KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kode Etik Pejabat Pemprov Jateng Akan Tiru KPK

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 10 Januari 2014

SEMARANG,suaramerdeka.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setuju untuk membentuk majelis kode etik dan unit kepatuhan internal di Pemprov Jateng. Dua lembaga tersebut akan memastikan pegawai negeri sipil dan pejabat melaksanakan pekerjaannya sesuai rambu-rambu etik.

Dua lembaga itu merupakan bagian dari program revitalisasi kode etik. Intinya, mengadopsi Pasal 6 Kode Etik KPK ke dalam kode etik atau Pedoman Disiplin PNS. Dengan adopsi ini, maka pejabat Pemprov akan mempunyai kewajiban dan pembatasan layaknya pimpinan KPK. Diantaranya, dilarang menerima pemberian apapun dari pihak luar, dilarang bertemu, makan atau main golf dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pembentukan itu merupakan saran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) ketika audiensi di Gubernuran, Jumat (10/1). “Prinsipnya saya setuju, tapi kita akan bicara dulu dengan Dewan soal penganggaran dan lain-lain,” katanya.

Unit Kepatuhan Internal berada di bawah Bagian Umum dan Personalia Setda Pemprov Jateng. Unit ini akan memantau pelaksanaan kode etik yang disusun bersama oleh Badan Kepegawaian Daerah, ICW, KP2KKN dan perguruan tinggi. Hal yang sama sedang dan sudah dibangun di Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bandung, dan Pemkot Surabaya.

“Nanti akan diatur boleh tidak kita main golf dengan orang yang lagi punya masalah, boleh tidak saya gathering dengan pengusaha, batas-batasnya bagaimana,” jelas Ganjar.

Sedangkan majelis kode etik merupakan lembaga independen yang berisi lima orang. Dua orang perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah dan inspektorat, serta tiga dari akademisi.

Lembaga ini berwenang menjatuhkan sanksi langsung jika seorang PNS terbukti melanggar kode etik. Karena pelanggaran kode etik merupakan cikal bakal suap dan korupsi, maka sanksinya langsung dipecat. Terkait hal ini menurut Ganjar harus dikaji dahulu dari sisi undang-undang.

“Pecat langsung bisa gak, aturan kepegawaian kan tidak bisa, maka kita akan perdalam konsepsi ini,” katanya.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, Pemprov juga perlu mereformasi mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini sistem di Pemkot Surabaya menjadi rujukan karena telah berhasil membebaskan proyek pengadaan dari intervensi pejabat dan keserakahan pengusaha, kemudian melakukan penguatan inspektorat dengan mengadopsi sistem dari Kementerian Keuangan. Pemprov diminta membentuk komite audit untuk mengarahkan program kerja auditor.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/10/186647

10 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Minta Ganjar Membentuk Majelis Kode Etik PNS

TRIBUN JATENG.COM – Jum’at, 10 Januari 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta segera membentuk majelis kode etik dan unit kepatuhan internal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga itu akan memastikan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat melaksanakan pekerjaannya sesuai kode etik.

Pembentukan ini merupakan saran dari Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah ketika melakukan audiensi di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (10/1/2014).

“Prinsipnya saya setuju, tapi nanti bicara dulu dengan dewan soal anggaran dan lain-lainnya,” ujar Ganjar.

Kedua lembaga ini merupakan bagian dari program revitalisasi kode etik dengan mengadopsi Pasal 6 kode etik KPK ke dalam kode etik atau pedoman disiplin PNS. Dengan begitu, pejabat Pemprov akan memiliki kewajiban dan pembatasan dalam sejumlah hal layaknya pimpinan KPK.

Seperti halnya dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun oleh pihak lain. Dilarang bertemu, makan, serta main golf dengan pihak tertentu yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Menyampaikan pada pimpinan lain saat akan melakukan pertemuan dengan pihak lain baik sendiri maupun bersama tim terkait tugas ataupun tidak.

Unit Kepatuhan Internal nantinya akan berada di bawah Bagian Umum dan Personalia Setda Pemprov Jateng. Unit ini akan bertugas memantau pelaksanaan kode etik yang disusun bersama Badan Kepegawaian Daerah, ICW, KP2KKN, dan perguruan tinggi. Hal yang sama juga dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, dan Pemkot Bandung.

Untuk majelis kode etik, akan menjadi lembaga independen yang terdiri dari lima orang, yakni dua dari Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat serta tiga orang dari akademisi. Lembaga ini nantinya akan berwenang menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terbukti melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik dikhawatirkan menjadi cikal bakal adanya tindak pidana suap dan korupsi. Sebab, hal itu memang perlu diseriusi.

Meski begitu, terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan, Ganjar mengaku masih akan dikaji sesuai dengan undang-undang. Selain soal kode etik, Pemprov Jateng juga diminta mereformasi mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merujuk sistem yang dilakukan Pemkot Surabaya. Melakukan penguatan Inspektorat dengan mengadopsi sistem dari Kementerian Keuangan. Selain itu, juga membentuk komite audit untuk mengarahkan program kerja auditor.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, jika Ganjar serius membangun pemerintahan yang bersih, mestinya program-program itu bisa segera diwujudkan. “Kami menunggu tindak lanjutnya,” tandas Eko.(*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/01/10/kp2kkn-minta-ganjar-membentuk-majelis-kode-etik-pns

10 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Gubernur Jateng Diminta Bentuk Majelis Kode Etik PNS

KOMPAS.COM – Jumat, 10 Januari 2014 

KOMPAS.com/Icha RastikaGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta segera membentuk majelis kode etik dan unit kepatuhan internal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga itu akan memastikan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat melaksanakan pekerjaannya sesuai kode etik.

Pembentukan ini merupakan saran dari Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah ketika melakukan audiensi di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (10/1/2014).

“Prinsipnya saya setuju, tapi nanti bicara dulu dengan dewan soal anggaran dan lain-lainnya,” ujar Ganjar.

Kedua lembaga ini merupakan bagian dari program revitalisasi kode etik dengan mengadopsi Pasal 6 kode etik KPK ke dalam kode etik atau pedoman disiplin PNS. Dengan begitu, pejabat Pemprov akan memiliki kewajiban dan pembatasan dalam sejumlah hal layaknya pimpinan KPK.

Seperti halnya dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun oleh pihak lain. Dilarang bertemu, makan, serta main golf dengan pihak tertentu yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Menyampaikan pada pimpinan lain saat akan melakukan pertemuan dengan pihak lain baik sendiri maupun bersama tim terkait tugas ataupun tidak.

Unit Kepatuhan Internal nantinya akan berada di bawah Bagian Umum dan Personalia Setda Pemprov Jateng. Unit ini akan bertugas memantau pelaksanaan kode etik yang disusun bersama Badan Kepegawaian Daerah, ICW, KP2KKN, dan perguruan tinggi. Hal yang sama juga dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, dan Pemkot Bandung.

Untuk majelis kode etik, akan menjadi lembaga independen yang terdiri dari lima orang, yakni dua dari Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat serta tiga orang dari akademisi. Lembaga ini nantinya akan berwenang menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terbukti melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik dikhawatirkan menjadi cikal bakal adanya tindak pidana suap dan korupsi. Sebab, hal itu memang perlu diseriusi.

Meski begitu, terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan, Ganjar mengaku masih akan dikaji sesuai dengan undang-undang. Selain soal kode etik, Pemprov Jateng juga diminta mereformasi mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merujuk sistem yang dilakukan Pemkot Surabaya. Melakukan penguatan Inspektorat dengan mengadopsi sistem dari Kementerian Keuangan. Selain itu, juga membentuk komite audit untuk mengarahkan program kerja auditor.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, jika Ganjar serius membangun pemerintahan yang bersih, mestinya program-program itu bisa segera diwujudkan. “Kami menunggu tindak lanjutnya,” tandas Eko.

10 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyidik Belum Usulkan Penahanan Rina Iriani

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2014

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Tim penyidik Kejaksaan Jawa Tengah sampai saat ini belum mengusulkan melakukan upaya paksa penahanan terhadap Rina Iriani yang menjadi tersangka kasus tindak pidana penucian uang (TPPU). Salah satu pertimbangannya adalah tersangka ada di tempatnya dan dipandang belum perlu ada penahanan. Tetapi apabila dipandang perlu dan pada saatnya maka pihak penyidik akan mengusulkan upaya penahanan.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Jawa Tengah Sugeng Riyanta tatkala ditemui seusai penggeledahan dan penyitaan di rumah mantan Bupati Rina Iriani, di Perumahan Jaten Permai Indah, Desa/Kecamatan Jaten, Kamis (9/1). Sugeng juga mengemukakan, kalau mereka bersifat profesional dan dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah penyitaan.

Terkait semua benda dan barang yang disita, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu mengemukakan kalau semua itu atas nama Rina Iriani. “Kami sudah melakukan identifikasi dan semua barang dan benda yang disita ini semuanya adalah atas nama Rina Iriani,” tutur Sugeng.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai macam harta benda milik Rina Iriani. Harta benda yang disita antara lain mobil Toyota Camry dan Honda CRV, uang tunai Rp 100 juta lebih, perhiasan emas berlian dua kotak, buku tabungan, sertifikat deposito dan delapan sertifikat tanah serta harta benda lain yang bernilai ekonomis.

Mantan Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro itu mengemukakan, ada berlian yang desarnya sekitar sekepalan tangan yang disita, “Lha itu kan nilainya di atas Rp 100 juta. Perhiasan yang kami sita emas dan berlian, tetapi lebih banyak berliannya,” tandasnya. Dia juga menegaskan bila penyidikan terhadap kasus dengan tersangka Rina Iriani masih terus dikembangkan.

Sementara itu Rina Iriani dengan didampingi tim kuasa hukumnya dari kantor advokat OC Kaligis dan Rekan mengemukakan, harta benda yang disita tim penyidik banyak yang berasal dari saat dia belum menjadi Bupati Karanganyar. Dia juga menyebut kalau harta benda yang dia dapat saat menjadi bupati merupakan harta warisan.

( Basuni Hariwoto / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/10/186567/Penyidik-Belum-Usulkan-Penahanan-Rina-Iriani

10 Januari 2014 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Kasus Setyabudi Seret Enam Hakim Lain

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus suap terhadap mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Setyabudi Tejocahyono ternyata menyeret nama hakim lain. Dalam penanganan perkara kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Komisi Yudisial (KY) mengaku menerima informasi dugaan keterlibatan enam hakim lain. Menurut Komisioner KY Erman Suparman, nama enam hakim tersebut diperoleh dari Setyabudi Tejocahyono. Hakim yang telah divonis 12 tahun penjara itu mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama.

”Laporan mengenai hakim-hakim yang seyogyanya segera ditangani karena sudah dianggap betul laporan itu kalau yang bersangkutan menerima sejumlah uang,” kata Erman di kantor KPK Kamis (9/1).

Kedatangannya sekaligus melaporkan dugaan keterlibatan enam hakim tersebut. Dia langsung ditemui Ketua KPK Abraham Samad dan Deputi Penindakan Warih Sardono  Ditanya siapa saja hakim yang terlibat, Erman menolak mengungkap. Namun dia tidak membantah ketika disebutkan sejumlah nama hakim baik di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Menurut Erman, KPK rensponsif terhadap laporan ini dan bakal menindaklanjuti dan menelusuri laporan tersebut. ”Karena sesungguhnya KPK sendiri pada dasarnya, sudah sedang berjalan (pengembangan). Ditambah lagi dari informasi dari kami. Jadi beliau berdua sangat senang,” kata Erman.

Seperti diektahui, dalam surat dakwaan kasus suap bansos pemkot Bandung, Setyabudi menjanjikan untuk tidak menyeret nama Dada Rosada yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Setyabudi meminta uang Rp 3 miliar, untuk mengamankan di tingkat PN Bandung dan PT Jabar. Di PN Bandung perkara ini akan diamankan oleh Singgih Budi Prakoso.

Singgih yang menentukan majelis hakim dan menunjuk Setyabudi sebagai Ketua Majelis Hakim itu disebut menerima uang USD 15.000. Singgih juga disebut menerima bagian dari Rp 500 juta yang diberikan untuk Majelis Hakim yaitu Setyabudi, Ramlan Comel, dan Djodjo Djauhari, dan dirinya selaku Ketua PN Bandung.

( Mahendra Bungalan / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/10/186580/Kasus-Setyabudi-Seret-Enam-Hakim-Lain

10 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

‘Artidjo Effect’ Bisa Bikin Koruptor Jera

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 10 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggelar diskusi awal tahun yang mengambil tema  ‘Penegakan Hukum di Tahun Politik’.  Dalam diskusi tersebut hadir pegiat anti korupsi Taufik Basari sebagai  pembicara. Selain Taufik, pembicara dalam diskusi tersebut adalah Hakim Agung MA Artidjo Alkostar dan Budiman Tanuredjo.

Dalam diskusi tersebut, Taufik Basari yang akrab disapa Tobas ini menyampaikan beberapa catatan bagi penegakan hukum di tahun 2014. Yang pertama adalah apresiasinya  terhadap putusan-putusan yang dibuat Hakim Agung Artidjo.

Advokat ini melihat dampak dari putusan Artidjo telah melahirkan efek jera yang signifikan. “Saya melihat kengerian timbul di pelaku-pelaku korupsi akibat semangat ‘Artidjo Effect’,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem bidang hukum ini,” katanya.

Taufik menambahkan, dampak putusan Artidjo yang diistilahkan ‘Artidjo Effect’ seharusnya juga diterapkan di tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Melihat ekses yang dihasilkan, jika semangat ‘Artidjo effect’ diterapkan di seluruh tingkat peradilan Indonesia maka diharapkan kasus korupsi dapat diminimalisasi.

Pada poin kedua, Taufik menyoroti tegasnya hukum di wilayah penegak hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kualitas putusan yang akan dihasilkan. “Efek jera juga harus ditimbulkan pada penegak hukum, agar tidak main-main dengan nasib orang,” tegas alumnus Chicago University ini.

Maraknya rekayasa kasus menunjukkan penegakan hukum belum tegas bagi penegak hukum. Ia juga menyarankan apresiasi pada justice collaborator. “Keringanan hukuman dapat diberikan pada justice collaborator. Sebaliknya, hukuman dapat diperberat jika tidak kooperatif dan menghambat proses hukum,” jelas Tobas.

Mafia peradilan menjadi poin ketiga yang disampaikan oleh pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dalam diskusi awal tahun ini. Tobas berpendapat mafia peradilan harus terus diperangi. ”Kepercayaan masyarakat terhadap hukum harus dipulihkan, terus memerangi mafia peradilan menjadi salah satu caranya,” ucap Tobas.

( A Adib / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/10/186587/Artidjo-Effect-Bisa-Bikin-Koruptor-Jera

10 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Agung Kibarkan Bendera Perang Melawan Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 10 Januari 2014

JAKARTA, suaramerdeka.com – Penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi, khususnya pada tahun politik ini harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keberhasilan dalam menegakkan hukum seharusnya tidak hanya diserahkan kepada pihak penegak hukum, tetapi juga dibutuhkan peran masyarakat.

“Saya kira fungsi hukum yang bersifat protektif perlu digerakkan, masyarakat harus ikut ambil bagian. Pastinya bukan masyarakat awam, tapi LSM, Perguruan Tinggi, pers, ormas. Empat pilar ini harus diberdayakan,” ujar Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Dirinya mengkritik penegakkan hukum di Indonesia termasuk kasus korupsi dan pelanggaran keadilan terhadap rakyat Indonesia masih banyak yang dibiarkan dan dianggap selesai. Dia berharap agar agar masyarakat juga mengambil peran untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

“Kita sebagai generasi bangsa yang besar tidak boleh terperangkap dalam suasana pengeluh yang kronis, kita harus berbuat, apapun itu, kita tebar benih. Walaupun bukan kita yang memetik, mungkin anak cucu kita. Yang pasti kita harus terus berbuat!” tandas Artidjo.

“Kita memang bangga dengan perkembangan ekonomi yang meningkat, tapi mengapa rakyat miskin dan kelaparan juga meningkat. Maka dari itu, kita harus perjuangkan keadilan rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan, selalu mengibarkan bendera perang terhadap korupsi,” tegasnya.

Aktivis anti korupsi, Taufik Basari mengatakan, munculnya sosok Artidjo di tengah-tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia memberi dampak positif bagi optimisme publik terhadap pemberantasan korupsi.

“Dampak ‘Artidjo Effect’ harus kita manfaatkan untuk demi menegakkan hukum. Ini adalah momentum untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia,” ujar Taufik Basari.

( Satrio Wicaksono / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/10/186631/Hakim-Agung-Kibarkan-Bendera-Perang-Melawan-Korupsi

10 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Pejabat PDAM Dituntut 2 Tahun

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2013

GROBOGAN- Mantan pejabat bagian pengadaan barang PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Abdurrahman Indragiri dituntut pidana penjara dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Tak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Purwodadi juga mewajibkan Indragiri membayar uang pengganti Rp 53 juta sesuai dengan nominal kerugian negara akibat perbuatannya.

Jika tidak mampu maka diganti dengan hukuman penjara 10 bulan. Kasi Pidsus Kejari Purwodadi, Askari menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar dakwaan primair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. “Kerugiannya memang tidak terlalu besar. Tapi akibat perbuatannya bisa menurunkan pelayanan PDAM pada masyarakat.

Dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar. Uang Rp 53 juta diduga kuat masuk ke kantong pribadinya,” ujar Askari pada wartawan Kamis (9/1). Indragiri yang saat itu menjabat di bagian pengadaan barang diberi tanggung jawab untuk membelanjakan ABPD 2011 senilai Rp 1,2 miliar.

Anggaran sedianya digunakan untuk pembelian polyacid chloride (PAC). Saat dilakukan pengecekan, ada ketidaksesuaian antara jumlah barang yang dibeli dengan kuitansi.

Main Mata

“Dia bermain dengan pihak toko. Seolah-olah barang dibeli tapi kenyataannya tidak ada di gudang. Indra bermain seorang diri. Belum ada indikasi berkaitan dengan pejabat lainnya,” jelas Askari terkait modus yang dilakukan Indragiri. Hal itu diperkuat dengan audit internal rutin tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Ternyata Indragiri tidak bisa mempertanggungjawabkan dana APBD senilai Rp 53 juta. Indragiri ditahan Kejari dan ditempatkan di Rutan Purwodadi per September 2013.

Untuk mempermudah proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, terdakwa akhirnya dititipkan di Rutan Kelas IA Kedungpane Semarang pada Oktober di tahun yang sama. (H81- 72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/10/248912/Mantan-Pejabat-PDAM-Dituntut-2-Tahun

10 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Banyak Barang Bukti Dipakai Polisi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2014

SEMARANG – Sejumlah mobil dan sepeda motor yang disita aparat Polrestabes Semarang sebagai barang bukti, dipakai oleh anggota di jajaran kesatuan tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah mempertanyakan status kendaraan itu. Barang bukti seharusnya digunakan sebagai alat bukti, bukan untuk operasional. Ketua IPW Jateng, Untung Budiarso mengatakan’, apapun alasannya penggunaan barang bukti tetap tidak dibenarkan secara hukum dan aturan yang berlaku.

“Kalau barang bukti itu benar digunakan, saya sangat menyayangkan,” ujarnya, Kamis (9/1). Sesuai dengan aturan, kata dia, kendaraan yang merupakan barang bukti semestinya dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Jalan Dr Cipto Semarang.

“Kalau rusak karena tidak dipakai tidak jadi masalah, tetapi kalau rusak karena dipakai kemudian yang jadi pertanyaannya adalah hak pakainya bagaimana,” katanya.

Tugas

Kapolrestabes Semarang Kombes Djihartono mengatakan, ada 135 kendaraan yang terdiri atas 90 mobil dan 45 sepeda motor barang bukti, yang digunakan anggotanya untuk keperluan tugas. “90 mobil itu belum diketahui pemiliknya dan tidak ada perkara yang tercatat, sedangkan motor hasil curian,” ujarnya.

Tentang barang bukti itu digunakan, Kapolrestabes menjelaskan, barang bukti itu merupakan temuan namun tidak ada perkaranya. Tersangka dan korbannya pun tidak jelas, jadi kendaraan dialokasikan sementara untuk kegiatan kepolisian.

“Dipakai supaya tidak rusak,” katanya. Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polrestabes Semarang, Kompol Wahyuni Setiyawati, menambahkan, anggota yang memakai barang bukti mobil dan sepeda motor memiliki kewajiban merawat kendaraan tersebut.

“Misalnya harus menservis rutin kendaraan, ban tidak boleh gundul, dan perawatan lain,” kata Wahyuni. Menurut Budiarso, jika barang bukti itu belum jelas kepemilikannya dan kasusnya, tapi kenapa diamankan di Mapolrestabes. “Kalau memang mobil atau sepeda motor itu tidak bermasalah, lalu kenapa sampai ada di kantor polisi,” ujarnya. (K44,H74-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/10/248930/Banyak-Barang-Bukti-Dipakai-Polisi

10 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pemkab Brebes Digugat Rp 1,63 M

SUARA MERDEKA – Jum’at, 10 Januari 2014

  • Proyek DAK Belum Dibayar

BREBES – Pemkab Brebes digugat perdata di Pengadilan Negeri Brebes dengan nilai gugatan Rp 1,63 miliar lebih. Gugatan itu dilayangkan sejumlah penyedia jasa konstruksi terkait proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2012 yang hingga kini belum dibayarkan.

Padahal, bangunan sekolah yang dikerjakan para rekanan itu sudah selesai, bahkan sudah dimanfaatkan para siswa. “Secara resmi kami telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Brebes dengan nomor 26/PDT.G/ 2013/PN Brebes, tertanggal 9 Desember 2013. Saat ini prosesnya sudah memasuki sidang mediasi.

Namun, kami sangat kecewa Pemkab selaku tergugat tidak ada respons baik,’’ungkap Tobidin SH, selaku kuasa hukum sejumlah penyedia jasa konstruksi di Brebes, kemarin (9/1).

Diungkapkan, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemkab Brebes dari dua kali sidang tidak hadir. ‘’Ini bukti tidak adanya iktikad baik dan tidak menghormati proses hukum,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam kasus itu ada sebanyak 15 rekanan yang mengajukan gugatan perdata tersebut. Mereka merupakan rekanan yang mengerjakan sebanyak 15 paket pekerjaan fisik dari DAK Pendidikan tahun 2013 lalu, senilai Rp 1,63 miliar lebih.

Sangat Dirugikan

Dalam persoalan tersebut kliennya sangat dirugikan karena pekerjaan yang sudah diselesaikan 100%, ternyata dananya belum terbayarkan. Alasan Pemkab tidak bisa membayar karena proyek tersebut tidak mempunyai Daftar Prioritas Anggaran (DPA).

Namun, pejabat pembuat komitmen telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kliennya untuk mengerjakan proyek tersebut. Bahkan, Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan gambarnya ada, sehingga kliennya mengerjakan pekerjaan tersebut.

“Tapi, setelah jadi dan sudah dimanfaatkan, tidak bisa terbayarkan. Ini jelas merugikan klien kami. Apalagi, pemkab terkesan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini,” tandasnya. Menurut dia, pihaknya sangat kecewa dengan sikap Pemkab dan kuasa hukumnya yang selalu tidak hadir setiap kali sidang mediasi digelar.

Termasuk juga, sidak yang digelar hari ini (kemarin-red), kembali tidak dihadiri kuasa hukum Pemkab dan dinas terkait. “Jika upaya hukum gugatan perdata ini tidak ditanggapi, kami akan mengambil upaya pidana. Sebab, dalam kasus ini ada unsur penipuan dan penggelapan. Kami akan laporkan ke Polda Jateng,” terangnya.

Dia menambahkan, sejauh ini kliennya sudah sangat kooperatif agar proyek mereka dibayarkan. Sebelumnya, bahkan ada kesepakatan Pemkab siap membayar asalkan ada dasar hukum yang kuat, yakni melalui pengadilan. Namun, setelah dilaksanakan gugatan, tetap tidak kooperatif. “Ini yang membuat kami sangat kecewa, dan kami siap melakukan langkah hukum pidana,” tegasnya. (H38-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/10/248890/Pemkab-Brebes-Digugat-Rp-163-M

10 Januari 2014 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: