KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Kasus Block Grant Lab Batik Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

PEKALONGAN – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Rabu (12/2) kemarin menahan Suharso, tersangka dugaan kasus korupsi Pembangunan Laboratorium Batik dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Kecantikan Rambut di SMK I Pekalongan. Sebelumnya Suharso adalah Kepala Sekolah SMK I Pekalongan dan kemudian dipindahtugaskan menjadi guru.  Tersangka dijebloskan ke Rutan Pekalongan, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam, kemarin.

Suharso datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Ulis Wijoretno, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jateng, pukul 09.00. Kemudian, pukul 11.30, Suharso langsung ditahan dan dipindahkan ke Rutan Pekalongan dengan naik mobil tahanan nopol G-9507-KA. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Suharso telah menjalani tiga kali panggilan pemeriksaan. Panggilan pertama, Suharso batal diperiksa, lantaran waktu itu tidak didampingi kuasa hukum. Panggilan ke dua, Suharso menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya, Ulis Wijoretno.

Memperlancar

Dan, kemarin merupakan panggilan ketiga, sebelum akhirnya ditahan. Dengan mengenakan baju warna putih, Suharso dikawal penyidik yang dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Cummondo Trisno, menuju ke rutan. Kajari I Gede Gunawan Wibisana menyatakan, penyidik menganggap perlu untuk menahan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memperlancar proses penyidikan.  “Kami tidak mau proses penyidikan terhambat, akibat adanya pengaruh-pengaruh lain. Maka, penahanan harus dilakukan,” kata Kajari.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Laboratorium Batik dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Kecantikan Rambut di SMK I Pekalongan, yang dibiayai dari dana bantuan  blockgrant  APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2006 sebesar Rp 470 juta itu, diindikasikan ada penyimpangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengumpulan data-data oleh Kejari Pekalongan, diduga ada tindak pidana korupsi.
“Berdasarkan dari hasil penelusuran, dan data-data yang ada pembangunan gedung yang bersumber dari bantuan block grant Provinsi Jateng tahun 2006 itu ada indikasi penyimpangan. Dan, kejaksaan telah menetapkan satu orang tersangka,” terang Kajari.(H63-49,48)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252363/Tersangka-Kasus-Block-Grant-Lab-Batik-Ditahan

13 Februari 2014 Posted by | PEKALONGAN | Tinggalkan komentar

Kerawanan Korupsi Pada BPJS

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

TAJUK RENCANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lima titik rawan korupsi terkait pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. Lima titik rawan korupsi tersebut berada pada investasi dana BPJS selaku badan, investasi dana jaminan sosial, pengalihan aset, penggunaan dana operasional, dan potensi korupsi saat pembayaran fasilitas kesehatan.

Temuan itu bernilai positif karena akan semakin meningkatkan upaya pencegahan tindak korupsi dan karenanya perlu ditindaklanjuti secara po­si­tif pula. Celah korupsi bisa ditemu­kan di mana saja, namun setidaknya dengan temuan atas lima titik rawan ko­rupsi itu, upaya-upaya pencegah­an dapat dilakukan secara lebih terfokus dan terarah sehingga memba­wa hasil maksimal, yakni menihilkan kerugian akibat korupsi.

Penerapan Sistem Jaminan So­sial Nasional dengan membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketena­ga­kerjaan menandai era baru sistem jaminan sosial. Sebagai sebuah sistem yang baru dijalankan awal Janu­ari lalu, penyelenggaraan jaminan sosial itu tentu masih memiliki banyak ke­kurangan. Langkah-langkah pe­nyem­purnaan harus dengan cepat di­la­kukan karena layanan itu sedemi­kian penting bagi masyarakat.

Dana yang dikelola BPJS sangat besar, mencapai Rp 40 triliun setiap tahun. Dengan besaran anggaran dan cakupan pelayanan seperti itu, sangat wajar apabila semua pihak terkait bertindak hati-hati dan cermat dalam melaksanakan layanan jaminan kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena itulah temuan lima titik rawan korupsi BPJS butuh diterjemahkan ke dalam langkah pencegahan.

Sistem pengawasan sudah pasti sangat menentukan. BPJS keseha­tan juga mengklaim telah memiliki sistem yang bekerja dengan baik mes­kipun baru dibentuk. Dewan penga­was­an internal BPJS kesehatan me­nyatakan siap memeriksa apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan in­ter­nal itu diperkuat lagi dengan pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK) dan Dewan Jamin­an Sosial Nasional (DJSN).

Sudahkah cukup melembagakan pengawasan internal dan eksternal bagi BPJS? Dengan tingkat kerawanan yang tinggi, BPJS kesehatan memerlukan pula pengawasan dari masyarakat sebagai pengguna akhir layanan itu. Masyarakat harus benar-benar memahami fungsi dan layanan itu sehingga mampu berperan sebagai konsumen sekaligus pengawas. Tanpa itu, BPJS ibarat lahan tak bertuan yang rawan dirampok.

(/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252327/Kerawanan-Korupsi-pada-BPJS

13 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Suami Hetty Koes Endang

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

  • Usut Kasus SKRT

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faisal dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) dengan tersangka Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

”Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Rabu (12/2). Yusuf merupakan suami dari Hetty Koes Endang.

Selain itu, lanjut Johan, pihaknya juga memeriksa mantan anggota Komisi IV DPR Mukhtaruddin dalam kasus yang sama. ”Mereka diperiksa untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo-Red),” ujar Johan.

Usai diperiksa, Yusuf mengungkapkan, mantan menhut MS Kaban yang berinisiatif dalam proyek SKRT. Anggoro sebagai pemilik PT Masaro Radiokom kemudian meminta Yusuf untuk mengkoordinasi anggota komisi lain agar bisa mendukung pengadaan itu.

“Dia (Anggoro) meminta supaya teman-teman yang tak setuju, untuk dikoordinir menjadi mendukung,” katanya.

Yusuf menjelaskan proyek SKRT awalnya muncul sesuai dengan permintaan Kemenhut. Proyek yang sempat terhenti itu diadakan lagi atas inisiatif Menhut untuk mengatasi pembalakan liar dan kebakaran hutan. “Itu ruginya mencapai Rp 10 triliun, karena alat komunikasi tak ada, ketika itu polisi hutan tak bisa menangani masalah-masalah itu,” jelasnya.

Menurut Yusuf , saat zaman Menhut sebelum Kaban, Mohamad Prakosa , muncul UndangUndang Otonomi Daerah. Akibatnya ada pembubaran kantor wilayah. “Pegawai-pegawai operator pecah, operatornya hilang, barang tak terawat. Pada zaman Kaban, ini dibenahi kembali,” katanya.

Konsultasi

Mantan terpidana kasus suap alih fungsi lahan hutan Tanjung Siapi-api itu berpendapat bahwa MS Kaban tidak bersalah. Kaban telah mengeluarkan kebijakan yang tepat.

“Yang dipersalahkan itu anggota Dewan yang terima hadiah,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, KPK mengeluarkan surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap MS Kaban, mantan menteri kehutanan.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak Selasa (11/2). KPK juga mencegah Muhammad Yusuf, sopir Kaban. Seperti diketahui, Anggoro diduga memberikan uang kepada empat anggota Komisi IV DPR yang menangani sektor kehutanan yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas. Komisi IV yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan surat rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Komisi IV DPR meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT dan mengimbau kementerian tersebut menggunakan alat yang dipasok PT Masaro untuk pengadaan barang terkait proyek SKRT. Baik Azwar, Al Amin, Hilman, Fachri, maupun Yusuf Erwin Faisal telah dihukum melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sementara itu, Kaban langsung menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, Selasa malam. “Ke rumah Yusril berkonsultasi,” kata Afrinsyah Ferry Noor, Ketua DPP PBB sekaligus Panglima Brigade Pusat Bulan Bintang, Rabu (12/2).

Pertemuan itu, kata dia, membahas kasus yang menyeret mantan menteri kehutanan itu dan persoalan partai. “Mereka berdiskusi hanya berdua di sebuah ruangan kediaman Yusril, ” katanya.

Adapun Yusuf, sopir Kaban mengatakan kaget dengan pencegahan itu. Sebagai sopir, ia merasa tidak punya kesempatan, biaya, maupun kepentingan untuk bepergian ke luar negeri.

”Saya heran kenapa saya dicekal. Jangankan ke luar negeri, pulang kampung setahun sekali saja ke Aceh susah,” kata Yusuf. Dia mengatakan, hanya sekali ke luar negeri untuk umrah.(J13,viva,dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252340/KPK-Periksa-Suami-Hetty-Koes-Endang

13 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Mallarangeng Segera Disidang

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2013

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Andi Mallarangeng telah usai. Dengan demikian, mantan menteri pemuda dan olahraga  (menpora) itu pun akan segera menjalani persidangan.

“Kasus dugaan TPK (tindak pidana korupsi) Hambalang dengan tersangka AAM (Andi Mallarangeng-Red) sudah P-21,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Saat ini,  berkas Andi sudah berada di tangan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK. Surat dakwaan pun akan segera disusun. “Surat dakwaan sedang disusun, setelah 14 hari akan dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Johan.

Persidangan perdana Andi diprediksi akan digelar pada awal Maret. Sementara untuk tersangka lain, yakni Teuku Bagus Muhammad Noor hingga saat ini penyidikan masih berjalan.

Terkait kasus korupsi Hambalang, Andi diduga telah menyalah gunakan wewenang saat menjabat sebagai menpora. Akibatnya, dalam proyek Hambalang negara dirugikan Rp 463 miliar. (dtc-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252339/Andi-Mallarangeng-Segera-Disidang

13 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati DKI Sita Mobil Mewah

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

  • Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita satu unit mobil mewah, Jeep Wrangler Rubicon dan uang tunai Rp 2,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Mobil mewah tersebut terparkir di belakang Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M Adi Toegarisman mengungkapkan, pihaknya menyita mobil B-1801-BJI warna hitam dan uang tunai dari Ali, salah satu tersangka kasus korupsi proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2012.

Ligth trap merupakan lampu penangkap hama menggunakan tenaga surya. Kendati demikian, Adi tidak menjelaskan detail posisi barang bukti itu dalam kasus tersebut.

10 Tersangka 

Adi menjelaskan, dalam kasus itu pihaknya telah menetapkan sepuluh orang tersangka, di antaranya dua pejabat di Kementerian Pertanian, yakni Agung Waksongko dan Iksan Nugraha.

Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Menurut Adi, pihaknya menduga sebagian proyek tersebut fiktif dan terjadi penggelembungan harga barang.

Adapun proses penyidikan kasus tersebut tinggal menunggu penetapan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tinggal proses administrasi dari BPKP,” ujarnya.(K24-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252338/Kejati-DKI-Sita-Mobil-Mewah

13 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek Pasar Diduga Menyimpang

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

  • Pedagang Mengadu pada Gubernur

SEMARANG – Pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo diduga menyimpang. Karena itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) krusial sebelum memutuskan nasib pasar yang kini mangkrak itu.

Hal itu diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo ketika menerima Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) di gubernuran, Rabu (12/2).

“Dugaan saya, ini (pembangunan pasar) ada yang menyalahgunakan. Namanya selesai ya 100 persen, bukan 80 persen,” ka­tanya.

Selain bukti fisik pasar yang belum rampung, Ganjar juga menerima laporan bah­wa kontraktor pelaksana lari dari tanggung jawab. Kontraktor tersebut juga masuk daftar hitam di sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Karena itu, Pemkab minta audit dari BPK sebagai dasar keputusan selanjutnya,” jelasnya.

Usai audiensi, Ganjar menemui pedagang yang menunggu di depan gerbang kan­tor gubernur. Kepada mereka, Ganjar ber­janji akan berkomunikasi dengan Pem­kab Sukoharjo untuk mengetahui kejelasan pembangunan pasar. Ia juga menyampai­kan, audit BPK sudah selesai dan diserah­kan kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (12/2).

Nasib Tak Jelas

HPPKS datang ke Semarang didampingi pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jateng dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Ketua HPPKS Fajar Purwanto mengaku sudah tiga kali bertanya kepada Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, namun tidak memperoleh jawaban pasti. Hal ini membuat nasib 1.023 pedagang ti­dak jelas. Selama dua tahun mereka ber­ju­al­an di lokasi darurat yang tidak layak.

“Kini yang bertahan tinggal 30 persen. Ada yang banting setir kerja lain, ada yang men­coba bunuh diri karena terimpit hutang, bahkan ada yang meninggal karena depresi,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Agoes Soeranto mengatakan, me­nurut rencana proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo akan dilanjutkan pada 2014. Pemkab Sukoharjo telah menganggarkan dana Rp 15 miliar pada APBD 2014 dan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp 6 miliar.

Pembangunan pasar itu menggunakan anggaran pemkab Rp 18,5 miliar dan sumbangan Pemprov Jateng Rp 10 miliar. Ten­der dimenangi PT Ampuh Sejahtera dengan nilai Rp 24,8 miliar.

Tapi hingga batas waktu, kontraktor ha­nya mampu menyelesaikan 85 persen fisik bangunan, sehingga hanya dibayar Rp 18 miliar. Pemkab yang melihat ada ma­salah meminta penilaian Badan Peng­awasan Keuangan dan Pembangunan. Tapi karena opini BPKP kurang jelas, Pemkab ke­mudian meminta audit dari BPK. (H68,J17-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252387/Proyek-Pasar-Diduga-Menyimpang-

13 Februari 2014 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

BKD Tunggu Jawaban Kementerian PAN dan RB

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

  • Tak Berani Umumkan Hasil Tes Tenaga Honorer

SEMARANG – Badan Kepegawaian Dae­rah (BKD) Jateng telah mengajukan per­mohonan pengumuman cetak resmi atas hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diikuti 40.518 tenaga honorer kategori dua (K2) kepada Kementerian Pem­berdayaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (PAN dan RB).

Meski Kementerian PAN dan RB telah meng­umumkan lewat situs http://www.menpan.go.id, BKD memilih menunggu jawaban atas surat yang telah dikirim tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekre­tariat Kementerian PAN dan RB supaya menginformasikan, apakah hasil pengumuman seleksi CPNS ini dikirim ke BKD atau BKD yang diundang ke sana. Surat dikirim Kamis pekan lalu, namun hingga kini kami belum mendapat jawaban,” kata Kepala BKD Jateng Suko Mardiono Rabu (12/2).

Ketidakberanian menyampaikan hasil seleksi CPNS kepada publik itu karena pihaknya khawatir apabila terjadi kekeliruan dalam pengumuman di situs kementerian itu.

“Kalau sudah ada nama, ternyata keliru atau teranulir dalam pengumuman, itu tanggung jawab siapa?” ucapnya.

Pemberkasan

Suko menegaskan, siap mengumumkan hasil seleksi CPNS kepada publik apabila sudah ada dasarnya. Berdasarkan situs Kementerian PAN dan RB, terdapat 15.701 orang dari total 40.518 peserta seleksi yang lolos jadi CPNS.

Terbanyak berasal dari Kabupaten Klaten 1.098 orang, paling sedikit dari Kabupaten Magelang 31 orang.

Berarti ada 24.817 tenaga honorer K2 tak lolos seleksi yang nasibnya tidak jelas. Atas dasar pengumuman situs tersebut, pihaknya meminta pemerintah  kabupaten/kota yang berhasil meloloskan tenaga honorer K2 sebagai CPNS supaya bersiap melakukan pemberkasan.

Suko juga berharap Kementerian PAN dan RB segera menjelaskan nasib tenaga honorer yang tak lolos seleksi. “Mereka yang tidak lolos mungkin bisa dijadikan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan harus ada aturan perjanjiannya,” jelas Suko.

Menurut dia, sejauh ini ketentuan tersebut belum ada dalam peraturan pemerintah. Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono membenarkan bahwa pemprov masih menunggu jawaban dari kementerian.

“Kalau belum ada jawaban, akan kami surati lagi. Mungkin nanti kami datang ke sana untuk meminta penjelasan,” ujarnya. (J17,H68-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252394/BKD-Tunggu-Jawaban-Kementerian-PAN-dan-RB-

13 Februari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Jennifer Dunn Kebagian Mobil

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Februari 2014

  • Kasus Pencucian Uang Wawan
image

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita mobil terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Kali ini, satu mobil Toyota Vellfire disita dari kediaman artis Jennifer Dunn.

”Tadi sore penyidik KPK terkait TPPU TCW melakukan penyi­taan mobil Vellfire putih B-510-JDC. Mobil tersebut disita dari rumah Jennifer Dunn,” ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/2). Rumah Jennifer Dunn berada di Jl Bangka, Jakarta Selatan. Saat ini mobil sudah berada di gedung KPK.

”Mobilnya baru saja sampai,” jelas Johan. Namun belum ada informasi mobil tersebut atas nama siapa.

Terkait penyitaan ini, KPK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Jennifer. Namun belum diketahui jadwal pastinya

Mobil itu diduga pemberian Tubagus Wawan. Mobil warna putih itu masih tampak mulus. Tak terlihat goresan di mobil.

Tak ayal urusan Jennifer Dunn ini nantinya akan merembet pada urusan rumah tangga. Wawan meru­pa­kan suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Dia­ni. Apalagi be­be­rapa waktu lalu Airin di­pergoki me­­­­na­ngis usai men­jenguk Wa­wan di Rutan KPK.

”Nggak, nggak akan ganggu hubungan rumah tangga,” jelas pengacara Wawan, Maqdir Ismail.

Menurut Maqdir, Wawan be­lum pernah bercerita soal hu­bungannya dengan artis. Na­mun Maqdir yakin ke depan urusan ini tak akan menggoyah­kan rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai dua anak ini.

”Nggak akan ada masalah, baik-baik saja,” tegas Maqdir yang tengah berada di luar kota.

Wawan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah kasus antara lain suap Pilbup Lebak, Alkes Banten, dan pencucian uang.

Kembalikan Mobil

Johan menambahkan, pi­haknya juga menerima pe­ngem­balian mobil Honda CRV dari anggota DPRD Banten Soni Indrajaya. Mobil berplat B-287-SON tersebut, lanjut Johan, langsung disita oleh penyidik.  ”STNK mobil tersebut atas nama  TCW (Tubagus Chaeri War­dana-red),” kata Johan.

Jennifer Dunn kelahiran 10 Oktober 1989 ini pernah dihu­kum kurungan dua tahun tiga bu­lan setelah terjerat kasus nar­koba.

Usai bebas dari tahanan, Jennifer Dunn pernah mengklarifikasi terkait kabar bila ia nikah siri dan tengah memiliki anak dengan pengacaranya saat ia masih berada di dalam rutan Pondok Bambu, Jakarta.

Sebelumnya,  KPK kembali menyita mobil Toyota Alphard Vellfire dan Mercedez type C250 yang disita dari rumah Gunawan, Ke­tua DPC Partai Golkar Pan­deglang, Banten.

KPK juga telah mengge­ledah rumah Anggota DPRD Banten Thoni Fathoni Mukson di daerah Pan­deglang. Dari hasil ge­ledah itu, KPK menyita se­jumlah dokumen.

Pada Senin (10/2), KPK telah menyita satu unit mobil Honda CR-V warna hitam  B-710-MED dari anggota DPRD Banten ber­nama Media Warman. Media menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang oleh Wawan. KPK juga telah memeriksa tiga anggota DPRD lainnya, yaitu Sonny Indra Djaya anggota DPRD Banten Fraksi Demokrat, Thoni Fathoni Mukson anggota DPRD Banten Fraksi PKB, dan Eddy Yus Amirsyah.

Menurut Maqdir, Wawan hanya memberikan pinjaman mo­bil mewah. Lagi pula, kata Maq­dir, kepemilikan mobil yang dipinjamkan kepada anggoat DPRD Banten masih atas nama Wawan.

Sebelumnya, KPK juga melakukan penyitaan 17 kenda­raan terhadap adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah itu. Ter­masuk di dalamnya beberapa mobil mewah seperti Lam­bor­ghini, Ferari, Bentley, dan Roll Royce, serta satu motor Har­ly Davidson. KoK juga menyita dua mo­bil yaitu Mobil sport Nissan GTR warna putih  B-888-GAW dan Lexus B 888 ARD. Kemu­dian Toyota Land Cruiser warna gelap dengan no­mor polisi B 888 TCW. Sepeda motor mahal Harley Davidson bernomor B 3484 NWW.

Sebelumnya, KPK juga me­nyi­ta Kijang Innova, satu Mit­subishi Pajero, dan satu Honda CRV. Seperti KPK akhirnya juga me­netapkan Wawan dengan UU TPPU. Suami Wali Kota Ta­nge­rang Selatan Airin Rachmy Diani ini juga dijerat dalam tiga kasus yakni suap sengketa pilka­da Lebak Banten, alkes di Ta­nge­rang Selatan dan Banten. (J13-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/13/252400/Jennifer-Dunn-Kebagian-Mobil-

13 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: