KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Eks Wali Kota Malang Peni Suparto Diperiksa Jaksa

TEMPO.CO -JUM’AT, 03 JANUARI 2014

Eks Wali Kota Malang Peni Suparto Diperiksa Jaksa

Peni Suparto. TEMPO/Abdi Purnomo

TEMPO.COMalang – Bekas Wali Kota Malang Peni Suparto diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Malang, Jumat, 3 Januari 2014. Politikus gaek PDI Perjuangan itu diperiksa selama tiga jam mulai pukul 08.30 WIB. Sebanyak 25 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengorek keterangan seputar pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang di Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang.

“Ia kooperatif, menjawab dengan tangkas,” kata Kepala Kejaksaan Malang, Munasim. Peni dimintai keterangan selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. Lahan seluas seluas 4.300 meter persegi itu dibutuhkan untuk pengembangan rumah sakit milik Pemerintah Kota Malang.

Kejaksaan juga menelusuri penentuan lokasi pembangunan RSUD di Bumiayu. Sebab, Pemkot Malang sesungguhnya telah memiliki lahan seluas 16 hektare di Kedungkandang, tak jauh dari lokasi tersebut. Idealnya, kata Munasim, lahan tersebut bisa digunakan untuk mendirikan rumah sakit tanpa harus membeli lahan baru.

Kejaksaan akan meminta keterangan pejabat Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Tujuannya untuk mengetahui alur pengadaan lahan tersebut. Selain Peni, Kejaksaan telah memanggil Sekretaris Kota Malang Muhammad Shofwan, Kepala Dinas Kesehatan Supranoto, dan pemilik lahan.

Jika pengumpulan bahan dan keterangan selesai, kata dia, jaksa akan mengekspos perkara tersebut. Dari ekspos itu akan diputuskan apakah akan meningkat ke penyidikan atau malah dihentikan. Peni tak bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya tak aktif.

Sebelumnya, Malang Corruption Watch (MCW) menemukan indikasi penggelembungan anggaran pengadaan lahan seluas 4.300 meter persegi sebesar Rp 7,3 miliar. Dalam transaksi, harga tanah sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi. Sedangkan harga tanah sesuai NJOP sebesar Rp 1 juta per meter persegi. Sementara harga pasaran sebesar Rp 700 ribu per meter persegi. Jadi, pembebasan tanah itu diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 3 miliar.

“Pengadaan tanah itu tidak wajar. Di lapangan terjadi penggelembungan,” kata koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin. Padahal, sebelumnya, Dinas Perumahan mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi RSUD Kota Malang, serta dilakukan tawar-menawar seharga Rp 800 ribu per meter persegi.

EKO WIDIANTO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/058542012/Eks-Wali-Kota-Malang-Peni-Suparto-Diperiksa-Jaksa

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wali Kota Banjarmasin Diperiksa Kejaksaan

TEMPO.CO – SELASA, 07 JANUARI 2014

Wali Kota Banjarmasin Diperiksa Kejaksaan

Walikota Banjarmasin, Muhidin. TEMPO/Subekti

TEMPO.COBanjarmasin – Wali Kota Banjarmasin Muhidin diperiksa tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Erwan Suwarna mengatakan, Muhidin diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 senilai Rp 27,5 miliar. “Saat itu Muhidin masih menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Partai Bintang Reformasi,” kata Erwan kepada Tempo, Selasa, 7 Januari 2014.

Sebelumnya, Muhidin sudah masuk daftar panggil sebagai saksi bersama lima anggota DPRD Kalimantan Selatan. Namun, saat dipanggil 31 Desember 2013 itu, Muhidin mangkir tanpa alasan. Hari ini, menggunakan mobil pribadi, Muhidin tiba di gedung Kejati Kalsel pukul 10.00 didampingi ajudannya.

Menurut Erwan, materi pemeriksaan Muhidin sama dengan saksi lain dari anggota Dewan, yakni seputar penganggaran dan pencairan dana Bansos senilai Rp 27,5 miliar. Muhidin, kata Erwan, bersikap kooperatif dan tak berbelit dalam memberikan keterangan. Setelah pemeriksaan, Muhidin enggan menjawab pertanyaan wartawan. “Penyidik masih mendalami peran setiap anggota Dewan. Belum bisa disimpulkan apakah Muhidin juga melakukan korupsi,” kata Erwan.

Kejati Kalsel telah menetapkan enam tersangka dari kalangan pejabat dan bekas pejabat Pemprov Kalimantan Selatan. Enam tersangka ini adalah bekas Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muchlis Gafuri; bekas Asisten Daerah II, Fitri Rifani; serta dua mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Anang Bakhranie dan Akhmad Fauzan Saleh. Tiga tersangka lainnya adalah bekas staf Biro Kesejahteraan Rakyat, Sarmili, Mahliana, dan Amri. Namun Amri telah meninggal. Kejati Kalsel menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp 12 miliar.

Kemarin, Kejati Kalselckembali memanggil enam anggota Dewan. Mereka adalah Husaini Aliman dari Partai Amanat Nasional, Abdul Hakim (PAN), Ali Badrun (Partai Demokrat), Hera Farina (Demokrat), Husaini (Demokrat), dan Ali Akbar (Demokrat). Hanya Abdul Hakim dan Ali Akbar mangkir dari panggilan jaksa. Hingga kini, sudah 17 anggota DPRD Kalimantan Selatan diperiksa sebagai saksi.

DIANANTA P. SUMEDI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/07/058542898/Wali-Kota-Banjarmasin-Diperiksa-Kejaksaan

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejati Jatim Tahan Tersangka Koruptor BNI Kediri

TEMPO.CO – SENIN, 06 JANUARI 2014

TEMPO.COSurabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan tersangka kasus penggelapan surat jaminan kredit PT Bank Negara Indonesia Tbk cabang Kediri, Alfian. “Hari ini kami tahan dan tetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Sie Penuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Suryo Priarto kepada wartawan, Senin, 6 Januari 2014.

Alfian sebenarnya sudah mengundurkan diri sebagai pegawai BNI cabang Kediri pada 2012. Namun Alfian diminta bekassupervisor BNI Kediri Yustarso untuk membantu Bambang Santoso dalam usaha mendapatkan jaminan kredit. Alfian membantu menangani sampai sertifikat keluar dari BNI. Sertifikat itu dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit baru ke BTN cabang Blitar.

“Alfian ini dianggap turut serta, dianggap bersama-sama atau bersekongkol dalam kasus ini,” kata Suryo. Sebenarnya, penahanan Alfian bersamaan dengan Yustarso pada Desember 2013. Hanya, saat itu Alfian beralasan sakit sehingga penahanannya ditunda. Dengan ditahannya Alfian, penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan pun tuntas.

Sebelumnya, tiga pegawai PT Bank Negara Indonesia Tbk yaitu PHT, ABP, dan AP yang bertugas di Unit Remedial dan Recovery Bank BNI 46 Jalan Brawijaya, Kediri, telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya bersama dengan Bambang Santoso telah menjalani persidangan. Dalam perkembangannya, mereka menyebutkan keterlibatan Yustarso dan Alfian di kasus yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1,8 miliar ini.

Modusnya pun terbilang klasik. Berawal dari pengajuan kredit BS, pengusaha peternakan ayam di Tulungagung, Jawa Timur, kepada Bank BNI 46 Kediri sebesar Rp 2,5 miliar dengan jaminan sebuah sertifikat tanah. Namun, belum selesai kewajiban BS membayar cicilan ke BNI, dia menyuap PHT, ABP, dan AP agar mengeluarkan sertifikatnya dari bank. Sertifikat itu selanjutnya dimasukkan kembali ke bank lain sebagai jaminan pembukaan kredit baru.

BNI yang menyadari hilangnya sertifikat jaminan itu segera melakukan audit. Apalagi, belakangan diketahui angsuran pinjaman BS sebesar Rp 2,5 miliar itu baru dibayarkan Rp 700 juta atau menyisakan utang senilai Rp 1,8 miliar. Manajemen bank lantas melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena alamat sertifikat jaminan tersebut berada di Tulungagung.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/058542673/Kejati-Jatim-Tahan-Tersangka-Koruptor-BNI-Kediri

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Calon Legislator Demokrat Jadi Tersangka Korupsi

TEMPO.CO – KAMIS, 09 JANUARI 2014

TEMPO.CO, Kuningan – Polres Kuningan menetapkan Rita Heriati, 46 tahun, calon anggota legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 3, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung olahraga mini di Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Kamis, 9 Januari 2014.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuningan, Ajun Komisaris Real Mahendra, mengatakan anggotanya menemukan kejanggalan dalam pembangunan gedung olahraga mini di Desa Sindang Kempeng yang tidak pernah selesai. Setelah memiliki hasil audit BPKP ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi terhadap proyek senilai Rp 500 juta pada tahun 2010 ini.

“Peran tersangka sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda Kamuningsari yang menerima bantuan. Diduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata dia.

Penanganan kasus ini sebenarnya dilakukan sejak bulan April 2011. Kasusnya sudah masuk tahap P19 (proses memenuhi kelengkapan berkas) sesuai permintaan Kejaksaan Negeri Kuningan. Tersangka dijerat Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga kini tersangka Rita belum ditahan karena yang bersangkutan sering sakit. “Tersangka juga cukup kooperatif,” kata Real.

Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati membenarkan bahwa tersangka Rita adalah caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Demokrat nomor urut 3 daerah pemilihan II (Kecamatan Cilimus, Kramatmulya, Cigandamekar, Pancalang, Mandirandan, Pasawahan, Japara, dan Jalaksana). Tersangka pernah menjadi Kepala Desa Setianegara pada 1998 hingga 2006. Kemudian menjadi Ketua LPM Pemuda.

Adapun Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan U.M. Abdul Aziz mengatakan, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rita Heriati masih boleh melaksanakan kampanye sebagai caleg DPRD kabupaten dan mengikuti semua tahapan pemilu, kecuali sudah ada keputusan tetap sebagai terpidana atau keputusan tetap pengadilan negeri.

Hingga kemarin, Rita belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi. Telepon selulernya yang dihubungi Tempo tidak aktif.

DEFFAN PURNAMA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/09/058543585/Calon-Legislator-Demokrat-Jadi-Tersangka-Korupsi

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Panti Asuhan di Lamongan Siap Disidangkan

TEMPO.CO – SENIN, 13 JANUARI 2014

TEMPO.COLamongan–Kejaksaan Negeri Lamongan, Jawa Timur, telah menerima berkas perkara dugaan korupsi bantuan panti asuhan Rp 721 juta dari kepolisian resor setempat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan Arfan Halim mengatakan, berkas itu telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. ”Pada prinsipnya, berkasnya sudah tidak ada masalah,” kata Arfan, Senin, 13 Januari 2014.

Kasus korupsi dana panti asuhan ini menjerat dua tersangka, yaitu bekas pejabat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan Bambang Pramono serta Direktur CV Ratna Purnama, Ratna Purnamawati. Keduanya menjadi tahanan titipan Kejaksaan Lamongan.

Bambang dan Ratna ditengarai mengembat Rp 210 juta dari total Rp 721 juta dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lamongan  2012. Dana yang diduga dikorup berasal dari pos anggaran kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan.

Obyek bantuan itu seharusnya disalurkan buat 35 panti asuhan pada September-Desember 2012. Belakangan diketahui, bantuan tersebut ternyata macet dan tidak diketahui pertanggungjawabannya. Kecurigaan polisi mengarah ke CV Ratna Purnama selaku pemenang tender penyaluran bantuan.

Polisi kemudian memeriksa Ratna Purnamawati, yang bertindak sebagai Direktur CV tersebut. Adapun peran Bambang Pramono mencairkan dana bantuan ke CV Ratna Purnama. Ketika kasus ini terungkap, posisi Bambang sebagai Kepala Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan. ”Peran kedua tersangka sudah jelas. Jadi kami tunggu saja sidangnya,” ujar Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Lamongan Ajun Komisaris Polisi Efendy Lubis.

SUJATMIKO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/13/058544518/Korupsi-Panti-Asuhan-di-Lamongan-Siap-Disidangkan

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Sumur Bor Pangkalpinang Dilimpahkan

TEMPO.CO – KAMIS, 16 JANUARI 2014

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Setelah menunggu hampir empat tahun dan mendapat desakan dari berbagai pihak, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melimpahkan berkas kasus korupsi sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Bangka Belitung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang, Kamis, 16 Januari 2014.

Dari kasus yang merugikan negara sebesar Rp 402,5 juta tersebut, Kejari Pangkalpinang baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Then Thung Chung alias Amen dan Mukmin Muhajir. Keduanya berasal dari rekanan Distamben Pemprov Bangka Belitung, PT Jaya Tirta Karya Serfindo.

“Tersangka baru dari swasta. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari Distamben Pemprov Bangka Belitung. Apalagi disebutkan sebelumnya kasus ini dilakukan secara berjamaah,” ujar pelaksana harian Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Robert Sitinjak, kepada Tempo, Kamis sore, 16 Januari 2014.

Dikatakan dia, proyek sumur bor tersebut dibangun di 70 titik yang tersebar di Provinsi Bangka Belitung dengan pagu dana mencapai Rp 5,1 miliar.

“Namun dari seluruh kegiatan, ada satu kegiatan yang fiktif, yakni kegiatan pengukuran alat geolistik untuk mengecek sumber air senilai Rp 402,5 juta. Setelah kita selidiki, ternyata kegiatan tersebut fiktif. Padahal Distamben sudah mencairkan dana untuk kegiatan tersebut,” ujar dia.

Menurut dia, dengan telah dilimpahkannya kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang, maka kecurigaan masyarakat yang menduga ada permainan kasus tersebut terbantahkan.

“Mengapa harus menunggu empat tahun untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan? Hal tersebut karena masih ada proses penyelidikan dan pengaruh pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan. Hal itulah yang membuat kita menelusuri ulang kasus ini,” ujar dia.
SERVIO MARANDA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/16/063545616/Kasus-Korupsi-Sumur-Bor-Pangkalpinang-Dilimpahkan

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi PNPM Rp 5,8 Miliar

TEMPO.CO – KAMIS, 23 JANUARI 2014

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi PNPM Rp 5,8 Miliar

Kepala Bapenas, Paskah Suzetta, saat peluncuran Sistem Informasi Manajemen Terpadu Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SIMPADU PNPM) Mandiri di Jakarta, Rabu (5/8). Foto: TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.COBojonegoro -Kejaksaan Negeri Bojonegoro tengah menyelidiki dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). “Ada sekitar Rp 5,8 miliar yang gak jelas pertanggungjawabannya,”  kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nusirwan Sahrul pada Tempo Kamis 23 Januari 2014. Nilai total program itu sebesar Rp 7,4 miliar.
Dugaan praktek korupsi di PNPM-MPd ini diketahui setelah dilakukan audit nasional Tim PNPM. Di Kecamatan Baureno terdapat 307 kelompok SPP PNPM-MPd yang tersebar di 25 desa. Tetapi setelah dilakukan audit ternyata hanya 67 kelompok yang menerima dana simpan pinjam. Sisanya sebanyak 240 diduga fiktif yang nilai simpan pinjamnya sekitar Rp 5,8 milar dari program nilai pinjaman sebesar Rp 74, miliar. Sehingga, dana yang terserap hanya Rp 1,6 miliar.
Tim menduga ada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) fiktif di Kecamatan Baureno, Bojonegoro sekitar 2005 hingga 2012. Tim curiga karena ada pinjaman sebesar Rp 5 miliar lebih. S, pengurus di bagian Unit Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas program simpan pinjam, tidak bisa memberikan data akurat. S tak bisa menunjukkan data kelompok SPP di Baureno.
Sejumlah nama peminjam di dalam proposal tidak sesuai dengan di lapangan. Beberapa desa tempat tinggal kelompok peminjam, tidak sama dengan dokumen yang dimiliki pengurus PNPM-MPd.
Kejaksaan, kata Nusirwan, telah memintai keterangan sejumlah orang untuk pengumpulan data. Namun masih butuh data akurat mengenai kerugian negara. “Untuk sementara Rp 5,8 miliar dana tak bisa dipertanggungjawabkan.”
Camat Baureno Arwanberjanji akan membantu tim pencari data karena dugaan penyimpangan PNPM merugikan daerahnya. “Kami akan bantu kejaksaan,” ujarnya, Kamis 23 Januari 2014. Ia yakin, persoalan ini akan terungkap.

SUJATMIKO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/063547810/Kejaksaan-Usut-Dugaan-Korupsi-PNPM-Rp-58-Miliar

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rumah Mewah Sutan di Bogor, Siapa Bayar Pajaknya?

TEMPO.CO – JUM’AT, 24 JANUARI 2014

Rumah Mewah Sutan di Bogor, Siapa Bayar Pajaknya?

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kiri) berbincang dengan wartawan setelah KPK melakukan penggeledahan rumahnya di Komplek Villa Duta Jalan Sipatahunan, Kota Bogor, Jabar (16/1). ANTARA/Jafkhairi/

TEMPO.COBogor – Sutan Bhatoegana punya rumah mewah yang berlokasi di perumahan elite, Villa Duta Jalan Sipatahunan 26, RT 08/14, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Namun, pembayaran pajak setiap tahunnya masih menggunakan nama PT Pionir, bukan atas nama Sutan Bhatoegana.

“Berdasarkan data yang ada di kami, data pembayaran pajaknya masih atas nama PT Pionir. Itu pun pajaknya masih menggunakan pajak tanah yang masih berupa kapling, belum berikut pajak bangunan,” ujar Lurah Baranangsiang Dudi Fitri Rustandi ketika ditemui Tempo, Kamis, 23 Januari 2014, di kantornya.

Menurut dia, tanah tersebut tercatat dengan register nomer 1310-140-030-0. Besaran pajak tanah yang harus dibayarkan oleh pemilik setiap tahun sebesar Rp 6,6 juta. “Kalau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di perumahan tersebut berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per meter,” kata dia.

Namun, harga jual tanah di daerah atau perumahan tersebut mencapai Rp 10-15 juta per meter. Bahkan, harganya bisa lebih mahal karena daerah tersebut termasuk kawasan perumahan elite dan mewah di Kota Bogor, jadi transaksinya selalu berdasarkan harga pasaran tanah, “Namun, kami tidak bisa tahu harga pasti tanah di sana karena jika melakukan transaksi jual beli langsung melalui notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, jadi susah terlacak,” kata Lurah Dudi.

Namun, kata dia, pemilik tanah atau rumah biasanya tidak membayar pajaknya ke kantor kelurahan atau pemda, melainkan sudah melalui bank. “Mereka kan orang-orang sibuk dan tidak mau antre. Makanya mereka bayar pajak setiap tahunnya langsung ke bank,” kata dia.

Tim KPK menggeledah rumah Sutan Bhatoegana pada Kamis, 16 Januari 2014. Penggeledahan itu terkait uang dolar di brankas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno dan dana tunjangan hari raya buat anggota Komisi VII DPR dari SKK Migas. Pada hari yang sama dengn penggeledahan itu, Waryono yang kini sudah pensiun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia disangka terlibat dalam kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tunjangan hari raya Dewan.

M SIDIK PERMANA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/24/063547907/Rumah-Mewah-Sutan-di-Bogor-Siapa-Bayar-Pajaknya

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Harga Rumah Mewah Sutan Ditaksir Rp 15 Miliar

TEMPO.CO – JUM’AT, 24 JANUARI 2014

Harga Rumah Mewah Sutan Ditaksir Rp 15 Miliar

Rumah Sutan Bhatoegana di Vila Duta, Kelurahan Baranangsiang, Bogor. TEMPO/Sidik Permana

TEMPO.COBogor – Rumah mewah Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana diperkirakan bernilai lebih dari Rp 15 miliar. Nilai aset Sutan itu berdasarkan taksiran Mizwar, salah seorang warga di perumahan elite Vila Duta Jalan Sipatahunan 26, RT 08/14, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, kepadaTempo, Kamis, 23 Januari 2014.

Menurut Mizwar, harga tanah di lokasi ini mencapai Rp 10 juta juta per meter persegi. Sedangkan luas tanah yang di atasnya berdiri rumah mewah Sutan Bhatoegana, kata Mizwar, sekitar 1.000 meter persegi. “Bila dihitung nilai tanah tanpa bangunan sebesar Rp 15 miliar,” ujar dia.

“Saya tinggal di sini sejak 1992. Harga tanah semeter Rp 7 juta, tapi sekarang bisa mencapai Rp 10 juta per meter,” kata dia.

Berdasarkan informasi, saat berdirinya rumah berkonsep Mediteranina dengan dinding berwarna abu-abu, Sutan sempat mengadakan acara selamatan di rumah barunya. Acara itu dihadiri para pejabat pemerintah, pejabat tinggi negara, hingga warga kompleks elite Villa Duta.

Rumah mewah Sutan pernah digeledah tim Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 16 Januari 2014. Penggeledahan itu terkait temuan uang dolar Amerika Serikat di brankas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno serta dana tunjangan hari raya buat anggota Komisi VII DPR dari SKK Migas.

Pada hari yang sama dengan penggeledahan itu, Waryono–yang kini sudah pensiun–ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Dia disangka terlibat dalam kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tunjangan Hari Raya Dewan.

M SIDIK PERMANA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/24/063547930/Harga-Rumah-Mewah-Sutan-Ditaksir-Rp-15-Miliar

24 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala KUA Kediri Ngaku Setor Pungli ke Kemenag

TEMPO.CO – JUM’AT, 24 JANUARI 2014

Kepala KUA Kediri Ngaku Setor Pungli ke Kemenag

TEMPO/ Fransiskus.S

TEMPO.COKediri–Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri Romli mengaku  menyetorkan uang hasil pungutan liar biaya nikah kepada pejabat Kantor Kementerian Agama setempar. Romli didakwa menerima gratifikasi dengan menaikkan tarif pernikahan kepada calon pengantin. Kasusnya kini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri Sundaya mengatakan aliran uang tersebut terungkap dalam persidangan. Adalah keterangan seorang saksi yang mengatakan adanya setoran itu ke pejabat Kemenag. Romli tak membantah. Dia mengakui telah membagi hasil penggelembungan biaya nikah tersebut dengan pejabat Kemenag Kediri. “Ini temuan baru yang terungkap sebagai fakta persidangan,” kata Sundaya kepada Tempo, Jumat 24 Januari 2014.

Menurut Sundaya, uang yang disetorkan Romli ke pejabat Kemenag tersebut diambilkan dari penetapan biaya nikah. Sebagai Kepala KUA sekaligus petugas pencatat pernikahan, Romli memang punya kewenangan memimpin ijab kabul sekaligus menetapkan besaran tarifnya.

Dari biaya nikah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 30 ribu, Romli mematok tarif hingga Rp 225 ribu untuk pernikahan di luar kantor dan Rp 175 ribu untuk pernikahan di dalam kantor. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 20 ribu disetorkan ke pejabat Kemenag. Menurut penyidikan jaksa, dalam setahun Romli bisa melakukan 700 pernikahan dengan perolehan uang pungutan sebesar Rp 40 juta. “Lumayan juga nilainya,” kata Sundaya.

Kejaksaan, menurut Sundaya, akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyelidiki kantor  Kemenag. Namun Sundaya perlu berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Agama di Jakarta. “Harus ada izin pemilik hutan dulu sebelum melakukan penebangan,” kata Sundaya memberi analogi.

Proses persidangan kasus Romli telah masuk tahap pemeriksaan saksi. Pihak Kemenag Kota Kediri enggan menanggapi pengakuan Romli tersebut. Seluruh pejabat di kantor itu memilih bungkam  saat dikonfirmasi wartawan. “Banyak pejabat yang pindah setelah kasus ini ramai,” kata salah satu staf Kemenag yang tak mau disebut namanya.

HARI TRI WASONO

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/24/063548108/Kepala-KUA-Kediri-Ngaku-Setor-Pungli-ke-Kemenag

24 Januari 2014 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: