KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rudi Bayar Rumah Untuk Sepupu Rp 2 Miliar

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 18 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terdakwa Rudi Rubiandini pernah membayarkan pembelian rumah di Jalan Haji Ramli Nomor 15 Menteng Dalam, Tebet, dengan nominal Rp 2 miliar. Saksi Helly Triarijanto yang merupakan sepupu Rudi Rubiandini menjelaskan pembayaran yang dilakukan mantan Kepala SKK Migas tersebut merupakan pinjaman untuknya.

“Saya pinjam uang ke Pak Rudi,” kata Helly di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2).

Dia mengaku tidak mengetahui transaksi pembayaran rumah yang terjadi pada Juni 2013. Dirinya hanya mendapat informasi dari Notaris Ani Adriani Sukmayantini, pelunasan pembayaran sudah dilakukan.

Ani Adriani yang juga bersaksi dalam persidangan mengaku hanya mencatatkan nilai Rp 726.436.000 dalam akta jual beli. Dia tidak tahu menahu kesepakatan harga rumah antara penjual dengan Helly mencapai Rp 2 miliar. “Itu transaksi NJOP (nilai jual objek pajak), harga jual beli real-nya pas Rp 2 miliar,” tutur Helly.

Dua hakim anggota Ugo dan Anwar mencecar Helly soal perbedaan harga rumah yang disepakati Rp 2 miliar namun tercatat di AJB Rp 726 juta. “Harga beli Rp 700 juta, sisa uang ke mana?” tanya Ugo.

Helly mengaku tidak mengetahui soal uang. Sebab pembayaran dilakukan Rudi tidak melalui dirinya. “Yang beli tanah saya uangnya pinjam ke Pak Rudi. Kesepakatannya tanah saya bangun dan uangnya akan dikembalikan dari hasil penjualan,” papar Helly.

Rudi Rubiandini, didakwa melakukan pidana pencucian uang. Totalnya mencapai Rp 6,8 miliar, 1,072 juta dolar AS dan 800 ribu dolar Singapura. Jaksa KPK dalam dakwaan ketiga memaparkan Rudi melakukan pencucian uang sejak 11 Januari 2013 hingga 13 Agustus 2013 bersama-sama dengan Deviardi yang merupakan pelatih golfnya.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/18/191549/Rudi-Bayar-Rumah-Untuk-Sepupu-Rp-2-Miliar

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Labora Sitorus Lolos dari Pencucian Uang

SUARA MERDEKA.com – Senin, 17 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Terdakwa Aiptu  Labora Sitorus lolos dari dakwaan pencucian uang. Labora hanya divonis bersalah dalam kasus pembalakan liar di hutan dan penimbunan bahan bakar minyak. Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat menjatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), 15 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Maruli Hutagalung mengungkapkan, pihaknya langsung mengajukan atas putusan tersebut. Mengingat, putusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU.

Dia mengatakan, pihaknya juga tetap berkeyakinan Labora terbukti kuat melakukan tindak pidana kehutanan, minyak dan gas serta pencucian uang seperti yang tertuang dalam tiga dakwaan kumulatif. Adapun, pengadilan membebaskan Labora dari tuntutan pencucian uang.

Maruli mengungkapkan, pihaknya juga mengajukan perlawanan hukum atas penetapan majelis hakim yang mengabulkan permohonan Labora yakni pinjam pakai kapal dan mobil. Sebab, dalam kapal tersebut ada barang bukti minyak. “Kami juga keberatan atas pengembalian barang bukti kayu ke perusahaan. Padahal, dakwaan kehutanannya (pembalakan liar) terbukti,” ujar Maruli ketika dihubungi wartawan, Senin (17/2).

Maruli berharap, Pengadilan Tinggi Papua dapat memperpanjang masa penahanan Laora. Mengingat, masa penahanan Labora tinggal 20 hari lagi.

Persidangan hari ini dipimpin oleh Martinus Bala dan beranggotakan hakim M Sitanggang dan Iriyanto Tiranda. Adapun, JPU yakni Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Rhein Singal dan Kasipidum Kejari Sorong, Syahrul Anwar. Sementara, penasehat hukum Labora yakni Kombes Pol Sigit, Kombes Pol Eko Suryantoro serta Kombes Pol Joko Pribadi.

Seperti diketahui, Labora dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidier 10 tahun penjara atas kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), illegal logging, dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/17/191419/Labora-Sitorus-Lolos-dari-Pencucian-Uang

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Buronan Kelas Kakap Jadi Target

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 15 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tim terpadu pelacak buronan menargetkan tahun ini dapat menangkap buronan kelas kakap. Buronan kelas kakap yang belum berhasil ditangkap di antaranya Edi Tansil dan Djoko Chandra.

Ketua tim terpadu pemburu buronan, Andhi Nirwanto mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan tahun ini dapat menjemput paksa para buronan yang sudah masuk skala prioritas. Namun, Andhi merahasiakan buronan yang menjadi prioritas untuk ditangkap.

“Nantilah, kita kerja saja dulu, yang jelas sudah ada prioritas,” ujar Andhi seusai acara Dzikir Nasional untuk Kejayaan Agama dan Negara di Masjid Istiqlal yang disuport oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Sabtu (15/2).

Andhi tidak membenarkan dan tidak membantah buronan yang menjadi prioritas untuk ditangkap tersebut adalah Edi Tansil dan Djoko Chandra. “Tidak bisa disebutkan, nanti menggangu (pemburuan),” ujarnya.

Andhi mengatakan, tidak mudah menangkap Djoko Chandra dan Edi Tansil karena keduanya merupakan perkara lama. Djoko terakhir terlacak di Singapura dan Edi Tansil di China. “Itu kan perkara lama ya. upaya kita terus dilakukan.”

Andhi menjelaskan, telah  menyiapkan dua langkah untuk mempercepat menangkap Djoko Chandra yakni ekstradisi dan deportasi. Menurutnya, upaya deportasi lebih cepat dibandingkan ekstradisi. Mengingat, proses ekstradisi lebih panjang dan memakan waktu dibanding upaya deportasi.

Menurutnya, ada kemungkinan Djoko dapat dideportasi karena Djoko mendapatkan kewarganegaraanya secara ilegal. Pihaknya hingga kemarin masih berkomunikasi intensif dengan pemerintah Papua Nugini (PNG). “Itu yang jelas kita intensifkan komunikasi dengan PNG, nah atas dasar intensifitasi komunikasi kita dengan PNG baik formal maupun informal,” ungkapnya.

Selain itu, Andi juga mengaku telah menerima surat tentang pemulangan terpidana ini dari PNG, dia pun menegaskan dalam waktu dekat ini akan memberikan jawaban surat tersebut kepada PNG. “Nanti kita akan segera menyurati ksana kita sampaikan bahwa yangbersangkutan menurut hukum Indonesi telah diputus pengadilan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan sebagai terpidana dan untuk itu kita harapkan untuk bisa dilakukan deportasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Djoko telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak Juni 2012 lalu. Pindahnya kewarganegaraan Djoko diinformasikan oleh Duta Besar Papua Nugini di Indonesia, Peter Ilau, yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung.

Djoko diduga kuat memalsukan data permohonan menjadi Warga Negara Papua Nugini. Sebab, persyaratan untuk menjadi warga negara suatu negara harus bebas dari masalah hukum. Kejagung pun telah menyurati pemerintah PNG untuk menanyakan proses pemindahan warga negara tersebut.

Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah. Djoko dihukum dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan Mahkamah Agung (MA), 10 Juni 2009 Djoko diketahui telah melarikan diri meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/15/191182/Buronan-Kelas-Kakap-Jadi-Target

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Banyak Kasus Korupsi Libatkan Artis Untuk Pencucian Uang

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 15 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan artis, diantaranya kasus daging impor dengan tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah serta kasus suap sengketa Pilkada dengan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar dan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang merupakan adik kandung Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiah.

Pemberian materi kepada para artis beragam, yaitu dalam bentuk uang tunai rupiah dan mata uang asing, dalam bentuk transfer dan dalam bentuk kendaraan mewah.

Dalam diksusi di Jakarta, Sabtu (15/2), Koordinator Divisi Korupsi ICW, Ade Irawan menilai proses untuk pembuktian koruptor melakukan tindak pidana pencucian uang  sangat sulit, sehingga ia berharap KPK dan PPTAK sinergi dalam menelusuri kasus-kasus dugaan pencucian uang termasuk yang melibatkan artis.

Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK, Ivan Yustiavanda menegaskan, PPATK konsisten dalam menelusuri rekening mencurigakan, baik dalam bentuk jumlah maupun proses transfer, serta tidak membedakan antara pejabat maupun masyarakat termasuk artis.

Pada kesempatan sama, anggota Komisi III DPR RI, Komisi yang membidangi masalah hukum, Eva Kusuma Sundari setuju siapapun yang diduga terlibat pencucian uang, diperiksa. Namun ia prihatin dengan pemberitaan yang menurutnya berlebihan jika yang terlibat berasal dari kalangan artis.

Setelah dipenjara dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh KPK, tersangka Wawan diduga melakukan pencucian uang dengan memberi mobil mewah kepada artis Jennifer Dunn.

Usai diperiksa sekitar delapan jam di gedung KPK, Jum’at 14 Februari 2014, Jennifer Dunn melalui pengacaranya Hotman Paris Hutapea menjelaskan, mobil yang diberikan Wawan kepadanya untuk keperluan kerja karena Wawan berniat mendirikan production house atau PH.

Seperti halnya artis-artis lain yang menolak dinyatakan terlibat, Jennifer Dunn juga menegaskan hubungannya dengan Wawan adalah teman kerja dan tidak ada hubungan khusus seperti diberitakan banyak media.

Meski sejumlah artis telah diperiksa KPK terkait berbagai kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, dan masih ada beberapa artis yang akan diperiksa, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

( Voice of America / CN37 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/15/191197/Banyak-Kasus-Korupsi-Libatkan-Artis-untuk-Pencucian-Uang

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Harus Usut Pembayaran Advokat Dari Uang Hasil Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 18 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membidik para Advokat yang dibayar dengan uang  hasil korupsi. Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof Jacob Elfinus Sahetapy.

“Pengacara-pengacara itu dibayar dengan uang apa? Kalau itu dibayar dengan uang korupsi, mereka juga harus kena seperti selebriti-selebriti itu,” kata Sahetapy dalam Diskusi Dialog Hukum bertajuk Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik di Jakarta, Selasa (18/2).

Seperti yang diketahui, dalam beberapa kasus yang ada, KPK memang juga telah menerapkan Undang-undang Pencucian Uang. Hasilnya, sudah banyak aset para tersangka korupsi yang disita.

Tidak cuma aset koruptor saja. Para penerima atau penikmat aliran dana itu juga ikut disikat KPK, termasuk aset yang dimiliki oleh sejumlah artis. “Saya tidak  pernah lihat ada orang kasih mobil kepada selebriti, seperti kasih kacang goreng. Tidak ada itu zaman dulu,” ujar JE Sahetapy.

Dalam pemaparannya, seperti biasanya, ahli hukum berusia 81 tahun ini selalu penuh dengan kritik-kritik terhadap kondisi hukum di Indonesia.

Dia mengkritik adanya wacana penggembosan KPK melalui revisi KUHAP. Dia meyakini ada tangan-tangan koruptor yang ada di balik wacana itu. “Apakah ini tidak kepanjangan tangan dari tangan-tangan koruptor di luar?” tegasnya.

( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/18/191513/KPK-Harus-Usut-Pembayaran-Advokat-daru-Uang-Hasil-Korupsi

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Siap Eksekusi 43 Anggota DPRD Papua

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 14 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan RI selaku jaksa eksekutor siap menjebloskan 43 anggota DPRD Papua, mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Marthen Luther Rumadas dan Direktur PT Papua Doberai Mandiri Mamad Suhadi atas putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Namun, eksekusi itu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono mengungkapkan, pihaknya akan mengeksekusi para terdakwa tersebut apabila yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum banding atau menerima putusan pengadilan di tingkat pertama. Sebab, apabila tidak banding maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

“40 lebih terbukti semuanya, itu kalau tidak melakukan upaya hukum, saya masukan semuanya,” ujar Widyo di Kejaksaan Agung, Jumat (14/2).

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengungkapkan, para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih mempunyai waktu, tujuh hari terhitung sejak vonis dijatuhkan untuk memutuskan menerima atau banding atas putusan itu. “Kalau sama-sama menerima itu baru namanya mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap eksekusi harus dilaksanakan,” ujar Andhi.

Jaksa Agung, Basrief Arief mengatakan, kejaksaan belum dapat melakukan eksekusi karena para terdakwa kasus korupsi dana APBD tahun 2010-2011 tersebut masih mempunyai hak untuk menempuh upaya banding. Kemudian, jaksa eksekutor baru dapat mengeksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

“Yang di Papua baru putusan pengadilan negeri, nah itu masih punya hak upaya hukum, nah itu yang belum kita dapatkan laporan apakah mereka akan banding atau tidak,” ujar Basrief.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil Ketua I DPRD Papua Barat Robert M Nauw, Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Jimmy Itjie, Mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Marthen Luther Rumadas serta Direktur PT Papua Doberai Mandiri Mamad Suhadi bersama 40 anggota DPRD Papua Barat lainnya dinyatakan bersalah melakukan korupsi berjamaah atas dana APBD tahun 2010-2011.

Oleh majelis hakim Tipikor Senin 10 Februari 2014 para terdakwa divonis beragam. Terdakwa Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil Ketua I DPRD Papua Barat Robert M. Nauw, dan mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Marthen Luther Rumadas divonis dengan penjara 15 bulan dan denda Rp 50 juta.

Terhadap terdakwa Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Jimmy Itjie dan Direktur PT Papua Doberai Mandiri Mamad Suhadi bersama 40 anggota DPRD Papua Barat lainnya divonis 12 bulan dan denda Rp 50 juta.

 

( Nurokhman / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/14/191069/Kejaksaan-Siap-Eksekusi-43-Anggota-DPRD-Papua

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Cecar Tri Yulianto Terkait Titipan THR Untuk Sutan Bathoegana

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 18 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Amin Ismanto mencecar Tri Yulianto terkait titipan uang tunjangan hari raya dari Rudi Rubiandini untuk Sutan Bathoegana.

Anggota Komisi VII DPR tersebut tetap membantah pernah menerima uang dimaksud dari mantan Kepala SKK Migas tersebut diteruskan ke Sutan Bhatoegana. Anggota Fraksi Partai Demokrat berulang kali membantah ketika ditanya berulang kali masalah itu.

Mulanya Tri ditanya Amin Ismanto soal perkara yang SKK Migas sehingga dirinya menjadi saksi di Pengadilan Tipikor. “Saya disangka media menerima THR,” kata Tri saat bersaksi untuk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2).

Dia langsung membantah ketika Amin menanyakan THR yang diterimanya. “Tidak pernah,” jawabnya.

Pertanyaan soal THR dari Rudi juga dilakukan Hakim Matheus Samiadji. “Sekali lagi apakah saudara tidak menerima titipan THR dari terdakwa kepada Sutan Bhatoegana?” tanya Samdiadji.

“Tidak pernah yang mulia,” tegasnya.

Pertanyaan ini kembali diulang. Tri terus mengelak. “Insya Allah yang mulia, saya pertanggungjawabkan,” tandasnya.

Dalam dakwaan Rudi, Sutan selaku Ketua Komisi VII DPR menerima 200 ribu dolar AS. Uang ini merupakan bagian uang 300 ribu dolar AS yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil, Widodo Ratanachaitong.

Uang ini diterima Rudi melalui pelatih golfnya Deviardi pada 26 Juli 2013 di Plaza Mandiri, Jakarta. Rudi sebagaimana dipaparkan dalam dakwaan mengaku memberikan 200 ribu dolar AS kepada Sutan melalui Tri Yulianto. Serah terima uang berlokasi di sebuah toko buah All Fresh di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan.

( Budi Yuwono / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/18/191523/Hakim-Cecar-Tri-Yulianto-Terkait-Titipan-THR-untuk-Sutan-Bathoegana

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Pejabat Kemenpora Menyesal Terlibat Kasus Hambalang

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 18 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Deddy Kusdinar, terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olah raga nasional (P3SON) di Hambalang, akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/2).

Kuasa Hukum Deddy, Rudi Alfonso, berharap penuntut umum dapat mempertimbangkan fakta-fakta selama persidangan. Di mana terdakwa Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang hanya menjalankan perintah atasan.

Disamping itu, terungkap juga di persidangan bahwa kliennya tidak pernah mendapat apapun, atau meminta apapun terkait proyek Hambalang. “Harapan kami ini jadi pertimbangan serius bagi jaksa penuntut umum demi keadilan,” kata Rudi, Senin malam, (17/2).

Pada sidang pemeriksaan terdakwa Selasa pekan lalu, Deddy Kusdinar mengungkapkan penyesalannya karena bisa terlibat di kasus Hambalang. Padahal kata Deddy, sebagai PPK, Ia tidak mengetahui anggaran tahun jamak, dokumen lelang maupun evaluasi teknis proyek Hambalang.

“Saya tidak tahu karena itu memang pekerjaan panitia. Semua saya paham setelah menjadi terdakwa,” kata Deddy.

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora itu didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang. Jaksa menilai perbuatannya telah merugikan keuangan negara Rp463,668 miliar.

Deddy dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.

( vvn / CN39 )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/18/191465/Eks-Pejabat-Kemenpora-Menyesal-Terlibat-Kasus-Hambalang

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dituntut 9 Tahun Penjara, Deddy Kusdinar Kaget

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 18 Februari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Samsul Huda selaku kuasa Hukum Deddy Kusdinar menyatakan kliennya kaget dengan tuntutan Jaksa yang meminta hukuman sembilan tahun penjara. Deddy Kusdinar adalah terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Atas tuntutan ini mereka tetap memberikan apresiasi.

Kuasa hukum Deddy, Samsul Huda menyatakan, banyak hal yang dilupakan JPU. “Kami mengapresiasi pasal 3 yang ditentukan jaksa. Cuma ketika kami mendengar ada tuntutan 9 tahun kami shock (kaget),” kata Huda usai sidang tuntutan di Tipikor, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menambahkan, fakta lain yang membuat pihaknya kaget yakni dakwaan uang pengganti. Sebab, menurut dia, kliennya tersebut sudah terbukti tidak memperkaya diri sendiri dengan jumlah yang cukup signifikan.

Maka dari itu, pihaknya berharap kepada  majelis hakim agar menggunakan hati nuraninya. Sebab, pihaknya menuding ada “pemain besar” dalam proyek Hambalang tersebut. “Kita tahu ada pemain-pemain besar yang sudah merancang, sudah mendesain proyek ini, tanpa ada daya dari klien kami,” jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum KPK telah menuntut Deddy dengan menjatuhkan pidana selama sembilan tahun penjara dan denda 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Uang pengganti 300 juta bila tidak disanggupi maka diganti pidana 1 tahun penjara. Deddy dinilai JPU telah terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/02/18/191555/Dituntut-9-tahun-Penjara-Deddy-Kusdinar-Kaget

18 Februari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Swasta Kotor Dalam Korupsi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Februari 2014

  • Oleh Hifdzil Alim

“Masyarakat, sebagai penjawab terakhir, mesti memiliki keberanian dan ketulusan dalam memerangi korupsi”

ADAKAH peran kotor swasta dalam kasus korupsi? Pertanyaan tersebut muncul setelah membaca hasil kajian Trend Corruption Report yang dirilis oleh Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM pada 27/1/14. Laporan kecenderungan korupsi memaparkan tiga besar pelaku korupsi yang dicatat pada semester II/2013 meliputi aktor kalangan swasta sebanyak 22 orang (33 persen), pejabat atau pegawai pemerintah daerah 18 orang (27 persen), dan pejabat atau pegawai BUMN 10 orang (15 persen).

Peringkat aktor korupsi semester II berbeda dari semester sebelumnya pada tahun yang sama. Dalam semester I aktor korupsi ditempati tiga besar oleh pejabat atau pegawai pemerintah daerah dengan 39 orang (27,27 persen), swasta 36 orang (25,17 persen), dan anggota DPRD 16 orang (11,19 persen). Meski ada perubahan, tidaklah ekstrem. Pasalnya, peringkat dua teratas hanya bergeser di antara pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan swasta.

Ada tiga hal yang dapat dibaca dari pemeringkatan pelaku korupsi tersebut. Pertama; mau mengakui atau tidak, swasta ternyata memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam laju pemerintah daerah. Hal tersebut tampak pada kongkalikong korupsi yang dilakukan di antara keduanya. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan sendiri pembangunan daerah yang berkaitan dengan infrastruktur. Khususnya untuk infrasturktur fisik. Pemerintah daerah membutuhkan peran pihak ketiga.

Masuknya pihak ketiga inilah yang mengawali peran swasta dalam korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah daerah. Pertanyaannya, siapa yang membuka pintu korupsi terlebih dahulu, internal pemerintah daerah atau justru swasta? Sebenarnya jawaban atas soal ini bersifat kasuistis. Hanya pola yang tersedia adalah start korupsi cenderung berasal dari internal pemerintah daerah. Alasannya sederhana, pemerintah daerahlah yang memiliki informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini, kendali permainan korupsi ada di tangan pemerintah daerah.

Kedu; sayangnya semakin jauh perselingkuhan jahat antara pejabat/pegawai pemerintah daerah dan swasta, semakin sulit pula dikendalikan oleh oknum internal pemerintah daerah. Korupsi membutuhkan biaya teknis yang sangat besar. Padahal dana itu ada di kantong swasta karena mereka yang menyediakan.

Tanpa uang pelicin, mustahil mesin korupsi dapat bekerja maksimal. Kendali korupsi mulai bergeser. Tidak lagi di tangan internal pemerintah, tapi dipegang swasta. Tanpa disadari, swasta berlaku bak negara (pseudostate). Swasta mulai turut campur menentukan kebijakan. Misalnya ikut memengaruhi keputusan untuk siapa yang dapat proyek apa; kapan dikerjakannya; dan berapa jumlah anggarannya.

Ketiga; ketika swasta memegang kendali korupsi maka filosofinya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak swasta. Efeknya, pengerjaan pembangunan kurang atau malah tidak lagi memikirkan aspek keselamatan, kekuatan, dan kegunaan. Apakah pascaselesai pembangunan, infrastruktur tersebut dapat dipakai dengan aman atau nyaman oleh publik, tak lagi jadi prioritas.

Uang Pelicin

Dari segi pelayanan jasa, realitas itu akan mendorong biaya pada harga yang sangat tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi sangat mahal. Tujuannya, selisih bayar pemanfaatan infrastruktur atau jasa yang disediakan digunakan untuk menutup neraca minus uang yang sebelumnya difungsikan sebagai dana pelicin korupsi.

Dalam gambaran lebih lanjut, perselingkuhan antara oknum pemerintah daerah dan swasta mengakibatkan korban sangat banyak. Publik dan rakyat menjadi korban yang sungguh-sungguh nyata. Lalu bagaimana menghentikan perselingkuhan jahat ini? Sebagai pertanyaan retorika —dan juga teknis— yang dapat menjawabnya adalah masing-masing pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan swasta. Susah menghentikan persekutuan hitam itu tanpa mereka sendiri memiliki keinginan untuk menghentikannya.

Andai pejabat atau pegawai pemerintah daerah dan swasta tak sanggup menjawab maka jawaban dialihkan ke penegak hukum dan masyarakat. Jika unsur dan syarat pencegahan tindak pidana korupsi tak mampu lagi dijalani pemerintah daerah dan swasta maka langkah penindakan oleh penegak hukum harus diambil. Seperti halnya seorang resi, penegak hukum tak boleh tercemari, apalagi terseret, pada persekutuan hitam korupsi.

Masyarakat, sebagai penjawab terakhir, mesti memiliki keberanian dan ketulusan dalam memerangi korupsi, seberapa pun kecil indikasi korupsinya. Hukum sudah menjamin mekanisme pelaporan dan keamanan pelapor kasus korupsi. Tinggal mau menggunakannya atau tidak. Pilihannya jelas, membiarkan sengsara karena korupsi yang melanda atau melawan korupsi dan mempersilakan kesejahteraan datang. (10)

— Hifdzil Alim, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakutas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ketua Bidang Nonlitigasi LPBH PWNU DIY

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/02/14/252496/Swasta-Kotor-dalam-Korupsi

18 Februari 2014 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: