KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Komisi E Paling Malas Rapat


RADAR TEGAL – Jum’at, 03 Januari 2013

Tahun 2013, Kunker Telan Rp 17,8 M
SEMARANG – Istilah makan gaji buta bagi para pejabat yang duduk di kursi dewan  bukan rahasia umum. Ini seperti yang terjadi di DPRD Provinsi Jateng. Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Jateng tercatat tiga ranking besar komisi termalas, yakni Komisi E, A dan C. Hal itu dilihat dari persentase kehadiran tiap-tiap anggota komisi selama kurun waktu 2013 dalam rapat paripurna.
Data yang diperoleh Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng dari Setwan DPRD Jateng menyebutkan, selama Januari-September 2013 telah digelar 36 rapat sidang paripurna. Rinciannya, pada Januari digelar 4 kali sidang paripurna, Februari (3 kali), Maret (5 kali), dan April (2 kali). Selanjutnya pada Mei digelar 6 kali, Juni (6 kali), Juli (5 kali), Agustus (2 kali) dan September (4 kali).
“Dari 36 kali sidang tersebut, secara keseluruhan anggota Komisi B adalah yang paling rajin hadir. Sementara yang paling malas atau paling sering membolos adalah anggota Komisi E,” beber Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto kepada Radar Semarang, Rabu (1/1).
Sedangkan secara individu, lanjut Eko, ada tiga anggota dewan yang paling malas mengikuti rapat paripurna. Yakni, Dwi Yasmanto SIP dari Komisi E yang membolos sebanyak 19 kali; Hj Hartisah SIP dari Komisi D yang absen 17 kali, dan Drs H Mustofa dari Komisi D yang tercatat 13 kali membolos sidang paripurna.
Eko menyayangkan sikap malas anggota dewan. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2006 tentang kedudukan dan protokoler keuangan anggota DPRD, gaji dewan cukup besar. “Ada 10 item tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan. Namun kenyataannya kerja mereka hanya malas-malasan, seolah hanya makan gaji buta,” tandasnya.
Menurut Eko, masih tingginya angka bolos anggota dewan lantaran tidak adanya kontrol dan tindakan tegas dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng. Yakni, untuk memberikan sanksi bagi anggota DPRD yang melanggar disiplin dan kode etik.
Dituding sebagai komisi yang malas, Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya menyatakan tidak sependapat. Menurutnya, Komisi E yang beranggotakan 20 orang dewan justru dinilinya paling rajin mengikuti setiap sidang paripurna yang digelar.
“Mungkin karena Komisi E lebih sering menerima tamu dari luar, jadi memang lebih tidak sering ikut rapat. Sebab, tamu dari manapun itu pasti melalui  Komisi E yang  menemui dahulu. Termasuk  jika ada demo-demo seperti demo buruh yang dilakukan berkali-kali, Komisi E-lah yang harus menangani dulu,” tandas pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini.
Sedangkan anggotanya, Dwi Yasmanto SIP, yang tercatat 19 kali membolos sidang paripurna, menurut Yoyok, lantaran banyak  melaksanakan tugas di luar. “Tapi anggota lainnya sepengetahuan saya rajin semua. Bahkan setiap rapat digelar, anggota kami yang paling banyak memenuhi ruang rapat,”  ujarnya.
Terpisah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng membeberkan, selama 2013, anggaran peningkatan kapasitas dewan Jateng mencapai Rp 53,8 miliar. Angaran itu dialokasikan untuk beberapa kegiatan, antara lain penyusunan perda Rp 14 miliar, perjalanan dinas Rp 12 miliar, kunjungan kerja (kunker) Rp 17,8 miliar dan reses Rp 14,4 miliar.
Menurut Koordiantor Fitra Jateng, Mayadina RM, jika melihat sebaran alokasi anggaran dewan, justru paling banyak adalah di anggaran kunker. Asumsinya, kata dia, jika jumlah anggota DPRD Jateng sebanyak 100 orang, maka dalam setahun setiap wakil rakyat ini mendapatkan dana kunker hingga Rp 178 juta. “Padahal sampai saat ini, kunker ini sangat identik dengan plesiran dewan. Karena tidak jelas pertanggungjawabannya baik laporan terkait penggunaan anggaran mupun hasil kunker itu sendiri,” ujar Mayadina RM.
Soal anggaran dewan ini, menurutnya, sangat mencengangkan. Sebab, selama ini masyarakat tidak banyak yang mengetahui pos alokasi anggaran di DPRD Jateng. “Semestinya, dewan dengan tiga fungsinya (legislasi, budget dan kontrol) bisa mendorong kerja eksekutif di Pemprov Jateng agar lebih maksimal,” katanya. (bud/aro)

Sumber : http://radartegal.com/index.php?id=2040

4 Januari 2014 - Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: