kontraproduktif, sehingga apa yang seharusnya kewajiban perlu diaktualisasikan lagi lewat pemberian reward? Dalam konteks citra Polri secara kelembagaan, mungkin bisa dijawab benar. Upaya menjadi hal yang siginifikan dalam rangka mengeliminasi citra negatif tadi pada pemberian motivasi kepada anggota agar kembali pada jati diri.

Kedua; Polres Pekalongan Kota tidak semata-mata memberikan hukuman atau punishment kepada anggotanya yang bersalah, baik dari aspek disiplin, kode etik maupun pidana, namun secara berimbang memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Ini perlu dalam sebuah organisasi dalam rangka pembinaan dan menjaga motivasi kerja.

Dalam konteks teori, motivasi dapat diartikan kekuatan (energi) yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme melaksanakan kegiatan, baik bersumber dari dalam individu itu (motivasi intrinsik) maupun dari luar (motivasi ekstrinsik). Penghargaan ”Police of the Month” menjadi salah satu aplikasi motivasi ekstrinsik.

Teori motivasi Maslow menyebutkan ada lima kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam konteks penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri menjadi relevan. Aktualisasi diri mencakup kebutuhan untuk menjadi kreatif dan mengembangkan potensi serta kemampuan secara maksimal.

Budaya Kerja

Sudah bukan rahasia bahwa pekerjaan polisi penuh dinamika. Ia membutuhkan tidak sekadar pengabdian dasar namun juga pada iktikad dan mindset yang akan berujung pada budaya kerja yang meletakkan peran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Tiga substansi ini menjadi tugas utama polisi secara universal.

Polisi yang bisa menjawab dinamika masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai costumer. Menjadi beban moral ketika tidak bisa melayani maksimal. Logikanya, ia mendapat ”penghidupan” dari kepercayaan yang diberikan costumer. Bila kepercayaan ini berpaling maka selesai pula kontrak kerjanya. Inilah konsep pelayanan yang harus menjiwai polisi secara individu.

Mengapa mengedepankan peran individu? Sesuai asas diskresi, anggota kepolisian dibenarkan mengambil tindakan, melanggar hukum sekalipun, ketika tindakan itu demi kepentingan umum. Konteks kepentingan umum harus terukur secara jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan pemahaman ini maka upaya Kapolres Pekalongan Kota memberikan penghargaan kepada anggotanya dalam format ”Police of the Month” menjadi aplikasi atas kebijakan pimpinan Polri setingkat polres yang memberikan kesempatan anggotanya untuk bisa bekerja profesional dengan mengembangkan potensi diri seluas-luasnya. Bila kebijakan ini berkesinambungan akan menjadi jembatan menuju polisi yang dicintai masyarakat. (10)

— Herie Purwanto SH MH, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Pekalongan Kota

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250932/Police-of-the-Month

30 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Integritas Partai di Titik Nol

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

TAJUK RENCANA

Sinyalemen tentang integritas partai politik yang sangat rendah sudah lama muncul. Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tahun lalu merilis hasil survei bahwa 53,9 persen masyarakat mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik.

Survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini mengungkapkan pula bahwa partai politik dinilai tidak memiliki integritas. Pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan secara tegas menegaskan, tidak ada parpol yang memiliki integritas dan ideologi politik.

Dapat disimpulkan, dari tahun ke tahun, belum tampak perkembangan yang berarti pada integritas partai politik karena persepsi publik terhadap partai tetap saja buruk. Temuan-temuan itu perlu direspons sebagai peringatan dini bagi kehidupan politik.

Integritas partai politik berkait erat dengan integritas kader partai. Sebagus apapun konsep dan sistem yang diterapkan partai jika tidak didasarkan pada kaderisasi berdasarkan penilaian integritas tidak akan mampu membentuk partai yang berkualitas dan berintegritas.

Padahal, partai yang berintegritas sangat menentukan kualitas kebijakan publik dan kepentingan masyarakat serta negara. Demokrasi yang mensyaratkan dukungan suara rakyat telah menjebak partai politik pada persoalan keterpilihan semata.

Akibatnya, kemampuan dan potensi meraih suara menjadi lebih penting, dan jauh lebih penting, ketimbang kemampuan dan potensi kader. Partai politik ibarat lembaga jasa penyedia formalitas pencalonan, bukan institusi yang membentuk dan memasarkan kader terbaik.

Hal itu pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa keterkenalan dan kemampuan finansial seorang calon dipandang lebih utama. Tidak perlu lagi ada proses meniti karir politik dari kader lapangan karena pengetahuan dan pengalaman politik menjadi tidak terlalu relevan.

Seorang artis lebih bernilai daripada seorang kader yang kenyang pengalaman dan pemahaman trik politik. Pada akhirnya, parlemen makin berubah fungsi sebagai panggung aktualisasi diri, arena pertunjukan politik, dan tempat alternatif untuk memperoleh keuntungan finansial.

Demokrasi sebagai proses dialektis ideologi dan perdebatan kebangsaan sangat jauh tertinggal. Pendidikan politik agar warga melek politik adalah syarat mutlak dan pertama untuk memulihkan integritas partai politik. (/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250928/Integritas-Partai-di-Titik-Nol

29 Januari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Basrief Janji Tindak Jaksa Pemeras

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

JAKARTA- Jaksa Agung Basrief Arief menginstruksikan kepada Jaksa Agung Bidang Pengawasan Mahfud Manan untuk menyelidiki kasus pemerasan oleh oknum jaksa.

Ihwal jaksa nakal diungkap oleh tersangka kasus korupsi pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012, Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalwan.

“Saya sudah minta dilakukan pengawasan,” ujar Basrief di Jakarta, Rabu (29/1). Basrief menjelaskan, pihaknya akan mengecek kebenaran pengakuan Bahalwan yang dimintai uang Rp 10 miliar agar tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta pihak Bahalwan memberikan informasi lengkap termasuk identitas oknum jaksa yang memeras.

“Kalau memang nyatanya jelas, ya saya akan mengambil sikap, tindakan.” Namun Basrief menyatakan, pihaknya belum berhasil menelusuri oknum tersebut karena Bahalwan belum menginformasikan pemerasan itu. Sebelumnya, Chandra M Hamzah menduga ada praktik mafia hukum di Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat kliennya.

Mengingat, Bahalwan dimintai uang Rp 10 miliar oleh jaksa agar tidak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kendati demikian, Chandra masih merahasiakan identitas oknum jaksa tersebut.

Kendati Bahlawan sudah menyebutkan inisial oknum tersebut adalah BJI dan pihak luar Kejaksaan, JD. Chandra menjelaskan, proyek LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU tersebut merupakan proyek kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Iran, PT Mapna Co dan PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang ditandatangani oleh Chief of Executife Office Operation and Customer Service Divisi Mapna Co, Badol Hossein Fazlollahin dengan Cris Leo Manggala dari PT PLN. “PT Mapna Indonesia tidak mengerjakan proyek. Hanya membantu administrasi,” ujarnya. (K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250926/Basrief-Janji-Tindak-Jaksa-Pemeras

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wawan Masih Simpan Belasan Mobil Mewah

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

JAKARTA – Sebanyak 30 kendaraan milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terdaftar di kepolisian. Baru 17 mobil mewah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga masih belasan yang disimpan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto mengungkapkan, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang kini mendekam di Rutan KPK karena suap sengketa Pilbup Lebak itu rutin membayar pajak semua kendaraan miliknya.

“Semua kendaraan yang disita KPK itu jelas data kepemilikan dan tercatat di Polda,” ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/1).

Sementara itu, Kepala Seksi STNK Subdit Registrasi dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya Kompol Adi Benny menambahkan, selain 17 mobil mewah yang disita KPK masih ada belasan kendaraan lain milik Wawan dan istrinya yang juga terdaftar.

“Ada sekitar 30-an kendaraan milik dia yang kami inventarisasi. Semua kendaraan itu rutin dibayar pajaknya. Mengenai daftar detail jenis kendaraan sudah kami serahkan ke KPK,” ujar Benny.

Dia mengungkapkan, mobil mewah milik adik Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah tersebut yakni Lamborghini Aventador warna putih B-888- WAN dan Lamborghini Murcielago warna oranye B-888-CWN terdaftar atas nama PT. Bali Pacific Pragama pada Juni 2012.

Namun Benny enggan berkomentar saat ditanya nilai pajak untuk setiap kendaraan mewah itu. “Silakan tanya ke KPK saja karena sudah lengkap semua datanya. Yang pasti kalau sudah ada plat nomor berarti kendaraan itu dinyatakan resmi,” ujarnya.(K24-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250925/Wawan-Masih-Simpan-Belasan-Mobil-Mewah

29 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Atasan Tiga Tersangka Korupsi Bansos Dibidik

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Januari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengembangan penyidikan yang lebih tinggi untuk kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2010 dan 2011.

Saat ini ada tiga pejabat Pemprov Jateng yang ditetapkan sebagai tersangka. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Masyhudi mengungkapkan, ketiga tersangka itu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Joko Mardiyanto untuk kasus bansos anggaran 2011.

Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Bina Sosial (Binsos) Setda Jateng. Selanjutnya Joko Suyanto yang saat kejadian merupakan ketua tim verifikasi proposal bansos di Biro Binsos.

Joko Mardiyanto selain kepala Binsos juga sebagai penasihat. Penyidik juga menetapkan tersangka dugaan korupsi bansos kependidikan tahun anggaran 2010, yakni Muhamad Yusuf, mantan kepala Biro Bina Mental (Bintal) dan Keagamaan Setda Jateng. “Modus 2010 dan 2011 sama.

Ada proposal fiktif dan pemotongan dana bantuan yang cair,” lanjut Masyhudi, Rabu (29/1). Kejaksaan juga menyebutkan, dari ketiga tersangka itu selanjutnya pengembangan penyidikan bisa mengarah ke atasan ketiga tersangka itu. Menurutnya, pemotongan bantuan itu terjadi di tingkat penerima di tiap daerah. “Untuk itu penyidikannya diserahkan kejaksaan negeri setempat.

Yang kami sidik pada tingkat penentu kebijakan dan penetapan penerimaannya,” bebernya. Baik Binsos dan Bintal berada di bawah Setda Provinsi Jateng. Saat itu Sekda Jateng diduduki Hadi Prabowo yang kini naik pangkat di staf Kementerian Dalam Negeri.

Masyhudi menyatakan, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan. “Yang jelas, aktor intelektual dan siapa saja yang sangat-sangat berperan dalam korupsi ini akan diproses hukum,’’ tegasnya.

Tanpa Pertanggungjawaban

Kasus ini mencuat melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana bansos tahun 2011. Anggarannya Rp 26,89 miliar diduga disalurkan tanpa pertanggungjawaban memadai. Sekurangnya ada 4.241 penerima bansos kemasyarakatan 2011 yang diduga bermasalah.

Joko Mardiyanto dihubungi Suara Merdeka menyatakan, belum mengetahui penetapan statusnya. “Saya juga tidak mengerti apa alasannya kok saya disalahkan,” ujarnya lirih. Berdasarkan audit BPK, pengucuran bansos kemasyarakatan 2011 bermasalah pada tahap verifikasi.

Binsos dinilai tidak mengkaji proposal dari pemohon, melainkan langsung dikirim untuk mendapat persetujuan gubernur. Binsos juga tidak melakukan pengendalian sejak perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Seorang mantan pejabat Binsos membeberkan, pengucuran dana bansos dari Binsos dan Bintal berada di bawah Biro Keuangan yang saat itu dijabat Agus Suranto. Tugas Binsos dan Bintal hanyalah mencatat administrasi proposal yang masuk kemudian menyerahkan ke Biro Keuangan.

Apakah proposal itu akan cair dananya atau tidak, Binsos dan Bintal tidak pernah mengetahui. Kenapa Binsos tidak verifikasi proposal? Menurut sumber itu, semua atas perintah Biro Keuangan. “Kami diminta untuk mengirimkan semua proposal, kami tidak tahu disetujui atau ditolak.

Total dana bansos juga tidak tahu,” kata PNS yang tak mau disebut namanya. Ketika hal ini dikonfirmasikan kembali ke Mardiyanto, yang bersangkutan tidak membantah.

Ia menyatakan sedang mempersiapkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. ’’Semua ada hitam di atas putih, siapa yang tandatangan ada arsipnya semua,’’ katanya. (H89, H68-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/30/250910/Atasan-Tiga-Tersangka-Korupsi-Bansos-Dibidik

29 Januari 2014 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: