KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi Persiba, Kejati DIY Hitung Kerugian Negara

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 09 Januari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi dana hibah Persiba tahun anggaran 2011. Penghitungan internal ini didasarkan pada analisis, bukti dokumen, dan keterangan saksi.

“Hitungan kami bukan untuk materi penyidikan, tapi sebagai data pembanding dan pendukung hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red),” kata anggota penyidik korupsi Persiba, Mei Abeto Harahap, Kamis (9/1).

Saat tahap penuntutan nanti, jaksa tetap akan menggunakan hasil hitungan dari BPK. Rencananya, berkas akan diserahkan ke auditor negara pada minggu depan.

Ketika ditanya nominal kerugian negara dalam kasus ini, Abeto enggan merinci. Namun dia memberikan gambaran kisarannnya tergolong besar yakni di atas Rp 740 juta.  Angka itu merujuk pada temuan Inspektorat Bantul pasca penetapan tersangka.

Uang sejumlah itu lantas dikembalikan ke kas daerah. Namun belum diketahui secara jelas asal uang tersebut, apakah dari Persiba atau pihak lain.

Terkait perkembangan pemeriksaan, Abeto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyidikan secara intensif termasuk meminta keterangan saksi. “Meski beberapa waktu belakangan banyak hari libur dan jaksa yang cuti, tapi kinerja kami tidak vakum. Masih ada beberapa pemeriksaan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus korupsi dana hibah Persiba senilai Rp 12,5 miliar ini Kejati DIY telah menetapkan dua orang tersangka. Masing-masing mantan Bupati Bantul M Idham Samawi, dan mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Bantul Edy Bowo Nurcahyo.

( Amelia Hapsari / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/09/186545

9 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

BAP Korupsi Pupuk Dikembalikan ke Penyidik

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 09 Januari 2014

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2008 di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman tampaknya belum bisa disidangkan dalam waktu dekat. Berkas dikembalikan lagi ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY oleh jaksa peneliti bidang penuntutan karena dinilai belum lengkap.

“Kami kembalikan karena masih ada beberapa syarat formil yang belum dipenuhi untuk penerbitan P21,” ucap Kepala Seksi Penuntutan Tipikor Kejati DIY Mei Abeto Harahap kepada wartawan, Kamis (9/1).

Saat ini, pihak jaksa peneliti masih menyusun petunjuk untuk diserahkan ke penyidik. Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati DIY Anshar Wahyudi mengatakan, tim penyidik akan melengkapi berkas agar secepatnya bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Kami sedang menunggu petunjuk susulan dari jaksa peneliti. Akan segera kami rampungkan karena masih ada beberapa kasus lain yang juga menunggu untuk diselesaikan,” kata Anshar.

Beberapa waktu lalu, pihaknya juga telah melakukan cek ke RS Bhayangkara Polri Yogyakarta untuk memastikan kondisi tersangka Edi Sumarno. Sebab sebelumnya beredar kabar tersangka menderita sakit, dan dirawat di rumah sakit itu. Setelah dicek, informasi itu ternyata benar.

Sebagaimana diketahui, penyidikan perkara korupsi proyek senilai Rp 800 juta itu dibuka kembali sejak Oktober 2013. Pemeriksaan perkara itu sempat dihentikan pada tahun 2012.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan oleh Kejati DIY, yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Ali Munthohar. Peristiwa itu sempat membuat heboh publik karena dasar penerbitan SP3 adalah kematian tersangka Edi Sumarno. Faktanya, mantan perwakilan PT Pusri Yogyakarta itu masih hidup.

( Amelia Hapsari / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/09/186501

9 Januari 2014 Posted by | JOGJA RAYA | Tinggalkan komentar

Kejati Sita Harta Rina Iriani

SUARA MERDEKA.om – Kamis, 09 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah menyita harta mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi mengatakan aset berupa rumah, tanah dan mobil Rina sudah disita.

“Posisinya ada yang di Karanganyar, ada yang diluar Karanganyar,” kata Masyhudi, Kamis (9/1).

Saat ini pihaknya masih menghitung nilai-nilai aset yang disita tersebut.

“Nilai totalnya belum ketahuan, masih inventarisasi. Karena kan NJOP itu berkembang. Kira-kira ya bisa untuk menutup kerugian negara dari sejumlah uang yang diduga dinikmati tersangka (Rina -red),” lanjut masyhudi.

November 2013 lalu, Rina ditetapkan sebagai tersangka subsidi perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke Karanganyar tahun 2007-2008.

Ditengah perjalanan penyidikan Rina dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan Rina sebagai tersangka kasus pencucian uang dari korupsi tersebut.

Kamis (9/1), Kejati kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan aset Rina Iriani di Rumah Rina Iriani di Jaten, Karanganyar. Beberapa dokumen serta perhiasan mahal turut disita.

Disamping itu, penyidik juga telah memeriksa pimpinan partai politik yang diduga menerima aliran dana dari Rina Center. Rina Center merupakan organisasi yang dibentuk untuk pemenangan Rina Iriani dan Wakilnya Pryono dalam Pilkada Karanganyar 2008.

Diketahui, subsidi dari Kemenpera yang disalurkan melalui Koperasi Serba Usaha Sejahtera, turut mengalir ke Rina Center.

“Hasil pemeriksaannya, partai-partai politik itu memang menerima aliran dana itu,” ujar masyhudi.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengapresiasi Kejati yang telah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disamping kasus korupsiama kali di Jawa Tengah.

“Sudah seharusnya seperti itu, jadi seluruh kerugian negara bisa dipulihkan. Dan koruptor harus dimiskinkan,” kata Eko.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/09/186551

9 Januari 2014 Posted by | KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Terkait Sidang Suap Hakim Jilid II, Pengadilan Tipikor Belum Tahu

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 09 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Rencana persidangan kasus suap hakim Tipikor semarang jilid II yang akan disidangkan di Pengadian Tipikor Semarang, diawali dengan pemindahan dua tersangka Asmadinata dan Pragsono dari jakarta ke Semarang.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Maliki mengatakan kedua mantan hakim Pengadilan Tipikor Semarang itu menempati Blok J.

“Kemarin sore (Rabu, 8 Januari 2014 – red) masuk dua tahanan titipan KPK. Sekitar pukul 17.00,” kata Maliki, Kamis (9/1).

Pemindahan Asmadinata dan Pragsono itu menyusul telah dinyatakan lengkapnya berkas penyidikan atas dua tersangka tersebut.

Selanjutnya, KPK akan melimpahkan perkara itu ke pengadilan Tipikor Semarang untuk disidangkan.

“Perkaranya akan disidangkan di Semarang, sesuai tempat kejadian perkara,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Sementara, Juru Bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Endang Sri Widayanti, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait rencana sidang itu.

“Belum ada informasi apa-apa yang masuk ke saya. Jadi belum tahu,” kata Endang, Kamis (9/1).

Menurutnya, KPK juga belum memberitahu bahwa akan melimpahkan perkara Asmadinata dan Pragsono.  Asmadinata adalah mantan Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Semarang, sedangkan Pragsono merupakan mantan Hakim Karier Pengadilan Tipikor Semarang.

Keduanya disangka terlibat kasus penyuapan hakim saat menyidangkan kasus korupsi dana pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan tahun 2006-2007.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/09/186550/-Terkait-Sidang-Suap-Hakim-Jilid-II-Pengadilan-Tipikor-Belum-Tahu

9 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Demak, Katanya Kota Wali Kok Sarat Korupsi

KOMPASIANA.COM – 09 January 2014 

SEBENARNYA malu membicarakan tanah kelahiran diselimuti aib, apalagi ini menyangkut daerah yang dikenal pekat dengan norma-norma agama (Islam). Tapi, apa boleh buat.

Saya lahir di Demak, bersekolah dari SD hingga SMA di sana, kemudian hengkang ke Semarang untuk kuliah. Namun, untuk urusan korupsi, saya tak segan-segan menendang pantat Demak hingga terjengkang. Bila perlu, akan saya jewer kencang dua kupingnya hingga putus!

Bukan tanpa alasan Demak dijuluki Kota Wali. Kabupaten yang ‘mukim’ di tengah-tengah Semarang dan Kudus ini dahulu kala menjadi salah satu basis penyebaran agama Islam di Jawa. Di Demak pula terdapat Masjid Agung yang sarat dengan ornamen Islam dunia, dan makam Sunan Kalijaga yang menciptakan cermin betapa kental kabupaten penghasil belimbing ini dengan nilai-nilai moral.

Tetapi, akhir tahun lalu, Demak dinobatkan sebagai ‘juara kedua’ daerah terkorup di Jateng. ‘Juara pertama’ adalah Kota Semarang, dengan 16 kasus. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mengumumkan, sepanjang 2013 terdapat 12 kasus korupsi di Demak. Sebuah tamparan keras yang mengubah Kota Wali menjadi kabupaten yang menjijikkan.

Coba bayangkan, dana rehab Puskesmas saja dijambret. Pengadaan seragam PNS juga dicolong. Memang korupsi pengadaan seragam yang digarap Bagian Umum Pemkab Demak dengan nilai Rp 1,3 miliar tersebut terjadi pada 2010. Tetapi kasus yang merugikan negara Rp 353 juta ini belum kelar hingga sekarang. Anehnya, hanya ditetapkan satu tersangka, yakni dari pihak kontraktor, tanpa pernah menyentuh instansi terkait.

Di lingkup Legislatif, pada Maret 2013 Partai Golkar membuat huru hara di Kota Wali. Sejumlah pengurus DPD Golkar Demak diduga terlibat praktik pencurian uang rakyat dana bantuan partai politik (banpol) dari APBD. Lucunya tak ada tersangka, padahal hasil audit BPKP Jateng ditemukan kerugian negara sebesar Rp 257 juta.

Tak hanya Golkar, Partai Hanura pun bermasalah. Anggota Komisi C DPRD Demak periode 2009-2014 dari Partai Hanura Moch Sofyan ST terpaksa dibekuk di rumahnya, di kawasan Sayung Demak, lantaran mengutil dana Proyek Rehab Puskesmas Guntur tahun anggaran 2007 sehingga merugikan uang negara sebesar Rp 148 juta dari nilai pagu anggaran proyek senilai Rp 288 juta. Bersama Sofyan, ditangkap pula eks Direktur CV Bangit Jaya, pelaksana proyek tersebut, bernama Mahdun.

Masih banyak kasus korupsi di Demak. Bahkan, proyek Alquran saja diembat. Itu terjadi saat heboh korupsi di Kemenag, antara lain dalam proyek pengadaan Alquran. Juga korupsi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) yang melibatkan tiga tersangka. Modusnya, membuat pinjaman fiktif sebesar Rp 3 miliar.

Dari kacamata KP2KKN Jateng, modus kasus korupsi di Demak yang tren adalah penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, kegiatan fiktif, dan suap.

Di mata saya — hampir separuh usia saya tinggal di sana — Demak tak ubahnya kebun palawija yang tersembunyi di belantara. Kebun subur yang ideal untuk ngumpet para maling, dan kemudian bisa bertahan hidup di sana karena ada ketela, jagung, lombok, terung, belimbing, jambu, kacang panjang, kacang tanah, yang bisa dibagi-bagi antarmaling.

-Arief Firhanusa-

Sumber : http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2014/01/09/demak-katanya-kota-wali-kok-sarat-korupsi-626678.html

9 Januari 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Pemeriksaan Hibah-Bansos Kudus Diserahkan

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah – 13/11/2013

Peny Kudus 1 Semarang, 13 November 2013 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II. Pemeriksaan dilakukan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial (bansos) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2012 dan semester I tahun anggaran 2013.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Bambang Adiputranta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah dan bansos merupakan salah satu bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang memuat simpulan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI. Diharapkan hasil pemeriksaan tersebut akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peny Kudus 2Ketua DPRD Kabupaten Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota DPRD H. Mahmudi menyampaikan terimakasih atas pemeriksaan dana hibah dan bansos yang telah dilaksanakan oleh BPK. Hal ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dana hibah dan bansos sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik sesuai haknya. Selain itu, LHP merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif dan bebas KKN.

Disampaikan juga oleh Bupati Kudus H. Mustofa dalam sambutannya bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK merupakan tekad dan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus. Pengelolaan dana hibah dan bansos harus memenuhi prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam forum terbuka. Selain itu evaluasi atas kinerja selalu dilakukan agar kerja yang dilakukan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat tempat dan tepat waktu.

Sumber : http://semarang.bpk.go.id/?p=3282

9 Januari 2014 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

PEMDA Se-JAWA TENGAH TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BPK

BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah – 18/12/2013

TLRHP 3Semarang, 18 Desember 2013 – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahum 2013 pada tanggal 16-18 Desember 2013. Acara tersebut diikuti oleh inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Bambang Adiputranta dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan selama tiga hari adalah wujud nyata peran aktif BPK dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut. Diharapkan semakin tinggi persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

TLRHP 2Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh BPK adalah meliputi kegiatan menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan

Pada hari terakhir Kepala Subbagian Setkalan, Muhammad Hidayat menyampaikan hasil pemantauan TLRHP menunjukkan rekomendasi dampai dengan Semester II Tahum 2013 sejumlah 13.520 rekomendasi dengan nilai Rp636.184.989.527,00. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sejumlah 57,78%, tindak lanjut yang belum sesuai  dan dalam proses tidak lanjut sejumlah 36,70%, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sejumlah 4,57% dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sejumlah 1,08%. Acara ditutup pada hari Rabu 18 Desember 2013 oleh Kepala Subauditorat Jateng III, M. Ali Asyhar.

Sumber : http://semarang.bpk.go.id/?p=3387

9 Januari 2014 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pertama Kali Korupsi di Jateng Kena TPPU

KORAN SINDO – Kamis, 09 Januari 2014

SEMENTARA ITU, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka Rina Iriani oleh Kejati Jateng merupakan langkah yang tepat.

Sebab menurutnya, penerapan pasal itu akan membuat penyidikan kasus tersebut semakin maksimal. “Memang dari dulu kami menyarankan kepada Kejati untuk menjerat pasal TPPU kepada setiap koruptor yang menyebabkan kerugian negara di atas Rp1 miliar. Selain semakin maksimal, upaya itu juga merupakan langkah tepat untuk pengembalian kerugian negara atau recovery asset,” ujarnya.

Selain itu imbuh dia, dengan diterapkannya pasal TPPU itu penyidikan kasus akan semakin luas. Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa tersangka lain yang dapat diseret dalam kasus itu karena terlibat. “Kami yakin tidak ada kasus korupsi yang dilakukan oleh satu orang, pasti melibatkan orang lain. Dengan diterapkannya TPPU itu, akan mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan kemudian memenjarakan mereka,” imbuhnya.

Eko mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejati Jawa Tengah atas penetapan itu. Sebab menurutnya, selama ini baru kali ini Kejati berani menjerat tersangka korupsi dengan pasal tersebut. “Baru kali ini dilakukan, saya sangat mengapresiasi. Ke depan upaya ini harus pula dilakukan saat melakukan penanganan kasus korupsi lain terutama yang dilakukan oleh kepala daerah,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan pakar hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawade Hafidz. Menurut dia, penerapan pasal TPPU kepada tersangka korupsi Rina Iriani merupakan progress dalam penyelesaian kasus korupsi. “Keberanian Kejati merupakan progress yang sangat bagus, karena penerapan pasal TPPU itu tidak mudah karena harus dengan data dan analisa yang kuat. Saya kira, Kejati sudah melakukan hal itu dengan mendalam,” katanya.

Menurutnya, selain menyelesaikan masalah korupsi, tugas penegak hukum adalah menyelamatkan uang kerugian negara yang diakibatkan oleh para koruptor. Selain itu, adanya indikasi tersangka lain juga akan terlihat dengan diterapkannya pasal TPPU.

“Dengan dijerat pasal TPPU dalam penyelesaian kasus korupsi, akan membuat tersangka menerima dua perkara. Jika keduanya terbukti, maka akan menambah berat hukuman bagi tersangka nantinya. Ini juga sebagai efek jera bagi orang-orang lain yang ingin melakukan upaya korup di negeri ini,” imbuhnya.

Hafidz juga mengomentari penetapan tersangka Rina Iriani dengan pasal TPPU saat kasus pertamanya belum selesai diperiksa juga tidak menjadi masalah. Karena menurutnya, secara hukum hal itu tidak menyalahi aturan dan merupakan tindakan yang sah-sah saja. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/357414

9 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KPK: Dana Optimalisasi Kementerian Rawan Dikorupsi

TRIBUN NEWS – Senin, 23 Desember 2013

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014, khususnya dana optimalisasi untuk 32 kementerian dan lembaga rawan dikorupsi. Dana optimalisasi sering dimanfaatkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, mencontohkan kasus yang ditangani KPK, yakni korupsi alokasi Dana Penyesuaian infrastruktur Daerah (DPID), yang sebelumnya sudah menjerat mantan anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

“Proses penganggaran nasional harus diperhatikan, karena makin terus terbuka untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, salah satunya titik rawan korupsi adalah sitem anggaran nasional berkaitan dengan dana optimalisasi,” kata Zulkarnaen, Senin (23/12/2013) malam.

Mengantisipasi hal tersebut, KPK melakukan langkah pencegahan dengan menggandeng sejumlah lembaga, di antaranya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam upaya itu, KPK mengundang Menkeu, Chatib Basri dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Menurut Zulkarnain, koordinasi soal penggunaan dana optimalisasi 2014 yang telah ditentukan sebesar Rp 26,96 triliun itu, nantinya akan dijadikan untuk perbaikan sistem. Selain itu sebagai upaya pencegahan korupsi terkait pemanfaatan dana optimalisasi itu.

“KPK melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melihat sejauh mana peran upaya kedua kementerian tersebut dalam memastikan kesesuaian, kelayakan, akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan dana optimalisasi di setiap Kementerian dan Lembaga yang menerimanya,” kata Zulkarnain.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/23/kpk-dana-optimalisasi-kementerian-rawan-dikorupsi

9 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Dana optimalisasi rawan dikorupsi

SINDO NEWS.COM- Selasa,  24 Desember 2013

KPK: Dana optimalisasi rawan dikorupsi

Gedung KPK, (SINDOphoto).

Sindonews.com – Dana optimalisasi untuk 32 kementerian atau lembaga dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) 2014 disinyalir rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengatakan, pihaknya selalu mengawasi proses penganggaran secara nasional. Karena kerap menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu.

“Proses penganggaran nasional harus terus menerus diperhatikan, karna makin terus terbukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, salah satunya titik rawan korupsi adalah sitem anggaran nasional berkaitan dengan dana optimaliasasi,” kata Zulkarnaen di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2013.

KPK mengajak beberapa lembaga negara yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana, untuk melakukan kordinasi dalam upaya pencegahan.

Dia menjelaskan, pihaknya berkodinasi mengenai penggunaan dana optimalisasi 2014 yang telah ditentukan sebesar Rp 26,96 triliun itu, sehingga KPK melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melihat transparansi yang ada.

“Melihat sejauh mana peran  kedua kementerian tersebut dalam memastikan kesesuaian, kelayakan, akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan dana optimalisasi di setiap Kementerian dan Lembaga yang menerimanya,” tukasnya.

 

(maf)

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/23/13/819920/kpk-dana-optimalisasi-rawan-dikorupsi

9 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: